Articles
645 Documents
<![CDATA[URGENSI PEMBATASAN HAK EKSKLUSIF PATEN COVID-19 MELALUI PENERAPAN LISENSI WAJIB DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Masnun, Muh Ali]]>;
<![CDATA[Astanti, Dilla Nurfiana]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28096
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis urgensi pembatasan hak eksklusif Paten covid-19 melalui penerapan lisensi wajib di Indonesia. Untuk menganalisis hal tersebut, digunakan penelitian yuridis normatif dengan didukung baik bahan hukum primer maupun sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa paten sebagai salah satu rezim HKI melekat hak ekslusif yang diberikan negara, namun demikian bukan bersifat tanpa batas.  Salah satu wujud pembatasan hak eksklusif paten adalah aturan mengenai lisensi wajib (compulsory license). Lisensi wajib paten Covid-19 telah dibolehkan menurut Konvensi Paris, TRIPs, maupun UU Paten. Alasan pentingnya lisensi wajib paten Covid 19 adalah untuk mencegah penyalahgunaan hak pemegang paten yang merugikan masyarakat, memenuhi kebutuhan mendesak suatu negara atau situasi dan kondisi ekstrem lainnya atau kepentingan masyarakat (dalam hal ini untuk kepentingan kesehatan masyarakat). Penerapan lisensi wajib paten yang disebabkan karena konflik-konflik kepentingan (conflicts of interest) terutama dari aspek politik dan ekonomi. Kondisi ini mengakibatkan adanya disharmoni dalam penyelenggaraan kebijakan publik pada umumnya dan lisensi wajib paten pada khususnya, yang acapkali mengorbankan kemaslahatan. ]]>
<![CDATA[EQUALITY AND NON DISCRIMINATION PRINCIPLES IN PROVIDING RIGHTS WITH DISABILITIES ]]>
<![CDATA[Rantau Itasari, Endah]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28101
<![CDATA[With the increasingly escalating discrimination against groups of people with disabilities, humanity will then be made aware of the importance of recognizing that they are the same human beings as others, equal in rights and free in making choices. Therefore there are special rights for groups of people with disabilities. Special rights are not privileges, but they are granted so that persons with disabilities are able to maintain their unique identity, characteristics and traditions. Special rights such as non-discriminatory treatment are equally important to achieve the same treatment. Therefore the principle of equality, and non-discrimination (non-discrimination) becomes very important in human rights.]]>
<![CDATA[KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG MANTAN NARAPIDANA YANG MENGAJUKAN HAK MENGUJI MATERIEL ]]>
<![CDATA[Muzayanah, Muzayanah]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28061
<![CDATA[Negara Republik Indonesia sebagai Negara merdeka, memiliki kedaulatan Negara yang terdiri atas kekuasaan dan kedaulatan rakyat yang berjalan bersama dan tidak terpisah satu dengan lain serta bekerjasama untuk melaksanakan pemerintahan Negara. Negara melaksanakan demokrasi dan rakyat memiliki kedaulatan sepenuhnya dilaksanakan oleh Lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilihan umum. Pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh lembaga perwakilan dapat dilaksanakan apabila rakyat Indonesia memilikI lembaga Perwakilan yang representatif. Untuk memilih anggota legislatif yang berkualitas, tentu diperlukan calon anggota legislatif yang tidak bermasalah, tidak pernah terlibat dalam kasus hukum, apalagi menyandang sebutan sebagai Terpidana atau mantan narapidana kasus Korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kajian Putusan Mahkamah Agung tentang mantan narapidana/Terpidana kasus korupsi yang mengajukan hak uji materiel terhadap Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif? Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, merupakan penelitian kepustakaan (Library Reasearch) karena mengkaji Putusan M.A. No: 55 P/HUM/2018. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang menjelaskan tentang hasil kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Mahkamah Agung memiliki Hak Uji substantif materiel P-KPU Nomor 20 tahun 2018 terhadap U.U. Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Permohonan Uji Materiel P-KPU tersebut ditolak karena sudah diputus pada Putusan M.A.Nomor 46 P/HUM/2018. Uji materiel terhadap P-KPU tersebut menghapus Frasa Kasus Korupsi dan tidak menghapus Frasa yang lain. Putusan Mahkamah Agung dengan menghapus frasa Kasus Korupsi, maka Mantan Narapidana kasus Korupsi boleh mencalonkan diri sebagai Anggota legislatif]]>
<![CDATA[DISHARMONI ANTARA RUU CIPTA KERJA BAB PERTANAHAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP UU NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (UUPA) ]]>
<![CDATA[Wardhani, Dwi Kusumo]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28095
<![CDATA[Penelitiаn ini bertujuаn untuk mengkаji isu krusial dalam RUU Cipta Kerja bab Pertanahan dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang terkandung secara substansial dalam UUPA serta menganalisa dampak negatif yang dimungkinkan timbul jika RUU Cipta Kerja diterapkan dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan melakukan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RUU Cipta Kerja bab Pertanahan belum mewakili segenap rakyat Indonesia dalam mewujudkan kepastian hukum, dan belum dapat dibaca sebagai “calon†produk hukum yang utuh dan menyeluruh karena penyusunannya keluar dari prinsip-prinsip UUPA. Jika diterapkan, RUU Cipta Kerja Bab Pertanahan berpotensi melanggar hak-hak rakyat kecil yang memiliki posisi tawar yang lemah. ]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI UNTUK MENCALONKAN DIRI PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH ]]>
<![CDATA[Muzayanah, Muzayanah]]>;
<![CDATA[Saputra, Arikha]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28100
<![CDATA[Pemilihan Kepala Daerah merupakan kegiatan dalam rangka melaksanakan sistem pemerintahan yang berbentuk demokrasi. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah bertujuan untuk mendapatkan pemimpin daerah yang berkualitas, mampu bekerja dengan jujur, bersih dan berwibawa, tentu dibutuhkan calon-calon peserta pemilihan kepala daerah yang diusung oleh Partai politik maupun yang maju secara Independen yang benar-benar berkualitas. Diantara syarat seorang calon kepala daerah, baik itu untuk tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, maka seseorang calon itu harus tidak dalam status mantan narapidana. Apabila kita mencermati ketentuan UUD 1945, maka seorang mantan narapidana juga sebagai warga negara yang memiliki hak politik yang sama dengan warga negara lainnya. Adanya ketentuan yang merupakan syarat untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah jelas membatasi bahkan meniadakan hak seseorang untuk ikut serta dalam menggunakan hak azasinya. Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hak azasi seseorang, yang dalam hal ini hak politik yang dimiliki oleh seorang mantan narapidana khususnya pada kasus korupsi.  Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana Kajian Yuridis Terhadap Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Untuk mencalonkan Diri Pada Pemilihan Kepala Daerah ?. Penelitian ini memiliki spesifikasi Yuridis Normatif. Metode penelitian dengan Library research. Adapun metode pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta tersier. Hasil penelitian dengan mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi  tentang Hak Politik mantan narapidana kasus korupsi yang merupakan hasil putusan uji materiel terhadap PKPU yang mengatur tentang syarat-syarat untuk calon Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah yang  bertentangan dengan  UU nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.  Hak Uji materiel terhadap peraturan yang  bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka kewenangan hak menguji ada pada Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan Mahkamh Konstitusui memberi kepastian hukum bahwa seorang mantan Narapidana kasus korupsi masih diperbolehkan untuk mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah karena mantan narapidana masih memiliki hak politik sebagai warga negara. Untuk dapat mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah, maka mantan narapidana setelah melewati masa 5 (lima)tahun  selesai menjalani masa hukuman dan telah kembali kepada kehidupan masyarakat sebagaimana kehidupan masyarakat lainnya. Menghormati hak politik mantan narapidan kasus korupsi sebagai pengakuan terhadap hak azasi manusia dalam negara Republik Indonesia yang merupakan hak konstitusional yang diatur dalam UUD Tahun 1945. ]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS PENGATURAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 ]]>
<![CDATA[Khonsa Rahayu, Alya Maya]]>;
<![CDATA[Raharjo, Purwono Sungkowo]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28325
<![CDATA[This research was conducted to find out whether the implementation of agricultural land-sharing agreements are in accordance with laws and regulations and whether there are obstacles in the implementation of agricultural land-sharing agreements in Ngemplak District, Boyolali Regency. This type of research used by the author is empirical juridical research. The type of data used is secondary data. Data collection techniques used were interviews and literature study. This study uses qualitative data analysis techniques to group data obtained from research in the field, and is associated with theories, principles, and legal norms obtained from library studies. Based on the results of the study the authors found that in the implementation of the production sharing agreement in Ngemplak District, Boyolali Regency was not in accordance with Law Number 2 of 1960, it was caused by the community still using local customary law, namely an oral or unwritten agreement made on the basis of trust and agreement from both parties, both landowners and tenants. The timeframe for the production sharing is divided into 2 (two), namely determined and unspecified, it is still ongoing until now and the expiration of the production sharing agreement is based on the agreement of both parties. The obstacle in implementing Revenue Sharing according to the Revenue Sharing Law is the lack of community knowledge, even the village administrator does not know about the Production Sharing Agreement. ]]>
<![CDATA[Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Menurut Hukum Adat Masyarakat Kecamatan Alas Kota Madya Manufahi ]]>
<![CDATA[Fernandes Vassalo, Acacio]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7, No 1 (2021): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i1.31465
<![CDATA[Theft is related to the possession of other property without the permission of the owner, with various ways and modes of operation. The role of customary law in the settlement of criminal theft (livestock) is the implementation of state duties in combating criminal acts. This is a manifestation of Article 2 paragraph (3) and Article 59 paragraph (4) of the RDTL Constitution. The application of customary law in the Alas District (Posto Administrativo) is a positive response to the high desire of the community about a peaceful and serene life in their environment. Therefore, the term law enforcement is closely related to the idea of the rule of law or legal principles as the supreme power in the rule of law and democracy in East Timor.]]>
<![CDATA[Orientasi Tata Kelola Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Kecil Di Provinsi Banten (Studi di Kabupaten Serang Dalam Masa Pandemi Covid 19) ]]>
<![CDATA[Jumena, Mas Nana]]>;
<![CDATA[Anom, Surya]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7, No 1 (2021): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i1.31740
<![CDATA[The relationship between fishermen and fisheries (sea) is very close, the dependence of fishermen on fish as a source of livelihood makes fish the main sector in coastal areas. Fish resources can be utilized for the greatest prosperity and welfare of the people, however the utilization of these fish resources must be carried out in a sustainable and responsible manner. This means that the utilization of fish resources must be carried out in a balanced manner and taking into account their carrying capacity and the ability of the resources to recover. During the current Covid 19 pandemic, fishermen's “fishing†activities in the Serang District of Banten Province have been disrupted, due to limited supply of fuel due to the PSBB (Large-Scale Social Restrictions), the catch is not selling well in the market or the reduced end (consumers) to the fish market . Indonesia since 2016 has had Law Number 7 of 2016 concerning the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Farmers and Salt Farmers, however the implementing regulations have not yet existed, so it is difficult to implement, moreover this regulation is urgently needed during a pandemic civid 19 this time.This writing is the result of an independent internal research that has been completed using legal (juridical) normative and empirical research methods (as supporting data and research arguments) carried out in the coastal area of Serang Regency.]]>
<![CDATA[Kedudukan Transfer Pemain Dalam Sepak Bola: Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Fitri, Winda]]>;
<![CDATA[Firdausa, Alif]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i2.37990
<![CDATA[Currently football has become an industry that includes all forms of business activities in it. Including the matter of buying and selling players in football or better known as transfers. This research aims to find out how Islamic law reviews the position of the transfer of football players in Islam. Packaged in the form of articles that are normative legal research using secondary data types, namely data obtained from literature. The law of the transfer of football players in Islam is permissible if it does not violate the existing provisions of Islamic Law. Transfer in football is a lease (ijarah) of services, although it is often referred to as buying and selling. Allah swt justifies buying and selling and haram usury, by buying and selling what is meant is buying and selling that is not against the Islamic law.]]>
<![CDATA[Kajian Hukum Non-Competition Clause dalam Perjanjian Kerja Menurut Perspektif Hukum Indonesia ]]>
<![CDATA[Afdal, Windi]]>;
<![CDATA[Purnamasari, Wulan]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i2.38705
<![CDATA[Adanya perjanjian kerja di dalam sebuah klausul yang yang memuat tentang pengaturan tenaga kerja untuk menyetujui atau tidak posisi pekerjaan sebagai karyawan atau bagian perusahaan yang akan dianggap sebagai pesaing atau lawan yang bergerak di bidang usaha yang sama untuk jangka waktu setelah pekerja tersebut diberhentikan atau dilakukannya pemberhentian hubungan kerja. Klausul ini tercipta karena rasa takut dari perusahaan terhadap pekerja terdahulu akan membocorkan rahasia dari perusahaan mereka yang sifatnya sangat rahasia dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi kepada perusahaan baru tempat mereka bekerja. Tetapi dalam kenyataannya klausul ini memberikan batasan kepada pekerja yang bertentangan dengan ketentuan kebebasan setiap pekerja yang diatur di dalam UU. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kaitan hukumnya permasalahan pemberlakuan klausul non kompetisi di dalam perjanjian kerja menurut hukum di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yaitu menelaah bahan pustaka yang digunakan di bidang hukum melalui studi kepustakaan yang bersifat deskriptif analisis yang tujuannya untuk memahami bagaimana praktek yang ada dan dikaitkan dengan hukum yang diberlakukan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan jika pemberlakuan klausul non-kompetisi sudah melanggar hak kebebasan seseorang untuk dapat memilih pekerjaan yang dilindungi dan dijamin hukumnya oleh negara yang tercantum di dalam UU HAM dan UU Ketenagakerjaan.]]>
