cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Hukum Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
ISSN : 14118041     EISSN : 24430609     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Islam dengan nomor (Print ISSN 1411-8041) (Online ISSN 2443-0609) merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai media pengkajian dan penyajian karya ilmiah terutama bidang hukum Islam. Jurnal ini pertama kali terbit sejak tahun Desember 1998, Jurnal ini terbit 2 kali dalam satu tahun yakni pada bulan Juni dan Nopember
Arjuna Subject : -
Articles 223 Documents
 17   18   19   20   21 
DYNAMICS OF SHARIA IMPLEMENTATION IN ENGLAND Dinil Abrar Sulthani; Mukhlishin Mukhlishin
Hukum Islam Vol 23, No 1 (2023): HUKUM ISLAM
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jhi.v1i23.21032

Abstract

Sharia is part of Islamic teachings or law. Sharia is implemented by every Muslim wherever he is, especially in England. The purpose of this thought paper is to describe the assumptions of British citizens and the Government towards sharia, discuss the conditions and factors of implementing sharia, and discuss the impact of sharia reform in England. This thought paper uses a qualitative research method with a literature study approach. This paper comes from an in-depth analysis of the data, documents, books, journals, and reports on sharia in the UK. The data is processed by analysis and interpretation to present a complete understanding of the study of sharia implementation. The results of this study of thought show that, slowly and gradually, the residents and the British Government recognize and respect the existence of sharia in England as a religion practiced by Muslims. Factors influencing implementation include the different distribution of the Muslim population in each region of England, immigrant Muslims still adhering to the original religious teachings of their country of origin, and the establishment of sharia institutions or boards to support the implementation of sharia in England.
TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP FENOMENA PENENTUAN WALI NIKAH ANAK HASIL DI LUAR NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA Nasrulloh, Achmad
Hukum Islam Vol 22, No 2 (2022): HUKUM KELUARGA SOSIOLOGIS-ANTROPOLOGIS
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jhi.v22i2.16414

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang hukum islam yang ditinjau dari maslahah mursalah terhadap nasab anak kepada orang tua yang dilakukan oleh pejabat Kantor Urusan Agama. Dengan itu pula dapat diketahui langkah dan pandangan pejabat Kantor Urusan Agama dalam menentukan wali nikah anak hasil hubungan di luar nikah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan analisis descriptif-kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 sumber data yaitu primer, sekunder dan tersier. Sumber data primer didapatkan dengan metode pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan sumber data sekunder dan tersier didapatkan dari artikel, jurnal, skripsi-skripsi terdahulu, Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa pejabat Kantor Urusan Agama menggunakan langkah berdialog dalam menentukan dan identifikasi nasab anak dan wali nikah anak hasil hubungan di luar nikah. Selain itu langkah dan pandangan pejabat Kantor Urusan Agama ini sudah memenuhi prinsip maslahah mursalah. Diantaranya, hifz al-Din, yakni memelihara agama dalam peringkat daruriyyat, hajiyat dan tahsiniyat. Hifz al-Nafs, yakni memelihara jiwa baik dalam peringkat daruriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Hifz al-nasl, yakni, memelihara keturunan baik dalam peringkat daruriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Hifz al-Aql, yakni memelihara akal baik dalam peringkat daruriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Dan Hifz al-Mal baik juga dalam peringkat daruriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Langkah prosedur yang dilakukan oleh pejabat KUA tidak bertentangan dengan dalil Al-Qur’an, Hadist, Ijma dan Qiyas
SHARIAH DECONSTRUCTION: THE THOUGHTS OF ABDULLAHI AHMED AN-NA'IM Yurike Siti Mariyam; Mohamad Yufidz Anwar Ibrohim; Achmad Fageh; Anni 'Ilma Rosyidah; Habib Hidayatullah
Hukum Islam Vol 23, No 1 (2023): HUKUM ISLAM
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jhi.v23i1.21123

Abstract

Abdullahi Ahmed an-Na'im's Sharia Deconstruction is an alternative thought in sharia-based law reform. This thinking tries to reflect back on the dominant authority and interpretation in the Islamic legal tradition, by proposing an approach that is based on universal values such as fairness, fairness, and protection of human rights. An-Na'im argues that Islamic law must be seen as a social construction formed through a historical process and a particular context, and must be reconstructed in accordance with the demands of modern times. An-Na'im's sharia deconstruction approach also emphasizes the importance of freedom of religion and equality in society. He proposed peace between religion and the state, in which the state must treat neutrally and treat all citizens without taking sides or discriminating against certain religions. This thinking aims to create a legal system that is more inclusive and democratic, which involves the active participation of the community in determining appropriate laws and policies. Even though an-Na'im's deconstruction of sharia provides an alternative perspective in sharia-based legal reform, this view is still the subject of presumption among Islamic scholars and scholars. There are various viewpoints in interpreting and applying Islamic law, and the an-Na'im approach is only one of many existing approaches.
KEBIJAKAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Eryna Syahadatina Badar; Ahmad Fauzi; Ahya Jazuli
Hukum Islam Vol 23, No 1 (2023): HUKUM ISLAM
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jhi.v23i1.20465

Abstract

AbstractThe rise of various data leakage problems that occurred, made the Indonesian government officially stipulate the existence of a Personal Data Protection Law contained in Law No. 27 of 2022. As a Muslim-majority country, of course, we need to look at views and legal concepts from an Islamic perspective. Thus, this research aims to determine the application of the Personal Data Protection Act in the perspective of positive law and Islamic law. The use of qualitative methods with a normative juridical approach is the research method used. The main focus is on library research in the form of data on applicable laws in Indonesia, articles, books, the Koran, hadith, books and other literary documents that are in line with research. The results of the study show that the Personal Data Protection Act implies the concept of sadd al-dzari'ah in Islamic law as a form of prevention and the government's responsibility, to seek legal guarantees and cover the increasing threat of personal data leakage. This study also found that the PDP Law that was just passed in its implementation still needs to be reviewed in the articles related to the institution that will later supervise and ensure the control and processing of personal data. Key Words: Personal Data Protection, Positive Law, Islamic Law AbstrakMaraknya berbagai permasalahan kebocoran data yang terjadi, membuat pemerintahan Indonesia secara resmi menetapkan adanya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang dimuat pada UU No.27 Tahun 2022. Sebagai negara mayoritas muslim tentunya perlu melihat pandangan serta konsep hukum dari kacamata islam. Dengan demikian adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dalam prespspektif hukum positif serta hukum islam. Penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif menjadi metode penelitian yang digunakan. Fokus utamanya pada studi kepustakaan berupa data perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, artikel, buku, al-qur’an, hadis, kitab-kitab serta dokumen literatur lainnya yang selaras dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa Undang-Undang Pelindungan data pribadi mengimplikasikan konsep sadd al-dzari’ah dalam hukum islam sebagai bentuk preventif dan tanggung jawab pemerintah, untuk mengupayakan jaminan hukum dan menutup ancaman kebocoran data pribadi yang semakin meningkat. Studi ini juga menemukan bahwa Undang-Undang PDP yang baru disahkan dalam penerapannya masih perlu dilakukan pengkajian ulang pada pasal terkait lembaga yang nantinya akan mengawasi serta memastikan pengendalian dan pemrosesan data pribadi. Kata Kunci: Pelindungan Data Pribadi, Hukum Positif, Hukum Islam
ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION OF SUKUK HOLDERS AGAINST THE RISK OF ISSUERS THAT EXPERIENCE DEFAULT POSITIVE LEGAL PERSPECTIVE Maranda Sukma Mufatzizah; Abdul Mujib; Siti Nurchahyanti
Hukum Islam Vol 23, No 1 (2023): HUKUM ISLAM
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jhi.v23i1.20711

Abstract

Sukuk provide opportunities for the public to make long-term investments, issuance of sukuk can benefit in proportion to the profit sharing. Thus, there is a need for risk management and legal protection for sukuk holders. This study aims to find out clearly related to the regulations that cover sukuk holders against PT Berlian Laju Tanker (issuer) which has failed to pay its principal funds or margin/fees. The method in this study is normative juridical which is carried out by examining library materials or secondary materials. This study uses a qualitative data analysis method which is presented descriptively, namely by describing a policy related to the analysis of legal protection for sukuk holders against the risk of issuers failing to pay. Based on the findings of this study, investors holding sukuk can learn more about companies that issue sukuk so that it is possible to better evaluate the value of returns and control the risks associated with their ownership. Availability of information aimed at reducing default by issuers and increasing capital market efficiency. This research concludes that PT Berlian Laju Tanker sukuk holders are given two different types of legal protection, namely preventive legal protection and repressive legal protection.
THE TRADITION OF "MUTER PUNDEN" AFTER THE MARRIAGE CONTRACT ON THE NORTH COAST OF PATI BASED ON THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW Ahmad Amiruddin; Tali Tulab; Ahmad Zaenur Rosyid
Hukum Islam Vol 23, No 1 (2023): HUKUM ISLAM
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jhi.v23i1.22114

Abstract

The research was conducted to find out the views of community leaders in Raci Village, Batangan Subdistrict, Pati Regency on the custom of circumambulating the punden after the marriage contract and to find out the law of circumambulating the punden after the marriage contract according to the perspective of Islamic law. This research uses a field research method (field risearch) with a normative sociological approach. The data collection techniques in this study come from primary data and secondary data obtained from observation, interviews and documentation. The results showed First, the view of the people of Raci Village, Batangan Subdistrict, Pati Regency on the tradition of circumambulating the punden after the marriage contract, must be carried out by every community with the intention of preserving traditions, honoring their ancestors and rejecting calamities. Secondly, in the perspective of Islamic Law, this marriage tradition is valid, because the conditions and pillars of marriage have been fulfilled. Because this custom is carried out after the validity of marriage and the custom of circumambulating the punden after marriage in Raci village and in terms of Ushul Fiqh methods is not included in 'Urf fasid, which is a custom that contradicts the arguments of Shara".
CHEAP QURBAN CAMPAIGN: A QURBAN HADITH ANALYSIS WITH JADZA‘AH LAMB PERSPECTIVE OF FIQH AL-TAYSÎR Muhammad Kudhori; Anindya Mitra Raisnur Putri; Mundhir Mundhir
Hukum Islam Vol 23, No 1 (2023): HUKUM ISLAM
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jhi.v23i1.21498

Abstract

The ritual of sacrificing animals known as Qurban is one of the most prominent worships in Islam. Nevertheless, on account of the highly criteria of qurban’s animals, the price of animals often very excessive. Hence, qurban is considered as an expensive kind of worship for many Indonesian Muslims, to be specific, for the middle to low economic class of Muslims. Whereas in fiqh literature, there is an opinion that it is permissible to perform sacrifice with jadza‘ah sheep whose price is more affordable. Unfortunately, this opinion is not well known among the Indonesian Muslim community. This article will analyze the hadith of qurban with jadza‘ah sheep in the perspective of fiqh al-taysîr. This article is considered as qualitative research that use literature references that are relevant to the theme. The methods of research are content analysis and descriptive-analytical method. Fiqh al-taysîr emphasizes a notion that are easier for Muslims to implement. In its implementation, fiqh al-taysîr considers these matters; a more moderate aspect, emergency factor, easier opinion, being careful in deciding between obligatory and sunnah, free from mahdzab fanaticism, facilitating things that cannot or might be difficult to avoid, taking into maqâṣid syarî'ah consideration and applying the rules: changes in fatwas due to the change of times, places, conditions, and habits. In the context of the criteria for jadza‘ah sheep as an alternate animal for Qurban, the concept of fiqh al-taysîr takes the opinion of ulemas who state that jadza‘ah sheep are sheep that are perfectly six months old and the price is relatively affordable in price, thus they are easier to practice by the Muslim community of the middle to lower economic class.
IJTIHAD METHOD SHAYKH ATHIYAH SAQR ABOUT THE OBLIGATION OF THE HUSBAND TO FULFILL THE DESIRES OF THE WIFE WHEN CRAVINGS Ainii, Nuur; Azwar, Zainal
Hukum Islam Vol 24, No 1 (2024): ISLAMIC LAW
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v24i1.28062

Abstract

Support in a marital relationship is an obligation for a husband towards his wife and children.Fulfilling the wife's wishes when she has cravings is categorized as a husband's maintenanceaccording to Sheikh Athiyah Saqr, which is also legally obligatory. However, seeing the phenomenonof excessive coveting from wives that often occurs nowadays, it is necessary to classify wives' desires,which the husband must fulfill by law. This research aims to analyze Sheikh Athiyah Saqr's method ofijtihad in his fatwa on the obligation for husbands to fulfill their wives' desires when they desire themand to relate the relevance to current phenomena. This research uses the library research method. Thedata collection technique used is library research. The data analysis technique used in this research isthe descriptive method. The result of this research is that Sheikh Athiyar Saqr in determining thisfatwa used the qiyas and maslahah murlah methods. According to Sheikh Athiyah Saqr, the obligationof a husband to fulfill his wife's wishes when she desires is translated into the obligation of thehusband to provide his wife with daily living. Apart from that, fulfilling the wife's wishes by thehusband is considered to bring benefits to the wife and the fetus. However, it is necessary to limit thewife's wishes which must be fulfilled by the husband, namely wishes that do not violate the Shari'a, donot bring harm, and are still within the limits of the husband's capabilities
FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA Alfarisi, Usman; Fadil, Ahmad; Sadari, Sadari; Arrazy, Lazuardi Fadhlan
Hukum Islam Vol 23, No 2 (2023): HUKUM ISLAM
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v23i2.22385

Abstract

This study aims to describe the factors causing interfaith marriages in Indonesia. The research method used is qualitative with a literature approach, where all data is obtained from relevant written materials. The research results show that the factors causing interfaith marriages in Indonesia include unharmonized regulations regarding interfaith marriages, differences in judges' perspectives when deciding cases, and the role of facilitators who provide a platform for couples wishing to marry across religions. This study emphasizes that interfaith marriages do not occur without cause but are supported by several factors that enable their occurrence. The implications of this study indicate the need for harmonizing regulations and increasing legal understanding related to interfaith marriages to reduce the incidence of such cases in the future. This is important to create harmony in law enforcement and provide legal certainty for the community.
DEATH SENTENCE FOR DRUG TRAFFICKERS ACCORDING TO HADITH NARRATED BY AHMAD Masykur, Basmah Ahmad
Hukum Islam Vol 24, No 2 (2024): ISLAMIC FAMILY AND ACONOMIC LAW
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v24i2.22669

Abstract

Abstract  Drug abuse and trafficking represent significant global challenges, particularly in Indonesia. This study examines the Islamic perspective on the death penalty for drug traffickers, referencing the Hadith narrated by Ahmad. The research highlights Islam's emphasis on community health and safety, categorizing drug use as a major sin warranting severe sanctions. Employing a comparative normative legal approach, the analysis incorporates Islamic jurisprudence, national laws, and scholarly opinions. While some Islamic scholars endorse the death penalty as a means of justice and societal protection, others urge caution, advocating for measured applications rooted in fairness and due legal processes. Findings suggest that Islam recognizes the grave societal harm caused by drug trafficking, supporting stringent measures like the death penalty under a transparent legal framework. The study underscores the necessity of balancing justice, human rights, and religious principles in addressing this critical issue.

Page 19 of 23 | Total Record : 223

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 25, No 1 (2025): Islamic Law Vol 24, No 2 (2024): ISLAMIC FAMILY AND ACONOMIC LAW Vol 24, No 1 (2024): ISLAMIC LAW Vol 23, No 2 (2023): HUKUM ISLAM Vol 23, No 1 (2023): HUKUM ISLAM Vol 22, No 2 (2022): HUKUM KELUARGA SOSIOLOGIS-ANTROPOLOGIS Vol 22, No 1 (2022): HUKUM KELUARGA DAN MUAMALAH Vol 21, No 2 (2021): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH Vol 21, No 1 (2021): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH Vol 20, No 2 (2020): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH Vol 20, No 1 (2020): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH Vol 19, No 2 (2019): HUKUM TATA NEGARA, KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH Vol 19, No 1 (2019): HUKUM TATA NEGARA, KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH Vol 18, No 2 (2018): Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Syariah Vol 18, No 2 (2018): Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Syariah Vol 18, No 1 (2018): HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH Vol 17, No 2 (2017): Hukum Keluarga dan Ekonomi Syariah Vol 17, No 1 (2017): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA Vol 16, No 2 (2016): VOL 16 NO. 2 (2006) NOPEMBER 2016 Vol 16, No 1 (2016): VOL 16 NO. 1 (2006) JUNI 2016 Vol 15, No 1 (2015): VOL 15, NO 1 (2015): JUNI 2015 Vol 15, No 2 (2015): Hukum Islam, Vol. XV No. 1 Nopember 2015 Vol 14, No 2 (2014): Vol 14, No 2 (2014) Nopember 2014 Vol 14, No 2 (2014): Vol 14, No 2 (2014) Nopember 2014 Vol 14, No 1 (2014): Vol 14, No 1 (2014): Juni 2014 Vol 13, No 2 (2013): Nopember 2013 Vol 13, No 2 (2013): Nopember 2013 Vol 13, No 1 (2013): Juni 2013 More Issue