cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aditya Dedy Purwito
Contact Email
purwito@ub.ac.id
Phone
+6281233789990
Journal Mail Official
wacana@ub.ac.id
Editorial Address
https://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/about/editorialTeam
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Wacana, Jurnal Sosial dan Humaniora
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 14110199     EISSN : 23381884     DOI : https://doi.org/10.21776/ub.wacana
Core Subject : Economy, Humanities, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
This journal has a focus on inter and multidisciplinary studies of social sciences and humanities. The scope is the socio-cultural phenomenon, the history, and transformation of society, changes, and stagnation of socio-political institutions, actor orientation, and behavior, the performance of political regimes and socio-economic structures. The scope is not limited by state, nation, temporal duration, certain ideas, and narrow beliefs. This journal is open to various approaches, theories, methodologies, research methods carried out by scientists, academics, researchers and practitioners in the fields and disciplines: economics, social, political science, government studies, international relations, sociology, anthropology, demography, history, religious and cultural studies, philosophy of science, communication science, and development studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 493 Documents
 12   13   14   15   16 
Dinamika Pembuatan Kebijakan Desentralisasi Di Timor-Leste Lucio Borromeo de Araujo; Sarwono Sarwono; Siti Rochmah
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 16 No. 1 (2013)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (695.776 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap tentang dinamika pembuatan kebijakan desentralisasi di Timor-Leste yang meliputi beberpa aspek, yakni: pertama, isu desentralisasi yang berkembang di Timor-Leste; kedua,  aktor-aktor yang berkepentingan dalam menanggapi isu desentralisasi; ketiga, dinamika isu desentralisasi menjadi agenda kebijakan; dan keempat, proses pembahasan agenda kebijakan desentralisasi menjadi Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, desentralisasi telah menjadi sebuah tuntutan masyarakat yang perlu segera direspon oleh pemerintah; kedua, orientasi aktor lembaga kebijakan telah memanfaatkan isu desentralisasi sebagai komoditas politik untuk memperjuangkan dan atau mempertahankan kekuasaan tertentu dalam tubuh pemerintahan; ketiga, sosialisasi, realisasi program pembangunan lokal, serta konsultasi dimanfaatkan sebagai cara-cara untuk menyusun agenda kebijakan, baik agenda sistemik dan agenda institusional; dan keempat, adanya intervensi dari kepentingan aktor resmi lain, sebagai akibat dari distribusi kekuasaan, menyebabkan penundaan pembahasan agenda kebijakan desentralisasi di parlemen nasional. Kata kunci: Isu desentralisasi, Kepentingan Aktor, dan Agenda Kebijakan.
Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 Di Desa Jembul Dan Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Try Raharjo; Sjamsiar Sjamsuddin; Imam Hardjanto
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 16 No. 1 (2013)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (491.938 KB)

Abstract

Salah satu tantangan yang dihadapi dari kebijakan yang tertuju pada desa adalah problem kesiapan dikarenakan pemerintah desa selaku pengelola/pelaksana dari kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) ini akan memiliki andil yang sangat besar dalam menyukseskan atau bahkan menjadi penyebab kegagalan kebijakan yang tertuju ke desa. Sehingga pemerintah desa harus memiliki sumber daya dan pengetahuan yang cukup dalam melaksanakan kebijakan alokasi dana desa yang akan menentukan keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Sumengko dan Desa Jembul Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto. Adapun penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan model yang dikembangkan oleh Merilee S. Grindle. Model ini berangkat dari ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, dilakukan implementasi kebijakan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability kebijakan tersebut, menyangkut isi dan konteks implementasinya. Isi suatu kebijakan mencakup : Kedudukan pembuat kebijakan; Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan; Siapa pelaksana program; Derajat perubahan yang diinginkan; Jenis manfaat yang dihasilkan; dan Sumber daya yang dikerahkan. Isi dari suatu kebijakan tersebut disinkronisasikan dengan kondisi riil yang ada di desa penelitian yang mana peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam kegiatan belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa di Desa Jembul dan Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo belum dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Faktor usia dan Faktor SDM mempengaruhi kinerja dari Aparatur Pemerintah Desa Sedangkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Jembul belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena alokasi dana desa yang terlalu kecil. Kepala Desa memprioritaskan penggunaan alokasi dana desa pada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang lebih urgent dan memiliki dampak positif yang tampak pada masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan sumber daya aparatur Pemerintah Desa dan peningkatan jumlah besaran Alokasi Dana Desa adalah kunci kesuksesan dari Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa.Keywords: Pemerintahan Desa, Implementasi, Kebijakan, Alokasi Dana Desa,
Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Upaya Implementasi Reformasi Birokrasi Polri Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat Dalam Menangani Unjuk Rasa (Studi Pada Polrestabes Surabaya) Makhsun Hadi Sadikin; Mardiyono Mardiyono; Andy Fefta Wijaya
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 15 No. 4 (2012)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (635.325 KB)

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi reformasi birokrasi Polri sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam menangani unjuk rasa di Polrestabes Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi reformasi birokrasi Polri sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam menangani unjuk rasa dipengaruhi beberapa faktor,  yaitu : Faktor-faktor yang mendukung antara lain : 1. Kesiapan fisik dan mental anggota yang menangani unjuk rasa, karena rutinitas melakukan latihan atau simulasi penanganan unjuk rasa dan sering menangani unjuk rasa secara langsung di lapangan 2. Pelatihan yang intensif tentang penanggulangan unjuk rasa dan penguasaan undang-undang serta peraturan yang berkaitan dengan unjuk rasa. 3. Kegiatan FGD yang diprakarsai Kapolrestabes Surabaya dengan melibatkan walikota Surabaya, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Ormas. 4. Konsep Rayonisasi Polsek, 5. Koordinasi dengan instansi terkait berjalan baik. Faktor Penghambat antara lain : a. Jumlah personel Dalmas masih kurang, b. perlengkapan Dalmas masih kurang, c. Pengunjuk rasa memberikan surat pemberitahuan unjuk rasa secara mendadak. Dari hasil penelitian tersebut peneliti merekomendasikan antara lain pertama, peningkatan sumber daya manusia dengan pelatihan yang lebih intensif dan untuk penyegaran diperlukan pergantian anggota Dalmas yang bertugas lebih dari tiga tahun diganti dengan anggota yang baru secara bertahap, kedua segera menambah perlengkapan dan peralatan Dalmas yang masih kurang antara lain : jas hujan, baju anti riot, barier, mobil APC, dan mobil publik address, serta mengganti perlengkapan lama dengan yang baru sesuai standar untuk keamanan petugas. Kata kunci : Faktor pendukung dan penghambat, implementasi, reformasi birokrasi, Polri, pelayanan masyarakat, unjuk rasa.
Kedudukan Badan Hukum Asing Dalam Pemilikan Tanah Di Indonesia Iwan Permadi
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 15 No. 4 (2012)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (842.5 KB)

Abstract

Badan hukum asing adalah merupakan salah satu subyek hukum yang sah di Indonesia, sehingga badan hukum asing diperkenankan untuk mendirikan Perseroan di Indonesia.  Kedudukan badan hukum asing dalam pemilikan tanah di Indonesia adalah dengan menjadi pemegang hak pakai dan hak sewa. Kedudukan badan hukum asing dalam pembagian badan hukum di Indonesia adalah termasuk badan hukum privat dan publik, dengan alasan yaitu secara eksplisit dinyatakan bahwa badan hukum asing dapat memiliki modal yaitu berupa modal asing untuk berinventasi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan boleh menjadi pendiri perseroan sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini masuk dalam kategori badan hukum privat dan Hak pakai dapat diberikan kepada badan perwakilan negara asing dan organisasi internasional yang tidak menjalankan usaha atau kegiatan untuk memperoleh penghasilan. Hal ini masuk dalam kategori badan hukum publik.Kata kunci: badan hukum asing, tanah, indonesia
Fenomena Keberadaan Prostitusi Dalam Pandangan Feminisme Suhar Nanik; Sanggar Kamto; Yayuk Yuliati
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 15 No. 4 (2012)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (613.816 KB)

Abstract

Prostitusi merupakan sebuah fenomena yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan prostitusi terjadi karena adanya dukungan dalam setiap elemen fungsi yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Elemen fungsi dalam terbentuknya prostitusi yang di teliti dalam penelitian ini adalah Mucikari, Wanita Pekerja Seks dan Tokoh Formal. Selain itu keberadaan prostitusi pada wanita pada dasarnya adalah adanya ketidak berdayaan dari kaum wanita dalam aspek kehidupan apabila dibandingkan dengan kaum laki-laki, oleh karena hal tersebut maka kajian dalam perspektif feminisme menjadi keharusan bagi peneliti dalam mengupas persoalan prostitusi yang terjadi pada wanita. Pendekatan fenomenologi dilakukan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian bersifat kualitatif. Data diambil dari para  informan Mucikari, Wanita pekerja seks dan tokoh formal dengan teknik wawancara mendalam  serta observasi data lapang.  Tempat penelitian ini dilakukan di lokalisasi Moroseneng Surabaya Jawa Timur. Kata kunci: Keberadaan, Prostitusi, Feminisme
Profesionalisme Aparat Birokrasi (Studi Di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Bali) I Ketut Winaya; M.R. Khairul Muluk; Ratih Nurpratiwi
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 16 No. 2 (2013)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (688.028 KB)

Abstract

Birokrasi pada sektor pemerintahan mencakup bidang tugas yang sangat luas, kompleks dan melibatkan bentuk organisasi yang bersekala besar dengan jumlah personil yang banyak untuk melaksanakan penyelenggaraan negara, pemerintahan, termasuk pelayanan umum dan pembangunan. maka dibutuhkan kemampuan aparatur yang  profesional dalam memberikan pelayanan yang baik, adil dan memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan, abdi negara dan abdi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis profesionalisme aparat birokrasi dilihat dari aspek responsivitas, akuntabilitas, inovasi, kompetensi dan ketrampilan serta faktor – faktor pendukung dan penghambat profesionalisme aparat birokrasi di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Metode analisis penelitian kualitatif ini, memakai model analisis interaktif Miles dan Hiberman. Dengan tahapan – tahapan : (a). Reduksi Data; (b). Penyajian Data; dan Penarikan Kesimpulan/verifikasi. Hasil pembahasan penelitian ini, menunjukan bahwa profesionalisme aparat birokrasi di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli relatif masih rendah dan perlu ditingkatkan. Belum semua jenis pelayanan yang diberikan dapat dilakukan secara profesional dan dapat memuaskan masyarakat sebagai pengguna jasa layanan, masih sebagian dari pelayanan publik yang mampu diselenggarakan secara profesional, responsif, akuntabel, inovatif, sesuai dengan kompetensi dan ketrampilan. Kata Kunci : Profesionalisme Birokrasi,Responsifitas, AkuntabilitaS,  Inovasi, kompetensi dan ketrampilan.
Fenomena Keberadaan Prostitusi Dalam Pandangan Feminisme Nanik, Suhar; Kamto, Sanggar; Yuliati, Yayuk
WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 16, No 2 (2013)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Prostitusi merupakan sebuah fenomena yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan prostitusi terjadi karena adanya dukungan dalam setiap elemen fungsi yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Elemen fungsi dalam terbentuknya prostitusi yang di teliti dalam penelitian ini adalah Mucikari, Wanita Pekerja Seks dan Tokoh Formal. Selain itu keberadaan prostitusi pada wanita pada dasarnya adalah adanya ketidak berdayaan dari kaum wanita dalam aspek kehidupan apabila dibandingkan dengan kaum laki-laki, oleh karena hal tersebut maka kajian dalam perspektif feminisme menjadi keharusan bagi peneliti dalam mengupas persoalan prostitusi yang terjadi pada wanita. Pendekatan fenomenologi dilakukan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian bersifat kualitatif. Data diambil dari para  informan Mucikari, Wanita pekerja seks dan tokoh formal dengan teknik wawancara mendalam  serta observasi data lapang.  Tempat penelitian ini dilakukan di lokalisasi Moroseneng Surabaya Jawa Timur. Kata kunci: Keberadaan, Prostitusi, Feminisme
Strategi Pelaksanaan Program Padat Karya Pangan Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Timor Tengah Utara Stefanus Bekun; Abdul Juli Andi Gani; M. Makmur
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 16 No. 2 (2013)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (575.906 KB)

Abstract

Pelaksanaan program Padat Karya Pangan untuk dapat menjawabi permasalahan kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat desa di kabupaten Timor Tengah Utara . Dengan Program Padat Karya Pangan pemerintah berusaha memenej strategi kegiatan tersebut dengan  sistem kerja yang inovatif dan kreatif, komitmen dan pendekatan pemberdayaan masyarakat desa, sebab  masyarakat Timor Tengah Utara memiliki banyak potensi seperti lahan yang cukup untuk mengolah kebun,  didukung dengan PenyuluhPertanian Lapangan/Pendamping Lapangan yang kreatif. Walaupun demikian, ada kendala seperti masyarakat masih mempertahankan sistem kerja yang tebas bakar, kualitas  pendampingan dilapangan yang belum optimal. Karena itu pemerintah perlu memenej strategi pelaksanaan program Padat karya Pangan dengan sistem kerja yang kompetitif, strategi pendekatan pemberdayaan yang intensif, membangun koordinasi yang baik diantara pelaksana program padat karya pangan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa. Kata kunci: Manajemen, strategi,  pemberdayaan, masyarakat.
Upaya Dinas Pertanian Kabupaten Blitar Dalam Rangka Implementasi Renstra Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2010-2014 Laila Asmari; Agus Suryono; Irwan Noor
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 15 No. 4 (2012)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (570.12 KB)

Abstract

Renstra Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2010-2014 merupakan dokumen perencanaan untuk mencapai sasaran makro pembangunan tanaman pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.   Penelitian ini bertujuan  mendeskripsikan dan menganalisis upaya Dinas Pertanian Kabupaten Blitar dalam rangka mengimplementasikan Renstra tersebut dan faktor pendukung serta penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif yang kemudian dianalisis dengan model Miles dan Huberman.  Upaya Dinas Pertanian Kabupaten Blitar antara lain pengelolaan produksi tanaman pangan melalui SLPTT, pengelolaan sistem penyediaan benih dan pelayanan penanganan pasca panen.  Perencanaannya bersifat top down dan implementasi rencananya sesuai dengan nature of planning process. Sebagian besar rencana tahun 2010-2012 berhasil diimplementasikan, tetapi terdapat kegiatan yang tidak tepat sasaran dari segi waktu dan target group.  Faktor pendukungnya adanya dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, ketersediaan dana, dan keberlanjutan program.  Sedangkan faktor penghambatnya perubahan kebijakan dari Pusat, keterbatasan ketersediaan benih di tingkat penyalur, keterbatasan tenaga administrasi dan lapang. Kata kunci: upaya, implementasi, renstra, top down
Public Satisfaction towards Land Titling Project for Agricultural Sector (A Case Study in Polewali Mandar District, West Sulawesi) Belly Sultrawijaya; Andy Fefta Wijaya; Hamidah Nayati Utami
Wacana Journal of Social and Humanity Studies Vol. 16 No. 2 (2013)
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (764.011 KB)

Abstract

The objectives of this research are to assess the public satisfaction towards the implementation of this land titling project, and to examine to what extent the relationship between the service quality of Badan Pertanahan Nasional (BPN) and farmers satisfaction in Polewali Mandar.  Finally, to recommend possible improvement for the implementation of Land titling project for agricultural sector. This study used the type of explanatory research with the quantitative approach, and focused on the agency that provide service to the public. Level of community satisfaction was used as a dependent variable. Then, as the independent variable were the assurance, cost, time and product. Research indicates that farmers are satisfied with the services provided by BPN officials through this project. The results of hypothesis tests indicate that all variables have not only simultaneously, but also partially effect towards public satisfaction Furthermore, time was the substantial one. BPN should give attention deal with cost and time factor in order to increase their service quality to public. Keywords: Land titling project, agricultural sector, public satisfaction.

Page 14 of 50 | Total Record : 493

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2009 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2026): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 28 No. 4 (2025): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 28 No. 3 (2025): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 28 No. 2 (2025): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 28 No. 1 (2025) Vol. 28 No. 1 (2025): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 27 No. 4 (2024) Vol. 27 No. 3 (2024) Vol. 27 No. 2 (2024) Vol. 26 No. 4 (2023): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 26 No. 3 (2023): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 26 No. 2 (2023): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 26 No. 1 (2023): WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 25 No. 4 (2022) Vol. 25 No. 3 (2022) Vol. 25 No. 2 (2022) Vol. 25 No. 1 (2022) Vol. 24 No. 4 (2021) Vol. 24 No. 3 (2021) Vol. 24 No. 2 (2021) Vol. 24 No. 1 (2021) Vol. 23 No. 4 (2020) Vol. 23 No. 3 (2020) Vol. 23 No. 2 (2020) Vol. 23 No. 1 (2020) Vol. 22 No. 4 (2019) Vol. 22 No. 3 (2019) Vol. 22 No. 2 (2019) Vol. 22 No. 1 (2019) Vol. 21 No. 4 (2018) Vol. 21 No. 3 (2018) Vol. 21 No. 2 (2018) Vol. 21 No. 1 (2018) Vol. 20 No. 4 (2017) Vol. 20 No. 3 (2017) Vol. 20 No. 2 (2017) Vol. 20 No. 1 (2017) Vol. 19 No. 4 (2016) Vol. 19 No. 3 (2016) Vol. 19 No. 2 (2016) Vol. 19 No. 1 (2016) Vol. 18 No. 4 (2015) Vol. 18 No. 3 (2015) Vol. 18 No. 2 (2015) Vol. 18 No. 1 (2015) Vol. 17 No. 4 (2014) Vol. 17 No. 3 (2014) Vol. 17 No. 2 (2014) Vol. 17 No. 1 (2014) Vol. 16 No. 4 (2013) Vol. 16 No. 3 (2013) Vol 16, No 2 (2013) Vol. 16 No. 2 (2013) Vol. 16 No. 1 (2013) Vol. 15 No. 4 (2012) Vol. 15 No. 3 (2012) Vol 15, No 2 (2012) Vol. 15 No. 2 (2012) Vol. 15 No. 1 (2012) Vol 15, No 1 (2012) Vol. 14 No. 4 (2011) Vol. 14 No. 3 (2011) Vol. 14 No. 2 (2011) Vol. 14 No. 1 (2011) Vol 13, No 4 (2010) Vol. 13 No. 4 (2010) Vol. 13 No. 3 (2010) Vol. 13 No. 2 (2010) Vol 13, No 2 (2010) Vol. 13 No. 1 (2010) Vol. 12 No. 4 (2009) Vol. 12 No. 3 (2009) Vol. 12 No. 2 (2009) Vol. 12 No. 1 (2009) More Issue