cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Global Strategis
Published by Universitas Airlangga
ISSN : 19079729     EISSN : 24429600     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Social Sciences Other
Jurnal Global & Strategis is a scientific journal published twice a year, every June and December. JGS invite discussions, reviews, and analysis of contemporary against four main themes: international peace and security; international political economy; international businesses and organization; as well as globalization and strategy. JGS published by Cakra Studi Global Strategis (CSGS), center of studies that examine the issues of international relations and this center of studies was under control by Airlangga University International Relations Department.
Arjuna Subject : -
Articles 210 Documents
 13   14   15   16   17 
Localizing UNSCR 1325 in Indonesia: Study of Local Women Religious Groups in Peacebuilding and Counter Radicalization Nuriyeni Kartika Bintarsari; Ayusia Sabhita Kusuma; Nurul Azizah Zayzda
Global Strategis Vol. 16 No. 1 (2022): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.16.1.2022.193-216

Abstract

The adoption of UNSCR 1325 in Indonesia is a signifcant stage in recognizing women’s role in the peace process at the national and locallevels. This research is interested in examining how local communities, especially religious groups, perform their agency in peace-building, specifically counter-radicalization. This research questions the perception and strategies of women Quran study groups in Cilacap regency in counterradicalization efforts and later provides an overview of peace-building and counter-radicalization activities by women religious groups in Cilacap. The research shows that these women religious groups’ perceptions on radicalization influence their understanding as an agency in various counter-radicalization activities and contribute to building the foundation of peace in the community by strengthening society’s resilience through social and religious activities.Adopsi UNSCR 1325 di Indonesia menjadi satu tahapan yang signifkan untuk mengakui peran perempuan dalam proses perdamaian, baik di level nasional hingga lokal. Dengan tujuan mempelajari cara komunitas lokal, khususnya kelompok-kelompok pengajian perempuan, berperan sebagai agensi dalam upaya bina damai di ranah kontra-radikalisasi, penelitian ini mempertanyakan persepsi dan strategi kelompok pengajian perempuan sebagai representasi kelompok perempuan dan kelompok agamis di Kabupaten Cilacap dalam upaya-upaya kontra-radikalisasi dan bina damai. Lebih lanjut, artikel ini memberikan gambaran mengenai aktivitas-aktivitas bina damai dan kontra radikalisasi oleh kelompok pengajian perempuan di Cilacap dan menjelaskan bagaimana persepsi mereka tentang radikalisasi memengaruhi pemahaman sebagai agensi dalam rangkaian aktivitas kontraradikalisasi dan berperan dalam upaya mereka membangun fondasi bagi perdamaian positif di komunitas dengan penguatan ketahanan sosial melalui aktivitas-aktivitas sosial keagamaan
The Politics of Vaccine Diplomacy and Sino-Indonesian Relations Nur Rachmat Yuliantoro
Global Strategis Vol. 16 No. 1 (2022): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.16.1.2022.127-146

Abstract

Since the beginning of 2020, the COVID-19 pandemic has shattered many aspects of human life worldwide. Many believed China was theorigin of the coronavirus that sparked the pandemic. While dealing with the virus domestically, China has also pleaded to help many countries overcome the impact of the pandemic. Within this context, China runs the so-called vaccine diplomacy: providing Chinese-made vaccines to countries in need, including Indonesia. This article argues that although vaccine diplomacy can be seen as evidence of China’s soft power, it is also carried out to serve China’s national interests. Vaccine diplomacy to Indonesia is to demonstrate China’s goodwill and friendship. It is also to help Indonesia recover its economy with the support of Chinese investment and to promote its influence in the region within the context of great power rivalry with the United States. Sejak awal tahun 2020, pandemi COVID-19 telah menghancurkan banyak aspek kehidupan manusia di seluruh dunia. Banyak yangpercaya Cina adalah asal mula virus Corona yang memicu pandemi. Sembari menangani virus di dalam negeri, Cina juga telah membantubanyak negara mengatasi dampak pandemi tersebut. Sebagai kekuatan besar yang bertanggung jawab, China menjalankan apa yang disebut diplomasi vaksin: menyediakan vaksin buatan China ke negara-negara yang membutuhkan, termasuk Indonesia. Artikel ini berpendapat bahwa meskipun diplomasi vaksin dapat dilihat sebagai bukti soft power China, ia juga dilakukan untuk melayani kepentingan nasional China. Diplomasi vaksin ke Indonesia ditujukan untuk memperlihatkan itikad baik dan persahabatan Cina. Ia juga dimaksudkan untuk membantu Indonesia memperbaiki ekonominya dengan dukungan investasi Cina serta memajukan pengaruhnya di kawasan dalam konteks persaingan kekuatan besar dengan Amerika Serikat.
From the Accused to a Promoter: Indonesia’s Human Rights Diplomacy in the Post-Suharto Era Dafri Agussalim
Global Strategis Vol. 16 No. 1 (2022): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.16.1.2022.175-192

Abstract

 This article analyses Indonesia’s conduct of human rights diplomacy post-Suharto era, starting from the presidency of B.J. Habibie to Susilo Bambang Yudhoyono. The study aims to identify how Indonesia’s foreign policy instruments, specifcally human rights diplomacy, have been utilized on the international political stage to achieve Indonesia’s national interests during that period. Unlike the previous periods, Indonesia’s general attitude towards and policies governing human rights tend to be more active despite unresolved domestic human rights issues, evident from its various human rights advocacy efforts in regional and international forums. If previously Indonesia was accused of some of the most severe human rights violations, post-Suharto Indonesia has escaped this negative stigma, having strengthened its national interest while protecting, fulflling, and promoting human rights at both regional and international levels. Artikel ini menganalisis pelaksanaan diplomasi kemanusiaan pada era pascapemerintahan Presiden Suharto, mulai dari era kepresidenan B. J. Habibie hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Studi ini bertujuan untuk mengidentifkasi bagaimana instrumen kebijakan luar negeri Indonesia, secara khusus diplomasi hak asasi manusia telah diimplementasikan dalam tatanan politik internasional untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia dalam era terkait. Berbeda dengan periode-periode sebelumnya, perilaku dan kebijakan Indonesia terhadap hak asasi manusia cenderung lebih aktif, terlepas dari adanya isu-isu kemanusiaan pada tingkat domestik yang masih belum terselesaikan, melalui berbagai upaya advokasi hak asasi manusia di forum regional dan internasional. Apabila sebelumnya Indonesia memperoleh berbagai tuduhan serius terkait kasus pelanggaran hak asasi manusia, maka Indonesia pasca-Suharto telah berhasil keluardari stigma negatif tersebut, dengan memperkuat kepentingan nasionalnya sembari melindungi, memenuhi dan mempromosikan hak asasi manusia pada tingkat regional dan internasional.
Breaking Taboo: Explaining the United Arab Emirates’ Decision to Establish Diplomatic Relationship with Israel Broto Wardoyo; Rizal Valentino
Global Strategis Vol. 16 No. 1 (2022): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.16.1.2022.147-174

Abstract

 Uni Emirat Arab (UEA) membuka hubungan diplomatik dengan Israel, yang bertentangan dengan Inisiatif Perdamaian Arab (IPA) yang juga ditandatangani oleh UEA, yang menyatakan agar tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Palestina mendapatkan kemerdekaan. Selama ini, ancaman dari Iran ini ditangkal oleh eksistensi Amerika Serikat (AS) di kawasan Timur Tengah, namun seiring dengan berkurangnya perhatian AS pada kawasan Timur Tengah maka muncul kebutuhan untuk membangun aliansi dengan like-minded countries yang memiliki persepsi ancaman yang sama. Tulisan ini akan menjelaskan lebih dalam mengenai justifkasi UEA untuk tetap membuka hubungan diplomatik dengan Israel terlepas dari komitmen mereka terhadap IPA, melalui argumen bahwa keputusan UEA didorong oleh adanya persepsi akan ancaman dari Iran terhadap budaya stratejik mereka, dan lebih lanjut berkontribusi pada kajian mengenai faktor kultural dalam perumusan kebijakan luar negeri suatu negara. United Arab Emirate (UAE) is normalizing its diplomatic relationship with Israel, conflicting with the Arab Peace Initiative of which the UAE is one of the signatories, which stated that no Arab states should normalize diplomatic relationship with Israel before the Palestinians regain their rights to independence. Prior to UAE’s recent decision, the United States’ presence in Middle East has been the deterrence to the threat from Iran and now that US’ attention for the region has declined, the UAE needs partner from like-minded countries to secure its foothold against Iranian threat. This article will further explain the UAE’s decision to break the taboo in normalizing their diplomaticrelationship with Israel, by arguing that the UAE’s perception of threat from Iran, deeply embedded in UAE’s strategic culture, has led to the decision to normalize diplomatic relationship with Israel, and offers a cultural insight of a foreign policy decision making process in the study of foreign policy analysis.
The Translocalization of the Muslim Brotherhood’s Ideas to the Tarbiyah Congregation in Indonesia Muhammad Faishal Saifullah Fatah; Akim Akim
Global Strategis Vol. 16 No. 2 (2022): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.16.2.2022.285-306

Abstract

Ikhwanul Muslimin adalah salah satu gerakan Islam transnasional yang paling berpengaruh. Mereka mampu memperluas ruang lingkup operasinya di luar Mesir dan mengilhami berdirinya berbagai organisasi dan gerakan Islam di seluruh dunia hingga menggapai Asia dan Eropa, termasuk Indonesia, di mana pengaruh gagasan Ikhwanul Muslimin dapat ditemukan dalam Jemaah Tarbiyah, yang kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pascaruntuhnya rezim orde baru. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses translokalisasi gagasan Ikhwanul Muslimin sehingga dapat menyebar ke Jemaah Tarbiyah di Indonesia dengan menggunakan pendekatan travelling theory dari konsep translokalitas, yang merupakan turunan dari transnasionalisme. Hasil dari riset ini menunjukkan bahwa dimensi-dimensi yang terkandung dalam travelling theory menjelaskan bagaimana gagasan dapat menyebar luas di Indonesia melalui penemuan berbagai media penyebaran, serta ditemukannya proses penyesuaian gagasan Ikhwanul Muslimin dalam pengadopsian dan implementasinya di Indonesia. Selain ituterdapat temuan terkait konsekuensi-konsekuensi tidak terduga dari kebijakan suatu negara, baik yang bertindak sebagai sumber maupun tujuan, terhadap perkembangan dan penyebaran gagasan tersebut. Kata-kata Kunci: Ikhwanul Muslimin, Jemaah tarbiyah, translokalisasi, travelling theories The Muslim Brotherhood is one of the most influential transnational Islamic movements. They were able to expand their scope of operations beyond Egypt and inspired the establishment of various Islamic organizations and movements throughout the world to reach Asia and Europe, including Indonesia, where the influence of the Muslim Brotherhood's ideas can be found in Jemaah Tarbiyah, which later became the Prosperous Justice Party (PKS) after the collapse of the New Order regime. This study aims to explain the process of translocalizing the ideas of the Muslim Brotherhood so that they can spread to the Tarbiyah Jemaah in Indonesia by using a travelling theory approach from the concept of translocality, which is a derivative of transnationalism. The results of this research show that the dimensions contained in travelling theory explain how ideas can spread widely in Indonesia through the discovery of various dissemination media, as well as the finding of the process of adjusting the ideas of the Muslim Brotherhood in their adoption and implementation in Indonesia. In addition, there are findings that suggest unexpected consequences of a country's policy, both acting as a source and a destination for the development and spread of the idea. Keywords: Jemaah Tarbiyah, Muslim Brotherhood, translocalization, travelling theories
The Role of UNHCR in the Stagnation of International Intervention towards Victims of the Coup Conflict in Myanmar as an Effort to Maintain Peace Ma'arif, Hilman Mahmud Akmal; Maksum, Ali
Global Strategis Vol. 16 No. 2 (2022): Global Strategis
Publisher : Department of International Relations, Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.16.2.2022.307-328

Abstract

Myanmar is a country in Southeast Asia with a dire humanitarian crisis that is marked by the existence of conflict and humanitarian issues. The military's arbitrariness against civilians, from ethnic cleansing and genocide of the Rohingya ethnic minority to bloody coups, could not be suppressed due to technical and non-technical constraints. Civil society and the military organization are interrelated in Myanmar, and the country uses the strong relations between the two as best as it can for its internal interests to protect itself from foreign intervention. From a geographical point of view, Myanmar is located in the Southeast Asian region, with ASEAN as its regional organization. ASEAN is a unique regional organization whose member-states adopt a special principle called the principle of non-interference. According to the principle, all acts of interference from other countries are considered a violation and become an international crime when viewed from the Jus Cogens legal principle. This study then discusses the role of UNHCR as a facilitator to create peace by maintaining human rights. A qualitative method was then adopted to conduct the study, with data collection based on the news, journals, reports, and books. This study examines the concepts of democracy and human rights as an introduction to internal conflict in Myanmar and uses the concept of humanitarian diplomacy as an analysis of the role of UNHCR in Myanmar. Keywords: ASEAN, Democracy, Intervention, Humanity, Military Coup, UNHCR. Myanmar merupakan negara di Asia Tenggara dengan krisis kemanusiaan buruk yang ditandai dengan adanya isu konflik dan kemanusiaan. Kesewenangan militer terhadap warga sipil dimulai dari pembersihan etnis dan genosida etnis minoritas Rohingya, hingga kudeta militer yang tidak bisa diredam karena kendala teknis atau non-teknis. Keduanya saling berkaitan dan Myanmar memanfaatkannya sebaik mungkin untuk kepentingan internal untuk melindungi diri dari intervensi pihak asing. Ditinjau dari sisi geografis, Myanmar berada di wilayah Asia Tenggara dengan ASEAN sebagai organisasi internasional regional. ASEAN memiliki asas istimewa terhadap negara anggotanya untuk memberlakukan asas non-interference. Dengan begitu segala tindakan campur tangan dari negara lain dinilai sebagai sebuah pelanggaran dan menjadi sebuah tindakan kejahatan internasional apabila dipandang dari asas hukum Jus Cogens. Penelitian ini membahas tentang peran UNHCR sebagai fasilitator untuk menciptakan perdamaian dengan memelihara hak-hak atas kemanusiaan. Dengan berbasis pada berita, jurnal, laporan, dan buku sebagai hasil penjelasan dan telaahnya, sehingga tulisan ini bermetodekan kualitatif. Penelitian ini dikaji melalui konsep demokrasi dan HAM sebagai pengantar atas konflik internal di Myanmar, dan menggunakan konsep humanitarian diplomacy sebagai analisa atas peran UNHCR di negara Myanmar. Kata Kunci: ASEAN, Demokrasi, Intervensi, Kemanusiaan, Kudeta Militer, UNHCR.
Anti-ISIS Foreign Fighters in Syria: A Conceptual Review Falhan Hakiki; Arfin Sudirman; Dina Yulianti
Global Strategis Vol. 16 No. 2 (2022): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.16.2.2022.257-284

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan orang-orang sipil yang datang ke Suriah dalam melawan ISIS yang dapat dianggap sebagai foreign fighters. Konsep yang digunakan adalah pengertian dan karakteristik foreign fighters yang dikemukakan oleh beberapa penstudi. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan teknik analisis coding. Temuan dalam artikel ini berasal dari beberapa pengertian dan karakteristik foreign fighters yang mana menunjukkan bahwa kelompok dalam pembahasan ini memenuhi aspek sebagai foreign fighters, seperti bergabung dalam kelompok pemberontak, berasal dari luar Suriah, tidak memiliki unit militer resmi, menerima dan memberikan pelatihan, tidak didukung oleh negara asal, bertindak secara sukarela, menggunakan tindakan kekerasan, dan mempertahankan komunitas transnasional. Akan tetapi, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa poin pengertian dan karakteristik konsep foreign fighters yang bertolak belakang dari fenomena ini, seperti foreign fighters anti-ISIS yang memiliki hubungan kedekatan dengan kelompok pemberontak, mendapatkan pendanaan, dan juga melakukan tindakan non-kekerasan dalam melawan ISIS. Kata-kata kunci: ISIS; Foreign Fighters Anti-ISIS; Konseptual; Suriah  This article aims to describe civilians who came to Syria to fight ISIS as foreign fighters. The concept used is the definition and characteristics of foreign fighters put forward by several scholars. This article uses qualitative research methods based on coding analysis techniques. The findings in this article derived from several definitions and characteristics of foreign fighters of which shows that the subject in this discussion fulfill aspects as foreign fighters, such as joining a rebel group, coming from outside of Syria, do not have an official military unit, receives and provides training, are not supported by their country of origin, act voluntarily, use violence, and defend transnational communities. However, it can be concluded that several points of definitions and characteristics of the foreign fighters concept contradict with this phenomenon, such as anti-ISIS foreign fighters having close relationships with rebel groups, obtaining funding, and also taking non-violent actions against ISIS. Keywords: ISIS; Anti-ISIS Foreign Fighters; Conceptual; Syria
International Effort to Combat Light Pollution Rosaria Wibowo, Antonia Rahayu
Global Strategis Vol. 16 No. 2 (2022): Global Strategis
Publisher : Department of International Relations, Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.16.2.2022.239-256

Abstract

Modernity is identical to the use of lamps. However, the modernity marked by using lamps also bring adverse impacts. The negative effects caused by excessive light bear the term light pollution. Light pollution is the alteration of natural light levels at night caused by artificial light. The research question in this paper asks how the international effort combats light pollution. This research employs descriptive and literature research methods by collecting secondary data from related researches and international organizations' documents. The data were analyzed using institutional theory. The international effort to combat light pollution has a long process until it produces the Dark and Quiet Skies Initiative. As an international effort to combat light pollution, the Dark and Quiet Skies Initiative is a form of countries' shared interest and interdependency. This initiative is also a form of countries' common worldview and persistence on the light pollution issue. Moreover, it manifests the role of norms and values to restrict individual countries' actions. Keywords: dark and quiet skies initiative, international effort, light pollution Modernitas identik dengan penggunaan lampu. Namun, modernitas yang ditandai dengan penggunaan lampu juga membawa dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh cahaya yang berlebihan inilah yang memunculkan istilah polusi cahaya. Polusi cahaya didefinisikan sebagai perubahan tingkat cahaya alami pada malam hari yang disebabkan oleh cahaya buatan. Penelitian ini mempertanyakan bagaimana upaya internasional untuk mengatasi polusi cahaya? Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan teknik penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder dari penelitian terkait dan dokumen organisasi internasional. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teori institusional. Upaya internasional untuk mengatasi polusi cahaya memiliki proses yang panjang sampai menghasilkan Inisiatif Langit Gelap dan Sunyi. Sebagai upaya internasional untuk mengatasi polusi cahaya, Inisiatif Langit Gelap dan Sunyi adalah bentuk kepentingan bersama dan saling ketergantungan di antara negara-negara. Inisiatif ini juga merupakan bentuk cara pandang yang sama terhadap dunia dan kegigihan negara-negara berkaitan dengan masalah polusi cahaya. Selain itu, inisiatif ini menunjukkan peran norma dan nilai untuk membatasi tindakan negara. Kata-kata kunci: inisiatif langit gelap dan sunyi, polusi cahaya, upaya internasional
European Union Cross-Border Refugees Securitization toward Freedom of Movement Regime 2015-2020 Hasna Nur Fadillah Ramadhani; Viani Puspita Sari; Fuad Azmi
Global Strategis Vol. 16 No. 2 (2022): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.16.2.2022.217-238

Abstract

The refugee crisis that occurred in Europe in 2015 has caused various challenges to the EU's asylum and migration policies. Migration flows from refugees have posed the threat of internal crises to pressure on the Freedom of Movement regime, namely the Schengen Agreement. This study discusses the securitization of cross-border refugees carried out by the European Union against the Freedom of Movement regime. The research analysis uses the framework of securitization theory by Buzan through a speech act by the European Union as a securitization actor in the security governance in line with theory proposed by Sperling & Webber. The study used qualitative methods by reviewing documents and interviews with related informants. The findings of this study indicate that the initial speech act by the European Union has failed because of the rejection from member. Thus, the securitization process experienced recursive interactions between the European Union and the member in security governance. This recursive process has changed the speech act process and extraordinary measurement by the European Union, which initially focused on humanitarian discourse, turned into a border security discourse to protect the achievement of the EU's core integration, namely Schengen. Keywords: Refugee Crisis, Securitization, Border Security, European Union   Krisis pengungsi yang terjadi di Eropa pada tahun 2015 telah menyebabkan berbagai tantangan terhadap kebijakan suaka dan migrasi Uni Eropa. Arus migrasi dari pengungsi lintas batas telah menimbulkan ancaman krisis internal dan tekanan terhadap rezim Freedom of Movement yaitu Perjanjian Schengen. Penelitian ini membahas mengenai sekuritisasi pengungsi lintas batas yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap rezim Freedom of Movement. Analisis penelitian menggunakan kerangka teori sekuritisasi oleh Buzan et al. (1992) melalui speech act oleh Uni Eropa sebagai aktor sekuritisasi dalam teori tata kelola kemanan yang dikemukakan oleh Sperling & Webber (2018). Penelitian menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan penelaahan dokumen dan wawancara kepada informan terkait. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa speech act yang dilakukan oleh Uni Eropa mengalami kegagalan karena tidak diterima anggota sebagai audiens, sehingga proses sekuritisasi mengalami interaksi rekursif antara Uni Eropa dan anggotanya dalam tata kelola kemanan. Proses rekursif ini telah mengubah proses speech act dan tindakan luar biasa oleh Uni Eropa yang pada awalnya fokus pada diskursus kemanusiaan berubah menjadi diskursus keamanan perbatasan untuk melindungi pencapaian integasi inti Uni Eropa yaitu Schengen. Kata-kata Kunci: Krisis Pengungsi, Sekuritisasi, Keamanan Perbatasan, Uni Eropa
United States- Iran Shared Interest and the Stability of the Strait of Hormuz Angel Damayanti; Alexander Texas Meresin; Bryan Libertho Karyoprawiro
Global Strategis Vol. 16 No. 2 (2022): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.16.2.2022.357-378

Abstract

The Strait of Hormuz lies between the Persian Gulf and the Oman Gulf and is the only sea route connecting the Arabian Sea to the Indian Ocean. It is a trading route that strategically brings energy from the Middle East to many countries worldwide. Accordingly, the United States (US) and Iran have shared interests in the strait and play a central role in maintaining its stability. Unfortunately, since 1979, the US and Iran have been involved in a conflict. The tensions between the two peaked after the US left the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), which specifically discussed the Iran nuclear deal. As a result, the security of the Strait of Hormuz has been disrupted by various Iranian attacks on merchant ships and Iran’s threats to close the strait. This study explains the impact of the US-Iran conflictual relations on the strait’s stability. It uses the concepts of conflict of interest and maritime security with a qualitative research method and case studies based on primary and secondary data. This article concludes that although the US and Iran have common interests, their conflictual relations have disrupted maritime stability and affected the supply and world oil prices. Keywords: United States, Iran, Shared Interest, Strait of Hormuz Selat Hormuz yang terletak di antara Teluk Persia dan Teluk Oman merupakan satu-satunya jalur menuju Laut Arab dan Samudra Hindia. Selat ini bernilai srategis karena menjadi jalur perdagangan yang membawa energi dari kawasan Timur Tengah ke berbagai negara di seluruh dunia. Karena nilai strategis tersebut, Amerika Serikat (AS) dan Iran sama-sama berkepentingan terhadap selat Hormuz dan berusaha memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas keamanan selat tersebut. Sayangnya, sejak tahun 1979, AS-Iran berkonflik dan ketegangan di antara keduanya memuncak paska AS keluar dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) yang membahas khusus kesepakatan nuklir Iran. Akibatnya, keamanan Selat Hormuz terganggu dengan berbagai serangan Iran terhadap kapal dagang milik negara-negara pengguna Selat Hormuz dan ancaman Iran untuk menutup Selat Hormuz. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak konflik AS-Iran terhadap stabilitas dan keamanan Selat Hormuz. Penelitian ini menggunakan konsep benturan kepentingan dan keamanan maritim dengan metode penelitian kualitatif berupa studi kasus berbasis data primer dan sekunder. Dari data yang diperoleh, penelitian ini menyimpulkan bahwa walaupun AS dan Iran memiliki kepentingan yang sama, namun hubungan konfliktual di antara mereka telah mengakibatkan stabilitas keamanan maritim di kawasan terganggu dan mempengaruhi pasokan serta harga minyak dunia. Kata-kata kunci: Amerika Serikat, Iran, Kepentingan Bersama, Selat Hormuz

Page 15 of 21 | Total Record : 210

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 19 No. 2 (2025): Global Strategis Vol. 19 No. 1 (2025): Global Strategis Vol. 18 No. 2 (2024): Global Strategis Vol. 18 No. 1 (2024): Global Strategis Vol. 17 No. 2 (2023): Global Strategis Vol. 17 No. 1 (2023): Global Strategis Vol. 16 No. 2 (2022): Global Strategis Vol. 16 No. 1 (2022): Global Strategis Vol. 15 No. 2 (2021): Global Strategis Vol. 15 No. 1 (2021): Global Strategis Vol. 14 No. 2 (2020): Global Strategis Vol. 14 No. 1 (2020): Global Strategis Vol. 13 No. 2 (2019): Global Strategis Vol. 13 No. 1 (2019): Global Strategis Vol. 12 No. 2 (2018): Global Strategis Vol. 12 No. 1 (2018): Global Strategis Vol. 11 No. 2 (2017): Global Strategis Vol. 11 No. 1 (2017): Global Strategis Vol. 10 No. 2 (2016): Global Strategis Vol. 10 No. 1 (2016): Global Strategis Vol. 9 No. 2 (2015): Global Strategis Vol. 9 No. 1 (2015): Global Strategis More Issue