cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Transformasi Global
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 24069531     EISSN : 27163873     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 149 Documents
 3   4   5   6   7 
Keikutsertaan Kanada dalam Perjanjian Trans-Pacific Partnership: Sebuah Analisis Liberal Intergovernmentalism Rachmadea Aisyah
Jurnal Transformasi Global Vol. 3 No. 2 (2016): Transformasi Global (JTG)
Publisher : Department of International Relations, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/jtg.v3i2.54

Abstract

In October 2012, Canada became one of the members of the Trans-Pacific Partnership (TPP) agreement negotiation, a blueprint of the largest free trade agreement in history that covers 12 Asia-Pacific countries and 40 percent of the world economy. This agreement was then signed by Canada and 11 other member countries in February 2016.Canada once rejected the invitation to join this agreement when it was still called TPSEP in 2005, but instead became observer and expressed its interest to join several years later. Canada’s wish to join was met by rejection from some of the TPP members, as well as from their own domestic social groups. After the signing, the rejection increased and Canadians considered that their government had failed to carry on their interests during the negotiation. Therefore, Canada’s approval on TPP despite disagreements from many groups was something peculiar.In this article, the author would look into this phenomenon through liberal intergovernmentalism, an international relations theory developed by Andrew Moravcsik focusing in regionalism. The first part of the article will discuss the methods of liberal integovernmentalism theory, whereas the second and third part will discuss the result of the analysis and the conclusion from this article.  Keywords: TPP, Liberal Intergovernmentalism, Canada, preference
Strategi Perang Informasi (Netwar) dan Perjuangan Non-violent dalam Upaya Pemisahan Diri Papua di Indonesia Hadi, Rany Purnama
Transformasi Global Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper analyzed the development of West Papua secession movement from guerrilla struggle to nonviolent struggle through the use of information technology. Since 2000s until 2016, West Papua movement mostly dominated by online campaign as an attempt to struggle for independence. Using theory and concept about nonviolent struggle and netwar the author found that information technology which is internet, utilized by West Papua movement as strategy to campaign and spread West Papua struggle for independent against Indonesian government in international level. By the use of online media and social network, West Papua movement influence international society to give support and sympathy to their struggle. This online strategy then creates cyberspace as a battle field of opinion between West Papua movement and Indonesian government.Keywords: West Papua resistance, Non-violent struggle, Netwar, Online campaign, Information warfare
Operation Protective Edge Israel pada Perang Gaza 2014: Justifikasi Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dalam Prinsip Just War Dyah Lupita
Jurnal Transformasi Global Vol. 4 No. 2 (2017): Transformasi Global (JTG)
Publisher : Department of International Relations, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/jtg.v4i2.78

Abstract

Perang Gaza 2014 merupakan konflik bersenjata ketiga yang terbesar antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza. Hamas menembakkan sejumlah roket dan mortir ke wilayah-wilayah strategis di Israel. Israel kemudian meluncurkan Operation Protective Edge sebagai bentuk manifestasi serangan balasannya terhadap Hamas. Penggunaan kekuatan militer oleh kedua pihak menyebabkan collateral damage yang sangat besar, khususnya di Jalur Gaza. Dalam pelaksanaannya, Operation Protective Edge dianggap melanggar Hukum Humaniter Internasional dan tidak sesuai dengan prinsip-prinisip dalam Just War. Dengan mendasarkan analisa pada prinsip Just War, tulisan ini akan menjelaskan mengapa pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional dalam Operation Protective Edge dapat dijustifikasi sehingga tidak dianggap sebagai kejahatan perang? Argumen dalam tulisan ini meliputi: 1) Operation Protective Edge merupakan operasi militer yang proporsional; 2) perang yang terjadi antara Israel-Hamas adalah konflik asimetris; 3) dukungan Amerika yang didasarkan pada resolusi Dewan Keamanan PBB sehingga Israel tidak dianggap melakukan kejahatan perang.Kata kunci: Israel, Hamas, Operation Protective Edge, Just War, Jus ad bellum, Jus in bello, proportionality, asymmetric conflict, United States.
Dinamika Imigran Muslim di Perancis melalui Ruang Publik pada Pemerintahan Nicholas Sarkozy Moddie Alvianto Wicaksono
Jurnal Transformasi Global Vol. 4 No. 2 (2017): Transformasi Global (JTG)
Publisher : Department of International Relations, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/jtg.v4i2.79

Abstract

Imigran Muslim yang datang di Perancis dari tahun 1940-2010 mulai menujukkan peningkatan yang cukup pesat. Realita ini memunculkan keresahan dari warga asli Perancis khususnya warga kulit putih. Islam pun mulai dikenal khalayak luas terlihat dari banyaknya simbol – simbol yang bertebaran di kota – kota Perancis. Alhasil, Pemerintah Perancis mencoba menerapkan berbagai kebijakan yang diantaranya adalah Sarkozy Law 2 yaitu French Immigration and Integration Law. Namun di sisi lain, gelombang muslim terus bermunculan sehingga pada akhirnya parlemen Perancis mulai diisi kaum imigran muslim Perancis.Keywords: imigran muslim, Sarkozy law, Parlemen Perancis
Shell dan The Movement for the Survival of the Ogoni People dalam Pelanggaran HAM di Nigeria Devita Prinanda
Jurnal Transformasi Global Vol. 4 No. 1 (2017): Transformasi Global (JTG)
Publisher : Department of International Relations, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/jtg.v4i1.67

Abstract

Konflik antara pemerintah Nigeria dan masyarakat melibatkan Shell yang dituduh menyokong pemerintah atas terjadinya pelanggaran HAM. Salah satunya dengan memberikan bantuan militer dan memfasilitasi mereka melakukan pembunuhan terhadap demonstran dan aktivis. Shell sebagai perusahaan multinasional atau MNC mempengaruhi dinamika konflik dalam suatu negara. Terlebih, MNC dapat berpihak pada salah satu pihak yang menguntungkan industrinya sehingga dapat menimbulkan pelanggaran HAM. Selanjutnya terbentuknya MOSOP yang merupakan gerakan di Nigeria yang menuntut negara dan MNC yang terlibat dalam kasus pelanggaran HAM di Nigeria. Tulisan ini akan membahas bagaimana MNC tersebut terlibat pada konflik di Nigeria.Kata kunci: MNC, Konflik, Pergerakan Sosial, Pelanggaran HAM, dan Pemerintah Nigeria
Kajian Analisis Perkembangan Narkotika di Yogyakarta sebagai Bagian dari Isu Non Tradisional Rezki Satria
Jurnal Transformasi Global Vol. 4 No. 2 (2017): Transformasi Global (JTG)
Publisher : Department of International Relations, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/jtg.v4i2.73

Abstract

Kajian Narkotika menjadi salah satu kajian yang telah diperbincangkan baik dalam konteks nasional maupun global. Kajian ini menjadi salah satu sub bahasan yang ada di mata kuliah hubungan internasional terkait dengan isu-isu non tradisional. Maraknya penyalahgunaan narkotika saat ini terutama di Indonesia dan terkhusus di Yogyakarta, menjadi perhatian semua elemen masyarakat baik level pemerintah dalam hal ini kepolisian hingga ke akademisi (pendidik) atau pun peneliti. Penelitian tentang narkotika yang ada di Yogyakarta bertujuan untuk melihat dan memahami perkembangan narkotika di Yogyakarta serta mengapa Yogyakarta menjadi salah satu basis peredaran narkoba yang notabene adalah kota pendidikan yang bernuansa intelektual. Metode penelitian yang digunakan adalah metode dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Peneliti merupakan instrumen kunci guna menangkap makna, interaksi nilai lokal dari nilai lokal yang berbeda, di mana hal ini tidak bisa ditangkap melalui kuesioner.Kata Kunci: Narkotika, Non Traditional Issue, Policy
What is Wrong with Democracy? A View from Hizbut Tahrir Hasbi Aswar
Jurnal Transformasi Global Vol. 4 No. 1 (2017): Transformasi Global (JTG)
Publisher : Department of International Relations, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/jtg.v4i1.69

Abstract

By the end of the cold war era, democracy is believed as the last solution of the world problem. Democracy is believed can solved political, economic and social problems. Fundamental principles of democracy as people participating in politics, transparent system of government, limitations on the power of governments and protection of human rights is perceived as the only solution of the human problem. In muslim world, democracy is responded differently. Some say, democracy is compatible with Islam, what democracy struggle for is similar with the mission of Islam. However, another perspective to say, Islam contrasts with democracy. Democracy is derived from western and secular values while Islam is from god revelation and every Muslim should be bound by Islamic Law. This paper will describe the argument of Hizbut Tahrir for its objection to democracy. Hizbut Tahrir is an international group that always calls for establishing world state system under Islamic Law called Khilafah. Khilafah, according to Hizbut Tahrir, is the only state political system that is legalized by Islam and derived from Quran and Sunnah (prophetic tradition). The opposition of Hizbut Tahrir toward democracy here can be seen in two aspects. Firstly, the difference of the notion sovereignty, god or human sovereignty. Secondly, the standardization of freedom of the people based on consensus or god law. Western intellectuals and think tanks include Hizbut Tahrir as one of radical and fundamentalist group.Keyword: Democracy, Hizbut Tahrir, Khilafah, Fundamentalist Group
Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Makassar terkait Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya dan Potensi Pengembangannya dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Zulkhair Burhan
Jurnal Transformasi Global Vol. 4 No. 2 (2017): Transformasi Global (JTG)
Publisher : Department of International Relations, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/jtg.v4i2.74

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan kebijakan pemerintah Kota Makassar terkait pengembangan sektor ekonomi kreatif berbasis budaya dan potensi pengembangannya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Secara umum, kebijakan pemerintah Kota Makassar terkait pengembangan sektor ekonomi kreatif berbasis budaya masih minim. Dan belum didasari dengan skema pengembangan yang utuh dan komprehensif. Sehingga aktivitas ekonomi kreatif berbasis budaya tidak hanya dapat berkontribusi secara ekonomi namun lebih jauh bagi upaya membangun kota yang mengedepankan budaya sebagai modal pembangunannya. Dalam konteks regional, khususnya dalam menghadapi MEA, Kota Makassar dapat menjadikan sektor ekonomi berbasis budaya untuk berkiprah secara regional. Tidak hanya dalam konteks ekonomi, namun juga dalam upaya untuk membangun keeratan regional (regional cohesiveness) yang sangat dibutuhkan dalam proses penguatan kawasan.Kata Kunci: Ekonomi Kreatif, Budaya, Kota Makassar, Masyarakat Ekonomi ASEAN
The Development of Indigenous People Rights to Their Land Through Political Participation and International Norm in Latin America Tiffany Setyo Pratiwi
Jurnal Transformasi Global Vol. 4 No. 1 (2017): Transformasi Global (JTG)
Publisher : Department of International Relations, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/jtg.v4i1.64

Abstract

This paper will explain about how indigenous people as minority group receive their recognition and accommodation by government, especially in implementation of international norm that pertains to indigenous peoples and recognized in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) and Convention ILO 169. This paper will explore the issue in Latin Amerika region. To achieve the objective of this paper, author will explain in two main themes: First, the development of the political participation indigenous people in Latin American states. Second, the rights of indigenous people to their ancestral land through international norm FPIC (Free, Prior, and Informed Consent) that adopted in Latin America states. I argue that the development of indigenous people rights to their land in Latin America is supported by political participation of indigenous people in the government system in Latin America states.Keywords: indigenous people rights; international norm; Latin America; political participation.
Perkembangan Aspek Keamanan Ekonomi dalam Konsep Human Security Hidayat Chusnul Chotimah
Jurnal Transformasi Global Vol. 4 No. 1 (2017): Transformasi Global (JTG)
Publisher : Department of International Relations, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/jtg.v4i1.70

Abstract

Paradigma keamanan saat ini telah berkembang dari sekedar keamanan yang berfokus pada negara dan batas-batasnya dengan menggunakan kekuatan militer sebagai strategi menjaga stabilitas negara kemudian meluas pada aktor individu dan menyangkut aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kebebasan politik. Konsep keamanan tradisional yang berfokus pada militer dianggap belum bisa memberi jaminan keamanan kepada masyarakat di suatu negara. Dari sinilah kemudian keamanan berubah haluan dari negara menjadi individu dan ancaman tidak lagi hanya berupa militer tetapi juga non-militer. Ide tentang keamanan manusia pun membuat keamanan dan pembangunan menjadi saling bersinggungan. Keduanya kemudian menjadi satu pada tahun 1994 pada saat UNDP meluncurkan Human Development Report yang secara eksplisit berfokus pada topik keamanan manusia. Dalam laporan ini juga dijelaskan bahwa ancaman terhadap keamanan manusia dapat dikelompokkan menjadi tujuh kategori dimana salah satunya adalah keamanan ekonomi. Dalam konteks keamanan ekonomi, di dalam paper ini akan membahas lebih jauh cakupan dari keamanan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada actor negara tetapi juga individu. Oleh sebab itu, ada dua tingkat analisis dalam yang akan dibahas dalam konteks perkembangan keamanan ekonomi dalam konsep human security. Pertama, pada level negara dan antar-negara (inter-state), di mana ekonomi diperlakukan sebagai faktor penentu keamanan negara, dan dampak keamanan negara pada kemakmuran ekonomi diperhitungkan dalam pertimbangan ekonomi. Kedua, pengembangan teori ekonomi dihadapkan dengan keamanan ekonomi non-negara seperti entitas sosial yaitu individu.

Page 5 of 15 | Total Record : 149

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 1 (2025): Jurnal Transformasi Global (JTG) Vol. 11 No. 2 (2024): Jurnal Transformasi Global (JTG) Vol. 11 No. 1 (2024): Jurnal Transformasi Global (JTG) Vol. 10 No. 2 (2023): Jurnal Transformasi Global (JTG) Vol. 10 No. 1 (2023): Jurnal Transformasi Global (JTG) Vol. 9 No. 2 (2022): Jurnal Transformasi Global (JTG) Vol. 9 No. 1 (2022): Jurnal Transformasi Global (JTG) Vol. 8 No. 2 (2021): Jurnal Transformasi Global (JTG) Vol. 8 No. 1 (2021): Jurnal Transformasi Global (JTG) Vol. 7 No. 2 (2020): Jurnal Transformasi Global (JTG) Vol. 7 No. 1 (2020): Jurnal Transformasi Global (JTG) Vol 6, No 2 (2019) Vol. 6 No. 2 (2019): Jurnal Transformasi Global (JTG) Vol 6, No 1 (2019) Vol. 6 No. 1 (2019): Jurnal Transformasi Global (JTG) Vol 5, No 2 (2018) Vol. 5 No. 2 (2018): Transformasi Global (JTG) Vol. 5 No. 1 (2018): Transformasi Global (JTG) Vol. 4 No. 2 (2017): Transformasi Global (JTG) Vol. 4 No. 1 (2017): Transformasi Global (JTG) Vol 4, No 1 (2017) Vol. 3 No. 2 (2016): Transformasi Global (JTG) Vol 3, No 1 (2016): Jurnal Transformasi Global Vol. 3 No. 1 (2016): Transformasi Global (JTG) Vol. 2 No. 2 (2015): Transformasi Global (JTG) Vol. 2 No. 1 (2015): Transformasi Global (JTG) Vol. 1 No. 2 (2014): Transformasi Global (JTG) Vol. 1 No. 1 (2014): Transformasi Global (JTG) More Issue