cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Global Strategis
Published by Universitas Airlangga
ISSN : 19079729     EISSN : 24429600     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Social Sciences Other
Jurnal Global & Strategis is a scientific journal published twice a year, every June and December. JGS invite discussions, reviews, and analysis of contemporary against four main themes: international peace and security; international political economy; international businesses and organization; as well as globalization and strategy. JGS published by Cakra Studi Global Strategis (CSGS), center of studies that examine the issues of international relations and this center of studies was under control by Airlangga University International Relations Department.
Arjuna Subject : -
Articles 210 Documents
 12   13   14   15   16 
Evaluation on Indonesian’s Local Government Website for Practicing Paradiplomacy Surwandono Surwandono; Ariyanto Nugroho; Muhammad Dedy Yanuar
Global Strategis Vol. 15 No. 2 (2021): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.15.2.2021.451-475

Abstract

Paradiplomacy as an instrument of local governments to develop international cooperation in the era of industrial revolution 4.0 requires some thoughts and policies relevant to information technology. Website constitutes an important platform for local governments to exercise their Paradiplomacy as a regional practice of conducting international relations. The website becomes a world window for local governments to communicate and cooperate with local government partners and institutions abroad. This article conducts an evaluation study towards local government websites in Indonesia related to the readiness to face the industrial revolution 4.0 in the issue of international cooperation through digital diplomacy means. The preferred research method is to analyze the content of website structure of the Indonesian local government, be it from front-line, content, and/or backline. This article found that the platform of Indonesian local government websites is fairly fragile in the institutionalization of paradiplomacy using website as the instrument. Comprehensive policies from the central and local governments eventually become indispensable in order to make the practice of digital diplomacy by local governments in Indonesia more productive.Keywords: Paradiplomacy, Digital Diplomacy, e-GovernmentParadiplomasi sebagai instrumen pemerintah daerah untuk mengembangkan kerja sama internasional di era revolusi industri 4.0 memerlukan beberapa pemikiran dan kebijakan yang relevan dengan teknologi informasi. Website merupakan platform penting bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan Paradiplomasi mereka sebagai praktik regional dalam melakukan hubungan internasional. Website menjadi jendela dunia bagi pemerintah daerah untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan mitra dan lembaga pemerintah daerah di luar negeri. Artikel ini melakukan kajian evaluasi terhadap website pemerintah daerah di Indonesia terkait kesiapan menghadapi revolusi industri 4.0 dalam isu kerja sama internasional melalui sarana diplomasi digital. Metode penelitian yang dipilih adalah dengan menganalisis isi dari struktur website pemerintah daerah Indonesia, baik dari front-line, content, dan/atau backline. Artikel ini menemukan bahwa platform website pemerintah daerah Indonesia cukup rapuh dalam pelembagaan paradiplomasi dengan menggunakan website sebagai instrumennya. Kebijakan yang komprehensif dari pemerintah pusat dan daerah pada akhirnya menjadi sangat diperlukan agar praktik diplomasi digital oleh pemerintah daerah di Indonesia semakin produktif.Kata-kata kunci: Paradiplomasi, Diplomasi Digital, e-Government
The Dynamics And Vicissitudes of China- India Relations in The Post-2017 Border Conflict Ngboawaji Daniel Nte; Oluka Nduka Lucas; Awajiowa Daniel Nte; Awwal Isah
Global Strategis Vol. 15 No. 2 (2021): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.15.2.2021.429-450

Abstract

This study argued that one of the primary reasons China-India renewed diplomatic intercourse after the border conflict of 2017 was the fear of emergent cross-border terrorism in the Southern Asia region. It also argued that, although both nations have different approaches to terrorism, there was a need for a collective fight against the emerging cross-border terrorist groups believed to have been strengthened by ISIS affiliation. Furthermore, the study revealed that India and China’s rising economic posture contributed to the renewed diplomatic ties. On these premises, this study is posed to examine the reasons and benefits of China-India’s renewed economic, diplomatic intercourse after the border conflict of 2017.Keywords: China-India, Economic Relations, Diplomatic Relations, Cross- border terrorismTulisan ini berargumen bahwa salah satu alasan utama China-India memperbarui hubungan diplomatik setelah konflik perbatasan tahun 2017adalah karena ketakutan akan terorisme lintas batas yang muncul di kawasan Asia Selatan. Tulisan ini juga berpendapat bahwa, meskipun kedua negara memiliki pendekatan berbeda terhadap terorisme, ada kebutuhan untuk perjuangan kolektif melawan kelompok teroris lintas batas yang diyakini telah diperkuat oleh afiliasi ISIS. Lebih lanjut, tulisan ini mengungkapkan bahwa postur ekonomi India dan China yang sedang rising berkontribusi terhadap hubungan diplomatik kedua negara paska konflik perbatasan 2017. Berdasarkan premis-premis tersebut, penelitian ini diajukan untuk mengkaji alasan dan manfaat hubungan ekonomi dan diplomatik China-India yang diperbarui setelah konflik perbatasan tahun 2017.Kata-kata Kunci: China, India, Hubungan Ekonomi, Hubungan Diplomatik, Terorisme lintas batas
Reimaging Post COVID-19 Global Value Chain: Case Study of Automotive and Electronic Companies in China Rizky Anggia Putri; Maula Hudaya
Global Strategis Vol. 15 No. 2 (2021): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.15.2.2021.255-286

Abstract

The outbreak of the COVID-19 pandemic at the end of 2019 caused various problems for the international community, especially China as the outbreak’s epicenter. With the enactment of a lockdown policy in China, various activities involving human interactions, especially economic activities, are limited and can potentially disrupt the global value chain as China is the world’s factory. In this paper, we examine the impact of the pandemic on the Global Value Chain (GVC) in China. The authors argue that the pandemic has forced the companies that integrated with GVC to rethink their strategy on keeping the production process running well. This paper analyzes the impact of pandemics on the GVC in China by comparing the historical trajectories, actor’s strategies, and regulations before and after the pandemic. We compare these indicators before and after the pandemic to determine how they affect the GVC system and how companies adapt to the disruption by rethinking and readjusting their strategies. Thus, the analysis can conclude whether the fragmented GVC system is still relevant or needs an entirely new system with more resistance to phenomena like the COVID-19 pandemic.Keywords: The COVID-19 pandemic, Lockdown, Fragmented Global Value Chain, Companies Operated in ChinaMerebaknya pandemi COVID-19 di penghujung tahun 2019 menimbulkan berbagai permasalahan bagi dunia internasional khususnya Tiongkok sebagai episentrum penyebaran virus. Dengan diberlakukannya kebijakan lockdown di Tiongkok, berbagai aktivitas yang melibatkan interaksi manusia, khususnya aktivitas ekonomi, menjadi terbatas dan berpotensi mengganggu rantai nilai global karena Tiongkok adalah pabrik dunia. Dalam tulisan ini kami membahas dampak pandemi pada Global Value Chain (GVC) di Tiongkok. Penulis berpendapat bahwa pandemi telah memaksa perusahaan yang terintegrasi dengan GVC untuk memikirkan kembali strategi mereka dalam menjaga agar proses produksi tetap berjalan dengan baik. Tulisan ini menganalisis dampak pandemi terhadap GVC di Tiongkok dengan membandingkan lintasan historis, strategi aktor dan regulasi sebelum dan sesudah pandemi. Dengan membandingkan indikator-indikator tersebut di masa sebelum dan setelah pandemi, akan membantu untuk mengetahui bagaimana pandemi memengaruhi sistem GVC dan bagaimana perusahaan beradaptasi terhadap gangguan dengan memikirkan dan menyesuaikan kembali strategi mereka. Dengan demikian, analisis tersebut dapat digunakan untuk menyimpulkan apakah sistem GVC yang terfragmentasi masih relevan atau ternyata diperlukan sistem yang benar-benar baru yang lebih tahan terhadap fenomena pandemi COVID-19 tersebut.Kata-kata Kunci: Pandemi COVID-19, Lockdown, Global Value Chain Terfragmentasi, Perusahaan yang beroperasi di Tiongkok
Involuntary Celibacy (Incel) Phenomenon, the Latest Generation of Terrorism? Ryan Muhammad Fahd; Akbar Mohammad Arief
Global Strategis Vol. 15 No. 2 (2021): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.15.2.2021.321-352

Abstract

Makalah ini berupaya mengkontekstualisasikan fenomena terorisme Involuntary Celibacy (Incel) atau selibasi tak sukarela dalam evolusi aksi terorisme. Pertanyaan yang akan dijawab oleh makalah ini adalah “apakah fenomena Incel merupakan salah satu keberlanjutan dari ideologi ekstremis yang termasuk ke dalam 4th Wave of Terrorism menurut Rapoport atau merupakan suatu bentuk ideologi ekstremis jenis baru? Untuk membahasnya makalah ini menggunakan kerangka analisis Four Wave of Terrorism dari David C. Rapoport. Makalah ini mengisyaratkan bahwa fenomena Incel merupakan fenomena mutakhir karena, secara ideologis fenomena ini memuat ideologi yang berbeda dari empat gelombang terorisme sebelumnya (anarkisme, anti-kolonial, kiri, dan religius). Incel juga merupakan satu-satunya ideologi teror yang tidak memiliki tujuan untuk menjatuhkan sebuah entitas besar seperti agama dan negara sejauh ini.Kata-kata Kunci: Involuntary Celibacy, Terorisme, Wave of Terrorism.This paper attempts to contextualize the Involuntary Celibacy or Incel phenomenon on a larger terrorism phenomenon. This paper seeks to answer “Whether Incel Phenomenon is a novel form of terrorism?” To answer the above-mentioned question, this paper utilizes David C. Rapoport Wave of Terrorism concept. This paper finds that Incel Phenomenon is a novel phenomenon because, ideologically, it bears no resemblance with the older wave of terrorism –anarchist, anti-colonial, left, and religious – and moreover, this paper also finds that Incel Phenomenon is the only form of terrorism which does not antagonize the state entity.Keywords: Involuntary Celibacy, Terrorism, Wave of Terrorism.
Public Awareness Campaigns Model of Global Civil Society at the Local Level: Case of Earth Hour Malang Najamuddin Khairur Rijal; Radityo Widiatmojo
Global Strategis Vol. 15 No. 2 (2021): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.15.2.2021.287-320

Abstract

The purpose of this research is to elaborate the model of public awareness campaigns conducted by global civil society actors at the local level, with studies of Earth Hour Malang. Earth Hour Malang’s public awareness campaigns are related to efforts to fight for environmental issues to gain attention with the society and stakeholders. This research used the global civil society framework, specifically the public awareness campaigns (PAC), conducted through interviews and documentation studies on Earth Hour Malang Social media. Social media data is analyzed using the NCapture feature in the NVivo 12 Plus. The results showed that Earth Hour Malang integrates offline and online approaches through various instruments in conducting campaigns. The goal is to raise public, business, and government awareness of environmental issues, encourage changes in green lifestyle-oriented behavior, changes in business activity and orientation, and pro-environmental policy changes.Keywords: Earth Hour, environmental issues, global civil society, public awareness campaignsTujuan penelitian ini adalah mengelaborasi model kampanye kesadaran publik yang dilakukan oleh aktor global civil society di level lokal, dengan studi pada Earth Hour Malang. Kampanye kesadaran publik yang dilakukan Earth Hour Malang berkaitan dengan usaha memperjuangkan isu lingkungan agar dapat memperoleh perhatian bersama masyarakat dan pemangku kepentingan. Dengan menggunakan konsep global civil society dan public awareness campaigns, penelitian dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi pada media sosial Earth Hour Malang. Data media sosial dianalisis menggunakan fitur NCapture pada aplikasi NVivo 12 Plus. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Earth Hour Malang mengintegrasikan pendekatan luring dan daring melalui beragam instrumen dalam melakukan kampanye. Tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat, sektor bisnis, dan pemerintah terhadap isu dan persoalan lingkungan sehingga mendorong perubahan perilaku masyarakat berorientasi gaya hidup hijau, perubahan aktivitas dan orientasi bisnis, serta perubahan kebijakan yang pro-lingkungan.Kata-kata Kunci: Earth Hour, global civil society, isu lingkungan, kampanye kesadaran publik
Anti-Dumping Dispute Settlement of A4 Paper Products Export between Indonesia and Australia Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono; Irna Nurhayati
Global Strategis Vol. 16 No. 1 (2022): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.16.1.2022.1-30

Abstract

Indonesia sebagai salah satu negara yang sering dituduh melakukan dumping produk kertas A4 menimbulkan sebuah pertanyaan karena Australia menjadi negara terkini yang menuduh tindakan dumping atas produk Kertas A4 asal Indonesia, yang mana sebelumnya Indonesia pernah mendapat tuduhan dari Korea Selatan (2002), Afrika Selatan (2003) dan Jepang (2012). Hal yang seharusnya menjadi perhatian oleh produsen dan pemerintah Indonesia dalam kasus tuduhan dumping oleh negara luar adalah masalah like product serta kekaburan hukum atas klausul PMS (particular market situation), yang mana selama proses persidangan, baik Indonesia, Australia maupun pihak ketiga memiliki argumentasi masing-masing terkait interpretasi dalam menentukan definisi dari PMS karena belum adanya definisi yang jelas. Penelitian ini menganalisis bagaimana WTO menginterpretasikan makna PMS dari kasus sengketa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dan analisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Australia mengenakan BMAD terhadap produk Kertas A4 asal Indonesia, telah melanggar Pasal 2.2 dan 2.2.1.1 Perjanjian Anti-Dumping WTO. Lalu, WTO menginterpretasikan makna PMS dari kasus sengketa anti-dumping ekspor A4 antara Indonesia dengan Australia menentukan bahwa tidak adanya elemen atau batasan terkait dengan intervensi pemerintah. Hal tersebut dikarenakan intervensi pemerintah tidak secara otomatis diterjemahkan secara negatif, karena tidak ada batasan pasti terkait kapan dan bagaimana intervensi pemerintah dapat dianggap berbahaya bagi pasar yang berdampak. Kata-Kata Kunci: Anti-Dumping, Particular Market Situation, Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional, WTO.   Indonesia as one of the countries that are often accused of dumping A4 paper products raises a question because Australia emerged as the latest country that accuse Indonesian products, in which Indonesia had previously been accused by South Korea (2002), South Africa (2003), and Japan (2012). Things that should be of concern to producers and the Indonesian government in cases of dumping accusations by foreign countries are the issue of like the product and legal ambiguity over the PMS (particular market situation) clause, which during the trial process, both Indonesia, Australia, and third parties had their arguments, each comply to their own interpretation in determining the definition of PMS because there is no clear definition. This study will analyze how the WTO interprets the meaning of PMS from dispute cases. The research is normative juridical law research which conducted the analysis using qualitative methods. The results of the study show that Australia's policy of imposing BMAD on A4 paper products from Indonesia has violated Articles 2.2 and 2.2.1.1 of the WTO Anti-Dumping Agreement. Then, the WTO interprets the meaning of PMS from the A4 export anti-dumping dispute case between Indonesia and Australia, determining that there are no elements or limitations related to government intervention. This is because government intervention is not automatically translated negatively, as there is no definite limit to when and how government intervention can be deemed harmful to the impacting market. Keywords: Anti-Dumping, International Trade Dispute Resolution, Particular Market Situation, WTO.
Is the Ambition Hypothesis Exist on China's Defense Spending? Posma Sariguna Johnson Kennedy
Global Strategis Vol. 16 No. 1 (2022): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.16.1.2022.31-50

Abstract

Since China conducted the economic reform in 1987, it has advanced a leap in its economy, technology, research, and military capabilities, surpassing many countries globally, even to have matched the United States. This study aims to discover whether there has been an ambition hypothesis in China when the country increased its defense since carrying out the reforms. This study adopts a quantitative analysis method that builds two simultaneous regression structural equation models: economic growth and military equation. The study results then indicate that China’s alleged motivation for ambition in determining the defense budget is met, where economic growth and taxes positively affect the military budget. The fulfillment of the hypothesis ambition in China is in stark contrast to the case of the United States, where economic growth and taxes negatively impact the size of the country’s military budget. In other words, unlike China, the United States increased its military budget when its economic growth got disrupted. For instance, during the trade war between the United States and China in March 2018, the United States eventually increased its military strength though its economy was hampered. Keywords: Ambition Hypothesis, Defense Spending, Military Strength, China-United States Rivalry, Trade War.   Sejak melakukan reformasi ekonomi pada tahun 1987, Tiongkok telah mengalami lompatan kapabilitas ekonomi, teknologi, penelitian, dan militer hingga melampaui banyak negara secara global dan bahkan hampir menyamai Amerika Serikat. Tujuan dari penelitian ini lantas adalah untuk mengetahui apakah terdapat hipotesis ambisi di Tiongkok ketika meningkatkan pertahanannya sejak adanya reformasi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan membangun dua model persamaan struktural, yaitu persamaan pertumbuhan ekonomi dan persamaan militer, yang akan diregresi secara simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dugaan motivasi ambisi Cina terpenuhi dalam penentuan anggaran pertahanannya, dimana pertumbuhan ekonomi dan pajak berpengaruh positif terhadap besaran anggaran militer. Pemenuhan hipotesis ambisi di Tiongkok berbanding terbalik dengan kasusu Amerika Serikat yang pertumbuhan ekonomi dan pajaknya justru berdampak negatif pada besaran anggaran militernya. Hal ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat akan meningkatkan anggaran militernya ketika pertumbuhan ekonominya terganggu. Contohnya, ketika Perang Dagang dengan Tiongkok pada Maret 2018 lalu, Amerika Serikat justru meningkatkan kekuatan militernya walau perekonomiannya sedang terganggu. Kata kunci: Hipotesis Ambisi, Belanja Pertahanan, Kekuatan Militer, Rivalitas China-Amerika Serikat, Perang Dagang.
Non-State Actors' Efforts to Resolve Indonesia-Timor Leste Border Disputes at the Un-Surveyed Segment Point: A Constructivism Perspective Elpius Kalembang; Yosef Serano Korbaffo
Global Strategis Vol. 16 No. 1 (2022): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.16.1.2022.51-74

Abstract

Hasil diplomasi antara Indonesia dan Timor Leste yang menyatakan bahwa lahan di titik un-surveyed segment merupakan wilayah milik Timor Leste, sebagaimana tertuang dalam Provisional Agreement tahun 2005, pada kenyataannya tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat Kecamatan Bikomi Nilulat. Hal ini kemudian berdampak pada adanya dualisme klaim masyarakat lintas negara. Masyarakat subdistrik Passabe di Timor Leste mengklaim lahan tersebut berdasarkan Provicional Agreement tahun 2005, sedangkan masyarakatKecamatan Bikomi Nilulat di Indonesia mengklaim lahan yang sama berdasarkan pada kesepakatan-kesepakatan adat masyarakat Kerajaan Bikomi dan Kerajaan Ambenu sebagai bagian dari anggota suku Atoni Meto. Dengan menggunakan perspektif konstruktivisme, penulis berpendapat bahwa perbatasan di titik unsurveyed segment telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan adat masyarakat Kerajaan Bikomi dengan Kerajaan Ambenu. Oleh karena itu, masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat menghendaki adanya peninjauan kembali terhadap hasil Provisional Agreement tahun 2005 tersebut. The results of diplomacy between Indonesia and Timor Leste which stated that the land at the point of the un-surveyed segment was Timor Leste’s territory, as stated in the 2005 Provisional Agreement, had in fact never been socialized to the people of Bikomi Nilulat Subdistrict. This then has an impact on the dualism of cross-country community claims. The people of the Passabe sub-district in Timor Leste claimed the land based on the 2005 Provincial Agreement, while the people of the Bikomi Nilulat sub-district in Indonesia claimed the same land based on the customary agreements of the people of the Bikomi Kingdom and the Ambenu Kingdom as members ofthe Atoni Meto tribe. Using a constructivist perspective, the author argues that the border at the point of the un-surveyed segment has been determined based on the customary agreements of the people of the Bikomi Kingdom and the Ambenu Kingdom. Therefore, the people of the Bikomi Nilulat sub-district want a review of the results of the 2005 Provisional Agreement.
ASEAN Mechanism in Disaster Management: A Case Study of Disaster Management in Indonesia 2010-2020 Suwarti Sari
Global Strategis Vol. 16 No. 1 (2022): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.16.1.2022.75-108

Abstract

The geographical location of the Southeast Asia region, which is between an intercontinental fault, two oceans, and the Pacifc Ring of Fire, has implications for the probability of the region’s vulnerability to natural disasters. Therefore, how Southeast Asian countries deal with this problem becomes an interesting subject of study. The awareness among Southeast Asian countries of the necessity for collective efforts in disaster mitigation and disaster management is closely related to the ASEAN Way mechanism. This paper discusses environmental security by looking at the ASEAN mechanism in disaster management and the case studies of disasters that occurred in Indonesia. Employing the concept of cohesion, the signing of the AADMER and the establishment of the AHA Centre became a positive signal of group cohesion. This study fnds that there is a contradiction between the ASEAN Way and the disaster management mechanism among ASEAN member states in their application. Still, on the one hand, it strengthens the cohesion of ASEAN member states. The ASEAN Way prohibits any intervention from member states against affected states except at the  states’ request with the urgency of collective disaster management. However, cohesion among member states is determined by the behavior of each state, considering the complexity of the influencing factors. Letak geografs kawasan Asia Tenggara yang berada di antara patahan-antarbenua, dua samudera serta bentangan Cincin Api Pasifk memiliki implikasi terhadap probabilitas kerentanan kawasan tersebut dalam menghadapi bencana alam. Kesadaran negara-negara Asia Tenggara tentang perlunya upaya kolektif dalam melakukan mitigasi bencana dan manajemen bencana berkaitan erat dengan mekanisme ASEAN Way. Tulisan ini membahas mengenai keamanan lingkungan yang dikaji dengan melihat mekanisme ASEAN dalam penanggulangan bencana dengan studi kasus bencana yang terjadi di Indonesia. Menggunakan konsep kohesi, penandatanganan AADMER dan pembentukan AHA Centre menjadi sinyal positif pembentukan kohesi kelompok. Hasil penelitian menemukan bahwa antara ASEAN Way dengan mekanisme penanganan bencana antar negara anggota ASEAN terlihat bertolak belakang dengan aplikasinya, namun di satu sisi semakin memperkuat kohesi anggota ASEAN. ASEAN Way melarang adanya campur tangan negara anggota terhadap negara terdampak kecuali atas permintaan negara tersebut dengan urgensi penanganan bencana secara kolektif. Meskipun demikian, kohesi di antara para negara anggota ditentukan pula oleh perilaku masing-masing negara, mengingat faktor-faktor yang mempengaruhinya pun cukup kompleks
Indonesia’s Public Diplomacy through Modest Fashion in Turkey Elisa Kusumawardhani; Junita Budi Rahman; Akim Akim
Global Strategis Vol. 16 No. 1 (2022): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.16.1.2022.109-126

Abstract

Indonesia’s modest fashion has proliferated in the last decade. It encourages Indonesia to become the center of the world’s modest fashion. In order to achieve this goal, Indonesia employs public diplomacy toward the global public and various countries, one of which is Turkey. However, the pandemic has limited international activities. This study examines Indonesia’s public diplomacy through modest fashion toward Turkey during the pandemic. This research was conducted with a qualitative descriptive method. Data collection techniques were carried out through a literature study. Meanwhile, the data analysis is carried out by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. This study shows that Indonesian public diplomacy through modest fashion in Turkey is carried out with a strategic communication dimension through a hybrid fashion show (offline and online) with the theme of introducing modest fashion in Indonesia. It is done to adjust public diplomacy during the pandemic, so the message to be conveyed can be adequately achieved. The purpose of this public diplomacy is to build the image of Indonesia in a modest fashion and achieve economic interests by entering the Turkish market. Turkey Modest fashion Indonesia telah berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Hal ini mendorong Indonesia untuk menjadi pusat modest fashion dunia. Tujuan tersebut berusaha dicapai dengan diplomasi publik terhadap publik global dan berbagai negara, salah satunya adalah Turki. Namun, adanya pandemi membuat aktivitas internasional menjadi lebih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang diplomasi publik Indonesia melalui modest fashion terhadap Turki pada masa pandemi. Penelitian inidilaksanakan dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Sementara teknis analisis data dilaksanakan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi publik Indonesia melalui modest fashion di Turki dilaksanakan dengan dimensi komunikasi strategis, yaitu melalui hybrid fashion show (ofine dan online) yang bertemakan pengenalan modest fashion Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan diplomasi publik pada masapandemik agar pesan yang ingin disampaikan dapat tercapai dengan baik. Tujuan dari diplomasi publik ini adalah untuk membangun citra Indonesia dalam modest fashion dan meraih kepentingan ekonomi dengan memasuki pasar Turki.

Page 14 of 21 | Total Record : 210

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 19 No. 2 (2025): Global Strategis Vol. 19 No. 1 (2025): Global Strategis Vol. 18 No. 2 (2024): Global Strategis Vol. 18 No. 1 (2024): Global Strategis Vol. 17 No. 2 (2023): Global Strategis Vol. 17 No. 1 (2023): Global Strategis Vol. 16 No. 2 (2022): Global Strategis Vol. 16 No. 1 (2022): Global Strategis Vol. 15 No. 2 (2021): Global Strategis Vol. 15 No. 1 (2021): Global Strategis Vol. 14 No. 2 (2020): Global Strategis Vol. 14 No. 1 (2020): Global Strategis Vol. 13 No. 2 (2019): Global Strategis Vol. 13 No. 1 (2019): Global Strategis Vol. 12 No. 2 (2018): Global Strategis Vol. 12 No. 1 (2018): Global Strategis Vol. 11 No. 2 (2017): Global Strategis Vol. 11 No. 1 (2017): Global Strategis Vol. 10 No. 2 (2016): Global Strategis Vol. 10 No. 1 (2016): Global Strategis Vol. 9 No. 2 (2015): Global Strategis Vol. 9 No. 1 (2015): Global Strategis More Issue