cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Hukum Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
ISSN : 14118041     EISSN : 24430609     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Islam dengan nomor (Print ISSN 1411-8041) (Online ISSN 2443-0609) merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai media pengkajian dan penyajian karya ilmiah terutama bidang hukum Islam. Jurnal ini pertama kali terbit sejak tahun Desember 1998, Jurnal ini terbit 2 kali dalam satu tahun yakni pada bulan Juni dan Nopember
Arjuna Subject : -
Articles 223 Documents
 15   16   17   18   19 
PENETAPAN MAHAR BAGI PEREMPUAN (Studi Kasus Di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal) Muhammad Ridwan
Hukum Islam Vol 22, No 1 (2022): HUKUM KELUARGA DAN MUAMALAH
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jhi.v22i1.13942

Abstract

Penetapan jumlah mahar serta jenis mahar yang dipakai di Desa Purba Baru adalah mahar musamma. Adapun cara penetapannya ialah dengan cara ditentukan oleh orangtua     atau keluarga calon mempelai perempuan. Akan tetapi, orangtua perempuan melihat keadaan keluarga dan anaknya dari berbagai aspek seperti status sosial, ekonomi, pendidikan, pekerjaan dan keturunannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan calon mempelai wanita tersebut maka semakin tinggi nilai atau mahar baginya. Ada juga penetapan jumlah mahar dalam perkawinan di desa Purba Baru dari hasil musyawarah kedua belah pihak, untuk berapa jumlahnya dan apa yang menjadi kesepakatan bersama serta untuk menghindari kemudharatan dan mengutamakan kemaslahatan. Dan tidak jarang terjadi penetapan jumlah mahar berdasarkan atas dasar kesederhanaan dan kemudahan berdasarkan kesanggupan dan kemampuan calon suami.
RESPON ULAMA SUMATERA BARAT TENTANG TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA Purnama Rusana
Hukum Islam Vol 22, No 1 (2022): HUKUM KELUARGA DAN MUAMALAH
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jhi.v22i1.11720

Abstract

The problem in this research is differences in the provisions in fiqh and positive law regarding the position of divorce outside the Religious Courts. This also happened to the difference in fatwas issued by Islamic organizations, namely Muhammadiyah and Nahdatul Ulama. The purpose of this study was to determine the response of West Sumatran ulama regarding the position of talak outside the Religious Courts and to know the arguments used by West Sumatran scholars regarding talak outside the Religious Courts. This research is field research. Data collection techniques through interviews and documentation.The results of the research can be summarized as follows: first, the response of ulama in West Sumatra regarding the position of talak outside the Religious Courts is that most of them state that it is illegal to do divorce outside the Religious Courts. 14 (fourteen) informants whom the author interviewed 11 (eleven) of whom agreed that a divorce was only legal when before the Religious Court. 3 (three) other informants were of the opinion that talak outside the Religious Court is legal. Second, the arguments used by West Sumatran ulama in various opinions, namely: informants who have a valid opinion outside the Religious Court argue with the hadith and from a fiqh point of view. Meanwhile, the informant who views divorce as illegitimate outside the Religious Court argued with the al-Quran and al-Sunnah, the method of ijtihad and the principles of fiqh.Kata Kunci : Ulama, Talak, Pengadilan Agama
IMPLIKASI PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP TUJUAN PERKAWINAN (TINJAUAN MAQÂSHID AL-SYARÎʻAH IBN ‘ÂSYÛR) Nano Romadlon Auliya Akbar; Suwandi Suwandi; Fakhruddin Fakhruddin
Hukum Islam Vol 22, No 1 (2022): HUKUM KELUARGA DAN MUAMALAH
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jhi.v22i1.16578

Abstract

Penelitian normatif ini hadir untuk menganalisis implikasi pembuatan perjanjian perkawinan terhadap tujuan perkawinan dengan menggunakan perspektif maqâshid al-syarîʻah Ibn ‘Âsyûr. Hadirnya putusan MK Nomor 69/PUU/XIII/2015, merombak klausul yang bekaitan dengan masa pembuatan perjanjian perkawinan. Maka, perjanjian perkawinan yang awalnya hanya boleh disusun saat qabl al-nikah atau ketika prosesi perkawinan sedang berlangsung, dengan hadirnya putusan MK tersebut boleh dibuat selama dalam ikatan perkawinan. Penelitian ini merupakan library reseach, dengan menggunakan pendekatan normatif yang bersifat kualitatif. Analisis dalam penelitian ini mengunakan deskriptif analitis, dengan bersumber pada putusan MK Nomor 69/PUU/XIII/2015.Implikasi dari dibuatnya perjanjian perkawinan ialah memberikan perlindungan hukum lebih, misal perlindungan pada hak milik atau hak guna bangunan, dan pada akhirnya calon atau pasangan suami-isteri akan semakin fokus terhadap maqashid al-nikah yaitu mewujudkan keluarga yang penuh ketentraman,kedamaian dan diliputi cinta-kasih sesama pasangan
Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri Di Indonesia Perspektif Maqashid Syari’ah Jasser Auda Wardani, Galuh Retno Setyo; Hidayah, Khoirul
Hukum Islam Vol 22, No 1 (2022): HUKUM KELUARGA DAN MUAMALAH
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jhi.v22i1.13798

Abstract

Indonesia mengatur ketat dalam prosedur poligami yang memicu banyak oknum menggunakan metode nikah siri pada perkawinan kedua. Dari kasus yang selama ini diajukan ke peradilan, sanksi yang dijatuhkan selalu didasarkan atas Pasal 279 KUHP mengenai poligami ilegal. Padahal bila dikaji lebih jauh, keputusan ini berdampak besar pada pengakuan keberadaan status perkawinan siri yang seharusnya tidak dianggap ada oleh negara. Dengan menggunakan pendekatan konseptual melalui perspektif Jasser Auda, kajian ini menunjukkan hasil bahwa status poligami siri yang dilakukan oleh pelaku tidak dapat dikatakan sah, dan sanksi yang tepat untuk menghukum para pelaku seharusnya disadasarkan atas Pasal 284 KUHP mengenai perselingkuhan.
PRINSIP IQTISHODUNA DALAM PRAKTIK KONSUMSI MUSLIM Roisatun Kasanah
Hukum Islam Vol 22, No 1 (2022): HUKUM KELUARGA DAN MUAMALAH
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jhi.v22i1.12293

Abstract

This study aims to provide an overview of the principles of iqtishoduna in Muslim consumption practices and the interpretation of iqtishoduna from various cultural perspectives and social interactions in Muslim society. This research is included in library research, namely research in which data and information are obtained and collected from library sources (reading) in the form of books, research results, news, and other reading materials. The researcher found that consumption practices that are in accordance with the Iqtishoduna principles, namely fair, balanced, moderate, and simple, are very important to achieve benefits for individuals and the environment, including social. society, and nature. There are various opinions regarding consumption practices that are in accordance with the iqtishoduna principle and its relationship to materialism due to the different interpretations of each individual. Cultural differences and social interactions between community groups are also factors that influence Muslim understanding of consumption in accordance with the iqtishoduna principle.
HUKUM MENERIMA TITIPAN DAN MENJAGA BARANG PADA AKAD WADI’AH DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM Dery Ariswanto
Hukum Islam Vol 22, No 1 (2022): HUKUM KELUARGA DAN MUAMALAH
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jhi.v22i1.10947

Abstract

 Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk menganalisis mengenai konsep akad wadi’ah terkait hukum menerima dan tata cara menjaga barang titipan dalam akad wadi’ah apabila dikaitkan dengan etika bisnis Islam. Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan dengan memadukan berbagai instrumen yang berkaitan dengan hukum menerima dan menjaga barang titipan pada akad wadi’ah dalam perspektif etika bisnis yang Islami.Menjaga barang titipan dalam akad wadi’ah merupakan kewajiban, sehingga menjadi sebuah bentuk keharusan dalam menerima amanah yang telah dipercayakan oleh si pemberi titipan. Penjagaan ini dilakukan oleh orang yang menerima titipan secara sendiri atau boleh juga dibantu oleh orang lain yang masih berada dalam lingkup tempat tinggalnya serta penjagaannya harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Sedangkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan bisnis yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan akad wadi’ah antara lain yaitu berlandaskan prinsip keadilan, insaniyah, ta’awun, kekeluargaan, dan kerjasama. Prinsip atau etika tersebut harus diterapkan dalam setiap pelaksanaan akad wadi’ah baik yang dilakukan secara individu atau dilakasanakan melalui lembaga keuangan syariah.
PELAKSANAAN PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PROVINSI RIAU Gushairi Gushairi
Hukum Islam Vol 22, No 1 (2022): HUKUM KELUARGA DAN MUAMALAH
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jhi.v22i1.17198

Abstract

The primary issue in this study is the ineffectiveness and lack of implementation of the fulfillment of children's support by their biological father following the parent’s divorce in Riau Province in 2020. This study aims to determine and analyze the implementation of the fulfillment of children's support following a divorce that occurred in Riau Province in 2020, particularly obstacles in the application of court decisions in the jurisdiction of the Religious Courts in Riau Province. This study employed field research. It was conducted by going directly to the research object area to collect data on the implementation of the fulfillment of children's support following a divorce in Riau Province in 2020. The findings of this study indicate that based on the results of interviews with 55 informants, in practice, many fathers including civil servants, members of the National Police/TNI, and BUMN/private employees in Riau Province, are not responsible for providing support to their children following their divorce for various reasons. The factors that cause a father not to provide support for his child following a divorce are because he does not have a steady income, has remarried to another woman, his whereabouts are unknown, lack of communication between father and son, and is reluctant to provide child support. The following are the solutions for obtaining children's rights following a divorce: first, changes to the law regarding the filing of child support claims; second, legal awareness for child support advocates; third, improvement of the role of mediators in determining children's support following a divorce; fourth, the existence of binding rules related to the provision of child support; fifth, the establishment of an institution concerned with the payment of child support; sixth, an amendment to the law regarding changes in the amount of child support payments; and seventh, establishment of an institution concerned with the payment of child support
IMPLEMENTASI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA DI PROVINSI RIAU Sofia Hardani; Nur Hasanah
Hukum Islam Vol 22, No 1 (2022): HUKUM KELUARGA DAN MUAMALAH
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jhi.v22i1.14930

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan implementasi KHES di Pengadilan Agama (PA) yang ada di Provinsi Riau, kendala penerapannya, serta strategi PA dalam mengimplementasikan KHES dalam perkara ekonomi syari’ah. Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian, perkara ekonomi syari’ah yang digelar di PA se provinsi Riau sejak tahun 2013 s/d 2017 terdapat enam perkara, dan hanya ditemukan di PA Pekanbaru.Sedikitnya perkara yang diajukan disebabkan adanya alternatif penyelesaian perkara secara non-litigasi. Tata cara persidangan sengketa ekonomi syari’ah dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam hukum acara perdatayang berlaku di peradilan umum, karena KHES belum mengatur tata cara persidangan sendiri. Dalam penyelesaian sengketa, para hakim berpedoman kepada pasal-pasal yang dimuat di dalam KHES dan dalil-dalil syar’i yang bersumber pada Alquran dan hadis. Sejauh ini, belum ditemukan putusan hakim berdasarkan jurisprudensi, penilaian maupun ijtihad hakim. Kendala PA dalam menghadapi perkara ekonomi syari’ah adalah kurangnya jumlah hakim yang memiliki sertifikasi ekonomi syari’ah, kurangnya kualifikasi pengacara tentang ekonomi syari’ah, mutasi hakim ekonomi syari’ah yang tidak segera diganti, serta masih kurangnya trustlembaga keuangan syari’ah terhadap lembaga PA. Strategi PA menghadapi kendala-kendala tersebut adalah dengan mempersiapkanSDM maupun infrastruktur secara maksimal.
PENGATURAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN: STUDI KOMPARATIF HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA DAN MALAYSIA Aibak, Kutbuddin; Anusantari, Inama
Hukum Islam Vol 22, No 2 (2022): HUKUM KELUARGA SOSIOLOGIS-ANTROPOLOGIS
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jhi.v22i2.17169

Abstract

AbstrakSeperti halnya ikatan perkawinan, perceraian antara pasangan suami istri juga menimbulkan akibat hukum. Salah satu akibat hukum perceraian yang riskan terhadap sengketa adalah harta bersama. Fenomena sengketa memperebutkan harta bersama antara suami istri pasca perceraian menimbulkan keresahan penulis. Penulis tertarik untuk membandingkan konsepsi harta bersama antara dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia, khususnya negara Malaysia bagian Selangor dan Melaka. Pemilihan dua negara ini dikarenakan kedua negara memiliki kesamaan dalam beberapa hal, yaitu dari segi agama, geografi, iklim dan kemiripan rumpun. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk bagaimana perbandingan konsepsi harta bersama di Indonesia dan negara bagian Malaysia yaitu Selangor dan Melaka. Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan komparatif, yaitu mengumpulkan data, membandingkan data yang didapatkan dan memaparkan hasilnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan harta bersama di Indonesia menunjukkan bahwa harta di bagi secara seimbang. Sementara di Malaysia menunjukkan bahwa pembagian harta bersama lebih melihat terhadap kontribusi yang dilakukan oleh kedua belah pihak.
AKIBAT HUKUM TERHADAP PERUBAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2018 Hafis, Muhammad; Nelli, Jumni; Elmiati, Nia
Hukum Islam Vol 22, No 2 (2022): HUKUM KELUARGA SOSIOLOGIS-ANTROPOLOGIS
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jhi.v22i2.19436

Abstract

Marriage agreements are usually made before or at the time the marriage takes place. This agreement is known as a prenuptial agreement. As contained in Law Number 1 of 1974 Article 29, it is stated that at the time before the marriage took place, both parties with mutual consent can enter into a written agreement which is legalized by the marriage registrar, after which the contents also apply to third parties as long as the third party is involved. However, with the issuance of the Constitutional Court's decision no. 69/PUU-XIII/2015 regarding a material review of Article 29 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which was then followed by Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 19 of 2018 concerning Marriage Registration, which in the end said that it is not permissible to make A marriage agreement after The marriage takes place is contrary to the 1945/ inconstitutional law, so the author feels it is very necessary to conduct a study of the arguments of the Constitutional Court and what legal consequences arise from the change in the marriage agreement.In this paper the author uses the normative legal method, using an empirical juridical approach. The empirical juridical approach is an approach used in research by examining theories, concepts, legal principles and legislation related to research. The result of this study is that the decision of the Constitutional Court no. 69/PUU-XIII/2015 creates legal consequences for joint assets, results in the distribution of inheritance, as a result of causing legal uncertainty, and with this decision it can also lead to disharmony in the relationship between husband and wife in the future.

Page 17 of 23 | Total Record : 223

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 25, No 1 (2025): Islamic Law Vol 24, No 2 (2024): ISLAMIC FAMILY AND ACONOMIC LAW Vol 24, No 1 (2024): ISLAMIC LAW Vol 23, No 2 (2023): HUKUM ISLAM Vol 23, No 1 (2023): HUKUM ISLAM Vol 22, No 2 (2022): HUKUM KELUARGA SOSIOLOGIS-ANTROPOLOGIS Vol 22, No 1 (2022): HUKUM KELUARGA DAN MUAMALAH Vol 21, No 2 (2021): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH Vol 21, No 1 (2021): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH Vol 20, No 2 (2020): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH Vol 20, No 1 (2020): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH Vol 19, No 2 (2019): HUKUM TATA NEGARA, KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH Vol 19, No 1 (2019): HUKUM TATA NEGARA, KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH Vol 18, No 2 (2018): Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Syariah Vol 18, No 2 (2018): Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Syariah Vol 18, No 1 (2018): HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH Vol 17, No 2 (2017): Hukum Keluarga dan Ekonomi Syariah Vol 17, No 1 (2017): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA Vol 16, No 2 (2016): VOL 16 NO. 2 (2006) NOPEMBER 2016 Vol 16, No 1 (2016): VOL 16 NO. 1 (2006) JUNI 2016 Vol 15, No 1 (2015): VOL 15, NO 1 (2015): JUNI 2015 Vol 15, No 2 (2015): Hukum Islam, Vol. XV No. 1 Nopember 2015 Vol 14, No 2 (2014): Vol 14, No 2 (2014) Nopember 2014 Vol 14, No 2 (2014): Vol 14, No 2 (2014) Nopember 2014 Vol 14, No 1 (2014): Vol 14, No 1 (2014): Juni 2014 Vol 13, No 2 (2013): Nopember 2013 Vol 13, No 2 (2013): Nopember 2013 Vol 13, No 1 (2013): Juni 2013 More Issue