cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Global Strategis
Published by Universitas Airlangga
ISSN : 19079729     EISSN : 24429600     DOI : -
Jurnal Global & Strategis is a scientific journal published twice a year, every June and December. JGS invite discussions, reviews, and analysis of contemporary against four main themes: international peace and security; international political economy; international businesses and organization; as well as globalization and strategy. JGS published by Cakra Studi Global Strategis (CSGS), center of studies that examine the issues of international relations and this center of studies was under control by Airlangga University International Relations Department.
Arjuna Subject : -
Articles 210 Documents
The Success of Handling COVID-19 in Singapore: The Case of the Migrant Worker Cluster and the Economic Recession Citra Hennida
Global Strategis Vol. 14 No. 2 (2020): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.14.2.2020.241-256

Abstract

Artikel ini berfokus pada strategi penanganan COVID-19 di Singapura. Singapura adalah satu negara yang dianggap sukses dalam penanganan COVID-19. Dengan menggunakan analisis kapasitas kebijakan publik dan pegumpulan data selama Januari–Juli 2020, artikel ini menemukan bahwa ada tiga hal yang mendorong keberhasilan Singapura, yaitu: sistem mitigasi bencana kesehatan yang responsif dan efisien; legitimasi pemerintah yang tinggi; dan modal sosial di masyarakat yang pernah mengalami pandemi SARS. Artikel ini juga menemukan bahwa sistem mitigasi bencana kesehatan hanya berlaku maksimal untuk warga lokal, sedangkan warga asing khususnya para pekerja migran kerah biru tidak banyak dijangkau. Klaster asrama pekerja migran adalah klaster terbanyak ditemukan kasus COVID-19 dan lebih dari 90 persen kasus nasional berasal dari kelompok ini. Temuan lainnya adalah jatuhnya Singapura pada resesi dengan pertumbuhan minus 13,2 persen di kuartal kedua tahun 2020. Kebijakan stimulus fiskal dan moneter yang diberikan tidak mampu mendorong pertumbuhan karena ekonomi Singapura yang dependen terhadap ekonomi global; dominasi sektor transportasi, jasa, dan pariwisata Singapura adalah sektor-sektor yang paling terdampak akibat pandemi. Kata-kata kunci: COVID-19, mitigasi bencana kesehatan, pekerja migran, resesi, SingapuraThis article focuses on Singapore's strategies for dealing with COVID-19. Singapore is considered as a successful country in handling COVID-19. Using an analysis of public policy capacity and data collection within January-July 2020, this article finds three driving factors for Singapore's success: a responsive and efficient health disaster mitigation system; a high legitimacy in the government; and society's experience with the SARS epidemic. This article also finds that the health disaster mitigation system only applies optimally to permanent residents. While foreigners, mostly blue-collar migrant workers, are not widely reached. The migrant worker dormitory cluster is a cluster with the highest number of COVID-19 cases detected, which makes up to 90 percent of national cases. Other findings include Singapore's inevitable recession, with a minus 13.2 percent of the economic growth in the second quarter of 2020. The fiscal and monetary stimulus policies provided were not able to boost the economic growth because Singapore's economy depended on the global economy; the dominance of the transportation, service, and tourism sectors Singapore were most affected by the pandemic.Keywords: COVID-19, health disaster mitigation, migrant workers, recession, Singapore 
Triads and The Abilities of Transnational Organized Crime to Prevail Kholifatus Saadah
Global Strategis Vol. 15 No. 1 (2021): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.15.1.2021.127-148

Abstract

AbstrakTransnational Organized Crime (TOC) adalah bentuk luas dari organisasi kejahatan yang dibentuk oleh sekelompok orang di wilayah tertentu. Dengan adanya globalisasi, perkembangan dari sebuah TOC bisa melewati batas-batas negara dan bahkan balik mengancam entitas dari negara tersebut. Satu hal yang membedakan TOC dengan organisasi kejahatan yang lain adalah struktur dan pola aktivitasnya yang rapi, seperti organisasi transnasional pada umumnya. Salah satu TOC yang melegenda sampai dengansekarang adalah kelompok mafa dari Cina, Triad. Sebagai organisasi kejahatan yang berumur panjang, berdiri sejak Dinasti Qing pada 1760-an, Triad memiliki banyak cabang yang tersebar di wilayah dengan populasi etnis Cina yang besar selain Cina sendiri seperti Taiwan, Hongkong, Singapura, Amerika Serikat dan Inggris. Melalui tulisan ini, penulis berusaha menjelaskan mengenai perkembangan Triad dari yang awalnya kelompok mafa menjadi kelompok yang memiliki tujuan bisnis seperti korporasi. Langgengnya kekuatan Triad sebagai sebuah organisasi kejahatan disebabkan juga banyaknya celah, baik diinstitusi domestik maupun institusi internasional. Celah tersebut dimanfaatkan secara baik oleh TOC untuk terus-menerus beraktivitas sampai sekarang.Kata-Kata Kunci: Organisasi Kejahatan Transnasional, TRIAD, Globalisasi, Mafia, KorporasiTransnational Organized Crime (TOC) is a widespread form of criminal organization formed by a group of people in a particular region. Because of globalization, the development of a TOC can cross the borders of the country and even turn against the entity of the state.One thing that distinguishes TOC from other crime organizations is, its neat structure and pattern of activities, such as transnational organizations in general. One of the legendary TOCs is the mafa group from China, Triad. As a long-lived crime organization, establishedsince the Qing Dynasty in the 1760s, Triad has many branchess cattered in areas with large Chinese ethnic populations other than China itself such as Taiwan,  Hong Kong, Singapore, the United States and Britain. Through this paper, I’ll try to explain the development of the Triads, from a group that was originally a mafa to a group that has business objectives like a corporation. The lasting power of the Triads as a criminal organization is supported by the gap which happened in domestic and international institution. This gap is used properly by TOC to continue their activities until now.Keywords: Transnational Organized Crime, TRIAD, Globalization, Mafa, Corporation
Ethiopia and Health Diplomacy during the COVID-19 Pandemic Irfa Puspitasari
Global Strategis Vol. 14 No. 2 (2020): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.14.2.2020.437-450

Abstract

Meskipun banyak pengamat studi Hubungan Internasional pesimis terhadap kerjasama antar negara, namun tulisan ini berupaya berargumentasi sebaliknya. Mewabahnya Covid-19 di awal tahun 2020 mengubah dinamika hubungan internasional. Respon negara yang sigap dan tepat, dapat meminimalkan kerugian akibat minimnya sumber daya dan kondisi krisis kesehatan maupun ekonomi sosial. Keberhasilan negara dalam merespon secara sigap semakin meningkat keberhasilannya dengan diplomasi kesehatan yang dilakukan oleh negara tersebut sehingga mendapatkan dukungan internasional dari pemerintah negara lain, dari kawasan maupun dari lembaga internasional. Tulisan ini berupaya membuktikan hal tersebut melalui pengalaman yang terjadi di Ethiopia. Kata-kata kunci: Covid- 19, Diplomasi Kesehatan, Ethiopia, dukungan internasional Many scholars of International Relations studies are pessimistic about cooperation between countries, however this paper attempts to argue the opposite. Covid-19 outbreak in early 2020 changed the dynamics of international relations. An alert and appropriate response from the state can minimize losses despite lack of resources amid health and social economic crises. The country's success in responding swiftly has increased with health diplomacy carried out by the country so that it has received international support from other governments, regional as well as from international institutions. This paper seeks to prove this through Ethiopia’s experiences.Keywords: Covid 19, Health diplomacy, Ethiopia, international support
South Korean Hurry-Hurry (빨리 빨리) COVID-19 Strategy: Privacy Concern, No-Lockdown, and Discriminations Annisa Pratamasari
Global Strategis Vol. 14 No. 2 (2020): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.14.2.2020.203-222

Abstract

South Korea has been hailed as one of the most successful countries in containing the spread of the novel coronavirus, COVID-19, within a relatively short period. Some argued that East Asian countries’ success could be attributed to Confucianist culture, to which I disagree. In this paper, I shall describe in details how Korean government managed to curb the Covid-19 spread with the combination of epidemiological investigation, advanced technology, and haste (빨리 빨리) culture, leading to a hurry-hurry strategy unique to South Korea. I would also outline some social impacts on LGBT-Q communities and the exclusion of foreign residents in South Korean pandemic efforts.Keywords: South Korea, COVID-19, hurry-hurry strategy.Korea Selatan dipuja sebagai salah satu negara tersukses dalam membendung penyebaran coronavirus, COVID-19, dalam waktu yang terbilang singkat. Beberapa tulisan berargumen bahwa kesuksesan negara-negara Asia Timur merupakan berkat nilai-nilai Konfusius mereka, yang tidak penulis setujui. Di artikel ini, penulis akan mendeskripsikan secara detail bagaimana pemerintah Korea mampu membendung penyebaran COVID-19 melalui kombinasi investigasi epidemiologis, teknologi mutakhir, dan budaya buru-buru (빨리 빨리) mereka, yang berkontribusi terhadap ‘hurry-hurry strategy’ unik milik Korea Selatan. Selain itu, penulis juga akan menjabarkan dampak sosial bagi komunitas LGBT-Q dan ekslusi penduduk asing dalam kebijakan penanggulangan pandemik di Korea Selatan.Kata-kata kunci: Korea Selatan, COVID-19, hurry-hurry strategy.
Economic Diplomacy as A Subject and Research Agenda: Practical, Conceptual and Methodological Issue Pantri Muthriana Erza Killian
Global Strategis Vol. 15 No. 1 (2021): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.15.1.2021.51-78

Abstract

Dalam kurun waktu 15-20 tahun terakhir, diplomasi ekonomi menjadi salah satu topik riset yang cukup diminati, seiring dengan semakin aktifnya negara-negara di dunia melakukan aktivitas ini. Australia, Jepang, Cina dan Indonesia merupakan contoh negara-negara yang telah melakukan restrukturisasi terhadap instrumen dan arah politik luar negeri untuk mengakomodasi masuknya diplomasi ekonomi sebagai salah satu agenda utama politik luar negerinya. Sayangnya, sebagai suatu kajian baru, diplomasi ekonomi masih mengalami beberapa tantangan utama, khususnya dalam proses pembentukan pengetahuan (knowledge-building process), yang ditandai dengan permasalahan pada tiga aspek utama yakni isu konseptual, metodologis dan alat analisis. Berdasarkan penelusuran terhadap referensi-referensi utamanya, tulisan ini menemukan bahwa diplomasi ekonomi masih membutuhkan konsolidasi di berbagai aspek termasuk definisi, varian/aliran, metode penelitian dan kerangka teori. Lebih lanjut, dikotomi antara studi diplomasi dan ilmu ekonomi – sebagai ilmu induk diplomasi ekonomi – juga menyebabkan polarisasi yang cukup signifikan dan berpengaruh pada perkembangannya sebagai bidang kajian. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengusulkan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini dan membentuk diplomasi ekonomi sebagai suatu kajian dan agenda riset yang lebih tertata, sistematis, dan komprehensif.Kata-kata kunci: diplomasi ekonomi, diplomasi, diplomasi dagang, diplomasi komersialWithin the last 15-20 years, economic diplomacy has emerged to become an intriguing research topic, in line with states’ growing practice in this activity. Australia, Japan, China, and Indonesia are amongst the states who had restructured their instruments and foreign policy directions to incorporate economic diplomacy as an integral part of it. However, as a new research area, economic diplomacy faces several challenges in its knowledge-building process, most notably in formulating the conceptual, methodological, and analytical basis of the study. By tracing the core references of economic diplomacy, this paper finds that, as a research agenda, economic diplomacy lacks consolidation regarding its definition, variants/strands, research methods dan theoretical models. Moreover, the rigid dichotomy between diplomacy and economy – as the knowledge base of economic diplomacy – creates a significant polarisation, affecting economic diplomacy’s development as a new research field. Therefore, this paper seeks to introduce ways to overcome these problems and develop economic diplomacy as a more systematic and comprehensive research agenda.Keywords: economic diplomacy, diplomacy, trade diplomacy, commercial diplomacy
Alternative Für Deutschland Strategy in 2017 Germany Legislative Election: Analysis of Posters as Visual Campaign Media Nafila Maulina Priyanto
Global Strategis Vol. 15 No. 2 (2021): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.15.2.2021.375-408

Abstract

Paham Populisme-Ekstrem Sayap Kanan mengalami kenaikan di Eropa utamanya pascakrisis pengungsi 2014-2015. Krisis ini menjadi momentum bagi partai populis ekstrem sayap kanan untuk memobilisasi suara masyarakat. Di Jerman, partai Alternative für Deutschland (AfD) mendapat dukungan yang masif ketika partai memutuskan untuk berfokus pada ideologi dan kritiknya mengenai krisis pengungsi Eropa pada pemilihan legislatif tahun 2017. Salah satu cara strategi yang digunakan oleh partai adalah dengan kampanye melalui poster. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan bagaimana karakter populis ekstrem sayap kanan direpresentasikan dalam poster kampanye partai AfD, penelitian ini menggunakan konsep Populisme Sayap Kanan dan teori Strategic Political Communication yang dianalisis dengan menggunakan metode CDA untuk dapat menganalisis poster secara spesifik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa partai AfD lebih menunjukkan karakter rasis pada poster-poster kampanyenya yang ditunjukkan oleh atribut-atribut budaya yang digunakan. Kata-kata kunci: Populisme-ekstrem sayap kanan; Alternative Für Deutschland; Krisis Pengungsi Eropa Right-wing populism-extreme views have increased in Europe, especially after the 2014-2015 refugee crisis. This crisis has become a momentum for extreme right-wing populist parties to mobilize people’s voices. In Germany, the Alternative für Deutschland (AfD) party received massive support when it decided to focus on its ideology and criticism of the European refugee crisis in the 2017 legislative elections. One of the strategies used by the party was through poster campaigns. Therefore, to answer how the extreme right-wing populist character is represented in the AfD party’s campaign poster, this study uses the concept of Right-wing Populism and the theory of Strategic Political Communication, which is analyzed using the CDA method be able to analyze the poster specifically. This study concludes that the AfD party shows more of a racist character on its campaign posters which is indicated by the cultural attributes used. Keywords: Alternative für Deutschland, Right-wing extremism, Refugee Crisis
The Dynamics of Indonesia – Japan Economic and Financial Relations: A Review of the 60 Years Collaboration Eko NM Saputro
Global Strategis Vol. 15 No. 2 (2021): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.15.2.2021.409-428

Abstract

Perkembangan hubungan ekonomi dan keuangan antara Indonesia dan Jepang telah berkembang di berbagai bidang dalam satu dekade terakhir. Lebih dari itu, kerja sama keduanya selalu menarik untuk dipahami mengingat tidak hanya melibatkan kepentingan ekonomi semata, namun juga aspek lain seperti pertimbangan politik dan sosial. Tulisan ini akan mencoba menjelaskan kerja sama ekonomi dan keuangan antara Indonesia dan Jepang. Berfokus pada sudut pandang Indonesia, analisis dalam tulisan ini menjelaskan mengenai bantuan pembangunan luar negeri, dukungan keuangan, investasi, dan hubungan perdagangan. Studi ini menemukan bahwa meskipun secara umum kerja sama ekonomi dan keuangan antara Indonesia dan Jepang telah relatif kuat, terdapat beberapa masalah terkait dengan investasi dan perdagangan, yang perlu ditangani.Kata-kata kunci: Hubungan Indonesia-Jepang, bantuan luar negeri untuk pembangunan, kerja sama keuangan, perdagangan bilateral, investasi Economic and financial ties between Indonesia and Japan have flourished in the recent decade covering many areas of cooperation. The cooperation between the two is interesting to explore since it involves economic interests and other aspects such as politics and social dynamics. From Indonesia point of view, this study attempts to shed light on recent economic-financial cooperation between Indonesia and Japan, particularly on overseas development assistance, financial supports, investment, and trade relations. It is found that while, in general, economic and financial cooperation between Indonesia and Japan has been relatively robust, there are some issues related to investment and trade that need to be addressed.  Keywords: Indonesia-Japan relations, overseas development assistance, financial cooperation, bilateral trade, investment
FLEGT License in Indonesia-European Union Cooperation: Norm Life Cycle Analysis Riska Putri Hariyadi
Global Strategis Vol. 15 No. 2 (2021): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.15.2.2021.218-236

Abstract

Artikel ini membahas tentang FLEGT-VPA antara Indonesia dan Uni Eropa setelah mencapai implementasi penuh pada 2016. Kedua pihak menyimpulkan proses akhir dengan penyesuaian V-legal sebagai Lisensi FLEGT untuk produk- produk Kehutanan yang diekspor ke negara anggota Uni Eropa pada November 2016. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana FLEGT License sebagai bagian dari norma internasional dapat digunakan dan diadopsi di Indonesia, meskipun Indonesia telah mengembangkan Sistem Jaminan Legalitas Kayu di bawah SVLK. Menggunakan metodologi content analysis, tulisan ini menelusuri proses adopsi norma dari 2007 hingga 2017. Hasilnya menunjukkan bahwa adaptasi norma melalui penyesuaian V-legal sebagai Lisensi FLEGT dapat dipahami melalui tiga tahapan dari Norm Life Cycle. Lewat pendekatan ini, Uni Eropa mengambil peran sebagai Norm Entrepreneur dan menggunakan FLEGT Action Plan, khususnya skema FLEGT-VPA sebagai organizational platform untuk mempromosikan dan menyosialisasikan norma- norma FLEGT ke pelaku bisnis berbasis kehutanan di Indonesia.Kata-kata kunci: FLEGT License; FLEGT-VPA; Norm Life Cycle; SVLKThis paper discusses the FLEGT-VPA between Indonesia and the European Union after completing its full implementation in 2016. The two-party concluded the final process by adjusting V-legal as FLEGT License for Forestry products exported to European Union member states in November 2016. This paper raised a question regarding the process of how the FLEGT License, as a part of the international norm, can be utilized and adopted in Indonesia, given that Indonesia has already developed its Timber Legality Assurances System under SVLK. This paper employs the content analysis method to trace the process of norm adoption from 2007 to 2017. The result shows that the adaptation of norm through the adjustment of V-legal as FLEGT License reflected the three stages of the Norm Life Cycle. According to this approach, European Union is acting as Norm Entrepreneurs and using the FLEGT Action Plan, especially the scheme of FLEGT-VPA, as its organizational platforms to promote and socialize FLEGT norms to forestry-based businesses in Indonesia.Keywords: FLEGT License; FLEGT-VPA; Norm Life Cycle; SVLK
The Dynamics of International Norms Diffusion: The Study of Women Activists in Bali I Made Anom Wiranata
Global Strategis Vol. 15 No. 2 (2021): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.15.2.2021.353-374

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan aktivis-aktivis perempuan di Bali dalam mendifusikan norma global kesetaraan gender. Aktivitas mereka berhadapan dengan adat budaya Bali yang patriarki. Dengan menggunakan metode kualitatif berjenis fenomenologi, penelitian menggambarkan pengalaman aktivis perempuan di Bali dalam ruang transnasionalisme. Penelitian ini menemukan bahwa upaya untuk mendifusikan norma dari ranah global ke ranah domestik dan lokal, tidak terjadi secara linear. Ratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1984, tidak berarti bahwa norma kesetaraan gender dapat menyebar dan terinternalisasi dalam masyarakat secara otomatis. Aktivis dalam gerakan perempuan memiliki peran yang penting dalam mempromosikan pentingnya hak-hak perempuan. Mereka melakukan adaptasi agar norma kesetaraan gender pada level global, mendapatkan penerimaan di segmen tertentu dari budaya Bali. Pilihan strategi dalam difusi norma oleh para aktivis perempuan di Bali adalah hasil interaksi antara identitas pemahaman mereka terhadap budaya lokal, interaksi dalam jaringan advokasi internasional serta penggunaan kesempatan politik baik yang berasal dari ranah internasional maupun domestik. Pengalaman berinteraksi langsung dengan aktivis gender di negara Barat menimbulkan gagasan kreatif untuk mengadopsi praktik perjuangan gender yang telah berhasil di luar negeri untuk diterapkan di level lokal.Kata-kata kunci: norma global, difusi, glokalisasi, gerakan gender, transnasionalismeThis article aims to analyze the approach of women activists in Bali in diffusing global norms of gender equality. Their activities deal with patriarchal Balinese cultural tradition. Using a qualitative method of phenomenology, the study describes the experiences of women activists in Bali in the space of transnationalism. This study finds that efforts to diffuse norms from the global to the domestic and local domains do not occur in a linear fashion. Ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women by the Government of Indonesia in 1984 does not mean that gender equality norms can spread and be internalized in society automatically. Activists in the women’s movement have an important role in promoting the importance of women’s rights. They make adaptations so that the norms of gender equality at the global level gain acceptance in certain segments of Balinese culture. The strategy choices in the diffusion of norms by women activists in Bali are the result of the interaction between their identity and understanding of local culture, interaction in international advocacy networks and the use of political opportunities both from the international and domestic spheres. The experiences of interacting directly with gender activists in Western countries give rise to creative ideas to adopt the practice of gender movement that has been successful abroad to be applied at the local level.Keywords: global norms, diffusion, glocalization, gender movement, transnationalism
International Regime Approach in the Development of Indonesia’s 2004 Post-Aceh Earthquake and Tsunami Disaster Regulations Nathania Dwi Marietta; Arfin Sudirman
Global Strategis Vol. 15 No. 2 (2021): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.15.2.2021.237-254

Abstract

Pada Desember 2004, sebuah tsunami menerjang Aceh, Nias, dan sebagian Sumatera Utara pasca terjadinya gempa berkekuatan 9.0 SR, memberikan dampak yang melampaui kapasitas pemerintah Indonesia untuk menanggulanginya sehingga Indonesia harus membuka dirinya terhadap bantuan kemanusiaan internasional. Tetapi, ketiadaan peraturan perundangan yang mengatur segala hal mengenai kebencanaan dan penerimaan bantuan internasional di Indonesia semakin memperkeruh keadaan. Dengan adanya Resolusi Majelis Umum PBB No. 46/182 Tahun 1991 sebagai salah satu wujud rezim internasional, pada tahun 2004 Indonesia dapat menerima bantuan kemanusiaan internasional dengan baik. Tulisan ini bertujuan untuk menelaah perkembangan peraturan perundangan kebencanaan di Indonesia yang terjadi pasca gempa dan tsunami yang menyerang Aceh pada tahun 2004, menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berbasis dokumen dan internet serta mewawancarai beberapa ahli. Penemuan menunjukkan adanya perkembangan peraturan perundangan kebencanaan Indonesia yang sejalan dengan hal-hal yang termuat dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 46/182 Tahun 1991, sebagai salah satu wujud partisipasi aktif Indonesia sebagai aktor di dunia internasional. Walau demikian, masih ada beberapa hal yang harus terus dikembangkan Indonesia untuk mencapai hasil yang optimal dalam menanggulangi bencana alam di wilayahnya.Kata-Kata Kunci: Bantuan Kemanusiaan Internasional, Gempa dan Tsunami Aceh 2004, Peraturan Perundangan Kebencanaan Indonesia, Rezim InternasionalIn December 2004, a tsunami struck Aceh, Nias, and part of North Sumatra following the 9.0 SR magnitude earthquake, of which its impact overwhelmed the Indonesian government’s capability and required Indonesia to open itself for international humanitarian assistance. However, the absence of Indonesian disaster regulations and the lack of acceptance for international assistance had worsened the situation. With the UNGA Resolution No. 46/182 of 1991 as a manifestation of the international regime, Indonesia could finally accept international humanitarian assistance in 2004. This article aims to examine the development of Indonesian disaster regulations after the 2004 Aceh earthquake and tsunami, using qualitative methods complimented with document-based and internet-based data as well as interview results with several experts. Findings shows that the development of Indonesian disaster regulations is in line with the matters contained in the resolution, further exhibiting Indonesia’s active participation as an actor in the international world. Having said that, there are many things that Indonesia shall continue to develop still in order to achieve optimal results in tackling natural disasters.Keywords: 2004 Aceh Earthquake and Tsunami, Indonesia Disaster Regulations, International Humanitarian Assistance, International Regimes