Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.218
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah HUBUNGAN INTERNASIONAL Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan Jurnal Ketahanan Nasional Jurnal Transformasi Global Jurnal Bina Praja NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Nation State : Journal of International Studies Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA) Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin Global: Jurnal Politik Internasional Safari : Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Multidisiplin West Science Jurnal Konstituen Jurnal Pengabdian West Science AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesejahteraan Bersama : Jurnal Pengabdian dan Keberlanjutan Masyarakat
Hidayat Chusnul Chotimah
International Relations Departement Of Universitas Teknologi Yogyakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Perkembangan Aspek Keamanan Ekonomi dalam Konsep Human Security Chotimah, Hidayat Chusnul; Sande, Junior Perdana; Dwi, Eri; Dwi, Eri; Hong, Seunghoon
Transformasi Global Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Paradigma keamanan saat ini telah berkembang dari sekedar keamanan yang berfokus pada negara dan batas-batasnya dengan menggunakan kekuatan militer sebagai strategi menjaga stabilitas negara kemudian meluas pada aktor individu dan menyangkut aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kebebasan politik. Konsep keamanan tradisional yang berfokus pada militer dianggap belum bisa memberi jaminan keamanan kepada masyarakat di suatu negara. Dari sinilah kemudian keamanan berubah haluan dari negara menjadi individu dan ancaman tidak lagi hanya berupa militer tetapi juga non-militer. Ide tentang keamanan manusia pun membuat keamanan dan pembangunan menjadi saling bersinggungan. Keduanya kemudian menjadi satu pada tahun 1994 pada saat UNDP meluncurkan Human Development Report yang secara eksplisit berfokus pada topik keamanan manusia. Dalam laporan ini juga dijelaskan bahwa ancaman terhadap keamanan manusia dapat dikelompokkan menjadi tujuh kategori dimana salah satunya adalah keamanan ekonomi. Dalam konteks keamanan ekonomi, di dalam paper ini akan membahas lebih jauh cakupan dari keamanan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada actor negara tetapi juga individu. Oleh sebab itu, ada dua tingkat analisis dalam yang akan dibahas dalam konteks perkembangan keamanan ekonomi dalam konsep human security. Pertama, pada level negara dan antar-negara (inter-state), di mana ekonomi diperlakukan sebagai faktor penentu keamanan negara, dan dampak keamanan negara pada kemakmuran ekonomi diperhitungkan dalam pertimbangan ekonomi. Kedua, pengembangan teori ekonomi dihadapkan dengan keamanan ekonomi non-negara seperti entitas sosial yaitu individu.
Pengaruh Rezim Ekonomi Politik Terhadap Economic Security Pasca People’s War di Nepal Hidayat Chusnul Chotimah
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 16 No. 1 (2020): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Publisher : Parahyangan Center for International Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (766.218 KB) | DOI: 10.26593/jihi.v16i1.3398.51-67

Abstract

AbstractThe ten years People’s war or civil war in Nepal during 1996-2006, has resulted in human insecurity particularly the threat of economic security and personal security. The existence of political and economic regime brought after the end of civil war in Nepal has led to structural violence for communities such as the deprivation of political, economic and social rights. This paper will explain how the influence of political and economic regime syndicate brought after Nepal's civil war to human security, particularly on economic security dimensions and efforts to overcome it. The study uses descriptive qualitative analysis through literature study that collected from journal articles and previous research reports. The results show that the existence pf political and economic regime in Nepal has brought Nepal as one of the world's poorest countries in the dimensions of monetary and non-monetary poverty. For that reason, social protection and foreign assistance are required to build a positive peace in Nepal.  Abstrak Perang sipil atau yang disebut sebagai Peole’s War selama sepuluh tahun di Nepal antara tahun 19998-2006 telah mengakibatkan human insecurity khususnya terkait ancaman keamanan ekonomi dan keamanan individu (person) bagi masyarakat di Nepal. Keberadaan rezim ekonomi politik yang dibawa pasca berakhirnya perang sipil di Nepal telah menimbulkan adanya kekerasan struktural yang dialami oleh masyarakat seperti perampasan hak politik, ekonomi maupun sosial. Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana pengaruh sindikat rezim politik dan ekonomi yang dibawa setelah perang sipil di Nepal terhadap keamanan manusia (human security) khususnya pada aspek keamanan ekonomi dan upaya untuk mengatasi hal tersebut. Kajian dalam tulisan ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui studi pustaka yang dikumpukan dari artikel jurnal maupun laporan penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan rezim politik dan ekonomi di Nepal telah membawa Nepal sebagai salah satu negara termiskin di dunia dalam dimensi kemiskinan moneter dan non-moneter. Untuk itu, upaya perlindungan sosial dan bantuan asing sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan perdamaian positif di Nepal.
Intergovermental Cooperation Initiative on Sustainable Transportation Management in Jabodetabek Hidayat Chusnul Chotimah
Jurnal Bina Praja Vol 8 No 1 (2016)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.08.2016.121-133

Abstract

The main issues in Jabodetabek concerning the management of transportation are related to the increased use of private vehicles and the decreased use of public transportation, overcrowding daily traffic in Jabodetabek, the high congestion followed by insecurity in traffic, environmental pollution, uncontrolled growth of and underdeveloped infrastructure, and irregularities in land use. To overcome these problems, sustainable transportation management becomes very important in which the government should be able to cope with environmental, economic and social factors under the decision making related to transportation in Jabodetabek. Therefore, through interactive planning, this study will examine intergovernmental cooperation initiatives on sustainable transportation management in Jabodetabek. This study uses qualitative and descriptive method through literature study and existing statistics as the resources to apply the interactive planning approach. The result shows that there are found a number of problems and gaps in the management of transportation in Jabodetabek that needs to be reduced because it has the same scope of other gaps. From these problems can be made further action programs and policies in accordance with the resources owned, and then, the design of implementation made and controlled whether in accordance with the purpose or not. Thus, sustainable transportation management in the Jabodetabek needs to be done jointly in an institutional or policyframework involving governments Jabodetabekpunjur, BKSP Jabodetabekpunjur, and the private sector.
AKTIVITAS DIPLOMASI DIGITAL DALAM MANAJEMEN BENCANA: STUDI KASUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, INDONESIA DAN FUKUSHIMA, JEPANG Tiffany Setyo Pratiwi; Hidayat Chusnul Chotimah
Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan Vol 13, No 1 (2021): Jurnal Studi Diplomasi dan keamanan
Publisher : Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31315/jsdk.v13i1.4367

Abstract

Penelitian ini membahas aktivitas diplomasi digital dalam manajemen bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Fukushima. Penelitian ini fokus pada tiga pokok bahasan: kebijakan penanggulangan bencana, peran lembaga pemerintahan dalam manajemen bencana, dan komparasi aktivitas diplomasi digital melalui twitter dalam 3 tahapan manajemen bencana, yakni pra bencana, pada saat terjadinya bencana, dan pasca bencana. Penelitian ini menggunakan konsep diplomasi digital dengan metodologi penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung, penulis juga menggunakan data sekunder yang berasal dari website resmi pemerintah, jurnal, dan berita online. Penelitian ini menemukan bahwa aktivitas diplomasi digital dalam manajemen bencana di DIY dan Jepang dilakukan secara terstruktur di lembaga pemerintahan. Aktivitas diplomasi digital di kedua bencana sama-sama memanfaatkan media sosial berupa twitter melalui media sosial, dan di dukung dengan website dan aplikasi yang dibuat oleh pemerintah. Di DIY menggunakan platform Whatshaap sebagai komunikasi virtual, sedangkan di Jepang menggunakan platform Line. Penelitian ini menemukan bahwa aktivitas diplomasi digital melalui twitter di DIY terjadi pasca bencana letusan gunung Merapi 2010 dan mitigasi bencana untuk mengantisipasi erupsi berikutnya dengan akun @pusdalopssleman dan @BPPTKG, sedangkan pada saat gempa bumi di Jepang tahun 2011 paling masif digunakan pada tahapan proses tanggap darurat sebagai respon membantu para korban dengan akun pemerintah @JPN_PMO.
Penerapan Military Confi dence Building Measures dalam Menjaga Ketahanan Nasional Indonesia di Ruang Siber Hidayat Chusnul Chotimah; Muhammad Ridha Iswardhana; Tiffany Setyo Pratiwi
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 25, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.50344

Abstract

ABSTRACT This research discussedimplementation of military confidence building in  responding various threats that may arised in Indonesian cyber sovereignty. This study used qualitative approach with data collection through literature study and in-depth interviews namely Director for International Security and Disarmament Ministry of Foreign Affairs of The Republic of Indonesia, Deputy of Protection National Cyber and Crypto Agency of the Republic of Indonesia (BSSN), and Ministry of Communications and Informatics of the Republic of Indonesia. The results showed that implementation of military confidence building to upheld national resilence in cyberspace consisted of three aspects, namely the exchange of information and communication, transparency and verification, and military restraint in the field of cyber.ABSTRAK Penelitian ini  membahas penerapan military confidence building dalam merespon berbagai ancaman yang mungkin timbul di ranah kedaulatan siber Indonesia.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara mendalam dengan Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sub bagian Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Deputi Bidang Proteksi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan military confidence building untuk menegakkan ketahanan nasional di ruang siber dilakukan melalui tiga aspek yaitu pertukaran informasi dan komunikasi, transparansi dan verifikasi, dan pembatasan militer (military restraint) di bidang siber.
Model Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah Plastik Laut Guna Mewujudkan Ketahanan Maritim di Indonesia Hidayat Chusnul Chotimah; Muhammad Ridha Iswardhana; Lucitania Rizky
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 27, No 3 (2021)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.69661

Abstract

Plastic pollution waste has become one of the world crisis that moves transboundary. Once at sea, plastic waste breaks down into small particles, so-called, microplastics are spread the marine ecosystems. It threatens human health and has harmful economic consequences for the marine sector. Indonesia is the second-largest contributor to the abundance of plastic waste in the ocean which in the same time as an archipelago country which rich in marine products.  Indonesia is taking proactive steps as the responsible act for overcoming challenge of marine plastic pollution. So, the maritime environment resilience can be realized through a collaborative governance approach. This study uses a qualitative approach by collecting data from interviews, webinars and literature studies. The results of the study indicate that a collaborative governance approach is crucial to address marine plastic pollution by involving collaborating action from multi-stakeholders, government and non-government actors. Plastic pollution waste could be accomplished by strengthening the role and responsibility of each actor. In the process of collaboration, there are some dialogues, trust between the collaborating actors, commitment to the process of collaboration, shared understanding towards the common idea or goals, and intermediate outcome of collaboration between stakeholders in marine plastic waste management.
Pola Interaksi Antar-lembaga dan Reformasi Tata Kelola Keamanan Maritim Indonesia: Bakamla RI Adi Wibawa; Muhammad Ridha Iswardhana; Hidayat Chusnul Chotimah
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Vol 3, No 3 (2021): Birokrasi & Pemerintahan Daerah 6
Publisher : Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jbpd.v3i3.14582

Abstract

Maritime security is an essential aspect for an archipelagic country like Indonesia. In addition, as stated by President Joko Widodo, maritime defense forces are also one of the five pillars in realizing Indonesia as the "World Maritime Axis." However, unfortunately, there are still many problems that we can identify in the management of Indonesian maritime security and defense. One of the most fundamental problems is many authorized ministries/agencies, causing overlapping authorities in our territorial waters. This study aims to determine the pattern of interaction between ministries/agencies and how the government should carry out the government towards the ministry/institution in question. The researcher uses qualitative methods, and the data used are secondary data obtained from books, journal articles, and other sources that can be accessed online. In analyzing the interaction pattern between ministries/agencies, the researcher uses the theory of inter-agency working. As a result, the interaction between the competent ministries/agencies has not shown good synergy in maintaining maritime security in Indonesian waters. Furthermore, the era of technological disruption has demanded bureaucratic reform 4.0 by emphasizing three (3) things, including innovation, collaboration, and maximizing the use of information and communication technology. The researcher concludes that there is a need to reform Indonesia's maritime security governance by strengthening the synergy between ministries/agencies or even simplifying the number of authorized ministries/agencies based on the single agency multi-task system. In addition, it is necessary to use quality technology to support effectiveness and efficiency in protecting the security of marine waters in Indonesia.
Tata Kelola Keamanan Siber dan Diplomasi Siber Indonesia di Bawah Kelembagaan Badan Siber dan Sandi Negara [Cyber Security Governance and Indonesian Cyber Diplomacy by National Cyber and Encryption Agency] Hidayat Chusnul Chotimah
Jurnal Politica Vol 10, No 2 (2019): Jurnal Politica November 2019
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v10i2.1447

Abstract

The virtual world is one territory that is now taken into account in a national security state, in addition to land, sea and air territories. As one of the largest internet user countries in the world, Indonesia is vulnerable to cyber threats. In response to the said threat, the Indonesian government established the National Cyber and Encryption Agency (BSSN) as a national cyber institution mandated with the responsibility to maintain cyber security and sovereignty. This paper uses a qualitative approach to interpret concepts, definitions, characteristics, metaphors, symbols, and descriptions of things through library research. It elaborates further on the role of BSSN in the management of cyber security in Indonesia as well as in the implementation of Indonesian cyber diplomacy both through bilateral and multilateral cooperation.AbstrakDunia maya merupakan salah satu aspek yang saat ini ikut diperhitungkan dalam sebuah keamanan nasional suatu negara, di samping ranah darat, laut dan udara. Sebagai salah satu negara pengguna internet terbesar di dunia, telah menjadikan Indonesia rentan atau tidak luput dari ancaman siber. Oleh sebab itu, untuk merespons ancaman tersebut, pemerintah Indonesia kemudian membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai institusi siber nasional yang berfungsi menjaga keamanan dan kedaulatan siber. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menginterpretasikan konsep, definisi, karakteristik, metafora, simbol, dan deskripsi dari suatu hal melalui studi pustaka. Tulisan ini akan memaparkan lebih jauh mengenai peran BSSN dalam tata kelola keamanan siber di Indonesia sekaligus dalam pelaksanaan diplomasi siber Indonesia baik yang dilakukan melalui kerjasama bilateral maupun multilateral.
Identitas Nasional dan Norma Internasional Sebagai Pertimbangan Politik Indonesia Hidayat Chusnul Chotimah
Jurnal Politica Vol 7, No 2 (2016): Jurnal Politica
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v7i2.1131

Abstract

STRATEGI KEAMANAN LAUT PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MENJAGA KEAMANAN MARITIM Muhammad Ridha Iswardhana; Wibawa Adi; Hidayat Chusnul Chotimah
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 6 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v8i6.2021.1406-1428

Abstract

Keamanan maritim merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Namun selama berpuluh-puluh tahun, Pemerintah Indonesia belum memperhatikan wilayah laut secara serius sehingga menyebabkan timbulnya berbagai macam tantangan dan ancaman yang harus diatasi. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mencari bagaimana format tata kelola yang tepat yang perlu diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam menjaga keamanan laut. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang diambil dari data primer berupa hasil wawancara dengan Ditpolairud Polda DIY dan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), serta pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen yang berkaitan dengan isu-isu mengenai keamanan laut di Indonesia dan kelembagaannya. Analisis data dilakukan dengan mengaplikasikan Konsep Keamanan Maritim, Teori Kelembagaan, dan Teori Single Agency Multi Task VS Multi Agency Single Task.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kelembagaan laut di Indonesia masih mengalami kendala. Hal tersebut direspon dengan mengeluarkan Strategi Poros Maritim Dunia oleh Presiden Ir. Joko Widodo dan dengan membentuk BAKAMLA. Namun, strategi pemerintah Indonesia tersebut justru menimbulkan adanya tumpang tindih dan kendala koordinasi lintas institusi negara sehingga kemudian dikeluarkan Perpres No. 115 Tahun 2015 tentang pembentukan Satgas 115. Peneliti menyimpulkan bahwa Satgas 115 merupakan contoh keberhasilan tata kelola dan koordinasi antar lembaga penegak hukum laut yang ideal.
Co-Authors Adi Wibawa Aghata Iza Zafira, Alda Arisanto, Puguh Toko Arisanto, Puguh Toko Damayanti, Siti Danti Ayuningtyas, Rietma Dwi, Eri Erti Kusuma Siahaan Fiya Ainur Rohmatika Hong, Seunghoon Lucitania Rizky, Lucitania M.L. Runtuwene, Marsye Maulana , Muhammad Rizki Muhammad Ridha Iswardhana Pratiwi, Tiffany Setyo Rizky, Lucitania S.M. Rimosan, Raisyah Sande, Junior Perdana Sulistyoningsih, Age Wibawa, Adi Yenis Contesa Zamaya, Zahra