Articles
414 Documents
<![CDATA[TANAH UNTUK KEADILAN SOSIAL : PERBANDINGAN PENATAAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN DI BEBERAPA NEGARA ]]>
<![CDATA[Imam Koeswahyono]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 12 No. 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01201.4
<![CDATA[AbstractThe essential meaning of the comparison of land management system in several countries: China, Ghana, Ethiopia and Indonesia relates to ideas in the framework of social justice land arrangement in an effort to find similarities and differences between the laws of land being compared. In addition, it provides an objective rational explanation of the causes of differences both in philosophy, conception, legal politics, regulation and equality between land laws in the three countries. With a conceptual and comparative approach, using the theory of access to obtain justice, this study aims to broaden the horizons for the study of land law that philosophy and conception of national land law (HTN) based on Customary Law with methods of adaptation and integration of the philosophy of Pancasila into Customary law and law national land is a necessity so that the goal of reforming the national land law access to reform and asset reform can realize the essence of social justice. AbstrakMakna komparasi pengaturan penataan pertanahan di beberapa negara: Cina, Ethiopia, Ghana serta Indonesia berkaitan dengan ide/gagasan dalam kerangka penataan tanah yang berkeadilan sosial sebagai upaya mencari persamaan dan perbedaan di antara hukum tanah yang diperbandingkan. Di samping itu, memberikan penjelasan secara rasional obyektif penyebab terjadinya perbedaan baik secara falsafah, konsepsi, politik hukum, pengaturan dan persamaan di antara hukum tanah pada tiga negara tersebut. Dengan pendekatan konseptual dan komparatif, menggunakan teori akses untuk memperoleh keadilan, kajian ini bertujuan untuk memperluas cakrawala pandang bagi pengkajian hukum tanah bahwa falsafah dan konsepsi hukum tanah nasional (HTN) berbasis Hukum Adat dengan metode adaptasi dan integrasi filosofi Pancasila ke dalam hukum Adat dan hukum tanah nasional merupakan sebuah keniscayaan agar tujuan pembaruan hukum tanah nasional akses reform dan asset reform mampu mewujudkan esensi keadilan sosial.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI SATUAN RUMAH SUSUN TERKAIT HAK KEPEMILIKAN ]]>
<![CDATA[Athalia Saputra]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 13 No. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.7
<![CDATA[AbstractBinding agreements of sale and purchase are often temporary holders for fl at buyers for years. During such time, the binding purchase agreement made by the developer is standard. That is because there is still a lot to be done in the process of issuing certifi cates of ownership of fl ats, but if suddenly there is a problem with the developer, it can be dangerous for the buyer. This is because there is no proof of ownership of rights, namely the Deed of Sale and Purchase was made by the Actor of Deed of Land Research (Pejabat Pembuat Akta Tanah). This research is a normative juridical research usingdeductive methods. From various rules of law and doctrine, the results shows that Indonesia regulates the legal provisions for buyers where buyers can apply for legal remedies through courts. Regulations in Indonesia which regulate consumer protection and fl ats become a point of assistance to provide protection for all buyers of fl ats, including Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 20 of 2011 concerning Flats. AbstrakPerjanjian pengikatan jual beli seringkali menjadi pegangan yang bersifat sementara untuk para pembeli satuan rumah susun hingga bertahun-tahun. Selama ini, perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh pengembang bersifat baku. Hal tersebut dikarenakan masih banyak yang harus diselesaikan dalam proses penerbitan sertifikat hak milik satuan rumah susun, namun apabila secara tiba-tiba terjadi permasalahan pada pengembang, maka dapat membahayakan bagi pihak pembeli. Sebab belum ada bukti kepemilikan hak yaitu Akta Jual Beli dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.  Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian yuridis normative. Dalam penelitian ini digunakan metode deduktif yang berawal dari hal yang bersifat umum lalu diterapkan pada rumusan masalah dan dapat menghasilkan jawaban yang bersifat khusus dan sah. Hasilnya, Indonesia mengatur ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi para pembeli dimana pembeli dapat mengajukan upaya hukum melalui sarana peradilan hukum yang ada di Indonesia. Regulasi ini menjadi titik bantu untuk memberikan perlindungan bagi seluruh pembeli rumah susun, diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PERSAMAAN HAK ANTARA PESERTA PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DENGAN PEKERJA ]]>
<![CDATA[Vinsensius Tommy Wijaya Japola]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 12 No. 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.9
<![CDATA[AbstractParticipants in specialist medical education programs are one aspect that plays an important role in national development in the health sector. This is inseparable from one aspect of the specialist medical education program, which is service. Other countries such as the United States and Canada have realized the importance of participants in this specialist medical education program both as students as well as workers. But in Indonesia, it is only the status of a student. The purpose of this study is to further examine the equality of rights between workers and participants in the doctor's education program. This study is a normative juridical research using the conceptual approach to legislation, and comparative approach. The results indicate that there are similarities in the elements contained in the employment agreement between the workers and participants of the specialist medical education program so that the specialist education program participants should also obtain status as workers other than students. Based on this, then in this study there are several suggestions by the author including the need for revisions in the status of students towards specialist medical education participants.AbstrakPeserta program pendidikan dokter spesialis merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalam pembangunan nasional di bidang kesehatan. Hal ini tidak terlepas dari salah satu aspek dalam program pendidikan dokter spesialis yaitu pelayanan. Negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Kanada telah menyadari akan pentingnya peserta program pendidikan dokter spesialis ini sehingga status peserta program pendidikan dokter spesialis di kedua negara tersebut adalah sebagai mahasiswa sekaligus sebagai pekerja. Namun di Indonesia, hanya berstatus sebagai mahasiswa. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meneliti lebih jauh persamaan hak-hak antara pekerja dengan peserta program pendidikan dokter. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian kerja antara pekerja dan peserta program pendidikan dokter spesialis sehingga peserta program pendidikan dokter spesialis seharusnya juga memperoleh status sebagai pekerja selain mahasiswa. Berdasarkan hal ini, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa saran oleh penulis diantaranya adalah perlu adanya revisi dalam status mahasiswa terhadap peserta pendidikan dokter spesialis.]]>
<![CDATA[PERANAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA TEGAKNYA CITA HUKUM (RECHTS IDEE) PANCASILA DALAM BERNEGARA ]]>
<![CDATA[Fais Yonas Bo'a]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 13 No. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.6
<![CDATA[AbstractAside from being a guardian of the constitution, the Constitutional Court also serves as a guardian of Pancasila by upholding Pancasila as a legal ideal (rechtsidee). The enforcement of such ideals is a progressive step of the Constitutional Court in the midst of erosion of the easiness and relevance of the ideals of Pancasila. The pursuit of Pancasila’s legal ideals is characterized by two things: fi rst, the widespread judicial review of the law due to the poor quality of the law which is certainly a refl ection of the understanding of lawmakers about the ideals of Pancasila as a guideline as well as the purpose of punishment. Second, the fragile identity of the national legal system due to the pluralism of the legal system so that there are many legal identities. As a result, Pancasila as the national legal identity is increasingly marginalized. However, through the Constitutional Court’s decision to make Pancasila a “test stoneâ€, the existence of the ideals of Pancasila is always upheld. Thus, the Constitutional Court’s decision attaches Pancasila as the ideals of national law. On the other hand, the decision of the Constitutional Court also becomes a refl ection for lawmakers in the future to pay more attention to the quality that is guided by the ideals of Pancasila. In addition, for the national legal system to be more complete so that Pancasila as the identity of the national legal system is not marginalized.AbstrakSelain sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai pengawal cita hukum (rechtsidee) Pancasila. Penegakkan cita hukum tersebut sebagai langkah progresif MK di tengah tergerusnya ekisistensi dan relevansi cita hukum Pancasila. Tergerusnya cita hukum Pancasila ditandai oleh dua hal yaitu: pertama, semakin maraknya judicial review undang-undang yang disebabkan oleh rendahnya kualitas undang-undang yang tentu menjadi cerminan rendahnya pemahaman para pembuat undang-undang tentang cita hukum Pancasila sebagai pedoman sekaligus tujuan dalam berhukum. Kedua, rapuhnya identitas sistem hukum nasional yang disebabkan oleh adanya pluralisme sistem hukum sehingga terdapat banyak identitas hukum. Akibatnya, Pancasila sebagai identitas hukum nasional semakin termarginalkan. Namun, melalui putusan MK yang senantiasa menjadikan Pancasila sebagai “batu ujiâ€, cita hukum Pancasila ditegakkan. Dengan demikian, putusan MK merekatkan Pancasila sebagai cita hukum nasional. Pada sisi lain, putusan MK juga menjadi tuntutan bagi pembuat UU agar ke depan lebih memperhatikan kualitas yang berpedoman pada cita hukum Pancasila. Terutama pula, agar sistem hukum nasional lebih utuh sehingga Pancasila sebagai identitas sistem hukum nasional tidak termarginalkan.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI DAN KEDUDUKAN PERATURAN PRESIDEN DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Prischa Listiningrum]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 12 No. 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.7
<![CDATA[AbstractThis article aims to explore the history of the existence of the Presidential Decree ("Perpres") in the hierarchy of laws and regulations in Indonesia. Inspired by the controversy over the position of the Perpres which had become a heated debate in the Special Committee Meeting (Draft Bill) concerning the Establishment of Invitation Laws. In fact, the House of Representatives (DPR) had proposed the abolition of Perpres from the hierarchy of laws and regulations. This is a normative legal research that uses statute approach, historical approach, and conceptual approach. This research attempts to find the history of the existence of Perpres in Indonesia. Which was then followed by an analysis of the position of the Perpres in the hierarchy of laws and regulations, both as a regulation of delegation (delegated legislation), and as "Independent Perpres", along with the problems of the test. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menelisik sejarah keberadaan Peraturan Presiden (“Perpresâ€) dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Terinspirasi dari kontroversi kedudukan Perpres yang sempat menjadi perdebatan yang cukup hangat dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konsep, penelitian ini berusaha untuk menemukan sejarah eksistensi Perpres di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan analisis tentang kedudukan Perpres dalam hierarki peraturan perundang-undangan, baik sebagai peraturan delegasi (delegated legislation), maupun sebagai “Perpres Mandiriâ€, beserta problematika pengujiannya.]]>
<![CDATA[ZAKAT, INFAQ, DAN SHODAQOH SEBAGAI SUMBER PENERIMAAN NEGARA (Analisis Yuridis Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Keuangan Negara) ]]>
<![CDATA[Encik Muhammad Fauzan]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 12 No. 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01203.7
<![CDATA[AbstractZakat (alms-giving), infaq (disbursement) and shodaqoh (charity) funds in Indonesia are mostly collected by non-government organizations of amil (zakat collector body). Later, they distribute the collected funds to the recipients based on their particular programs which are definitely sharia compliance. The poor and the needy are the priority target of zakat recipients. It creates legal issues whether zakat funds can be included as state income and whether the distribution can be synergized with the state welfare program. The legal issues are explored through doctrinal research by using statute approach. This study finds that zakat funds are capable of being a state income but it subject to terms and conditions set out in Islamic Law. AbstrakDana zakat, infaq dan shodaqoh di Indonesia lebih banyak terkumpul pada lembaga amil zakat swadaya masyarakat. Lembaga-lembaga pengelola zakat, infaq dan shodaqoh tersebut menyalurkan dana yang terkumpul kepada penerima yang berhak sesuai dengan program mereka tanpa menyimpang dari ketentuan syariah. Salah satu sasaran utama zakat adalah golongan fakir miskin. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum apakah zakat dapat dikategorikan sebagai penerimaan negara dan apakah pengelolaannya dapat disinergiskan dengan program negara untuk peningkatan kesejahteraan. Permasalahan penelitian dikaji dengan menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan kajian yang dilakukan ditemukan bahwa zakat dapat dijadikan sumber penerimaan negara namun tunduk pada syarat-syarat tertentu sesuai dengan kaidah-kaidah Hukum Islam.]]>
<![CDATA[RE-EVALUASI GAYA PENULISAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ]]>
<![CDATA[Bisariyadi Bisariyadi]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 12 No. 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01203.1
<![CDATA[AbstractThe demand for judicial institutions, especially the constitutional court, to provide strong legal arguments and considerations is part of the importance of legal reasoning which implies constitutional interpretation. The Court’s ruling is not merely on its holding rather more importantly its legal reasoning. Strong legal arguments are mostly influenced by the personal style of judges' writing. Type of arguments also effect the structure of the decision. This paper aims to discuss the writing of the decision of the Constitutional Court. This is a normative legal study which emphasize on academic literature as its reference and reviewing the Court’s decision with some part uses a comparative approach. The first section of this study reviews the functions and roles of the legal considerations of the Court’s decisions. The next section describes the influence of the judges’ personal writing style in a decision. The format and the structure of the decisions which affect the clarity and strength of the decisions is discussed in the last section. The results shows that there is a need for adjustment in the format and the structure of decision-making in the Constitutional Court since these elements give influence to the legitimacy and writing of Constitutional Court’s decision. AbstrakTuntutan agar sebuah peradilan, terlebih peradilan konstitusi, memberikan argumentasi dan pertimbangan hukum yang kokoh merupakan bagian dari pentingnya penalaran hukum yang memuat penafsiran konstitusi. Putusan pengadilan tidak hanya terdiri dari bagian amar putusan melainkan yang lebih penting lagi adalah terletak pada pertimbangan hukumnya. Penyusunan pertimbangan hukum yang kuat dalam sebuah putusan dipengaruhi oleh gaya penulisan hakim secara pribadi dan berpengaruh pada susunan serta format sistematika putusan. Artikel ini bertujuan untuk membahas mengenai penulisan putusan di Mahkamah Konstitusi. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menekankan pada studi literatur dan mengkaji putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebagai rujukan pokoknya, ditambah dengan pendekatan perbandingan hukum. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pertama yang mengulas tentang fungsi serta peran bagian pertimbangan hukum dalam putusan. Bagian berikutnya mendeskripsikan pengaruh gaya penulisan pribadi hakim dalam sebuah putusan. Format dan sistematika putusan juga memberi pengaruh pada kejelasan dan kuatnya argumentasi putusan sebagaimana akan dibahas pada bagian terakhir. Sebagai kesimpulan, kajian ini menekankan pada kebutuhan akan perlunya penyesuaian dalam format dan sistematika penulisan putusan di Mahkamah Konstitusi sebab keseluruhan unsur-unsur ini memberi warna dan pengaruh pada legitimasi dan penulisan putusan Mahkamah Konstitusi.]]>
<![CDATA[RE-EVALUATING THE LAW ENFORCEMENT TO MONEY POLITICAL CRIME IN PEMILUKADA IN BANGGAI REGENCY ]]>
<![CDATA[Hardianto Djanggih]]>;
<![CDATA[Nasrun Hipan]]>;
<![CDATA[Azwad Rachmat Hambali]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 11 No. 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2018.01002.1
<![CDATA[Abstrak Penegakan hukum terhadap tindak pidana belum berjalan dengan baik, begitupun dengan penegakan hukum tindak pidana politik uang pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terjadinya tindak politik uang pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 di Kabupaten Banggai. Metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis normatif yang didukung data empiris Hasil. Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana politik pada pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Banggai belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh proses hukum yang lama dan prosedur penyidikan yang bertingkat dari Penyidik Kepolisian Resot Banggai, Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan Penyidik Badan Reserses Kriminal Polri. Penghentian penyidikan oleh penyidik tidak sah melalui Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Luwuk sehingga memerintahkan kepada penyidik untuk melanjutkan proses penyidikan lanjutan. AbstractLaw enforcement against crime has not run well, as well as with law enforcement money political crime in the implementation of Regional Head Election. The research in this article aims to analyze the occurrence of law enforcement against money political crime in the implementation of the Regional Head Election in Banggai Regency. The research method used is normative juridical research-supported empirical data. The results showed that the law enforcement against crime in implementation of Pemilukada in Banggai Regency had not run well. This is due to a long legal process and procedure of investigation undertaken by investigators at Banggai Regency Police, Central Sulawesi, and finally in Criminal Investigation Agency at INP headquarters. The cessation of investigation by investigators was not legitimately taken through Luwuk District Court Pretrial Verdict, thus they asked the investigators to continue the process of investigation.]]>
<![CDATA[REKONSEPTUALISASI MODEL PROGRAM LANDREFORM YANG BERKEADILAN SOSIAL ]]>
<![CDATA[Iwan Permadi]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 11 No. 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2018.01003.3
<![CDATA[Abstract In Indonesia there are imbalances in land ownership, namely land is mostly owned by land lords, while farmers can only be farm laborers because they do not have enough capital to buy land. This condition will result in an imbalance in the structure of land ownership because farmers should own land, not the owners of capital. This study uses a normative juridical research method using statute and case approach. The results show that one of the methods taken by the Government is a land reform program, namely a concept and strategy for changing the structure of agrarian control in a better direction for rural residents, especially the peasants by changing the structure of land ownership of landlords given to poor farmers who have no land. Reconceptualization of the right model for land reform and equitable redistribution of land is through government policies that have political will to give land to the community, especially landless farmers through the use of rights or management rights. AbstrakDi Indonesia terdapat ketimpangan dalam pemilikan tanah, yaitu tanah sebagian besar dimiliki oleh para tuan tanah (Land Lord), sedangkan para petani hanya bisa sebagai buruh tani karena mereka tidak cukup memiliki modal untuk membeli tanah. Kondisi ini akan mengakibatkan suatu ketimpangan dalam tatanan pemilikan tanah, karena seharusnya para petanilah yang memiliki tanah, bukan para pemilik modal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan program landreform yaitu sebuah konsep dan strategi tentang perubahan struktur penguasaan agraria ke arah yang lebih baik bagi penduduk pedesaan, khususnya kaum tani dengan merubah struktur kepemilikan tanah dari tuan tanah yang diberikan kepada petani miskin yang tidak punya tanah. Rekonseptualisasi model yang tepat untuk landreform dan redistribusi tanah yang berkeadilan adalah melalui kebijakan pemerintah yang mempunyai political will untuk memberikan tanah-tanah kepada masyarakat khususnya petani yang tidak punya tanah melalui alas hak yaitu hak pakai atau hak pengelolaan.]]>
