cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Phone
+6281282648901
Journal Mail Official
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 90 Ciputa Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : 23561459     EISSN : 26549050     DOI : 10.15408
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 23 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 10, No 5 (2023)" : 23 Documents clear
Partisipasi Masyarakat Dalam Program Revitalisasi Pasar Padang Lua Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Muhamad Afandi Fitra; Asrinaldi Asrinaldi; Andri Rusta
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 5 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i5.34724

Abstract

Revitalization programs necessitate community involvement for their efficacy. In the case of the Padang Lua Market revitalization, community engagement plays a pivotal role in its success. This study seeks to identify and elucidate the various forms of community participation in the Padang Lua Market revitalization and to analyze the underlying reasons driving community involvement in this endeavor. Utilizing a qualitative approach and employing the case study method, this research draws upon Sastropoetro Santoso's framework on forms of community participation in development and Cohen and Uphoff's theory concerning considerations of community participation in development. The study reveals that the community engages in multiple forms of participation, encompassing the sharing of ideas, labor, skills, resources, and financial contributions, all contributing significantly to the revitalization of the Padang Lua Market. However, the study also highlights variations in the intensity of community participation across these five forms, with a pronounced inclination towards formal channels due to their accessibility.Keywords: Society Participation; Market Revitalization; Padang Lua AbstrakProgram revitalisasi, khususnya, memerlukan keterlibatan komunitas untuk keberhasilannya. Dalam kasus revitalisasi Pasar Padang Lua, keterlibatan masyarakat memainkan peran penting dalam keberhasilannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai bentuk partisipasi masyarakat dalam revitalisasi Pasar Padang Lua serta menganalisis alasan mendasar yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya ini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini merujuk pada kerangka kerja Sastropoetro Santoso tentang bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan teori Cohen dan Uphoff tentang pertimbangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat terlibat dalam berbagai bentuk partisipasi, mencakup berbagi gagasan, tenaga kerja, keterampilan, sumber daya, dan kontribusi keuangan, yang semuanya berkontribusi secara signifikan pada revitalisasi Pasar Padang Lua. Namun, penelitian ini juga menyoroti variasi dalam intensitas partisipasi masyarakat dalam lima bentuk tersebut, dengan kecenderungan yang nyata menuju saluran formal karena ketersediaan akses.Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat; Revitalisasi Pasar; Nagari Padang Lua
Kawin Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Administrasi Kependudukan Hamid Farihi
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 5 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i5.35714

Abstract

Marriage holds a significant religious significance within the Islamic faith. Nevertheless, the prevalence of unregistered marriages, which lack official documentation, frequently gives rise to legal and administrative predicaments in numerous Muslim nations. Marriages that lack legal recognition by the state can potentially exert significant ramifications on the rights of women and children, while also posing challenges in terms of demographic data management and the provision of public services.  The primary objective of this study is to investigate the viewpoint of Islamic jurisprudence and population governance in relation to unregistered matrimonial unions. This research uses qualitative methods with a literature and legislation approach. Through in-depth analysis of scientific literature, articles and regulations related to unregistered marriage, this research looks for patterns and findings that can support an understanding of these complex issues from the perspective of Islamic law and population administration. The findings of the study shed light on the intricate legal and administrative challenges associated with the management of unregistered marriages. The focal points demanding significant attention are the infringements of the rights of women and children, particularly in relation to their livelihoods, education, and legal safeguards. The primary conclusions of this research pertain to the significance of state-sanctioned acknowledgment of unregistered marriages and the implementation of equitable measures to safeguard individual rights.Keywords: Siri Marriage; Islamic law; Population Administration Abstrak:Pernikahan memiliki makna keagamaan yang signifikan dalam iman Islam. Namun demikian, prevalensi pernikahan yang tidak dicatatkan, yang tidak memiliki dokumentasi resmi, sering kali menimbulkan kesulitan hukum dan administratif di banyak negara Muslim. Perkawinan yang tidak mendapat pengakuan hukum dari negara berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap hak-hak perempuan dan anak, sekaligus menimbulkan tantangan dalam hal pengelolaan data demografi dan penyediaan layanan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sudut pandang yurisprudensi Islam dan tata kelola kependudukan dalam kaitannya dengan perkawinan tidak terdaftar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur dan peraturan perundang-undangan. Melalui analisis mendalam terhadap literatur ilmiah, pasal dan peraturan terkait perkawinan tidak dicatatkan, penelitian ini mencari pola dan temuan yang dapat mendukung pemahaman atas permasalahan kompleks tersebut dari perspektif hukum Islam dan administrasi kependudukan. Temuan penelitian ini menyoroti rumitnya tantangan hukum dan administratif yang terkait dengan pengelolaan perkawinan tidak dicatatkan. Hal-hal yang memerlukan perhatian besar adalah pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan anak-anak, khususnya yang berkaitan dengan mata pencaharian, pendidikan, dan perlindungan hukum. Kesimpulan utama dari penelitian ini berkaitan dengan pentingnya pengakuan perkawinan tidak dicatatkan yang direstui negara dan penerapan langkah-langkah yang adil untuk melindungi hak-hak individu.Kata Kunci: Nikah Siri; Hukum Islam; Administrasi Kependudukan
Desentralisasi Asimetris (Administrative Asymmetry) Dalam Kajian Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Perbandingan Negara (Unitary State) Nanda Herlambang
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i5.34801

Abstract

Tujuan penelitian yaitu memberikan pemahaman tentang eksistensi dan posisi desentralisasi asimetris khususnya kerangka di Negara Indonesia. Munculnya konsep desentralisasi atau yang disebut dengan otonomi daerah merupakan perwujudan dari demokratisasi yang berkembang di Indonesia terutama saat runtuhnya rezim order baru. Ide desentralisasi berbarengan dengan ide demokratisasi dan tidak seperti zaman order baru yang lebih sentralistik. Perubahan kedua khususnya Pasal 18A dan 18B UUD NRI 1945 berimplikasi luas seiring dengan berkembang pesat pemerintahan daerah yang bersifat heterogen. Artikel ini setidaknya membahas desentralisasi dalam masa order baru, reformasi dan demokrasi transisi serta menguraikan daerah-daerah yang dapat disebut sebagai desentralisasi asimetris. Penilitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kebaruan dalam tulisan ini adalah terletak dalam melihat perbandingan melalui beberapa negara kesatuan (unitary state)
MAQASHID AL-SYARI’AH MENGENAI PENYIMPANGAN SEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN Jaenal Aripin; Muhammad Faozan Fathurohman
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i5.35429

Abstract

Artikel ini membahas tentang penyimpangan seksual yang terjadi dalam rumah tangga sehingga menjadi penyebab terjadinya perceraian yang diputus lewat pengadilan yakni putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Bgr, Putusan Nomor 1326/Pdt.G/2020/PA.Bgr, Putusan Nomor 2695/Pdt.G/2021/PA.Ckr, dan Putusan Nomor 222/Pdt.G/2022/PA.Pwk. Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang menggunakan bahan hukum berupa putusan hakim, peraturan perundang-undangan, dokumentasi hukum, dan literatur hukum lainnya yang berkaitan. Temuan pada artikel ini adalah penyimpangan seksual dalam rumah tangga menyebabkan perselisihan yang mengakibatkan perceraian. Namun terdapat pengkhususan kasus ketika penyimpangan seksual berupa homoseksual, maka hal tersebut telah melanggar taklik talak dan menjadi sebab terjadinya perceraian. Pada pandangan fikih dan maqahsid al- syariah majelis hakim telah tepat untuk memutus cerai demi menjaga maqashid al-syari’ah berupa hifz al-din dan hifz al-nafs karena melaggar konsep muasyarah bi al-ma’ruf yang terdapat dalam fikih.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu Azzahra Auliadin; Siti Ngainnur Rohmah; Abdur Rahim
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 5 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i5.36003

Abstract

The aim of this research is to analyze the implementation of Indramayu Regency Regional Regulation number 8 of 2015 at the Mahad Al-Zaytun Private Madrasah Ibtidaiyah in terms of Islamic law. This research uses qualitative methods with an empirical normative approach. The results of the research stated that the implementation of Indramayu Regency Regional Regulation number 8 of 2015 at the Mahad Al-Zaytun Private Madrasah Ibtidaiyah was running as it should. However, because its implementation is under the Ministry of Religion, the curriculum used is guided by the Decree of the Minister of Religion Number 184 of 2019 concerning Guidelines for Curriculum Implementation in Madrasas. The Islamic law review of the implementation of Indramayu Regency Regional Regulation number 8 of 2015 at the Mahad Al-Zaytun Private Madrasah Ibtidaiyah is related to Siyasah Dusturiyah. In the conception of education at Madrasah Ibtidaiyah, it is education that prioritizes students to have a strong belief in Allah and Islamic Sharia, united in Tauhid, have Karimah morals, have broad knowledge, high skills which are summarized in "Bastotan fil Ilmi wal Jismi." It is hoped that they will be ready and able to live dynamically in their community and country with full worldly and spiritual prosperity and happiness.Keywords: Islamic Law; Local regulation; Education; Implementation Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu nomor 8 tahun 2015 di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mahad Al-Zaytun ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Hasil penelitian menyatakan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu nomor 8 tahun 2015 di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mahad Al-Zaytun berjalan sebagaimana mestinya. Namun, karena dalam penerapannya menginduk dibawah Kementerian Agama, maka kurikulum yang digunakan berpedoman kepada Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu nomor 8 tahun 2015 di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mahad Al-Zaytun adalah berkaitan dengan Siyasah Dusturiyah. Dalam konsepsi pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah ini yaitu pendidikan yang mengedepankan peserta didik agar berakidah kuat kepada Allah dan Syariat Islam, menyatu dalam Tauhid, berakhlakul Karimah, berilmu pengetahuan luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam “Bastotan fil Ilmi wal Jismi.” Diharapkan mereka dapat sanggup siap dan mampu hidup secara dinamis di lingkungan masyarakat dan negaranya dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi maupun ukhrowi.Kata Kunci: Hukum Islam; Peraturan Daerah; Pendidikan; Implementasi
Perilaku Konsumen Muslim Maupun Non Muslim dan Brand Image Bank Syariah Terhadap Keputusan Pembelian Produk Bank Syariah; Survey Nasabah Muslim dan Non Muslim di Bank Syariah Indonesia Cabang Tegal dan Brebes Titi Rahayu; Rikha Nur Awaliyah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 5 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i5.36325

Abstract

The development of Sharia banking is increasing, the progress can be seen in the field of the economic sector where many commerce transactions are done in collaboration with inter-religious communities and even carried out by the cooperation between Muslim and non-Muslim communities. The orientation of marketing is how to package the process to meet consumers' needs and desires as the main target in making marketing successful by analyzing consumer behavior through consumer behavior analysis and how the brand image of Sharia banking products can give preference in deciding to buy the product. This research uses quantitative research methods with variables as Consumer Behavior (X1), Brand Image (X2), and Purchase Decision (Y). The research results are R Square (R2) or the square of the R value, which shows the coefficient of determination. This figure will be converted into a percent meaning that the percentage contribution of the influence of Muslim and Non-Muslim Consumers' Behavior variables on the Sharia Banking Product Purchase Decision variable. The R2 value is 0.836, meaning that the percentage contribution of the influence of the Brand Image of Sharia Banking Products on the Decision to Purchase Sharia Banking Products is 83.6%, while the remainder is influenced by other variables not included in this model. This increase (83.6%) is significant even though it is not as perfect as 100% in terms of impact.Keywords: Consumer Behavior; Brand Image; Purchasing Decisions; Banking AbstrakPerkembangan perbankan Syariah semakin maju,kemajuan bisa dilihat bidang ekonomi yang  banyak perniagaan yang transaksi berkerjasama dengan antar umat beragama bahkan ada kerjasama yang di lakukan oleh masyarakat Muslim dan non muslim. Orientasi dari pemasaran yaitu bagaimana untuk mengemas proses untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen sebagai sasaran utama dalam mensukseskan pemasaran dengan  menganalisis perilaku konsumen   melalui analisis perilaku konsumen dan bagaimana Brand Image produk bank Syariah yang bisa memberikan preferensi dalam memutuskan untuk membeli produk.penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan variable perilaku konsumen (X1) dan Brand Image (X2 ) variable Keputusan Pembelian variable (Y). Hasil penelitian R Square (R2) atau kuadrad dari nilai R, yaitu menunjukkan koefisien determinasi.Angka ini akan diubah kebentuk  persen, yang artinya persentase sumbangan pengaruuh variabel Perilaku Konsumen Muslim Dan Non Muslim terhadap variabel Keputusan Pembelian Produk Perbankan Syariah. Nilai R2 sebesar 0,836 artinya persentase sumbangan pengaruh Brand Image Produk Perbankan Syariah terhadap Keputusan Pembelian Produk Perbankan Syariah sebesar 83,6%, sedangkan sisanya diperngaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Angkat tersebut (83,6%) sudah termasuk signivikan walupun tidak sesempurna 100% dalam titik pengaruh.Kata kunci: Perilaku Konsumen; Brand Image; Keputusan Pembelian; Perbankan
Pertanggungjawaban Artis dalam Mempromosikan Judi Online Syafrida Syafrida; Ralang Hartati; Hasudungan Sinaga; Mangisitua Marbun
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 5 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i5.35803

Abstract

Online gambling is a crime that is contrary to state law, religious law and societal norms. Gambling is a form of game of chance which is an illegal act. As technology develops, online forms of gambling emerge whose scope crosses national borders. The research method used is qualitative research. The approach method in the research used a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research state that the provisions relating to online gambling that apply in Indonesia violate religious law, state law and societal norms. Violation of criminal law in online gambling, violating 55 of the Criminal Code, Article 303 bis of the Criminal Code, Article 303 of the Criminal Code, and Article 45 paragraph (2) and 27 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 Amendment to the ITE Law Number 8 of 2011 concerning Information and Electronic Transactions.Keywords: Online gambling; responsibility; perpetrator AbstrakJudi online termasuk tindak Pidana kejahatan yang bertentangan dengan hukum negara, hukum agama, dan norma masyarakat. Perjudian merupakan bentuk permainan yang bersifat untung-untung yang termasuk perbuatan ilegal. Seiring perkembangan teknologi maka timbul bentuk perjudian yang dilakukan secara online yang ruang lingkupnya melintasi batas suatu negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode pendekatan dalam penelitian digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyatakan bahwa ketentuan berkaitan judi online yang berlaku di Indonesia melanggar hukum agama, hukum negara, dan norma masyarakat. Pelanggaran hukum pidana dalam judi online, melanggar 55 KUHP, Pasal 303 bis KUHP, Pasal 303 KUHP, dan Pasal 45 ayat (2)  dan 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan UU ITE  Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Kata kunci: Judi online; pertangnggung jawaban; pelaku
Penyuluhan Hukum Tentang Pemilihan Umum Kepada Pemilih Pemula Sma Madani Al-Aziziyah Syukriah Syukriah; Afifuddin Afifuddin; Vonna Hasyimi; Vena Savera
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 5 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i5.36327

Abstract

Article 198 paragraph (1) of Law Number 7 of 2017 concerning Elections Chapter IV, initial voters are Indonesian citizens who are 17 years old or more on voting day or are already married, who have the right to vote. In the 2024 simultaneous elections, the number of young voters is expected to increase. If guided by the 2019 election, KPU figures show that out of 193 million voters, the number of young voters reached 70-80 million. This means that 35% -40% of young voters have a big influence on the election results, which in turn affects the progress of the country. However, another potential problem for participating young voters is that they also have the opportunity to become contributors to "abstain votes" in the 2024 Election. The purpose of this service is to explain to first-time voters about the importance of participating in general elections, the factors that cause some first-time voters not to participate in elections general.Keywords: Beginner Selector    Abstrak:Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang  Pemilu Bab IV, pemilih pemula adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah kawin, yang mempunyai hak memilih. Pada pemilu serentak 2024, jumlah pemilih muda diperkirakan akan meningkat. Jika berpedoman pada pemilu tahun  2019, angka KPU menunjukkan dari 193 juta pemilih, jumlah pemilih muda mencapai 70-80 juta. Artinya, 35%-40% pemilih muda  berpengaruh besar terhadap hasil pemilu, yang pada akhirnya mempengaruhi kemajuan negara. Namun potensi masalah lain bagi pemilih muda peserta adalah mereka juga berpeluang menjadi penyumbang “suara abstain” pada Pemilu 2024.Tujuan Pengabdian dilakukan untuk menjelaskan kepada pemilih pemula tentang pemilu dan pentingnya keikut sertaan dalam pemilihan umum, Faktor-faktor yang menjadi  penyebab sebagian pemilih pemula  tidak ikut pemilihan umum.Kata Kunci: Pemilih Pemula 
Analisis Dampak Penolakan Kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta Oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Alya Chiata Kurnia Sukma Prakoro; Ridwan Ridwan
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 5 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i5.34109

Abstract

This study aims to analyze the impact of resistance against the Jakarta Bay reclamation policy by the Prosperous Justice Party (PKS) faction because basically political party decisions are based on various organizational considerations by paying attention to various aspects, including political order (political constellation), mass support base to ideology and orientation party, while the impact caused by the party's policies can be in the form of various things that have been planned or unplanned impacts. This research is driven by using several relevant approaches (concepts/theories) including elite theory according to Vilvredo Paretto, policy theory according to Heinz and Prewit, the concept of political party ideology according to Cole, as well as the concept of policy impact and the concept of policy peace according to Prabuningrat and Darwin. This research uses a descriptive descriptive research method with primary and secondary data sources. Interview data collection techniques and literature review in the form of books, news, and previous research journals that are relevant to this research. This research shows that the impact of resistance against the Jakarta Bay reclamation policy by the Prosperous Justice Party (PKS) faction was the worsening of the relationship between the PKS faction and the executive (the government of DKI Jakarta), the emergence of polarization of interests within the DPRD DKI Jakarta internally, and the subsequent impact of conflict of interest between grassroots communities. and business groups.Keywords: Jakarta Bay; Reclamation; PKS Rejection.  AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak penolakan kebijakan reklamasi Teluk Jakarta oleh fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena pada dasarnya keputusan partai politik didasarkan pada berbagai pertimbangan organisasi dengan memperhatikan berbagai aspek, diantaranya tatanan politik (political constelations), basis massa pendukung hingga ideologi dan orientasi partai, sedangkan dampak yang diakibatkan oleh kebijakan partai tersebut dapat berupa berbagai hal yang telah direncanakan ataupun dampak yang tidak direncanakan. Penelitian ini dijalankan dengan menggunakan beberapa pendekatan (konsep/teori) yang relevan diantaranya teori elit menurut Vilvredo Paretto, teori kebijakan menurut Heinz and Prewit, konsep ideologi partai politik menurut Cole, serta konsep dampak kebijakan dan konsep penolakan kebijakan menurut Prabuningrat dan Darwin. Penelitian ini menggunakan metode peneitian kualitatif deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data wawancara dan studi pustaka berupa buku, berita, dan jurnal penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan dampak penolakan kebijakan reklamasi Teluk Jakarta oleh fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah memburuknya hubungan fraksi PKS dengan pihak eksekutif (pemerintah DKI Jakarta), munculnya polarisasi kepentingan di internal DPRD DKI Jakarta, serta dampak selanjutnya terjadinya konflik kepentingan antara masyarakat grass roots dan kelompok bisnisKata Kunci: Reklamasi; Teluk Jakarta; Penolakan PKS
Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Dalam Ketatanegaran Republik Indonesia Syukriah Syukriah; Sutri Helfianti
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 5 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i5.36314

Abstract

Article 168 paragraph (2) Law no. 7 of 2017 states that elections to elect members of the People's Legislative Assembly, provinces, and the People's Representative Council, district/city People's Representative Councils are carried out with an open proportional system. Each party may nominate more than one candidate so that it can result in competition between members within one party. However, in reality, problems regarding the general election system raise pros and cons regarding the implementation of the general election system. Everyone has agreed in full that viewing the Open Proportional System is a very democratic electoral system, because it involves the Indonesian people widely in selecting their representatives who will sit in the DPR, district/city and provincial DPRDs. This is related to the judicial review of Law Number 7 of 2017 concerning Elections to the Constitutional Court. This study aims to explain the Open Proportional General Election System in the constitution of the Republic of Indonesia. To explain the factors that influence the implementation of an open proportional election system in the constitution of the Republic of Indonesia.Keywords: general election, first time voters Abstrak:Pasal 168 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Setiap  partai  boleh  mengusung  lebih  dari  satu  kandidat  sehingga  bisa mengakibatkan persaingan antar-sesama di dalam satu partai. Namun pada kenyataannya, Permasalahan mengenai sistem pemilihan umum  menimbulkan  pro dan kontra tentang penerapan sistem pemilihan umum. Semuanya telah bersepakat secara utuh bahwa memandang Sistem Proporsional Terbuka adalah sebuah sistem pemilu yang sangat demokratis, karena sangat melibatkan secara luas  masyarakat Indonesia untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di DPR, DPRD kabupaten/kota dan provinsi. Hal ini berkaitan dengan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Dalam ketatanegaraan Republik Indonesia Untuk Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sistem proporsional terbuka dalam ketatanegaraan Republik Indonesia.    Kata Kunci: Sistem Pemilihan Umum; Pemilih Pemula 

Page 2 of 3 | Total Record : 23

 1   2   3 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition Vol 12, No 1 (2025): Spring Edition Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition Vol 11, No 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 4 (2024): Winter Edition Vol 11, No 3 (2024): Autum Edition Vol. 11 No. 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition Vol 11, No 1 (2024): Spring Edition Vol 10, No 6 (2023) Vol. 10 No. 6 (2023) Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 5 (2023) Vol 10, No 4 (2023) Vol 10, No 3 (2023) Vol. 10 No. 3 (2023) Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 1 (2023) Vol 9, No 6 (2022) Vol. 9 No. 6 (2022) Vol 9, No 5 (2022) Vol 9, No 4 (2022) Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni Vol 9, No 3 (2022) Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 2 (2022): Maret-April Vol 9, No 1 (2022) Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari Vol 8, No 6 (2021) Vol 8, No 6 (2021): November-Desember Vol 8, No 5 (2021) Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus Vol 8, No 4 (2021) Vol 8, No 3 (2021) Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 2 (2021): Maret-April Vol 8, No 1 (2021) Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari Vol 7, No 10 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 8 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 7 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 5 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 12 (2020) Vol 7, No 11 (2020) Vol 7, No 9 (2020) Vol. 7 No. 6 (2020) Vol 7, No 6 (2020) Vol 7, No 5 (2020) Vol 7, No 4 (2020) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 5 (2019) Vol 6, No 4 (2019) Vol 6, No 3 (2019) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 4 (2018) Vol 5, No 3 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 3 (2016) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue