cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
aljamiah@uin-suka.ac.id
Phone
+62274-558186
Journal Mail Official
aljamiah@uin-suka.ac.id
Editorial Address
Gedung Wahab Hasbullah UIN Sunan Kalijaga Jln. Marsda Adisucipto No 1
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 0126012X     EISSN : 2338557X     DOI : 10.14421
Core Subject : Religion, Humanities,
Religion Humanities
Al-Jamiah invites scholars, researchers, and students to contribute the result of their studies and researches in the areas related to Islam, Muslim society, and other religions which covers textual and fieldwork investigation with various perspectives of law, philosophy, mysticism, history, art, theology, sociology, anthropology, political science and others.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 1,223 Documents
 31   32   33   34   35 
The Implementation of Temporary Endowment in Kuwait Ab Rahman, Muhamad Firdaus; Amanullah, Muhammad
Al-Jamiah: Journal of Islamic Studies Vol 54, No 2 (2016)
Publisher : Al-Jamiah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2016.542.477-503

Abstract

Temporary waqf is a restricted endowment for a specific duration. This paper examines Kuwait Law of Waqf and the contemporary implementation of temporary waqf in Kuwait. The research shows that Kuwait law of waqf allowed the application of all types of waqf as temporary, the duration of waqf should not exceed sixty years and no more than two layers of generations. This paper proposes to encourage other Islamic countries to implement this concept of temporary waqf as an alternative benefit.[Konsep wakaf sementara adalah wakaf yang dibatasi masa berlakunya selama periode waktu tertentu. Makalah ini mendiskusikan Undang-Undang Wakaf Kuwait dan implementasi wakaf sementara di Kuwait. Penelitian ini menunjukkan bahwa perundang-undangan di Kuwait membolehkan penerapan wakaf sementara ini dalam semua jenis wakaf, dengan batasan tidak boleh melebihi 60 tahun dan melewati dua generasi. negara-negara Islam lainnya disarankan dapat menerapkan konsep wakaf sementara ini sebagai alternatif perluasan manfaat wakaf.]
The Puppet Caliphs and the Titular Heads of State: the Abbasid Caliphate Under the Buyids Reign Saleh, Fauzan
Al-Jamiah: Journal of Islamic Studies Vol 42, No 1 (2004)
Publisher : Al-Jamiah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2004.421.1-33

Abstract

Kekhalifahan Abbasiyah yang berlangsung selama lima abad lebih telahmengalammi masa pasang surut dengan dinamika yang tinggi. Di masakejayaannya, kekhalifahan Abbasiyah  merepresentasikan zamankeemasan Islam dengan kemajuan peradabannya. namun dalam masasurutnya, Abbasiyah telah jatuh dalam dominasi penguasa asing,termasuk amir al-umara dari dinasti Buyid. Para penguasa militer yangmestinya tunduk kepada khalifah ini justru telah memainkan peran yangjauh lebih menentukan, bahkan lebih berkuasa dari khalifah sendiri.Hal ini terjadi karena lemahnya posisi khalifah, sehingga hampir seluruhhak dan kewenangannya di ambil alih oleh penguasa militer tersebut.Dalam kondisi seperti itu menurut al-Mawardi,khalifah seperti itu tidak berhak lagi mendudukijabatannya dan ia harus diturunkan. Namun, meskipun para khalifahAbbasiyah telah kehilangan kekuasaan eksekutifnya, mereka ternyatamasih dapat mempertahankan kedudukan mereka, bahkan hingga jauhsetelah kekuasaan dinasti Buyid itu sendiri hancur. Bagi kaum Sunni,seperti apapun bentuknya, keberadaan khalifah harus tetapdipertahankan sebagas simbol pemerintahan yang sah dan sebagaimanifestasi dari kesatuan seluruh amat Islam.
Al-Ab‘ād al-Ṭā’ifiyyah al-Islāmiyyah fi’l-Thaurah al- Shu‘ubiyyah al-‘Arabiyyah 2010-2011 Burdah, Ibnu
Al-Jamiah: Journal of Islamic Studies Vol 50, No 1 (2012)
Publisher : Al-Jamiah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2012.501.197-217

Abstract

Gerakan rakyat untuk perubahan di negara-negara Arab yang semula cenderung linier, personal, dan spontan pada perkembangannya menjadi amat kompleks akibat semakin banyaknya aktor dengan berbagai kepentingannya yang terlibat, isu yang berkembang, dan dimensi yang terkait. Salah satu dimensi baru dalam gerakan protes ini adalah dimensi sektarian Sunni-Syiah. Tulisan ini berupaya mengeksplorasi dan memberikan ekplanasi terhadap dimensi itu dengan memanfaatkan cara pandang realisme internasional dan tindakan kolektif terutama social movement. Artikel ini menemukan bahwa, pertama, kontestasi, ketegangan, dan konflik pengikut Suni-Syiah dalam konteks revolusi Arab tercermin pada kontestasi wacana, relasi diplomasi, hingga militer. Dimensi itu menurut hasil penelitian ini amat signifikan melampaui persoalan pluralisme kabilah yang pernah diramalkan al-Jabiry akan menjadi penghalang terbesar proyek masa depan Arab. Kedua, penjelasan terhadap realitas itu tidak bisa hanya mengacu kepada perbedaan ideologis antara dua sekte yang memang telah ada sejak lama, namun lebih merupakan konflik untuk mampu bertahan di tengah-tengah perubahan, kepentingan, pengaruh, dan dominasi kelompok di tengah panggung baru bernama ‘Revolusi Arab.’]
Morality, Sisdiknas and Pluralism Editorial, Editorial
Al-Jamiah: Journal of Islamic Studies Vol 41, No 1 (2003)
Publisher : Al-Jamiah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2003.411.vii-viii

Abstract

Unearthing Nusantara’s Concept of Religious Pluralism: Harmonization and Syncretism in Hindu-Buddhist and Islamic Classical Texts Makin, Al
Al-Jamiah: Journal of Islamic Studies Vol 54, No 1 (2016)
Publisher : Al-Jamiah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2016.541.1-30

Abstract

This article sheds light on  the formulation of pluralism based on the reading of classical Javanese texts by choosing some excerpts of Hindu-Buddhist literature called kakawin and later Islamic works called serat and babad. Dynamic practices of syncretism and harmonization of local and foreign religious traditions are found in the excerpts of Sutasoma, Kertagama, Dewa Ruci, Babad Tanah Jawa, and Centini. From reading of these messages, this writing finds that since the old time of Singasari and Majapahit, harmonization and syncretism of many religious traditions has been practiced as an essential part of the concept of pluralism. Hindu-Buddhist came first in the older literature and later Islamic elements added the complexity of syncretism. This study also finds that Hindu-Buddhist figures are reenacted in the Islamic literature with modifications. The accounts of the famous Javanese saint Sunan Kalijaga reflects the older source of Sutasoma, Ken Arok, Bhima, and other figures. Their stories tell us about the relativism of evil and good, in which evil is not annihilated but converted into goods. This article is an example of our endeavor that pluralism can be formulated based on local wisdom such as reading classical texts with the spirit of reinterpretation of indigenous virtues with a fresh perspective.[Artikel ini mencoba menemukan rumusan pluralisme dengan membaca ulang teks klasik Jawa dengan memilih bagian tertentu dari sastra Hindu-Buddha yang disebut kakawin dan karya Islami yang disebut serat dan babad. Praktik dinamis sinkretisme dan penyelarasan antara tradisi keagamaan lokal dan asing ditemui dalam Sutasoma, Kertagama, Dewa Ruci, Babad Tanah Jawa, dan Centini. Dari hasil bacaan teks-teks di atas, tulisan ini menemukan bahwa sejak masa kuno Singasari dan Majapahit, penyelarasan dan sinkretisme antara banyak tradisi keagamaan telah dipraktikkan sebagai bagian penting dari konsep pluralisme. Hindu-Buddha datang pertama lalu disusul oleh karya Islam yang menambah nuansa sinkretis. Studi ini juga menemukan bahwa tokoh Hindu-Buddha diceritakan ulang dalam karya Islam dengan berbagai modifikasi. Cerita tentang Sunan Kalijaga mencerminkan sumber yang lebih tua seperti Sutasoma, Ken Arok, Bhima, dan tokoh-tokoh lain. Kisah mereka mengajarkan kepada kita tentang relativitas antara kejahatan dan kebaikan; kejahatan tidak dimusnahkan tetapi diubah menjadi kebaikan. Artikel ini merupakan contoh usaha  untuk merumuskan konsep pluralisme berdasarkan kebijakan lokal dengan membaca kembali teks-teks klasik dengan semangat penafsiran ulang ajaran lokal dengan perspektif baru.]
Expanding the Indonesian Tarbiyah Movement through Ta‘āruf and Marriage Asyari, Suaidi; Abid, M. Husnul
Al-Jamiah: Journal of Islamic Studies Vol 54, No 2 (2016)
Publisher : Al-Jamiah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2016.542.337-368

Abstract

This paper will shed light into the most current phenomena of how Islamist groups create and expand their influence and membership. In view of the Islamists like the Indonesian Tarbiyah movement, Islamisation of society and the state is the ultimate goal to be achieved. Families become the most important means of Islamisation. If all families have been successfully made “Islamic”, people and the country will follow suit. Preparing the family as the basis of making up society and the establishment of an Islamic state is, therefore, urgent. One of the ways is to match young men and women to get married through taʻāruf or “Islamic introduction”, which goes against the very popular trend of dating among youths nowadays. In addition to be practiced within Tarbiyah members, marriage is also promoted to the larger public. This group of Islamists use most contemporary modern media to expand their influence. By doing so, this kind of movement will have a tremendous and strong socio-political implication in the long run of Indonesian politics.[Tulisan ini mengkaji fenomena kontemporer tentang bagaimana sebuah kelompok (Gerakan Tarbiyah) membentuk dan meluaskan pengaruh serta keanggotaannya. Kelompok Islam tersebut melihat bahwa Islamisasi masyarakat dan Negara merupakan tujuan utama yang harus dicapai termasuk yang terpenting adalah keluarga. Mereka menganggap bahwa jika unit keluarga sudah menjadi ‘Islam’ maka masyarakat dan Negara secara otomatis akan mengikutinya. Oleh karena itu keluarga perlu disiapkan sebagai pondasi menuju masyarakat dan Negara yang Islamis. Salah satu cara paling awal adalah dengan memperkenalkan konsep Taʻāruf bagi muda mudi yang ingin menikah, sekaligus sebagai tandingan terhadap konsep ‘pacaran’ yang saat ini populer. Untuk mempromosikan konsep tersebut ke khalayak yang lebih luas, mereka pun menggunakan media yang paling modern dan masif. Sehingga gerakan mereka tampak kuat implikasinya dalam peta perpolitikan di Indonesia. ]  
Religious Diversity and Blasphemy Law: Understanding Growing Religious Conflict and Intolerance in Post-Suharto Indonesia Hasan, Noorhaidi
Al-Jamiah: Journal of Islamic Studies Vol 55, No 1 (2017)
Publisher : Al-Jamiah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2017.551.105-126

Abstract

This paper will look at how the explosion of militant religious activism and violence against minorities in post-Suharto Indonesia is embedded in the state’s failure to apply a proper management of religious diversity and civic pluralism. In the bottom of this issue lies controvertial Law No. 1 of 1965 on the prevention of the abuse or insulting of a religion,  known as the Blasphemy Law. Debates have abounded on the extent to which the Law has transgressed the principles of religious freedom guaranteed by the Indonesian Constitution. This paper will thus also examine petitions filed by human rights activists and civil society organizations to demand judicial reviews of the Law before the Constitutional Court[Artikel ini akan menjelaskan bagaimana militansi aktifis agama dan kekerasan terhadap minoritas pasca Soeharto yang muncul akibat kegagalan Negara dalam mengelola keragaman agama dan pluralitas masyarakat. Dasar dari persoalan ini berpangkal pada kontroversi UU No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama atau yang dikenal dengan UU Pencemaran Agama. Perdebatan yang panjang telah mengarah pada pelanggaran prinsip hukum mengenai jaminan kebebasan agama oleh konstitusi. Artikel ini juga akan membahas petisi yang diajukan oleh aktifis HAM dan ornop untuk mengajukan judicial reviews ke Mahkamah Konstitusi.] 
Salik Buta: Aliran Tasawuf Aceh Abad XX Muchsin, Misri A
Al-Jamiah: Journal of Islamic Studies Vol 42, No 1 (2004)
Publisher : Al-Jamiah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2004.421.177-198

Abstract

This article examines the Sufi movement in Aceh by looking at its continuity since the 16th -17th century, as its golden age, to the 20th century. Based on the fact that Abdullah Ujong Rimbas explanation is considered representative, his books are taken as primary sources while others are secondary. Based on Abdullah Ujong Rimbas explanation, Salik Buta is a sect of Sufism in Aceh in the 20th century. This sect is practiced in several of center in Aceh. Historically, the doctrine of this sects is continuation and modification of Wahḍat al-Wujūds  doctrines established since 16th century. The doctrine of Salik Buta are different from those of popular Sufism. Thus, Salik Buta is considered heterodox and criticized by ulama, as Abdullah Ujong Rimba. From Abdullah Ujong RImbas criticism, it can be conclude that his thought based on syariat or Fiqih orientation, instead of the perspective of Sufism.
Al-Yasār al-IslāmÄ«: Iá¹­lālah ‘Āmmah AbÅ« Zaid, Naá¹£r
Al-Jamiah: Journal of Islamic Studies Vol 42, No 2 (2004)
Publisher : Al-Jamiah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2004.422.363-410

Abstract

Islamic thought develop rapidly as the progress of Islam in the classical era especially when Islam facing modernity nowadays. In general, the discourse of Islamic thought ranges from the “left” to the “right”. The term "left" is used for political movement and changes which defends the right and interest of poor individual, i.e. vulnerable and oppressed people. This mainstream fight against social in justice caused by economics and politics, such as the tendency of elites to support certain communities in any forms and to neglect others. In general it can be stated that leftist movements aim to develop society, toward freedom of thought and civilized, and also employ logic as a way of life and thinking method. Although it seems very excellent for the society, however it also has some disadvantages such as it could harm personal freedom. Meanwhile the “right" is used for political movement and changes which demand for private freedom. It seem that the "right movement more flexible than the “left” one to protect personal freedom of thought especially freedom of faith, freedom of thought etc. To conclude, the "right" movement is more conservative to protect tradition.
Religious Leaders And Peace Building: The Role of Tuan Guru and Pedanda in Conflict Resolution in Lombok – Indonesia Suprapto, S
Al-Jamiah: Journal of Islamic Studies Vol 53, No 1 (2015)
Publisher : Al-Jamiah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2015.531.225-250

Abstract

In some situations where the state is too weak to gain trust from the people, religious leaders have a significant role in maintaining social harmony. In many cases of the social unrest as what happened in Lombok, Tuan Guru and Pedanda played important roles in building a peaceful condition. Tuan Guru and Pedanda with their authorities have vital influences in calming down their Muslim and Hindu communities respectively. With their own ways, they were able to localize conflict issues, so much so that the social conflicts did not escalate to become greater massive riot. This article describes a number of efforts made by Tuan Guru and Pedanda  to establish peace in Lombok, such as: calming down the followers; localizing issue to reduce mass panic; reminding members of the family or community to resist social prejudice; socializing religious teachings especially the need to forge harmony; promoting “Semeton Sasak and Batur Bali” as a value of brotherhood among Balinese-Hindu and Sasaknese-Muslim; creating social sanctions against those who violated the agreements among communities; and improving the effectiveness of customary law known as awik-awik.[Pemimpin atau tokoh agama memiliki peran signifikan dalam merawat harmoni social, terutama di saat negara kurang memperoleh kepercayaan dari rakyat. Dalam sejumlah kasus kerusuhan social yang terjadi Lombok, Tuan Guru dan Pedanda memainkan peran penting dalam menciptakan kedamaian. Dengan otoritas mereka, Tuan Guru dan Pedanda mampu menenangkan massa. Dengan caranya sendiri, mereka mampu melokalisasi isu, sehingga eskalasi konflik tidak meluas menjadi kerusuhan yang massif. Artikel ini mendeskripsikan sejumlah upaya yang dikembangkan oleh Tuan Guru dan Pedanda dalam rangka bina damai di Lombok, seperti menenangkan jamaah; melokalisasi isu konflik agar massa tidak panic; mengingatkan keluraga atau anggota komunitas untuk menahan diri; mensosialisasikan nilai-nilai harmoni dalam agama, mempromosikan konsep “Semeton Sasak and Batur Bali” sebagai sebuah nilai persaudaraan antara orang Hindu-Bali dan Sasak-Muslim; menciptakan sanksi sosial bagi mereka yang melanggar kesepakatan bersama; dan meningkatkan efektifitas hukum adat yang dikenal dengan sebutan awik-awik.]

Page 33 of 123 | Total Record : 1223

 31   32   33   34   35 

Filter by Year

1975 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 63, No 2 (2025) Vol 63, No 1 (2025) Vol 62, No 2 (2024) Vol 62, No 1 (2024) Vol 61, No 2 (2023) Vol 61, No 1 (2023) Vol 60, No 2 (2022) Vol 60, No 1 (2022) Vol 59, No 2 (2021) Vol 59, No 1 (2021) Vol 58, No 2 (2020) Vol 58, No 1 (2020) Vol 57, No 2 (2019) Vol 57, No 1 (2019) Vol 56, No 2 (2018) Vol 56, No 1 (2018) Vol 56, No 1 (2018) Vol 55, No 2 (2017) Vol 55, No 2 (2017) Vol 55, No 1 (2017) Vol 55, No 1 (2017) Vol 54, No 2 (2016) Vol 54, No 2 (2016) Vol 54, No 1 (2016) Vol 54, No 1 (2016) Vol 53, No 2 (2015) Vol 53, No 2 (2015) Vol 53, No 1 (2015) Vol 53, No 1 (2015) Vol 52, No 2 (2014) Vol 52, No 2 (2014) Vol 52, No 1 (2014) Vol 52, No 1 (2014) Vol 51, No 2 (2013) Vol 51, No 2 (2013) Vol 51, No 1 (2013) Vol 51, No 1 (2013) Vol 50, No 2 (2012) Vol 50, No 2 (2012) Vol 50, No 1 (2012) Vol 50, No 1 (2012) Vol 49, No 2 (2011) Vol 49, No 2 (2011) Vol 49, No 1 (2011) Vol 49, No 1 (2011) Vol 48, No 2 (2010) Vol 48, No 2 (2010) Vol 48, No 1 (2010) Vol 48, No 1 (2010) Vol 47, No 2 (2009) Vol 47, No 2 (2009) Vol 47, No 1 (2009) Vol 47, No 1 (2009) Vol 46, No 2 (2008) Vol 46, No 2 (2008) Vol 46, No 1 (2008) Vol 46, No 1 (2008) Vol 45, No 2 (2007) Vol 45, No 2 (2007) Vol 45, No 1 (2007) Vol 45, No 1 (2007) Vol 44, No 2 (2006) Vol 44, No 2 (2006) Vol 44, No 1 (2006) Vol 44, No 1 (2006) Vol 43, No 2 (2005) Vol 43, No 2 (2005) Vol 43, No 1 (2005) Vol 43, No 1 (2005) Vol 42, No 2 (2004) Vol 42, No 2 (2004) Vol 42, No 1 (2004) Vol 42, No 1 (2004) Vol 41, No 2 (2003) Vol 41, No 1 (2003) Vol 41, No 1 (2003) Vol 40, No 2 (2002) Vol 40, No 1 (2002) Vol 39, No 2 (2001) Vol 39, No 1 (2001) Vol 38, No 2 (2000) Vol 38, No 1 (2000) No 64 (1999) No 63 (1999) No 62 (1998) No 61 (1998) No 60 (1997) No 59 (1996) No 58 (1995) No 57 (1994) No 56 (1994) No 55 (1994) No 54 (1994) No 53 (1993) No 52 (1993) No 51 (1993) No 50 (1992) No 49 (1992) No 48 (1992) No 47 (1991) No 46 (1991) No 45 (1991) No 44 (1991) No 43 (1990) No 42 (1990) No 41 (1990) No 40 (1990) No 39 (1989) No 38 (1989) No 37 (1989) No 36 (1988) No 35 (1987) No 34 (1986) No 33 (1985) No 32 (1984) No 31 (1984) No 30 (1983) No 29 (1983) No 28 (1982) No 27 (1982) No 26 (1981) No 25 (1981) No 24 (1980) No 23 (1980) No 22 (1980) No 21 (1979) No 20 (1978) No 19 (1978) No 18 (1978) No 17 (1977) No 16 (1977) No 14 (1976) No 12 (1976) No 11 (1975) No 10 (1975) No 9 (1975) No 8 (1975) More Issue