Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Ketahanan Nasional

Website

Published by Universitas Gadjah Mada

ISSN : 08539340 EISSN : 25279688 DOI : -

Core Subject :

Arjuna Subject : -

Articles 527 Documents

9 10 11 12 13

Reformasi Akuntansi Keuangan Dan Anggaran Daerah Sebagai Dua Pilar Utama Manajemen Keuangan Dalam Mememlihara Ketahanan Pemerintah Daerah Abdul Halim
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 9, No 1 (2004)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Persoalan yang paling dasar dalam manajemen keuangan suatu organisasi, baik itu organisasi swasta maupun orga-nisasi publik, adalah bagaimana organisasi tersebut mencari dana (uang) dan bagaimana pula mengalokasikan atau menggunakan dana tersebut. Hal ini dapat dipahami karena uang atau dana merupakan "darah" suatu organisasi. Dalam Manajemen Keuangan Daerah menurut Mardiasmo (2002a) persoalan itu secara garis besar diekspresikan dengan Mana-jemen Penerimaan (sering pula digunakan istilah Penda-patan) dan Manajemen Pengeluaran (sering pula digunakan istilah Belanja). Kedua persoalan manajemen tersebut adalah persoalan Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jadi, membicarakan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari pembicaraan APBD, oleh sebab itu pembahasan persoalan manajemen keuangan daerah berti-tik tolak pada pembahasan APBD, yang merupakan pro-gram kerja suatu daerah dalam bentuk angka-angka (Yunas-man, 2002 dalam Halim, 2002a).

PERILAKU MILITER SEBAGAI SALAH SATU KELOMPOK SIGNIFIKAN DALAM KEHIDUPAN BANGSA DAN NEGARA DAN PROSPEKNYA DI MASA DEPAN a. Hasnan - Habib
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 5, No 3 (2000)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Salah satu "kelompok signifikan" dalam kehidupan bangsa dan negara indonesia sejak Proklamasi 1945 sampai saat ini, bahkan pernah dalam suatu kurun waktu tertentu mendominasi kehidupan sosial politik bangsa dan negara adalah kelompok militer (TNI, khususnya TNI-AD). meskipun terdapat kelompok-kelompok signifikan lainya, namun tulisan ini membatasi penyorotanya pada kelompok militer saja.

Karakteristik Geospasial Sebagai Dasar Perencanaan Untuk Memperkuat Ketahanan Perbatasan NKRI (Studi Kasus; Perencanaan Kota Perbatasan Distrik Sota-PNG, Merauke, Provinsi Papua) Agustan Latif; Agustan Agustan
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 23, No 3 (2017)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

ABSTRACTThis is a national strategic study of border areas because it has significance for the sovereignty, defense and security of the easternmost regions of Indonesia - Papua New Guinea. The purpose of this research is focused on the characteristics of geospatial data to support of the border city tourism plan in Sota of Merauke Regency (Border RI - PNG). Based on the result of an investigation of planning document from spatial plan of Merauke regency directing sota as non-agricultural area with indication of development of urban area and residential center, while from National Park of wasur as authority of national park management show direction of sota area development as development zone with indication of tourist destination. The research recommends several things in the management of border areas such as: It is necessary to strengthen the social and cultural fields, improving the infrastructure, especially the public services, the strengthening of human resources and the supervision of the environment. Meanwhile, in encouraging the acceleration of development in the border area of sota need to increase coordination between the central government, provincial and regional Merauke regency.ABSTRAKPenelitian ini merupakan kajian strategis nasional kawasan perbatasan karena memiliki arti penting bagi kedaulatan, pertahanan dan keamanan negara khususnya wilayah paling timur Indonesia – Papua Nugini. Secara khusus tujuan penelitian ini difokuskan pada karakteristik data geospasial dalam mendukung rencana kota wisata perbatasan di Sota Kabupaten Merauke (Perbatasan RI – PNG). Berdasarkan hasil investigasi dokumen perencanaan dari rencana tata ruang kabupaten Merauke mengarahkan sota sebagai kawasan non pertanian dengan indikasi pengembangan kawasan perkotaan dan pusat pemukiman, sedangkan dari balai Taman Nasional wasur sebagai otoritas pengelola taman nasional menunjukkan arahan pengembangan wilayah sota sebagai zona pengembangan dengan indikasi tujuan wisata. Hasil penelitian merekomendasikan beberapa hal dalam pengelolaan wilayah perbatasan sota diantaranya: Perlu adanya penguatan bidang sosial dan budaya, peningkatan infrastruktur khusu pelayanan umum, penguatan sumber daya manusia, dan pengawasan linkungan. Sedangkan dalam mendorong percepatan pembangunan di kawasan perbatasan sota perlu adanya peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah kabupaten Merauke.

Reformasi, Kebangkitan Nasional, Dan Kewaspadaan Nasional Putu Sastra Wingarta
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 13, No 1 (2008)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Tahun 2008 dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia adalah tahun ke-100 kebangkitan nasional. Kalau dikaitkan dengan tahun 1998 sebagai tahun lahirnya reformasi, tahun 2008 akan menjadi satu dasawarsa reformasi. Singkat kata, peristiwa politik Indonesia sampai tahun 2008 ini adalah 100 tahun kebangkitan nasional; 10 tahun reformasi. Peristiwa politik adalah interaksi antara negara dengan warga negaranya dan atau interaksi diantara warga negara itu sendiri, interaksi sosial, interaksi antara komponen bangsa. Apakah ada yang menarik? Lalu apa kaitannya dengan Kewaspadaan Nasional serta masa depan perpoli-tikan nasionalnya?

Penerbitan Obligasi Daerah Guna Menunjang Ketahanan Ekonomi Daerah (Simulasi atas Penerbitan Obligasi Daerah Untuk Pendanaan Proyek Bus Rapid Trans (BRT) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan) Dian Insani Ambarwati; Edy Suandi Hamid; John Suprihanto
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 22, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT Due to fiscal constraints, South Sulawesi Province Government needed to issued the municipal bonds to built BRT project.. Municipal bonds could provide additional funds so that local governments might not depend on APBN. BRT infrastructure was built may create revenue for betterment of local government's financial performance. The BRT projects funded by municipal bonds would create employment, reduce unemployment and poverty, increase purchasing power parity, community savings and investment, as well as reducing income inequality that could support regional economic resilienceABSTRAKKarena keterbatasan fiskal yang dimiliki, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu menerbitkan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan khususnya untuk pembangunan BRT. Obligasi daerah dapat memberikan tambahan dana pembangunan sehingga pemerintah daerah tidak tergantung pada APBN. Infrastruktur BRT yang dibangun dapat mendatangkan penerimaan daerah sehingga kinerja keuangan daerah semakin baik. Bagi masyarakat, adanya BRT yang didanai dengan obligasi daerah dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan purchasing power parity, tabungan, dan investasi masyarakat, serta mengurangi ketimpangan pendapatan sehingga dapat mendukung terciptanya ketahanan ekonomi daerah.

Peran Koordinasi Antara Pemerintah ::Ota Den.;An Tni Dalam Pemberdayaa1'.4 Wilayah Pertahanan (Stud! Di Kota Bandung) Cecep R Mujono Armaidy Armawi
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 16, No 2 (2011)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Pertahanan negara pada hakikatnya adalah segala upaya pertahanan yang bersifat semesta, bagi bangsa Indonesia menganut sistem pertahanan semesta (Sishanta) yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman (Departemen Pertahanan, 2009).Pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan didasarkan pada pembinaan untuk kepentingan pertahanan negara sesuai dengan Sishanta, aspek geografi dibina menjadi ruang juang, aspek demografi dibina mejadi alat juang, dan aspek kondisi sosial dibina menjadi kondisi juang, Pertahanan negara bukanlah bidang yang berdiri sendiri, tetapi harus diintegrasikan dalam agenda pembangunan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, pendekatan keamanan (security approach) harus disatukan dengan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach).

Integrasi Bangsa Sayidiman Suryohadiprojo
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 6, No 2 (2001)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Sejak ada reformasi di Indonesia telah mencuat berbagai persoalan yang bersangkutan dengan disintegrasi bangsa. Sebenarnya disintegrasi bangsa bukan ditimbulkan oleh reformasi sebab jauh sebelumnya sudah ada indikasinya. Akan tetapi setelah ada reformasi ada kesempatan bagi mereka yang bermaksud menimbulkan disintegrasi bangsa untuk menunjukkan pendiriannya dan aktivitasnya secara terbuka.Melihat bahaya yang ditimbulkan disintegrasi kepada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia, maka perlu ada usaha yang kuat dan terarah dari semua pihak yang mencintai negara ini, untuk mengatasinya. Atau dengan perkataan lain, perlu ada gerakan untuk menciptakan kembali integrasi bangsa. Gerakan itu tentu harus dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia, baik yang di pusat maupun di daerah. Akan tetapi tidak cukup hanya merupakan ge-rakan pemerintah. Harus pula diusahakan agar semua pencinta Republik. Indonesia ikut serta dalam gerakan itu, sehingga gerakan itu mempunyai kekuatan nyata seperti ketika rakyat Indonesia melakukan pergerakan dan perjuangan nasional untuk memperoleh kemerdekaan.

Demokrasi Sebagai Sarana Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Koento Wibisono Siswomiharjo
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 8, No 1 (2003)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Membahas tema tentang demokrasi menghadapkan kita pada suatu kompleksitas permasalahan yang klasilk, fundamental, namun tetap aktual. Betapa tidak. Dikatakan klasik karena masalah demokrasi sudah menjadi fokus perhatian dalam wacana flsafati semenjak zaman Yunani Kuno, dan telah diterapkan di polish Athena. Fundamental karena hakikat demokrasi menyentuh nilai-nilai dasar kehidupan tentang apa dan bagaimana sistem kehidupan itu akan dipergunakan di mana manusia sendiri yang menjadi subjek dan sekaligus dijadikan objeknya. Aktual karena dewasa ini demokrasi menjadi dambaan setiap bangsa dan negara untuk menerapkannya; tidak ketinggalan kita bangsa Indonesia dalam era reformasi ini, melalui berbagai tuntutan dan gerakan berupaya untuk "meluruskannya" yang selama Orde Baru demokrasi telah terdistorsi karena dimanipulasikan oleh pemerintahan yang otoriter

Terkelupasnya Pancasila Dari Praktek Pemerintahan: Refleksi Dan Agenda Aksi Purwo Santoso
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 12, No 2 (2007)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Belakangan ini, Pancasila sempat menjadi momok, bukannya menjadi kebanggaan dan acuan bagi segenap komponen bangsa Indonesia dalam berfikir dan bertindak. Banyak orang, termasuk pejabat negara, yang kehilangan keberanian untuk mengaku sebagai Pancasilais, apalagi ketika berhadapan dengan bangsa lain ataupun ideologi yang berseberangan dengan nilai-nilai Pancasila. Bahkan, sekedar untuk berbicara mengenai arti penting Pancasila sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahanpun, banyak orang yang tidak merasa nyaman. Singkat kata, kita melihat ada gejala terkelupasnya Pancasila dari keseharian kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini.

Globalisasi Ekonomi Dan Tekanan Ideologi Ekonomi Liberal Edy Suandi Hamid
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 10, No 3 (2005)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Berbagai aksi yang menolak praktik globalisasi ekonomi dewasa ini kerap kali muncul di media massa di tanah air. Penolakan tersebut terkait dengan ban yak bidang atau aspek, seperti pertanian, industri, lingkungan, perburuhan, ataupun juga berkaitan dengan isyu privatisasi BUMN. Hampir setiap hari kita menjumpai berita-berita di media massa yang mengambarkan dampak globalisasi ekonomi yang prosesnya semakin jauh dan merasuk perekonomian nasional. Globalisasi, menurut penelitian Rice dan Sulaiman (2004: 80-90) telah menimbulkan berbagai kesulitan bagi ekonomi Indonesia, di samping juga menciptakan beberapa peluang. Sedang Mubyarto (2002: 1-4) menilai globalisasi telah menjadi kekuatan serakah dari sistem kapitalisme-liberalisme yang telah menyengsarakan kehidupan Bangsa Indonesia, sehingga harus dilawan dengan kekua tan ekonomi-politik nasional yang didasarkan pada ekonomi rakyat.Tanggapan sebagian masyarakat di tanah air terhadap proses globalisasi ekonomi yang sedang berjalan, kondisinya hampir sama dengan kondisi global: ada yang bisa menerima, di samping banyak pula yang menentang. Pandangan yang menen tang menganggap proses globalisasi yang berlang-sung saat ini merupakan hasil rekayasa dari korporasi internasional dan negara-negara maju, di samping juga pandangan yang menilainya sebagai pemaksaan ideologi ekonomi yang tidak sejalan dengan ideologi ekonomi nasional. Kampanye ideologi ini disebarkan melalui media global milik korporasi-korporasi internasional bidang me-dia yang berpusat di negara maju (Hartiningsih, 2005: 33).

Page 11 of 53 | Total Record : 527

9 10 11 12 13

Filter by Year

1996 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 31, No 3 (2025) Vol 31, No 2 (2025) Vol 31, No 1 (2025) Vol 30, No 3 (2024) Vol 30, No 2 (2024) Vol 30, No 1 (2024) Vol 29, No 3 (2023) Vol 29, No 2 (2023) Vol 29, No 1 (2023) Vol 28, No 3 (2022) Vol 28, No 2 (2022) Vol 28, No 1 (2022) Vol 27, No 3 (2021) Vol 27, No 2 (2021) Vol 27, No 1 (2021) Vol 26, No 3 (2020) Vol 26, No 2 (2020) Vol 26, No 1 (2020) Vol 25, No 3 (2019) Vol 25, No 2 (2019) Vol 25, No 1 (2019) Vol 24, No 3 (2018) Vol 24, No 2 (2018) Vol 24, No 1 (2018) Vol 23, No 3 (2017) Vol 23, No 2 (2017) Vol 23, No 1 (2017) Vol 22, No 3 (2016) Vol 22, No 2 (2016) Vol 22, No 1 (2016) Vol 21, No 3 (2015) Vol 21, No 3 (2015) Vol 21, No 2 (2015) Vol 21, No 2 (2015) Vol 21, No 1 (2015) Vol 21, No 1 (2015) VOL. XXI, NO. 1 APRIL 2015 Vol 20, No 3 (2014) Vol 20, No 2 (2014) Vol 20, No 1 (2014) Vol. XX, No. 3, Desember 2014 VOL. XX, NO. 2, AGUSTUS 2014 VOL. XX, NO. 1, APRIL 2014 Vol 19, No 3 (2013) Vol 19, No 2 (2013) Vol 19, No 1 (2013) VOL. XIX, NO. 3, DESEMBER 2013 VOL. XIX, NO. 2, AGUSTUS 2013 VOL. XIX, NO. 1, APRIL 2013 Vol 17, No 3 (2012) Vol 17, No 2 (2012) Vol 17, No 1 (2012) Vol 16, No 3 (2011) Vol 16, No 2 (2011) Vol 16, No 1 (2011) Vol 15, No 3 (2010) Vol 15, No 2 (2010) Vol 15, No 1 (2010) Vol 14, No 3 (2009) Vol 14, No 2 (2009) Vol 14, No 1 (2009) Vol 13, No 3 (2008) Vol 13, No 2 (2008) Vol 13, No 1 (2008) Vol 12, No 3 (2007) Vol 12, No 2 (2007) Vol 12, No 1 (2007) Vol 11, No 3 (2006) Vol 11, No 2 (2006) Vol 11, No 1 (2006) Vol 10, No 3 (2005) Vol 10, No 2 (2005) Vol 10, No 1 (2005) Vol 9, No 3 (2004) Vol 9, No 2 (2004) Vol 9, No 1 (2004) Vol 8, No 3 (2003) Vol 8, No 2 (2003) Vol 8, No 1 (2003) Vol 7, No 3 (2002) Vol 7, No 2 (2002) Vol 7, No 1 (2002) Vol 6, No 3 (2001) Vol 6, No 2 (2001) Vol 6, No 1 (2001) Vol 5, No 3 (2000) Vol 5, No 2 (2000) Vol 5, No 1 (2000) Vol 4, No 3 (1999) Vol 4, No 2 (1999) Vol 4, No 1 (1999) Vol 3, No 3 (1998) Vol 3, No 2 (1998) Vol 3, No 1 (1998) Vol 2, No 3 (1997) Vol 2, No 2 (1997) Vol 2, No 1 (1997) Vol 1, No 1 (1996) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA