cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Transformasi Global
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 24069531     EISSN : 27163873     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 149 Documents
 2   3   4   5   6 
Pertimbangan UNESCO terhadap Penerimaan Status Keanggotaan Penuh Palestina dan Implikasinya Terhadap Pengakuan World Heritage Palupi Anggraheni
Jurnal Transformasi Global Vol. 3 No. 1 (2016): Transformasi Global (JTG)
Publisher : Department of International Relations, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/jtg.v3i1.49

Abstract

UNESCO (United Nations Education, Scientific, and Cultural Organization)badan PBB yang bergerak pada pengembangan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan menerima permohonan Otoritas Palestina (OP) untuk mendapatkan status keangotaan penuh pada sidang General Conference (GC) ke 36 UNESCO pada 31 Oktober 2011. Penerimaan status keanggotaan penuh UNESCO ini berdampak signifikan pada Palestina. Salah satunya adalah terbukanya akses untuk meratifikasi konvensi-konvensi UNESCO dan berhak mengikuti progam-program dan bantuan dari UNESCO termasuk pengiriman nominasi pendaftaran situs warisan budaya (Program World Heritage List). Keputusan ini tetap diambil UNESCO meskipun mendapat tentangan dari negara pendonor terbesarnya, yakni Amerika Serikat, dan diikuti tindakan serupa oleh Israel. Pertimbangan UNESCO untuk mengambil keputusan yang berlawanan dengan keinginan negara pendonor terbesarnya ini menjadi pembahasan utama dalam tulisan ini.Kata Kunci: UNESCO, OP, perilaku organisasi internasional, heritage, konflik,Pendahuluan
Kebijakan Pariwisata Lombok untuk Melepaskan Ketergantungan Terhadap Pariwisata Bali Menuju Pariwisata Internasional Lalu Puttrawandi Karjaya; Mala Mardialina; Alfian Hidayat
Jurnal Transformasi Global Vol. 3 No. 2 (2016): Transformasi Global (JTG)
Publisher : Department of International Relations, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/jtg.v3i2.53

Abstract

It was not just Bali who received negative effects of the Bali bombing I and II. effect that two incident was also felt by the tourism industry in Lombok. long-term goal of this research is, (1) Assist the Government of measuring the level of dependence Against Bali Lombok tourism; (2) Assist the Government to see how effective ongoing policy to break away from dependence; and (3) Assist the government to see the impact of these policies on the industries that have been supporting the tourism sector. While specific targets to be achieved, namely, (1) To see howdependent Lombok to Bali in the field of tourism; (2) To analyze and draft policies that can effectively release the dependence on promoting tourism in Bali and Lombok tourism sector. The method used for this study, (1) Observation; Researchers observed by jumping directly to the agencies  that  participate  in  the  creation  and  implementation  of  tourism  policy  to  obtain preliminary  data  research,  (2)  Interview,  direct  interviews  with  stakeholders  such  as  the Governor, the Regent , head of tourism and planning staff as well as those players in the industry that supports the tourism sector to see the impact and the effectiveness of the policies, and ( 3 ) phases of the project. Additionally held Research Library, of the problems that have been identified in the literature relating done, to support and understand the basic concepts underlying and can resolve issues being examined. This literature study was obtained from reference books, magazines, articles, information from the internet, as well as other literature related to the problem being researched.Keywords: Dependency, Terorism, Tourism Policy
The Development of Indigenous People Rights to Their Land Through Political Participation and International Norm in Latin America Pratiwi, Tiffany Setyo
Transformasi Global Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis paper will explain about how indigenous people as minority group receive their recognition and accommodation by government, especially in implementation of international norm that pertains to indigenous peoples and recognized in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) and Convention ILO 169. This paper will explore the issue in Latin Amerika region. To achieve the objective of this paper, author will explain in two main themes: First, the development of the political participation indigenous people in Latin American states. Second, the rights of indigenous people to their ancestral land through international norm FPIC (Free, Prior, and Informed Consent) that adopted in Latin America states. I argue that the development of indigenous people rights to their land in Latin America is supported by political participation of indigenous people in the government system in Latin America states.
Perkembangan Aspek Keamanan Ekonomi dalam Konsep Human Security Chotimah, Hidayat Chusnul; Sande, Junior Perdana; Dwi, Eri; Dwi, Eri; Hong, Seunghoon
Transformasi Global Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Paradigma keamanan saat ini telah berkembang dari sekedar keamanan yang berfokus pada negara dan batas-batasnya dengan menggunakan kekuatan militer sebagai strategi menjaga stabilitas negara kemudian meluas pada aktor individu dan menyangkut aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kebebasan politik. Konsep keamanan tradisional yang berfokus pada militer dianggap belum bisa memberi jaminan keamanan kepada masyarakat di suatu negara. Dari sinilah kemudian keamanan berubah haluan dari negara menjadi individu dan ancaman tidak lagi hanya berupa militer tetapi juga non-militer. Ide tentang keamanan manusia pun membuat keamanan dan pembangunan menjadi saling bersinggungan. Keduanya kemudian menjadi satu pada tahun 1994 pada saat UNDP meluncurkan Human Development Report yang secara eksplisit berfokus pada topik keamanan manusia. Dalam laporan ini juga dijelaskan bahwa ancaman terhadap keamanan manusia dapat dikelompokkan menjadi tujuh kategori dimana salah satunya adalah keamanan ekonomi. Dalam konteks keamanan ekonomi, di dalam paper ini akan membahas lebih jauh cakupan dari keamanan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada actor negara tetapi juga individu. Oleh sebab itu, ada dua tingkat analisis dalam yang akan dibahas dalam konteks perkembangan keamanan ekonomi dalam konsep human security. Pertama, pada level negara dan antar-negara (inter-state), di mana ekonomi diperlakukan sebagai faktor penentu keamanan negara, dan dampak keamanan negara pada kemakmuran ekonomi diperhitungkan dalam pertimbangan ekonomi. Kedua, pengembangan teori ekonomi dihadapkan dengan keamanan ekonomi non-negara seperti entitas sosial yaitu individu.
Natuna dan Transformasi Eksternal Regional Security Supercomplexes Laut China Selatan Mely Noviryani
Jurnal Transformasi Global Vol. 1 No. 1 (2014): Transformasi Global (JTG)
Publisher : Department of International Relations, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/jtg.v1i1.9

Abstract

Abstract             The South China Sea is territorial waters between East Asia and Southeast Asia disputed among China, Taiwan, Malaysia, Vietnam and the Philippines related to the annexation of the Spratly and Paracel islands.Based on Regional Security Complex Theory introduced by Barry Buzan and Ole Waever, the type of thesecurity complex as this is the type of Supercomplexes Regional Security where  strong interregional security dynamics arising from great power spill over into adjacent regions. In the beginning of this article will be explained how Supercomplexes Regional Security in the South China Sea region. In further development, China is increasingly expanding its claim to the territory in the South China Sea by further claiming most of Natuna islands which belong to Indonesian territory by putting nine dash line on their map. Indonesia has thus far been a non-claimant state in the South China Sea conflict. Indonesia, instead, as ASEAN Member States takes part initiating mediation in this conflict. However, claim over Natunaislands istherefore pushing Indonesia becomes one of the claimant states. By applying  Regional Security Complex Theory, it will observe  that the involvement of Indonesia into the conflict is form of an external transformation of the Supercomplexes Regional Security              Keywords : external transformation, Regional Security Complex Theory, South China Sea Conflict
China’s New Business Elite and Democratisation Asih Purwanti
Jurnal Transformasi Global Vol. 1 No. 2 (2014): Transformasi Global (JTG)
Publisher : Department of International Relations, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/jtg.v1i2.15

Abstract

Abstraksi             Pertumbuhan ekonomi China selama tiga dekade terakhir mempengaruhi bertambahnya jumlah elit ekonomi dan bisnis di negara tersebut. Berkembangnya kelompok ini memunculkan pertanyaan apakah mereka dapat menjadi agen perubahan yang akan mempengaruhi proses demokratisasi di China. Merujuk pengalaman masyarakat di negara-negara Eropa setelah revolusi industri dimana muncul kelas menengah yang menjadi aspek penting dalam demokratisasi di Eropa. Dengan membandingkan karakteristik kelas menengah di negara-negara Eropa, kelompok elit ekonomi dan bisnis di China pada kenyataannya tidak mencerminkan karakter yang mirip dengan kelas menengah di negara-negara Eropa. Elit bisnis di China hanya mempresentasikan kepemilikan kekayaan dan alat produksi tanpa memiliki karakter sebagai aktor perubahan menuju demokratisasi. Disamping itu peran Partai Komunis China (PKC) yang sangat dominan menjadi faktor tidak berfungsinya elit bisnis di China sebagai kelas menengah yang mendorong pada proses demokratisasi di China.             Keyword: China, elit bisnis, kelas menengah, demokratisasi
Two Different Paths Toward Democracy in Egypt and Tunisia Hipolitus Yolisandry Ringgi Wangge
Jurnal Transformasi Global Vol. 2 No. 1 (2015): Transformasi Global (JTG)
Publisher : Department of International Relations, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/jtg.v2i1.20

Abstract

Abstrak Artikel ini membahas transformasi sistem politik di Mesir dan Tunisia yang mengalami ‘gelombang demokrasi’ pada tahun 2011. Faktor pendorong utama yang dikemukakan penulis adalah peranan aktor, secara khusus militer dalam membangun tatanan demokratik baik di Mesir dan Tunisia. Relasi rezim dengan militer di sebagian besar negara-negara Arab yang dianggap berbasis patron-klien, dimana militer selalu patuh dan mempertahankan rezim yang berkuasa, ternyata justru menjadi salah satu kekuatan utama yang meruntuhkan dominasi tatatan autoritarianisme yang berpuncak pada Revolusi Arab, khususnya di Mesir dan Tunisia. Selanjutnya, peranan aktor masih menentukan dalam proses transisi menuju tahapan konsolidasi demokratik. Pada titik ini, kedua negara tersebut menjalani proses yang berbeda dalam membangun konsolidasi demokratik dalam negeri yang solid. Tulisan ini akan membahas keputusan-keputusan para aktor dan relasi diantara mereka dalam menentukan demokratisasi pasca Revolusi Arab  Kata kunci: Revolusi Arab, Demokrasi, Militer, Masyarakat Sipil
Perspektif Konstruktivisme dalam Bantuan Luar Negeri Australia ke Otoritas Palestina Irza Khurun’in
Jurnal Transformasi Global Vol. 2 No. 1 (2015): Transformasi Global (JTG)
Publisher : Department of International Relations, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/jtg.v2i1.25

Abstract

Abstract In the end of 2007, Australia through AusAID increased their foreign aid to the Pelstinian Authority nearly tripled, from $ 15.2 million in 2006-2007 to $ 42 million in 2007-2008. That policy could not be separatedfrom the Australian interest in the political conflictconstellation betweenIsraeland Palestine. Yet, as a donor country, Australia didn’t get economically benefit from the aid flow to Palestine. Moreover, the geographical location between two countries are very far apart. Furthermore, Australian aid to Palestinian Authority is also inconsistentwith thepolitical support, such as Australia rejection on the recognition ofPalestinian sovereignty. So, the research question is ‘why did Australia increaseits foreignaidtothe Palestinian Authority?’ To analyze this Australia’s behavior, the author uses a constructivist approach, with emphasize on humanitarian norm and Australian identity as a donor country. The basic assumption of constructivism focused on ideational structure and it become the main framework in this paper. Main argument in this paper is international humanitarian norm and Australian identity as a donor country act as ideational structure whichconstitutively interplay on the Australian policy toincrease foreign aid to the Palestinian Authority. Keywords: International humanitarian norm, national identity, foreign aid
Politik Hilirisasi Kelapa Sawit Indonesia Gris Sintya Berlian
Jurnal Transformasi Global Vol. 2 No. 2 (2015): Transformasi Global (JTG)
Publisher : Department of International Relations, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/jtg.v2i2.33

Abstract

Abstract             The main objective of this research is to explore the politics of downstream palm oil industry in Indonesia which focuses on analyzing domestic factors. Those factors hold an important role in influencing the development that is considered not optimal.  Methodologically, this research is using qualitative data analysis technique through data collected from literature study and doing interviews with government officials and association in related industry for about six months. The result of this study based on institutionalist political economy perspective indicates that incapability of the government as entrepreneur and manager of conflicts causes the development of Indonesian palm oil. As an entrepreneur, government incapability can be seen from the vision of palm oil industry which is unclear. Besides, there is no synergy between government and related agents in choosing instrument for the development of the industry. As a manager of conflicts, government incapability can be seen from its unclear solution for different perspective during development of downstream palm oil industry in Indonesia. Keywords: Downstream palm oil industry, PPO, Indonesia, government, entrepreneur, manager of conflicts, policy 
Regionalisme Menjawab Human Security (Studi kasus ASEAN dalam permasalahan Human Security) Yustika Citra Mahendra
Jurnal Transformasi Global Vol. 3 No. 1 (2016): Transformasi Global (JTG)
Publisher : Department of International Relations, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/jtg.v3i1.48

Abstract

Konstelasi kawasan-kawasan dalam dua dekade terakhir mengalami beberapa dinamika yang menarik untuk diulas. Mulai dari isu krisis (perang) hingga ekonomi menjadi bahasan utama pergerakan kawasan-kawasan. Namun di sisi lain, ulasan yang banyak muncul adalah lebih menyorot dari sudut pandang perilaku negara dan struktur dalam isu-isu mainstream. Tulisan ini mencoba menggali lebih dalam salah satu permasalahan dalam isu keamanan, yaitu keamanan insani (human security). Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang memiliki permasalahan kompleks dalam isu keamanan manusia seperti human trafficking, imigran, kemiskinan, dsb. Berawal dari pemetaan permasalahan isu keamanan manusia di Asia Tenggara yang kemudian akan diurai respon kawasan ini dalam menyikapiya.Keyword: regionalisme, human security

Page 4 of 15 | Total Record : 149

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 1 (2025): Jurnal Transformasi Global (JTG) Vol. 11 No. 2 (2024): Jurnal Transformasi Global (JTG) Vol. 11 No. 1 (2024): Jurnal Transformasi Global (JTG) Vol. 10 No. 2 (2023): Jurnal Transformasi Global (JTG) Vol. 10 No. 1 (2023): Jurnal Transformasi Global (JTG) Vol. 9 No. 2 (2022): Jurnal Transformasi Global (JTG) Vol. 9 No. 1 (2022): Jurnal Transformasi Global (JTG) Vol. 8 No. 2 (2021): Jurnal Transformasi Global (JTG) Vol. 8 No. 1 (2021): Jurnal Transformasi Global (JTG) Vol. 7 No. 2 (2020): Jurnal Transformasi Global (JTG) Vol. 7 No. 1 (2020): Jurnal Transformasi Global (JTG) Vol 6, No 2 (2019) Vol. 6 No. 2 (2019): Jurnal Transformasi Global (JTG) Vol 6, No 1 (2019) Vol. 6 No. 1 (2019): Jurnal Transformasi Global (JTG) Vol 5, No 2 (2018) Vol. 5 No. 2 (2018): Transformasi Global (JTG) Vol. 5 No. 1 (2018): Transformasi Global (JTG) Vol. 4 No. 2 (2017): Transformasi Global (JTG) Vol. 4 No. 1 (2017): Transformasi Global (JTG) Vol 4, No 1 (2017) Vol. 3 No. 2 (2016): Transformasi Global (JTG) Vol 3, No 1 (2016): Jurnal Transformasi Global Vol. 3 No. 1 (2016): Transformasi Global (JTG) Vol. 2 No. 2 (2015): Transformasi Global (JTG) Vol. 2 No. 1 (2015): Transformasi Global (JTG) Vol. 1 No. 2 (2014): Transformasi Global (JTG) Vol. 1 No. 1 (2014): Transformasi Global (JTG) More Issue