cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Komunikasi Hukum
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 23564164     EISSN : 24074276     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL KOMUNIKASI HUKUM is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are the results of original scientific research and review of legal interactions. JURNAL KOMUNIKASI HUKUM is published by Faculty of Law and Social Sciences of Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
Arjuna Subject : -
Articles 645 Documents
 9   10   11   12   13 
PEMAHAMAN TERHADAP TANGGUNGJAWAB, HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI TERHADAP U.U. NO 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Muzayanah, Muzayanah
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 1 (2020): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i1.23488

Abstract

Aparatur Sipil Negara yang kita kenal dengan sebutan ASN merupakan Ujung tombak Pemerintahan terhadap masyarakat yang bertujuan melaksanakan tugas pemerintahan baik yang ada di pusat maupun di daerah seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Sebagai penyelenggara pemerintahan, ASN bertanggungjawab secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dalam bermasyarakat.Guna mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia tersebut diperlukan ASN yang professional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga mampu untuk menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat serta mampu untuk melaksanakan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Penelitian   ini  merupakan     penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitan kepustakaan   (Library Reasearch)   yang bertujuan untuk menjelaskan tentang pemahaman   terhadap   tanggungjawab,   Hak dan Kewajiban ASN    pada kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya yang sesuai dengan peraturan perundangan yang telah ditentukan.  Pemahaman ASN terhadap Tanggungjawab,  Hak dan Kewajiban ASN sebagaimana yang   telah   diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014   tentang   ASN  merupakan   upaya dalam mewujudkan ASN yang profesional dalam   menjalankan   fungsi   serta  tugasnya   untuk   menyelenggarakan pemerintahan yang berwibawa dan bertanggungjawab kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah digariskan oleh  Pendiri negara (The Founding Fathers) Republik Indonesia.   Hasil   penelitian    ini   mendiskripsikan   bahwa   ASN  merupakan Pelaksana    penyelanggara   Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang bekerja secara Professional   berdasarkansystem merit(cakap dan ahli) di bidang masing-masing.    Setiap ASN   mampu  untuk    memahami  tanggungjawab,   Hak dan Kewajiban bagi dirinya dan berupaya untuk melaksanakannya.    ASN   memahami tanggungjawab, hak dan kewajiban berdasarkan  ketentuan UU no. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara membuktikan bahwa  melaui ASN inilah Pemerintah telah berupaya untuk mewujudkan tujuan Nasional bangsa   Indonesia   melalui  ASN   yang   bekerja  dan   melakukan    kewajiban dalam melaksanakan tugas dan tangungjawab kepada seluruh rakyat. Kata Kunci: Pemahaman ASN, tanggungjawab hak dan kewajiban.
RELEVANCE OF RIGHT TO ECONOMIC SELF-DETERMINATION (RESD) PRINCIPLES OF INDONESIAN SOVEREIGNTY IN BILATERAL INVESTMENT TREATY (BIT) Evi Kristhy, Mutia; Murhaini, H. Suriansyah
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 1 (2020): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i1.23468

Abstract

The RESD principle is relevant for protecting the sovereignty of the Indonesian state in BIT negotiations, formulations and implementation. This relevance is based on the willingness and ability of the Indonesian state to exercise its sovereign authority responsibly in managing foreign investment. Accountability of sovereignty functions in the context of foreign investment can be proven through the willingness and ability of the functions it carries to ensure the availability of political good and public good to all parties who invest in their jurisdiction. Proving the country can be done through three main principles of the implementation of state sovereignty, namely responsibly, in accordance with good governance, and international standards of civilization. These three principles are manifested in the country's willingness and ability to guarantee political good in carrying out foreign investment relations with foreign investors and partner countries. Political good in this context is democratic governance (rule of law), good governance (anti-corruption). The implication of this legitimacy is that the state is spared or even cannot be interfered by other authorities, because it has a bargaining position. Keywords: Right to Economic Self-Determination (RESD), Bilateral Investment Treaty (BIT), Sovereignty.
KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP PENGGUNAAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DALAM KEGIATAN BISNIS Agus Vijayantera, I Wayan
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 1 (2020): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i1.23445

Abstract

Perjanjian tidak tertulis merupakan perjanjian yang sering digunakan dalam transaksi bisnis pada kalangan masyarakat tradisional. Keberadaan perjanjian tidak tertulis lebih lemah jika dibandingkan dengan perjanjian tertulis khususnya dalam pembuktian ketika terjadi sengketa. Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan penulisan adalah untuk menganalisis keberadaan perjanjian tidak tertulis ditinjau dalam hukum perdata, serta menganalisis keunggulan dan kelemahan pembentukan dan pelaksanaan perjanjian tidak tertulis. Pada pembahasan, perjanjian tidak tertulis merupakan perjanjian yang sah dalam perspektif hukum perdata selama tidak bertentangan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Keberadaan perjanjian tidak tertulis didasarkan pula pada adanya asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjiannya. Perjanjian tidak tertulis memiliki keunggulan berupa efisien waktu yang digunakan untuk mencapai kesepakatan serta penggunaan rasa kepercayaan dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian, sedangkan kelemahannya terletak pada pembuktian perjanjian ketika terjadi sengketa.
KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DITINJAU DARI PERLUASAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Melissa Silalahi, Devi
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 1 (2020): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i1.23439

Abstract

This article discusses Administrative Court’s control function in governance toward implementation of government’s duties. As we know, Administrative Court has its role to resolve any administrative disputes between government and citizens. The aims of this article is to know deeply the competency of Administrative Court after the enactment of Law Number 30 Year 2014 about Government Administration as the law regulates main material sources of state administrative law. This is due to the addition of general principles of good governance’s types to file a tort claim for an unlawful act  committed by government. Moreover, general principles of good governance become a legal instrument for Judges of State Administration Court to review the legality of any decision of State Administration. In the Article 10 Law Number 30 Year 2014 is stated that there are eight types general principle of good governance. However, Judges has a right to look broader and find another types beyond that eight in order to make legal decision. Therefore, Law Number 30 Year 2014 becomes foundation of the main material law of state administrative procedure law. In the other hand, Law Number 30 Year 2014 requires government to publish every administrative decree based on provisions in law and general principles of good governance.
CHILDREN FRIENDLY SCHOOLING TO FULFILL THE RIGHT TO EDUCATION Resti Nurhayati, Bernadeta
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 1 (2020): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i1.23490

Abstract

Children are heir of a nation’s future. Therefore, they ought to be comprehensively prepared both physically and psychologically in order to reach desired adulthood. Parents, trustee, and teachers together play important roles in this regard. To reach impeccable adulthood, fulfilling certain education extenthas been serving obligatory purpose since long time ago. Generally, one child’s education and well-being have been parent’s responsibility. However, stateguarantees every child access to proper education fulfillment, as it is written on UUD 1945 article 28 C, which ensures citizen development via basic physical needs fulfillment, including getting education and benefit from science, art, and cultural advantages in order to improve quality life. Yet in the middle of the process, sometimes they face obstacles in form of physical and psychological harassment. It can be, they find it delivered through playing groups, teaching teams, or surrounding adults. The complication has to be ignorance to education in general and school reluctant specifically. If the effect carries over they would eventually loss the opportunity of getting education rights served right.This paper aims to study access to education in general, harassment in school environment, and children-friendly school as an effort to fulfill education rights.According to the study the author concludes that education rights serve as one of human rights. Consequently, government guarantee its access to ensure education rights served right, including carrying out feasible actions and countermeasure to prevent and resolve problems in the society. The author would like to suggest children-friendly schooling in every city or regency in Indonesia.Key words: children rights, education rights, children-friendly school
PENERAPAN PERJANJIAN DALAM HUBUNGAN KERJA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DRIVER ONLINE Saputra, Arikha; Muzayanah, Muzayanah; Andraini, Fitika
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 1 (2020): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i1.23529

Abstract

Transportasi dinilai sangat penting selain digunakan sebagai alat perpindahan orang maupun barang, transportasi pun berguna untuk mempercepat roda perekonomian, hal ini dikarenakan tanpa transportasi maka segala aktifitas akan terkendala sehingga mengakibatkan terkendalanya perekonomian. Ditandainya perubahan mengenai moda transportasi online, hal ini berdampak pula pada perkembangan dari sistem pekerjaan yang semula menggunakan sistem konvensional menjadi sistem aplikasi online.Penelitian hukum ini mempergunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, penelitian ini diharapkan dapat memunculkan gambaran serta analisis, yang menyeluruh dengan secara sistematis mengenai kenyataan yang ada di lapangan khususnya mengenai tentang penerapan perjanjian hubungan kerja dan perlindungan sebagaimana yang terdapat di dalam perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan observasi dan wawancara serta dengan menggunakan perundang-undangan yang berlaku.Perjanjian kemitraan yang memiliki bentuk perjanjian sebagai perjanjian bagi hasil, perjanjian keagenan, dan perjanjian sub-kontrak. Sehingga sesuai dengan isi dari perjanjian kemitraan bahwa perusahaan transportasi onlinememposisikan pekerja atau driver sebagai mitra kerja dalam menjalankan kegiatan transportasi. Perjanjian hubungan kerja kemitraan tidak mengenal adanya atasan (majikan) dan bawahan seperti yang dikenal di dalam perjanjian kerja namun dalam perjanjian kemitraan semua pihak berada pada posisi yang sama kedudukannya. Dalam kegiatan transportasi online ialah perjanjian kemitraan yang memilki sifat kesetaraan para pihak sehingga dalam pelaksanaan unsur-unsur hubungan kerja yang terjadi ialah tidak berdasarkan dari pihak pertama atau pengusaha saja. Sehingga mengenai hubungan kerja yang menyebutkan bahwa terdapat unsur-unsur mengenai pekerjaan, upah dan perintah, mengenai ketiga hal unsur dalam hubungan kerja tidak memenuhi unsur-unsur yang terjadi pada perjanjian kemitraan antara perusahaan transportasi online dan driver.Perlindungan yang didapati oleh pengemudi tertuang pada pasal 16 ayat 16 ayat (3) huruf h dan i yakni mendapatkan kepastian santunan jika terjadi kecelakaan, dan kepastian mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan walaupun dalam penerapannya pelasksaanaan perlindungan yang diberikan dengan menggunakan syarat disaat pengemudi melaksanakan kegiatan pengangkutan.
PROTECTION AND PRESERVATION SEA ENVIRONMENT IN INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVE Djatmiko, Agoes; Pudyastiwi, Elisabeth
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 1 (2020): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i1.23469

Abstract

Protection of the marine environment within the framework of international law is actually an accumulation of The Principle of National Sovereignity and The Freedom of High Sea. The International Maritime Organization (IMO) states that "a right on the part of an astat threatened with the environmental injury from sources beyond its territorial jurisdiction, at least where those sources are located on the high seas, to take reasonable action to prevent or abate that injury ". The general principle of good neighbor liness can be found in international customary law as well as in Article 74 of the UN Charter. This principle is reflected in several international treaties and is supported by the country's main practices in dangerous and emergency activities. Cooperation is contained in the 24th Principle of the Stockholm Declaration and the 27th Principle of the Rio Declaration which states that countries must cooperate in the principles of good faith and the spirit of partnership as efforts to protect the environment. Keywords: protection of the marine environment, principles of good faith, International Maritime Organization (IMO)
LEGALITAS AKTA NOTARIS BERBASIS CYBER NOTARY SEBAGAI AKTA OTENTIK Setiadewi, Kadek; Hendra Wijaya, I Made
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 1 (2020): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i1.23446

Abstract

Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik sebagai perkembangan dunia Teknologi Informasi dan Komunikasi (Information Comunication Technology) sebagai tuntutan terhadap peran notaris dalam menggunakan konsep cyber notary agar tercipta suatu pelayanan jasa yang cepat, tepat dan efesien, sehingga mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam keadaad dewasa ini Akta notaris yang menggunakan cyber notarytidak memiliki pembuktian yang sempurna layaknya akta otentik, hal tersebut karena akta notaris dengan menggunakan cyber notary tersebut tidak memenuhi syarat keotentikan suatu akta yang tertuang dalam Pasal 1868 KUHPerdata
PERBANDINGAN ANTARA KONSEP FIKTIF NEGATIF DALAM UU 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DENGAN KONSEP FIKTIF POSITIF DALAM UU 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Triartha Yuliani, Erlin
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 1 (2020): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i1.23441

Abstract

Pemerintahan yang baik memiliki peran dalam meningkatkan pelayanan publik Pemerintahan. Pelayanan Publik yang diselenggarakan pemerintah salah satu bentuknya ialah pemberian izin yang tertuang dalam surat keputusan. Akan tetapi faktanya yang terjadi ialah masyarakat sulit untuk mendapatkan permohonan surat keputusan, karena sikap diam pemerintah yang tidak memberi jawaban apakah permohonan tersebut diterima atau tidak. Untuk mengatasi masalah tersebut, jalur yang ditempuh ialah dengan mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, atau permohonan sesuai dengan pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam pasal Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa berlaku keputusan Fiktif Positif yang berarti sikap diam pemerintah merupakan tindak persetujuan terhadap permohonoan yang diajukan. Sedangkan di Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara berlaku Fiktif Negartif yang berarti sikap diam pemerintah merupakan tindakan menolak permohonan. Berkaitan dengan dengan adanya dua norma tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan/gugatan. Kurang pahamnya masyarakat akan menjadi permasalahan ke depan untuk pemerintahan. Maka dari itu diharapkan pemerintah dapat melakukan harmonisasi peraturan demi memberikan kepastian hukum dan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat.
PENERAPAN BENTUK MEDIASI PENAL DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Ulfatun Nisa, Candra; Putra Jaya, Nyoman Serikat
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 1 (2020): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i1.23492

Abstract

Sistem peradilan pidana anakwajib menggunakan pendekatan keadilan restoratif dengan melalui diversi. Diversi dalam penyelesaian perkara anak adalah proses peradilan pidana yang dialihkan ke proses di luar peradilan pidana. Jurnal ini difokuskan pada bentuk penerapan mediasi penal sekaligus pembatasan pemberlakuannya dalam sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini adalahbahwa sistem peradilan pidana anak mengandung pengertian bentuk mediasi penal, dengan dua pendekatan yakni victim offender mediationdan restorative conferencing yangmeliputi family group conference.Kata Kunci:mediasi penal, keadilan restoratif, diversi.

Page 11 of 65 | Total Record : 645

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 2 (2025): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum Vol 11 No 1 (2025): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum Vol 10 No 2 (2024): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum Vol 10 No 1 (2024): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum Vol 9 No 2 (2023): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum Vol 9 No 1 (2023): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari Vol 8 No 1 (2022): Februari Vol 7, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7, No 2 (2021): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7, No 1 (2021): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 1 (2021): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6, No 1 (2020): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 1 (2020): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum Vol 5 No 2 (2019): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 5, No 2 (2019): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 5, No 1 (2019): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 5, No 1 (2019): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 5 No 1 (2019): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 4, No 2 (2018): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 4 No 2 (2018): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 4, No 2 (2018): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 4, No 1 (2018): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 4 No 1 (2018): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 3 No 2 (2017): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 3, No 2 (2017): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 3, No 2 (2017): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 3, No 1 (2017): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 3 No 1 (2017): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 2 No 2 (2016): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 2, No 2 (2016): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 2, No 2 (2016): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 2 No 1 (2016): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 2, No 1 (2016): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 1, No 2 (2015): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 1, No 2 (2015): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 1 No 2 (2015): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 1 No 1 (2015): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Komunikasi Hukum More Issue