cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Komunikasi Hukum
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 23564164     EISSN : 24074276     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL KOMUNIKASI HUKUM is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are the results of original scientific research and review of legal interactions. JURNAL KOMUNIKASI HUKUM is published by Faculty of Law and Social Sciences of Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
Arjuna Subject : -
Articles 645 Documents
 11   12   13   14   15 
BORDER MANAGEMENT BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA IN INCREASING THE ECONOMY IN BOTH BORDER AREAS Rantau Itasari, Endah
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 1 (2020): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i1.23473

Abstract

Border governance is a necessity for Indonesia as an archipelagic country bordering maritime and / or land with other countries. Indonesia is located geographically between two continents and two oceans and no less than 17,504 islands. the border region has a very strategic multifunctionality. Politically, border areas provide legal certainty for internal and external sovereignty, both in the context of managing government administration and applying national law and in engaging with other countries. The existence of clarity of this border region will also provide legal certainty for a country for the utilization and management of natural resources contained in its territory for the benefit of the prosperity of the whole community. Border management must also be aimed at the prosperity of the people, especially those living on the border. The development of socio- economic activities to improve the socio-economic well-being of people at the border is very important because it will directly and indirectly strengthen the security aspects at the border. As a "front page & quot; the creation of prosperity at the border will contribute positively to the conditions of security and defense, both regionally and nationally. Keywords: borders, boundary management, economy
TANGGUNG JAWAB YURIDIS ANALIS KREDIT TERHADAP PENENTUAN REKOMENDASI PENCAIRAN KREDIT NASABAH PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG DENPASAR Ngurah Indradewi, Anak Agung Sagung
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28093

Abstract

Berkembangnya jasa perbankan yang ditawarkan oleh Bank, minat masyarakat terhadap kredit semakin berkembang. Sejalan dengan hal  tersebut, resiko dengan adanya kredit semakin bertambah. Sebagai contoh resiko  adalah adanya kredit fiktif, kredit macet dan kredit bermasalah. Pihak yang  bertanggung jawab atas adanya masalah kredit tersebut salah satunya adalah  analis kredit. Jenis Penelitian yang digunakan  adalah jenis  penelitian hukum   Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum dalam artian nyata dengan  meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.Rumusan masalah, dari penelitian ini adalah Bagaimanakah mekanisme analis kredit dalam memberikan rekomendasi pencairan kredit nasabah dan Bagaimanakah tanggung jawab Yuridis  analis kredit dalam penentuan pencairan kredit pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Denpasar. Tujuan  penelitian ini yaitu untuk memahami  mekanisme analis kredit dalam memberikan rekomendasi pencairan kredit nasabah dan mengetahui tentang Tanggungjawab hukum analisis kredit dalam penentuan pencairan kredit pada PT.Bank Tabungan Negara cabang Denpasar. Simpulan dari penelitian ini adalah keputusan untuk merekomendasikan pencairan permohonan suatu kredit harus melalui ketentuan dan syarat-syarat tertentu. Mekanisme pemberian suatu rekomendasi pemberian kredit merupakan suatu pertahanan bank untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah, mekanisme dapat dilihat dari : RPC ( Repayment Capacity) yaitu metode sebagai penilaian atas kemampuan calon Debitur dalam membayar kembali pinjaman pada saat harus dilunasi dan untuk mengetahui besar plafon  kredit yang seharusnya diberikan pada nasabah dan juga menerapkan BI Checking  untuk memberikan  pencairan kredit. Dan jugaberdasarkan dari analisis 5C atau analisis watak, kemampuan, modal, kondisi atau prospek usaha dan jaminan. Seorang analis kredit harus sangat cermat dan teliti dalam melakukan analisis. 
CHILD PROTECTION IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM TOWARDS RESTORATIVE JUSTICE IN THE MIDDLE OF THE COVID-19 PANDEMIC Kharismunandar, Jhuanda Fratama; Appludnopsanji, Appludnopsanji; Kurniawan, Syukri
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28098

Abstract

Children are an almighty gift and are a treasure and the next generation of the nation for the better progress of the country in the future. The existence of a child's status has become the main conversation and is protected by law. Many cases of child abuse and dealing with the law as victims and perpetrators traumatize children and damage their future. So that it needs to be done efforts to protect children to protect the rights and interests and needs of children. The rise of COVID-19that spreads in the environment has many negative impacts, not only is it dangerous for humans but the presence of COVID-19influences performance so that the law enforcement audience is hampered. In this case, it would be appropriate if the settlement of the child case during the COVID-19pandemic was to use diversion efforts that did not relinquish the goal of achieving restorative justice. The research method of this article uses doctrinal and is assisted with a conceptual, analytical, legislative, and case approach and supplemented with primary, secondary, and tertiary legal materials to complete the data needs of this study. Settling child cases amid a COVID pandemic 19 makes it very impossible to use the juvenile justice system using litigation, considering that not only parents who are prone to age but children are also prone to health infected with COVID 19. So the implementation of the juvenile criminal justice system using litigation can endanger the psychic children and their parents. 
UPAYA PELESTARIAN BAHASA DAN BUDAYA BALI MELALUI PENGEMBANGAN KAMUS SENI TARI BALI Suandi, I Nengah; Mudana, I Wayan
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 1 (2020): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i1.24659

Abstract

Dalam upaya pelestarian bahasa  dan budaya Bali, kehadiran kamus seni tari Bali yang inovatif sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Berdasarkan latar dasar pikiran  di atas, permasalahan yang diangkat dalam makalah ini adalah (1) Bagaimanakah pengembangan kamus seni tari Bali dalam upaya pelestarian bahasa dan budaya Bali? dan (2) Mengapa pengembangan kamus seni tari Bali  dapat dijadikan sebagai salah satu upaya pelestarian bahasa dan budaya Bali? Berdasarkan analisis terhadap sejumlah data pustaka dan data di lapanan, dapat ditarik dua buah simpulan. Pertamapengembangan kamus seni tari Bali  dapat dilakukan melalui penerapan model penelitian pengembangan yang diadaptasi dari pengembangan perangkat pembelajaran model 4-D, yang meliputi Define, Design, Develop, danDisseminate.Kegiatan pada tahap define terdiri atas (1) melakukan analisis kebutuhan dengan mengadakan survai terhadap aneka kamus bahasa Bali, khususnya kamus seni tari; (2) mengumpulkan data mentah berupa kata-kata atau istilah-istilah seni dari berbagai sumber (lisan dan tertulis) dan ditulis ke dalam daftar kata; (3) melakukan klasifikasi data secara alfabetis kemudian menggabungkannya menjadi satu satuan daftar kata. Kegiatan pada tahap design(perancangan)  terdiri atas 1) menyusun draf kamus dengan langkah-langkah (1) menyusun lema  (kata/istilah) yang tergolong istilah seni tari Bali sesuai urutan abjad berdasarkan data yang sudah dihasilkandan (2)melakukan rekaman gerak tari; (3) mendeskripsikan makna istilah tari Bali ke dalam bahasa Indonesia da bahasa Inggris;i; 2) Melakukan FGD untuk penyempurnaan draf kamus dengan mengundang (1) perwakilan dinas kebudayan provinsi dan kodya/kabupaten se-Bali, (2) pakar perkamusan dari unsur perguruan tinggi, (3) pakar media, (4) pakar budaya,  (5) pakar seni tari dan (6) pakar bahasa (bahasa Bali, bahasa Indonesia; 4) melakukan vaildasi ahli dengan mengundang pakar perkamusan, pakar bahasa Bali, pakar bahasa Indonesia, dan pakar bahasa Inggris; dan 5) menyusun draf  Kamus Seni Tari Bali Berbasis Teknologi Android(Bali—Indonesia—Inggris) hasil validasi ahli. Kegiatan pada tahap developdilakukan dengan langkah-langkah  (mengembangkan kamus baik dari segi kuantitas maupun secara kualitas; (2) melakukan FGD untuk mendapatkan masukan terkait dengan pengembangan di atas; (3) melakukan uji efektivitas kamus  Kegiatas pada tahap disseminate meliputi distribusi kamus baik yang cetak maupun yang android. Kedua  penyusunan kamus seni tari Bali dapat dijadikan sebagai salah satu upaya peletarian bahasa dan budaya Bali karena (1)kamus ini memiliki beberapa kelebihan yaitu menggunakan media gambar; berbasis teknologi android; dan menggunakan tiga bahasa (Bali, Indonesia, dan Inggris). Dengan menggunakan media gambar, makna suatu istilah tari akan menjadi semakin jelas.  Dengan dua keunggulan ini, seseorang akan lebih mudah belajar tari Bali. Kedua keunggulan ini juga mampu memotivasi  pembelajar tari di Bali,  khususnya, untuk membaca kamus seni tari dan belajar tari Bali; dan secara tidak langsung dapat menumbuhkembangkan rasa cinta terhadap bahasa Bali. Rasa cinta terhadap bahasa Bali sebagai salah satu cerminan sikap positif terhadap bahasa Bali merupakan modal utama untuk melestarikan bahasa Bali sekaligus budaya Bali. Hal ini bisa dipahami karena bahasa Bali merupakan salah satu unsur  budaya Bali sekaligus pembentuk  budaya Bali dan (2) Keberadaankamus seni tari semacam itu tidak hanya dalam rangka memperluas wawasan terhadap berbagai ungkapan simbolik seni budaya Bali, tetapi juga dalam rangka penguatan benteng budaya, pelestarian budaya, dan strategi budaya Bali. Hal ini terkait dengan keberadaan seni sebagai fenomena budaya yang dapat menginspirasi bagi pengembangan seni budaya dan pembentuk kepribadian masyarakat Bali.
POLA PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I KUTOARJO Andriyana, Narvedha
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28348

Abstract

Children are the future of the nation that must be protected and fulfilled all their rights. Even though the child is carrying out training at LPKA and automatically loses their freedom of movement, the child still gets all his rights such as the right to education then the child also gets various kinds of training according to their interests and talents. The pattern of coaching carried out in LPKA Class I Kutoarjo is divided into 4 stages, namely the environmental introduction stage, the initial stage, the advanced stage and the final stage. This research The research method in this writing is normative juridical, namely based on statutory regulations. Where the laws and regulations used are in accordance with the title of this study. Normative legal research basically examines law in its form as a norm, as contained in statutory regulations. Primary legal materials are legal materials that are binding such as regulations and legislation, while secondary legal materials are legal materials that are supporting primary legal materials such as literature, published journal books, magazines, and newspapers. Children who are carrying out training at LPKA are expected to become individuals who change their mindset and behavior so that children can reintegrate into the community without having bad perspectives in society.
PERANAN DESA PAKRAMAN DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA DI KECAMATAN KEDIRI, TABANAN, BALI Adi Surya, I Kadek; Pitriyantini, Putu Eka
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28063

Abstract

“Peranan Desa Pakraman dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja di Kecamatan Kediri, Tabanan, Bali”. Penyalahgunaan narkotika sangat mengkhawatirkan terutama dikalangan generasi muda. Dewasa ini semakin banyak terjadi penyalahgunaan NARKOBA.Hasil Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia,yang dilakukan BNN bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada tahun 2017,prevalensi penyalahgunaan Narkoba pada kelompok usia remaja adalah sebesar 24%. Dalam Undang-Undang Narkotika,efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum.Hal ini dirasa kurang untuk meminimalisir penyalahgunaan Narkoba di Indonesia.Peran serta masyarakat sangat dibutuh dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kota,tapi sudah sampai ke Desa. Sehingga diperlukan peranan Desa Pakraman untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkoba. Penulisan jurnal ini bertujuan bagaimana sesungguhnya peranan desa Pakraman khususnya di Kecamatan Kediri dalam menanggulangi Narkoba terutama bagi remaja. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Berdasarkan kajian penelitian ini, bahwa Peranan Desa Pakraman Kecamatan Kediri untuk masalah narkoba yang pemakainya remaja, dimana desa pakrmanan memfasilitasi untuk menempuh penyelesaian masalah secara kekeluargaan/Prefentif.
IMPLEMENTASI PASAL 14 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMSYARAKATAN TERKAIT HAK NARAPIDANA MENDAPATKAN REMISI DI LEMBAGA PEMASYASRAKATAN KELAS II B SINGARAJA Nasip, Nasip; Yuliartini, Ni Putu Rai; Sudika Mangku, Dewa Gede
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28103

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui politik hukum yang diterapkan untuk narapidana yang terjerat kasus korupsi supaya dapat direkomendasikan mendapatkan hak remisi, dan (2) mengetahui pertimbangan Lembaga Pemsyarakatan Kelas II B Singaraja untuk merekomendasikan hak remisi. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Data yang diperoleh yaitu berupa data primer yang didapatkan di Lembaga Pemsyarakatan,dandatasekunderdaribuku,jurnal,danperaturanPerundang- Undangan. Data tersebut dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan politik hukum yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja bagi kasus korupsi harus memenuhi syarat antara faktor sosiologis,danfaktoryuridisdenganmenerapkanpersyaratanyangketatseperti membayar lunas uang denda, dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Sedangkan pertimbangan Lembaga Pemsyarakatan Kelas II B Singaraja untuk merekomendasikan hak remisi bagi narapidana kasus korupsi di bagi menjadi beberapa tahap yaitu administrasi, pembinaan, asimilasi, dan integrasi. 
DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA SISTEM PENEGAKAN HUKUM: PERGESERAN KONSEP PERLINDUNGAN ORANGUTAN Aru Persada, I’ib Sutera; Aminah, Aminah
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28097

Abstract

Pandemi covid-19 yang mewabah di Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sehingga ruang gerak manusia terbatas. Lingkungan dalam hal ini biotik non-human/non-sosial/bukan manusia dan abiotik memiliki potensi lestari lebih besar.  Sistem penegakan hukum terhadap perlindungan satwa orangutan di Kalimantan Barat saat ini diatur sangat buruk.Hal itu menyebabkan terjadinya pergeseran konsep dari ekosentrisme menjadi biosentrisme terhadap perlindungan orangutan di Kalimantan Barat. Unsur kebaruan/novelty dari penelitian ini adalah adanya pembahasan seputar sistem penegakan hukum terhadapperlindungan satwa orangutan di Kalimantan Barat yang ditinjau dari konsep tentang etika lingkungan. Tulisan ini menggunakan penelitan normatif atau doktrinal. Teknik analisis deskriptif kualitatif dengan 3 pendekatan yakni pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui urgensi dari pergeseran konsep dan menjelaskan sistem penegakan hukum lingkungan secara real dan secara ideal terhadap perlindungan orangutan.Hasil penelitian ini adalah perbaikan sistem penegakan hukum perlindungan Orangutansesuai pergeseran konsep lingkunganmenjadi penting karena adanya berbagai ancaman seperti hilangnya habitat akibat alih fungsi lahan dan pembalakan liar, kemudian akibat perburuhan liar untuk perdagangan ilegal, serta konflik antara manusia dan orangutan. 
PENYELESAIAN SENGKETA PULAU BATU PUTEH DI SELAT JOHOR ANTARA SINGAPURA DENGAN MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Sugiadnyana, Putu Radyati; Sudika Mangku, Dewa Gede; Rai Yuliartini, Ni Putu
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28102

Abstract

Penelitianinibertujuanuntukmengetahuidanmengkajimengenaipenyelesaian sengketa Pulau Batu Puteh antara Malaysia dengan Singapura dalam perspektif hukum internasional serta dampak putusan Mahkamah Internasional atas sengketa Pulau Batu Puteh. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue approach), pendekatan kasus (Case approach), dan pendekatan Konseptual (Conceptual approach). Studi normatif ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tresier. Materi yang dikumpulkan lalu disusun secara sistematis serta dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa penyelesaian sengketa Pulau Batu Puteh yang harus dilakukan oleh Singapura dan Malaysia yaitu penyelesaian sengketa secara Damai yaitu seperti Negosiasi, Pencarian Fakta, Jasa-jasa Baik dan Jalur Damai lainnya, apabila tidakjuga menemukan penyelesaian maka dapat menempuh Jalur Hukum melalui International Court of Justice / Mahkamah Internasional. Putusan Mahkamah Internasional berdampak terhadap kedua belah pihak yakni terhadap batas territorial dan hubungan diplomatik. 
PEMBATASAN KEGIATAN KEAGAMAAN DALAM PENANGANAN COVID-19 Tobroni, Faiq
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28062

Abstract

Kebebasan beragama adalah salah satu HAM yang dijamin dalam Konstitusi Indonesia. Tetapi karena adanya pandemi Covid-19, Indonesia terpaksa membuat kebijakan pembatasan kegiatan keagamaan untuk memutus penyebaran virus tersebut. Penelitian ini mempertanyakan bagaimana konsep pembatasan keagamaan dalam hukum HAM? dan bagaimana pembatasan keagaman dalam penanganan Covid-19 di Indonesia ditinjau dari instrumen hukum HAM? Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menyimpukan sebagai berikut. Menuurt instrumen HAM internasional, kebijakan pembatasan kegiatan keagamaan harus memperhatikan kategori kebebasan yang terbatasi dan ketentuan penafsiran dalam menggunakan instrumen HAM internasional untuk merumuskan kebijakan pembatasan kegiatan keagamaan. Pembatasan hanya diperbolehkan pada kegiatan keagamaan kategori kebebasan forum eksternal. Sementara, ketentuan penafsiran yang harus diperhatikan adalah kejelasan rumusan tujuan pembatasan, tidak diskriminatif, tidak berimplikasi meniadakan hak, adanya kesebandingan antara tujuan dan mekanisme pembatasan, dan langkah objektif dalam perumusan pembatasan. Dalam menangani Covid-19, Pemerintah Indonesia telah memilih opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang salah satu implikasinya adalah pembatasan kegiatan keagamaan. Rumusan kebijakan pembatasan kegiatan keagamaan tersebut terdokumentasi dalam rangkaian peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hirarkis. Semua kebijakan pembatasan kegiatan keagamaan tersebut telah memenuhi beberapa ketentuan dalam instrumen HAM internasional

Page 13 of 65 | Total Record : 645

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 2 (2025): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum Vol 11 No 1 (2025): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum Vol 10 No 2 (2024): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum Vol 10 No 1 (2024): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum Vol 9 No 2 (2023): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum Vol 9 No 1 (2023): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari Vol 8 No 1 (2022): Februari Vol 7, No 2 (2021): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7, No 1 (2021): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 1 (2021): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6, No 1 (2020): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 1 (2020): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum Vol 5, No 2 (2019): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 5 No 2 (2019): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 5, No 1 (2019): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 5 No 1 (2019): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 5, No 1 (2019): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 4 No 2 (2018): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 4, No 2 (2018): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 4, No 2 (2018): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 4, No 1 (2018): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 4 No 1 (2018): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 3, No 2 (2017): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 3, No 2 (2017): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 3 No 2 (2017): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 3 No 1 (2017): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 3, No 1 (2017): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 2, No 2 (2016): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 2 No 2 (2016): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 2, No 2 (2016): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 2 No 1 (2016): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 2, No 1 (2016): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 1, No 2 (2015): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 1 No 2 (2015): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 1, No 2 (2015): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Komunikasi Hukum Vol 1 No 1 (2015): Jurnal Komunikasi Hukum More Issue