cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Ketahanan Nasional
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 08539340     EISSN : 25279688     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 527 Documents
 24   25   26   27   28 
Pendekatan Kultural Dalam Proses Reintegrasi Bangsa T Jacob
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 7, No 1 (2002)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.22074

Abstract

Kebudayaan berperan dalam disintegrasi bangsa, maka tentu dapat berperan pula dalam reintegrasi. Kita ketahui, kebudayaan adalah segala hasil karya manusia, baik berupa benda maupun nir-benda. Kalau kita sebut hasil karya, maka terliput ke dalamnya prosesnya, produknya dan interaksi antara pendukung-pendukung kebudayaan itu. Biasanya orang membayangkan kesenian, fine arts, kiat dan kris, kalau mendengar kata kebudayaan. Tingi-rendahnya kebudayaan dapat dilihat pada gaya hidup masyarakat, pemukiman, mata pencaharian, pengaturan dan pengatur, pengangkutan, pertahanan dan keamanan, pendidikan, pembuangan sampah dan kotoran, pengobatan, penggunaan waktu senggang, dan kepercayaan, di samping kesenian.
OTONOMI DAERAH DAN STRATEGI KEAMANAN WILAYAH DI MASA DEPAN Djoko - Besariman
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 4, No 2 (1999)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.11401

Abstract

Saat ini Indonesia sedang menghadapi tantangan masa depan, yaitu terbentuknya satu pemerintahan yang masif dan solid dimana hubungan antar negara dan masyarakat diletakkan secara proposional bukan dalam hubungan dominasi melainkan dalam hubungan saling memperkuat, atau terbentuknya satu pemerintahan dimana negara menjalankan fungsinya sebagai peredam konflik, melindungi kepentingan warga negara, dan bukan lagi menjadi alat elit kekuasaan, dan terbentuknya satu pemerintahan di mana masyarakat memiliki kemandirian yang tinggi sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajibannya. Tanpa ada rasa kekhawatiran mengalami depresi. Kiranya Semuanya akan sepakat apabila dikatakan, satu pemerintahan yang masif dan solid yang melibatkan partisipasi masyarakat yang demikian ini akan dapat dicapai melalui pemberian otonomi daerah dan strategi keamanan wilayah yang ditata secara tepat, berkesinambungan, dan profesional. Benar atau tidaknyakesepakatan ini harus duji dari pokok-pokok pikiran yang akan penulis sesai judul
Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Ber Masyarakat Berbangsa Dan Bernegara Soeprapto Soeprapto
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 10, No 2 (2005)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.22980

Abstract

Enam puluh tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno yang kemudian menjadi presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia, berpidato di depan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdeka­an Indonesia (BPUPKI) tentang philosophische grondslag atau landasan filsafati bagi negara yang segera akan didirikan. Landasan filsafati ini diberi nama Pancasila, yang kemudian dijadikan dasar negara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ternyata Pancasila sebagai dasar negara, sejak tahun 1945 tidak mengalami perubahan statusnya sebagai dasar negara sampai dewasa ini, meskipun terjadi perubah­an perumusan pada UUD yang satu dengan yang lain.Namun sejak bergulirnya reformasi, orang enggan berbicara tentang Pancasila, karena dipandang bahwa Pancasila belum atau tidak mampu untuk mengantar bangsa Indonesia menuju kemajuan bangsa. Bahkan ada yang berkesimpulan bahwa Pancasila inilah yang mengantar ke kemerosotan dan krisis multidimensional. Benarkah hal tersebut? Ternyata setelah sekitar enam tahun reformasi bergulir dengan meninggalkan Pancasila dan mencoba untuk menerapkan prinsip atau asas lain, kehidupan perpolitikan, ekonomi dan kemasyarakatan bukan bertambah baik, tetapi bertambah semrawut. Oleh karena itu orang mulai bertanya­tanya, benarkah keterpurukan bangsa itu karena Pancasila? Atau mungkin karena manusianya yang tidak konsisten menerapkan:yprinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila?dalam permusyawaratan/per­wakilan, yang diterapkan mela­lui lembaga-lembaga negara yang disepakati oleh para found­ing fathers.
Demokrasi Dan "Human Security" Sebagai Dasar Kerjasama Luar Negeri Indonesia Kontemporeri Bob Sugeng Hadiwinata
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 13, No 1 (2008)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.22126

Abstract

Ketika proses transisi menuju demokrasi mulai dilakukan di Indonesia pada tahun 1998, masyarakat dunia sangat berharap adanya success story (cerita tentang keberhasilan) suatu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia ternyata mampu melakukan proses demokratisasi. Dan ketika sejumlah partai politik berazaskan Islam bersedia ikut bersaing dalam proses pemilihan para wakil rakyat dan pemimpin negara, maka para pakar politik dunia mulai berpikir optimis bahwa Islam temyata compatible (dapat beradaptasi dengan baik) dengan demokrasi. Optimisme semacam ini sekaligus mematahkan pandangan sementara pakar bahwa Islam sesungguhnya tidak bisa berdampingan dengan demokrasi.
Panas Bumi Harta Karun Yang Terpendam Menuju Ketahanan Energi Regina Tety Marry; Armaidy Armawi; Agus Heruanto Hadna; Agus Joko Pitoyo
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 23, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.26944

Abstract

ABSTRACTIndonesia has geothermal potential is so great, which is a buried treasure and needs to be managed to achieve the target of energy security in the future. Therefore, the research was conducted in order to study why the potential is so great so far only managed about 4% from 40% in the world. National Energy Policy which has declared that in 2025 Indonesia adds energy mix originating from Renewable Energy by 23% and the role of Geothermal at 9%, is yet to show its full geothermal in Indonesia, while the Energy Policy in 2050 Indonesia declared already in Energy Security conditions. This research was conducted with the observation in  location of Mount Salak geothermal power plants and geothermal policy examined in the Ministry of Energy and Mineral Resources, PT PLN Tbk and Pertamina Geothermal Energy also PT Star Energy, interviews were conducted with Vice President of Indonesia, vice chairman of the Commission VII of the House of Representatives and 9 expert geothermal, 1 player employers geothermal, as well as the head of the area and multiple stakeholders at national and regional. Teh result could be categorized into key themes in relation to geothermal legislation, royalties, research and incentive policies fiscal and non-fiscal. This research resulted in several conclusions and recommendations to stakeholders in order to carry out a policy in the development of geothermal energy, so that Indonesia can achieve Energy Security. as well as the head of the area and multiple stakeholders at national and regional.ABSTRAKIndonesia memiliki potensi panas bumi yang begitu besar, yang merupakan harta karun yang terpendam dan perlu dikelola untuk mencapai target ketahanan energi di masa datang. Oleh karena itu penelitian  dilakukan dengan tujuan meneliti mengapa potensi yang begitu besar sampai saat ini hanya dikelola sekitar 4 % dari 40% yang ada di dunia. Kebijakan Energi Nasional yang telah mencanangkan bahwa tahun 2025 Indonesia menambah bauran energi yang berasal dari Renewable Energy sebesar 23% dan peran Panas Bumi sebesar 9%, ini belum menunjukkan maksimalnya pengusahaan panas bumi di Indonesia, sedangkan dalam Kebijakan Energi pada tahun 2050 Indonesia menyatakan sudah dalam kondisi Ketahanan Energi. Penelitian ini dilakukan dengan pengamatan  di 1 bh lokasi PLTP yaitu PLTP Gunung Salak dan meneliti kebijakan panas bumi di kementrian ESDM , PT PLN dan Pertamina Geothermal Energy serta PT Star Energy, wawancara dilakukan dengan Wakil presiden RI , wakil ketua Komisi VII DPR RI dan  9 orang  ahli panas bumi, 1 orang pemain pengusaha panas bumi, serta kepala daerah dan  beberapa pemangku kepentingan di pusat dan daerah. Hasinyal dikategorikan ke dalam tema kunci dalam kaitannya dengan undang-undang panas bumi, royalti, penelitian dan kebijakan insentif fiskal dan non-fiskal. Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan dan rekomendasi kepada stake holders agar melakukan sebuah kebijakan dalam pengembangan panas bumi, sehingga Indonesia dapat mencapai Ketahanan Energi.   
Perubahan Sosial Dan Ideologi: Sebuah Telaah Perspektif Perubahan Sosial Dan Ideologi Nasional Kodiran Kodiran
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 11, No 2 (2006)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.22164

Abstract

Masyarakat sebagai suatu sistem sosial selalu berubah. Perubahan ini terjadi melalui bermacam-macam cara, tingkatan dan bentuknya. Namun, sebagai satu system sosial, ternyata, masyarakat berubah tidak secara mandiri artinya ada sejumlah fenomena yang terjadi yang pada umumnya berupa gerakan-gerakan perbaikan sosial misalnya kemajuan pendidikan, mekanisme proses produksi, bertambahnya mobilitas kelas-kelas sosial, pertumbuhan nasionalisme, berkurangnya peperangan dan revolusi.
Kajian Ketahanan Kawasan Wisata Berbasis Masyarakat Dalam Penguatan Ekonomi Lokal Serta Pelestarian Sumberdaya Kebudayaan Kawasan Kotagede Yogyakarta Wenang Anurogo; Muhammad Zainuddin Lubis; Hartono Hartono; Daniel Sutopo Pamungkas; Ahmad Prasetya Dilaga
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 23, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.25929

Abstract

ABSTRACT Kotagede Cultural Heritage area had been considered less attention. The tour trail activity was able to provided historical, fun and healthy knowledge as it could only be preserved or on foot. The activity depended on the interest of the people and tourists in choosing the tour. This research was intended to contributed  to the objective analysis in one of the important destinations in Yogyakarta City which was the cultural art and heritage of Kotagede and provided a spatial picture of the existing cultural tourism attractions to provided informative knowledge to the public to be in demand and continue to preserved the tour.The study of Kotagede tourism object used qualitative method combined with the use of high-resolution remote sensing image data in more interactive visualization results.The result of Kotagede tourism study showed that tourism object in Kotagede Culture area was cultural object, tradition, craft, and art which was summarized into four recommended route that were spiritual trail tour package, hallway trail tour package, architectural trail  tour package, and study trail  tour package. Managed in a participatory manner by the surrounding community and could still grew better if received direct attention from the government and stakeholders related to the management of the tourist area of Kotagede. ABSTRAK Kawasan Cagar Budaya (KCB) Kotagede selama ini dinilai kurang mendapat perhatian. Kegiatan tour wisata heritage trail ini mampu memberi pengetahuan sejarah, menyenangkan, dan menyehatkan karena hanya dapat dilalui dengan bersepeda atau berjalan kaki. Kegiatan tersebut tergantung dari minat masyarakat dan wisatawan dalam memilih tour wisata. kajian ini dimaksudkan untuk turut memberikan kontribusi dalam analisis destinasi di salah satu tujuan penting di Kota Yogyakarta yaitu kawasan seni budaya dan heritage Kotagede dan memberikan gambaran spasial tentang atraksi wisata budaya yang ada di sana guna memberikan pengetahuan yang informatif kepada masyarakat agar tertarik dan terus bisa melestarikan wisata tersebut.Kajian objek wisata heritage trail di Kotagede ini menggunakan metode kualitatif ditambah dengan pemanfaatan data citra penginderaan jauh resolusi tinggi dalam visualisasi hasil yang lebih interaktif.Hasil kajian wisata kawasan Kotagede menunjukkan bahwa atraksi wisata yang ada di kawasan Cagar Budaya Kotagede berupa benda-benda budaya, tradisi, kerajinan, dan kesenian yang dirangkum ke dalam empat rute yang direkomendasikan yakni, paket wisata jelajah spiritual, paket wisata jelajah lorong, paket wisata jelajah arsitektural, dan paket wisata jelajah studi. Paket wisata tersebut dikelola secara partisipatif oleh masyarakat sekitar dan masih dapat berkembang menjadi lebih baik lagi apabila mendapat perhatian secara langsung dari pemerintah maupun stakeholder yang berkepentingan terkait dengan pengelolaan kawasan wisata Kotagede.
Kesehatan Masyarakat Indonesia Berbasis Ketahanan Nasional Adi Heru Sutomo
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 16, No 2 (2011)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.22354

Abstract

World Health Organization (1972) menyebutkan bahwa Ilmu Kesehatan Lingkungan adalah ilmu dan ketrampilan yang memusatkan perhatiannya pada usaha pengendalian semua faktor yang ada pada lingkungan fisik manusia yang diperkirakan menimbulkan atau akan menimbulkan hal-hal yang merugikan perkembangan fisiknya, kesehatannya atau kelangsungan hidupnya.Bila menyimak uraian makna tentang Ilmu Kesehatan Lingkungan yang disebutkan oleh WHO tersebut di atas, maka terkesan bahwa kesehatan (lingkungan) itu seolah sesuatu yang universal yaitu milik segala bangsa, yang artinya tidak ban yak memihak atau kurang memihak kepada aspek-aspek ketahanan nasional atau aspek-aspek ke­bangsaan. Kiranya justru karena itulah maka aplikasi dari ilmu-ilmu kesehatan ini perlu sekali untuk dipelajari dan dijabarkan pernahamannya agar implementasi dari ilmu-ilmu kesehatan masyarakat di Indonesia itu didasarkan pada aspek-aspek nasionalisme (kebangsaan/ ketahanan nasional) dan internasionalisme (universalisme/kesemestaan).Akhir-akhir ini World Health Organization (last, 2001; Schneider, 2011) menyebutkan bahwa penyebab penyakit itu meliputi aspek-aspek fisik,biotik, sosial dan psikososial. Kiranya tericait dengan uraian tersebut di atas itulah maka Ilmu Kesehatan Lingkungan harus dipertimbangkan bahwa ternyata aspek-aspek fisik, sosial dan psikososial juga ikut menentukan derajat kesehatan, bukan hanya aspek fisik atau jasmani atau wadag (Bahasa Jawa) atau tubuh manusia seperti yang dipahami oleh berbagai pihak selama ini.
Wilayah Laut Wahyono S K
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 6, No 2 (2001)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.22060

Abstract

Upaya untuk mendapat pengakuan internasional atas Prinsip Negara Kepulauan seperti yang dinyatakan Peme-rintah Indonesia melalui Deklarasi Juanda 1957 merupakan perjuangan yang berat dan panjang. Pada tahun 1957 itu bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk merebut kembali Irian Barat dari penjajahan Belanda. Adalah kenyataan yang pahit bahwa kapal - kapal perang Belanda yang dikirim untuk memperkuat pertahanan Belanda di Irian  Barat berlayar dengan bebas melalui Selat Malaka - Laut Jawa - Laut Flores - Laut Banda dan sampai ke Irian Barat. Itulah sebabnya Pemerintah Indonesia kemudian menyatakan bahwa semua laut di antara pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke itu adalah wilayah kedaulatan mutlak Indonesia, sehingga kapal-kapal perang asing tidak bebas lagi me-lintasinya, terutama yang menjadi musuh Indonesia.
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta) Gesti Ika Janti; Edhi Martono; Subejo Subejo
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 22, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.16666

Abstract

ABSTRACTThe need for non-agricultural land tended to increased. This encouraged the conversion of agricultural lands and if it was not regulated, it may threatened food resilience. The Government had established Law Number 41 Year 2009 regarding Sustainable Food Agricultural Land Protection to controled agricultural land conversion. This study aimed to identified and analyzed Sustainable Food Agricultural Land Protection policy planning, the obstacles faced and the solving strategy to realized regional food resilience in Bantul Regency.The research method was descriptive analytical qualitative approach. Bantul regency was selected as the research location because it had high land conversions and had not implemented any regulation to followed up Law Number 41 Year 2009. Informants in this study were selected by purposive sampling technique from those who formulated the planning and implementation of Sustainable Food Agricultural Land Protection policy in Bantul Regency and also the farmers. The research variables were focused on aspects of land conversion, sustainable food agricultural land policy, and regional food resilience. Data was collected by in-depth interview, observation, documentation, and literature study. The research result showed that Bantul Regency had not seriously prepared Sustainable Food Agricultural Land Protection policy regulation. So far, several studies had been conducted as basis of regulation formulation. The main obstacles were previous spatial planning policy, disobedience to the spatial planning regulations, budget allocation, interest groups, farmer’s willingness and agricultural land availability. To strengthened regional food resilience, the Government of Bantul Regency reviewed spatial planning policy, enforced  law of spatial planning regulations, supported budget allocation, set the Sustainable Food Agricultural Land Protection regulation, increased land productivity, and  protected existing agricultural lands. Although generally, the condition of food resilience of Bantul Regency was in medium category, Sustainable Food Agricultural Land Protection regulation must be implemented immediatelyABSTRAKKebutuhan lahan non pertanian cenderung mengalami peningkatan. Hal ini mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan apabila tidak dikendalikan dapat mengancam ketahanan pangan. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis perencanaan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, kendala yang dihadapi serta strategi pemecahannya guna mewujudkan ketahanan pangan wilayah di Kabupaten Bantul.Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Kabupaten Bantul dipilih menjadi lokasi penelitian karena mengalami aktivitas alih fungsi lahan yang tinggi dan belum menetapkan regulasi untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Informan dalam penelitian ini diambil melalui teknik purposive sampling yang merupakan penyusun perencanaan sekaligus pelaksana kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bantul serta petani. Variabel penelitian difokuskan pada aspek alih fungsi lahan, kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan ketahanan pangan wilayah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Kabupaten Bantul belum serius dalam mempersiapkan regulasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sejauh ini telah dilakukan beberapa studi sebagai dasar penyusunan regulasi. Kendala utama terletak pada kebijakan penataan ruang yang telah disusun sebelumnya, pelanggaran hukum regulasi penataan ruang wilayah, alokasi anggaran perencanaan regulasi, interest groups, kesediaan petani dan ketersediaan lahan pertanian. Untuk memperkokoh ketahanan pangan wilayah, Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan penataan ruang, penegakkan hukum regulasi penataan ruang, pengalokasian anggaran, penetapan regulasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pemberian insentif, serta melakukan kegiatan optimasi lahan, sertipikat tanah petani dan sinkronisasi data lahan pertanian. Meski secara umum kondisi ketahanan pangan wilayah di Kabupaten Bantul dikategorikan sedang, regulasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mendesak untuk segera ditetapkan.

Page 26 of 53 | Total Record : 527

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

1996 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 31, No 3 (2025) Vol 31, No 2 (2025) Vol 31, No 1 (2025) Vol 30, No 3 (2024) Vol 30, No 2 (2024) Vol 30, No 1 (2024) Vol 29, No 3 (2023) Vol 29, No 2 (2023) Vol 29, No 1 (2023) Vol 28, No 3 (2022) Vol 28, No 2 (2022) Vol 28, No 1 (2022) Vol 27, No 3 (2021) Vol 27, No 2 (2021) Vol 27, No 1 (2021) Vol 26, No 3 (2020) Vol 26, No 2 (2020) Vol 26, No 1 (2020) Vol 25, No 3 (2019) Vol 25, No 2 (2019) Vol 25, No 1 (2019) Vol 24, No 3 (2018) Vol 24, No 2 (2018) Vol 24, No 1 (2018) Vol 23, No 3 (2017) Vol 23, No 2 (2017) Vol 23, No 1 (2017) Vol 22, No 3 (2016) Vol 22, No 2 (2016) Vol 22, No 1 (2016) Vol 21, No 3 (2015) Vol 21, No 3 (2015) Vol 21, No 2 (2015) Vol 21, No 2 (2015) Vol 21, No 1 (2015) Vol 21, No 1 (2015) VOL. XXI, NO. 1 APRIL 2015 Vol 20, No 3 (2014) Vol 20, No 2 (2014) Vol 20, No 1 (2014) Vol. XX, No. 3, Desember 2014 VOL. XX, NO. 2, AGUSTUS 2014 VOL. XX, NO. 1, APRIL 2014 Vol 19, No 3 (2013) Vol 19, No 2 (2013) Vol 19, No 1 (2013) VOL. XIX, NO. 3, DESEMBER 2013 VOL. XIX, NO. 2, AGUSTUS 2013 VOL. XIX, NO. 1, APRIL 2013 Vol 17, No 3 (2012) Vol 17, No 2 (2012) Vol 17, No 1 (2012) Vol 16, No 3 (2011) Vol 16, No 2 (2011) Vol 16, No 1 (2011) Vol 15, No 3 (2010) Vol 15, No 2 (2010) Vol 15, No 1 (2010) Vol 14, No 3 (2009) Vol 14, No 2 (2009) Vol 14, No 1 (2009) Vol 13, No 3 (2008) Vol 13, No 2 (2008) Vol 13, No 1 (2008) Vol 12, No 3 (2007) Vol 12, No 2 (2007) Vol 12, No 1 (2007) Vol 11, No 3 (2006) Vol 11, No 2 (2006) Vol 11, No 1 (2006) Vol 10, No 3 (2005) Vol 10, No 2 (2005) Vol 10, No 1 (2005) Vol 9, No 3 (2004) Vol 9, No 2 (2004) Vol 9, No 1 (2004) Vol 8, No 3 (2003) Vol 8, No 2 (2003) Vol 8, No 1 (2003) Vol 7, No 3 (2002) Vol 7, No 2 (2002) Vol 7, No 1 (2002) Vol 6, No 3 (2001) Vol 6, No 2 (2001) Vol 6, No 1 (2001) Vol 5, No 3 (2000) Vol 5, No 2 (2000) Vol 5, No 1 (2000) Vol 4, No 3 (1999) Vol 4, No 2 (1999) Vol 4, No 1 (1999) Vol 3, No 3 (1998) Vol 3, No 2 (1998) Vol 3, No 1 (1998) Vol 2, No 3 (1997) Vol 2, No 2 (1997) Vol 2, No 1 (1997) Vol 1, No 1 (1996) More Issue