cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Global Strategis
Published by Universitas Airlangga
ISSN : 19079729     EISSN : 24429600     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Social Sciences Other
Jurnal Global & Strategis is a scientific journal published twice a year, every June and December. JGS invite discussions, reviews, and analysis of contemporary against four main themes: international peace and security; international political economy; international businesses and organization; as well as globalization and strategy. JGS published by Cakra Studi Global Strategis (CSGS), center of studies that examine the issues of international relations and this center of studies was under control by Airlangga University International Relations Department.
Arjuna Subject : -
Articles 221 Documents
 9   10   11   12   13 
Nordic Economy Model: Principle for Economic Democracy Fauzi Firmansyah Prakoso; Katong Ragawi Numadi
Global Strategis Vol. 15 No. 1 (2021): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.15.1.2021.79-102

Abstract

Globalisasi dan neoliberalisasi ekonomi ditandai dengan semakin dominannya praktik ekonomi kapitalisme lintas batas negara. Pada fase ini terjadi intensifikasi proses industrialisasi sejalan dengan semakin terbukanya arus perdagangan dan investasi global. Hal ini pada kenyataanya menghasilkan dampak negatif, kecenderungan mengejar pertumbuhan dan keuntungan ekonomi mengakibatkan negara mengabaikan prinsip paling dasar dalam perekonomian yaitu kesejahteraan masyarakat. Faktanya dewasa ini distribusi kekayaan cenderung tidak berimbang yang mana kontrol ekonomi terbesar justru berada pada sebagian kecil kelompok masyarakat, sementara sebagian besar kelompok masyarakat lainnya cenderung termarjinalkan. Demokrasi ekonomi merupakan konsep alternatif terhadap perkembangan ekonomi modern. Bahwa perhatian utama adalah terciptanya kesetaraan ekonomi bagi seluruh masyarakat. Konsep ini menjadi moderasi bagi perdebatan kapitalisme dan sosialisme, bahwa keterlibatan negara harus dilakukan dalam derajat tertentu guna menanggulangi dampak negatif perkembangan kapitalisme modern. Salah satu bentuk implementasi konsepsi ini adalah model ekonomi di negara-negara Nordik. Negara-negara ini memiliki tingkat kesetaraan dan kesejahteraan ekonomi tertinggi melalui adanya sistem pengeluaran negara yang berfokus terhadap aspek sosial masyarakatnya. Salah satu wujud keberhasilan model ekonomi ini dapat dilihat di Denmark yang mana pemerintah melakukan pembiayaan terhadap seluruh kebutuhan sosial masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan melalui sistem pajak dan pembiayaan secara kolektif.Kata-kata Kunci: Demokrasi Ekonomi, Nordik, Denmark, Kapitalisme, KesejahteraanGlobalization and economic neoliberalism in practice are commonly associated with thick capitalism in the domestic economy realm. In this phase, the intensification of the industrialization process took place with the increasing issuance of global trade and investment flows. This process produces a negative impact when it pursues economic growth, and economic benefits enhancement sets aside equality as the basic foundation of economic development. More than that, in the modern economy, only a small portion of the community controls the whole economic process, while most other community groups are marginalized. Economic Democracy is an alternative concept for the development of the modern economy. This concept argues that the economy should focus on the creation of economic equality for the whole community. This concept becomes a moderation for the debate between capitalism and socialism. Economic Democracy requires the state’s involvement to a certain degree to overcome the negative impact of modern capitalism development. One form of implementation of this conception is the Nordik model of the economy. The Nordic countries have the highest equality and economic prosperity through a high social expenditure for their society. One form of success of this economic model is paramount in Denmark, where the government finances all community social needs such as health and education through the tax system and collective financing.Keywords: Economic Democracy, Nordic, Denmark, Capitalism, Welfare
Deliberate Negligence: Bolsonaro and Brazil’s Failure in Response to COVID-19 Pandemic Yohanes William Santoso
Global Strategis Vol. 14 No. 2 (2020): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.14.2.2020.315-330

Abstract

Brasil merupakan negara dengan kasus positif COVID-19 tertinggi kedua di dunia, setelah Amerika Serikat. Kasus penularan dan kematian yang tinggi membuat Brasil dapat dikatakan gagal dalam mencegah penyebaran COVID-19. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dalam kegagalan upaya Brasil merespon pandemi ini. Salah satunya adalah karena adanya informasi dan instruksi yang berbeda antara Presiden Bolsonaro dengan gubernur-gubernurnya. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji respon Brasil dalam mengatasi pandemi COVID-19 dari rentang waktu sejak kasus pertama pada bulan Februari hingga bulan Juli 2020, serta menjelaskan alasan kegagalan tersebut. Argumen utama penulis adalah kegagalan Brasil disebabkan oleh adanya gejolak dalam politik domestik Brasil, dan kondisi sosial ekonomi di Brasil. Gejolak politik domestik tersebut dibagi menjadi dua yaitu gejolak di tingkat nasional: antara Presiden Bolsonaro dan menteri kesehatannya; dan gejolak di tingkat lokal: antara Presiden Bolsonaro dengan para gubernur negara bagian. Dari segi ekonomi, kondisi Brasil yang masih berusaha memulihkan perekonomian membuat pemerintahan Bolsonaro seolah sengaja melalaikan tanggung jawab untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Sementara dari segi sosial, ketimpangan yang ada di Brasil membuat masyarakat yang tinggal di daerah-daerah miskin menjadi paling beresiko tertular karena tidak adanya infrastruktur sanitasi yang memadai. Kata-kata kunci: COVID-19, Brasil, Bolsonaro, kelalaian Brazil is a country with the second highest positive cases of COVID-19 in the world, after the United States. The high number of infected and death cases makes Brazil fail to prevent the spread of COVID-19. There are several factors contributed to Brazil's failure to respond the pandemic. One of the reasons is because of the information and differences between President Bolsonaro and his governors. This paper aims to examine Brazil's response in overcoming the COVID-19 pandemic from the timeframe from the first case in February to July 2020, and to explain the reasons for this failure. The author’s main argument is that Brazil's failure was caused by the turmoil in domestic politics and the socio-economic conditions in Brazil. Domestic political turmoil is divided into two, namely turmoil at the national level: between President Bolsonaro and his ministers of health; and turmoil at the local level: between President Bolsonaro and state governors. From the economy point of view, Brazil's condition, which is still in recovery, has made the Bolsonaro administration seem to have deliberately neglected its responsibility to contain the spread of COVID-19. Meanwhile, from a social perspective, the existing inequality in Brazil put people living in poorest regions at the highest risk of infection due to the absence of adequate sanitation infrastructure. Keywords: COVID-19, Brazil, Bolsonaro, negligence
The Kiwi Way: New Zealand’s COVID-19 Elimination Strategy Baiq Wardhani (Scopus ID: 57201260683)
Global Strategis Vol. 14 No. 2 (2020): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.14.2.2020.297-314

Abstract

Esai ini mengulas keberhasilan Strategi Eliminasi yang dilaksanakan oleh Selandia Baru. Pengalaman Selandia Baru terbilang unik karena keberhasilan negara ini dalam menghadapi COVID-19 mungkin tidak bisa dilakukan oleh negara lain. Strategi yang diadopsi PM Jacinda Ardern ini merupakan respon reaktifnya atas memburuknya situasi kesehatan global yang menjadi ancaman bagi negaranya. Penulis berargumen, keberhasilan sebuah negara dalam menangani pandemi global ini, dan mungkin juga untuk berbagai bentuk krisis, ditentukan oleh dua faktor, yaitu ‘nurture’ dan ‘nature’. Faktor ‘nurture’ dalam esai ini adalah kesediaan semua pihak untuk bekerja sama: pemerintah, pihak oposisi, dan masyarakat. Pengalaman Selandia Baru mengungkapkan bahwa negara ini memiliki tingkat kohesi sosial yang relatif tinggi, yang dibangun selama ratusan tahun, walaupun kohesi sosial Selandia Baru bukan tanpa kekurangan. Faktor ‘nature’ ditentukan oleh kondisi yang melekat, bersifat alamiah dan relatif konstan, yaitu faktor geografi. Selandia Baru beruntung dengan lokasinya yang terpencil, membuatnya lebih percaya diri untuk menekan pandemi sampai tingkat maksimal dengan berbagai kontrol perbatasan. Sementara faktor ‘nature’ lebih merupakan ‘keberuntungan’, faktor ‘nurture’ dapat terjadi hanya melalui pembelajaran.Kata-kata kunci: Selandia Baru, Strategi Eliminasi, geografi, kepemimpinanThis essay reviews the success of the Elimination Strategy implemented by New Zealand. This country’s experience in dealing with COVID-19 is unique, and it may not be possible for other countries. The strategy reflects Prime Minister Jacinda Ardern’s response to the worsening global health situation that poses a threat to her country. I argue the success of any country in dealing with this global pandemic, and perhaps also for various forms of the crisis determines by both ‘nature’ and ‘nurture’ factors. The ‘nurture’ factor is the willingness of all parties to work together: the government, the opposition, and society. New Zealand’s experience reveals that this country has a relatively high level of social cohesion crafted for hundreds of years, yet it is not without shortcomings. The ‘nature’ factor is determined by the original, natural, and relatively constant conditions, namely geography. New Zealand’s remote location makes it more confident to suppress the pandemic to the maximum level with border controls. While the ‘nature’ factor is predetermined, the ‘nurture’ factor can occur only through learning.Keywords: New Zealand, Elimination Strategy, geography, leadership
The Perception of Cia-Cia Tribe Students in Southeast Sulawesi Toward South Korea: The Case of Education Aid for Cia-Cia Language Preservation Darynaufal Mulyaman; Asra Virgianita; Darang Sahdana Candra
Global Strategis Vol. 15 No. 1 (2021): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.15.1.2021.187-217

Abstract

Since the beginning of the "Korean Wave" in the 2010s, Korean language and the Hangeul alphabet are integral parts in the dissemination of South Korea's soft power across the world. For instances, the South Korean government provided support for the preservation of Cia-Cia language of Cia-Cia ethnic group in Bau-Bau, Southeast Sulawesi, Indonesia - a program that was originally initiated by Hunminjeongeum Society Foundation in 2008. This study examines the perception of students with Cia-Cia ethnic background toward South Korea. Questionnaire surveys and interviews are used to further look into their perceptions. This study, that started from a thesis, finds that the students who participated in the program have positive perceptions of South Korea. Furthermore, the demonstration of Korean culture and the use of Korean language become more apparent in the students’ daily life, creating a new social reality in the local community. Such finding suggests that international assistance has effectively become a part of South Korea's soft power expansion strategy.Keywords: Cia-Cia, Language, Foreign Aid, Korea, PerceptionSejak merebaknya "Korean Wave" pada dekade 2010-an, Bahasa Korea dan Aksara Hangeul adalah bagian integral dalam penyebaran soft power Korea Selatan di seluruh dunia. Pemerintah Korea Selatan, misalnya, memberikan dukungan untuk pelestarian bahasa Cia-Cia dari Suku Cia-Cia di Bau-Bau Sulawesi Tenggara, Indonesia - sebuah program yang awalnya diprakarsai oleh Yayasan Hunminjonggeum Society pada tahun 2008. Studi ini mengukur persepsi siswa dengan latar belakang etnis Cia-Cia terhadap Korea Selatan. Survei kuesioner dan wawancara digunakan untuk melihat lebih jauh persepsi mereka. Studi ini berangkat dari tesis yang dilakukan dan menemukan bahwa siswa-siswa yang terlibat dalam program tersebut memiliki persepsi yang positif tentang Korea Selatan. Selain itu, peragaan budaya Korea dan penggunaan Bahasa Korea menjadi lebih jelas dalam kehidupan sehari-hari siswa-siswa tersebut sehingga menciptakan realitas sosial baru di komunitas lokal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa bantuan internasional dapat dan telah secara efektif digunakan sebagai strategi ekspansi soft power Korea Selatan. Kata-kata Kunci: Cia-Cia, Bahasa, Bantuan Luar Negeri, Korea, Persepsi
Laid-Back Approach and Strategic Deception: Russia’s Dual Strategy in Responding to the COVID-19 Pandemic Radityo Dharmaputra
Global Strategis Vol. 14 No. 2 (2020): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.14.2.2020.373-388

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara singkat respons awal pemerintahan Rusia, di bawah pemerintahan Putin, terhadap krisis pandemi Covid-19 sejak awal Januari sampai dengan awal September ketika Rusia meluncurkan vaksin Sputnik V. Penulis berargumen bahwa respons Rusia memiliki karakteristik khas: dualitas antara pendekatan santai disertai dengan segala bentuk disinformasi serta kontranarasi dalam kerangka muslihat strategis untuk mencapai tujuan. Pola respons yang santai sejak awal telah ditampilkan oleh pemerintahan Rusia, ditandai dengan keengganan menetapkan situasi darurat sejak awal dan upaya menutupi informasi mengenai kasus positif. Pola ini lantas berlanjut dalam bentuk langkah strategis yang diambil yaitu pendelegasian kewenangan kepada pemerintah lokal dan regional. Strategi yang menurunkan resiko bagi pemerintah ini ternyata mendorong turunnya legitimasi dari rezim, sehingga pemerintah melakukan upaya tambahan dengan melakukan muslihat strategis: disinformasi dan propaganda domestik serta upaya memunculkan kontranarasi di level global demi amannya legitimasi internal rezim dan tercapainya posisi Rusia sebagai pemimpin alternatif di dunia.  Kata-kata kunci: COVID-19, Rusia, rezim Putin, pendekatan santai, muslihat strategis This paper aims to describe the initial responses of the Russian government, under Putin’s administration, to the Covid-19 pandemic from early January to early September 2020 when Russia launched the Sputnik V vaccine. The author argues that Russia’s responses have distinctive characteristics: a duality between laid-back approaches accompanied by all forms of disinformation and counter-narrative in the framework of strategic deception. The Russian government has displayed a laid-back pattern of responses from the start, marked by a reluctance to establish emergencies and the efforts to cover up information regarding positive cases. This pattern then continues in the form of strategic steps taken, which is the delegation of authority to local and regional governments. This strategy, while lowering the risks for the government, precipitated the decline of the legitimacy of the regime. The government then makes additional efforts by committing strategic deception: disinformation and domestic propaganda as well as efforts to generate counter-narrative at the global level in order to secure the regime’s internal legitimacy and achieve Russia’s position as an alternative leader in the world. Keywords: COVID-19, Russia, Putin’s regime, laid-back approach, strategic deception
Spain and Pandemic COVID-19: State of alarm to Climate Lacking in Various Aspects Firsty Chintya Laksmi Perbawani
Global Strategis Vol. 14 No. 2 (2020): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.14.2.2020.421-436

Abstract

Tulisan ini membahas bagaimana Spanyol merespon fenomena pandemi COVID-19. Fokus dimulai pada awal kemunculan virus yang mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan empat lokus utama: (1) general confinement atau upaya pelarangan masyarakat keluar rumah; (2) penghentian beberapa kegiatan ekonomi; (3) penyediaan sumber daya kesehatan; dan (4) penyusunan kebijakan mitigasi lanjutan. Penulis melihat pola respon yang terjadi cenderung reaktif daripada antisipatif. Walaupun berbagai langkah strategis sudah dilakukan, hingga akhir Juni 2020, Spanyol gagal membendung kurva sehingga menjadi salah satu negara Eropa terburuk dengan total lebih dari 240.000 kasus. Penulis berargumen faktor kontributornya adalah adanya lacking climate atau iklim serba “kekurangan” di berbagai aspek, sehingga menyebabkan Spanyol menjadi episentrum virus. Kekurangan dapat dilihat secara empiris pada aspek manajemen politis yang asimetris antara pemerintah pusat dengan pemerintah lokal di tujuh belas komunitas otonom; aspek teknologi pengumpulan data yang paradoks; aspek pelayanan kesehatan yang bermasalah; hingga aspek organisasional di tataran Uni Eropa yang mengaburkan fokus Spanyol untuk seharusnya membenahi keadaan nasionalnya terlebih dahulu. Tulisan ini membuktikan bahwa koordinasi menjadi hal yang sangat krusial bagi Spanyol dalam menghadapi krisis kesehatan global, COVID-19.Kata kunci: Spanyol, pandemi, COVID-19, state of alarm, normalitas baru This paper discusses how Spain has responded to the COVID-19 outbreaks. The focus of discussion began when virus emergences which prompted the government to issue policies with four main focus: (1) general confinement or efforts to prohibit people from leaving the house; (2) cessation of some economic activities; (3) provision of health resources; and (4) preparation of advanced mitigation policies. The author sees that the response pattern tends to be reactive rather than anticipatory. Although various strategic steps have been taken, Spain failed to stem the curve until the end of June 2020. Therefore, it became one of the worst European countries, with more than 240.000 cases. The author argues that the contributing factor is “lacking climate” in various aspects, causing Spain to become the epicenter of the virus. The shortcomings can be seen empirically in the asymmetric characteristics of political management, between the central government and local government in seventeen autonomous communities; paradoxical aspects of data collection technology; problematic aspects of health services; to the organizational part at the level of the European Union which obscures the focus of Spain on what should first fix its national situation. This paper proves that coordination is very crucial for Spain in facing the global health crisis, COVID-19.Keywords: Spain, pandemic, COVID-19, state of alarm, a new normality
Indonesia’s Foreign Policy in Pacific Island Countries during Joko Widodo Era 2014-2019: An Adaptive Action? Vrameswari Omega Wati; Stanislaus Risadi Apresian; Elisabeth A. Satya Dewi
Global Strategis Vol. 15 No. 1 (2021): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.15.1.2021.1-24

Abstract

Istilah ‘Pacific Elevation’ muncul pertama kali ketika penyelenggaraan Pacific Exposition pada 2019 lalu di Auckland, Selandia Baru. Konsep baru ini diperkenalkan oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi sebagai istilah yang merujuk pada era baru kemitraan yang lebih kuat antara Indonesia dengan negara-negara Kepulauan Pasifik. Kegiatan yang dimanfaatkan untuk membahas berbagai peluang kerja sama ini merupakan salah satu bentuk realisasi kebijakan ‘Look East’ oleh Indonesia dengan memberikan perhatian lebih melalui berbagai keterlibatannya di negara-negara Kepulauan Pasifik. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan diskusi kelompok terarah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan memaparkan realisasi kebijakan luar negeri Indonesia di negara-negara Kepulauan Pasifik merupakan tindakan adaptif sebagai respons dari perkembangan yang terjadi di lingkup eksternal. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa perkembangan di negara-negara Kepulauan Pasifik seperti seringnya pergantian kepemimpinan yang terjadi, manuver politik Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat, dan disuarakannya isu Papua oleh beberapa negara di Kepulauan Pasifik dalam sidang PBB mendorong pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan adaptif untuk mengatasi potensi ancaman yang diterima dengan cara meningkatkan keterlibatan yang lebih intensif di kawasan Kepulauan Pasifik.Kata-kata kunci: Kebijakan luar negeri, Adaptif, Papua, Kepulauan PasifikThe term 'Pacific Elevation' first appeared in the Pacific Exposition event in 2019 in Auckland, New Zealand. The Minister of Foreign Affairs, Retno Marsudi, introduced this new concept as a term that refers to a new era of stronger partnerships between Indonesia and Pacific Island Countries (PIC). The activity used to discuss various opportunities for cooperation is one of the realizations of the 'Look East' policy by giving more attention to Indonesia's various engagements in the PICs. This study employs a qualitative method with data collection techniques through literature study and focus group discussions. This article aims to analyze and explain that Indonesia's foreign policy in PICs is an adaptive action in response to developments in the external environment. The results of this study indicate that developments in PICs such as frequent leadership changes, political maneuvering of the United Liberation Movement of West Papua, and voicing the issue of Papua by several PICs in the UN forum encouraged the Indonesian government to issue an adaptive policy to overcome the potential threats received by Indonesia by increasing more intensive involvement in the region of Pacific Islands.Keywords: Foreign policy, Adaptive, Papua, Pacific Islands
State Capacity and Public Trust in Handling the COVID-19 Outbreak in Malaysia Suyatno Ladiqi
Global Strategis Vol. 14 No. 2 (2020): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.14.2.2020.257-274

Abstract

Respon negara-negara terhadap pandemi global sangatlah beragam. Kebijakan yang diambil pemerintah dan dukungan dari masyarakat sangat menentukan keberhasilan penanganan pandemi tersebut. Ada beberapa negara yang cukup lama berjuang melawannya sehingga memiliki implikasi ekonomi yang serius. Tetapi, ada juga negara yang secara efisien mengatasinya sehingga mampu menghambat melonjaknya jumlah penderita Covid-19 dan  melindungi ekonomi negaranya. Selain Selandia Baru, Taiwan dan China,  Malaysia termasuk salah satu negara yang memiliki kapasitas cukup baik dalam penanganan pandemi Covid-19 dalam bentuk kemampuan menekan penyebaran virus, dan menormalkan kembali perekonomiannya. Artikel ini menjelaskan bagaimana kapasitas negara mampu menjadi modal besar dalam penanganan pandemi di Malaysia. Kapasitas negara yang memadai akan mampu menimbulkan kepercayaan publik sehingga kepercayaan itu dapat menjadi katalisator bagi berhasilnya pelaksanaan kebijakan. Selain kapasitas negara, aspek kepemimpinan di level nasional dan level lokal berperan penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan pemerintah. Kepemimpinan yang efektif dapat mendorong suasana kondusif bagi ketaatan masyarakat untuk mentaati kebijakan pemerintah. Ibarat musuh bersama (common enemy), dukungan elemen masyarakat sangat diperlukan bagi keberhasilan melawan penyebaran virus.Kata-kata kunci: Malaysia, kapasitas negara, kepercayaan publikCountries' responses to global pandemic have been mixed. The policies taken by the government and the support of the community will significantly determine the success of handling the pandemic. Several countries have struggled against it for a long time to have profound economic implications, but some countries have efficiently dealt with it to prevent the increasing number of Covid-19 sufferers and protect the country's economy. Apart from New Zealand, Taiwan and China, Malaysia is one of the countries that have adequate capacity to handle the Covid-19 pandemic in the form of the ability to suppress the spread of the virus and normalize its economy again. This paper explains how the country's capacity can become a significant capital in handling pandemic in Malaysia. Adequate state capacity will generate public trust so that this trust can be a catalyst for the successful implementation of policies. Apart from the state's capacity, the leadership aspect at the national and local levels plays a vital role in supporting the success of government policies. Effective leadership can encourage a conducive atmosphere for community obedience to comply with government policies. Like a common enemy, the support of social elements is necessary for the success against the spread of the virus.Keywords: Malaysia, state capacity, public trust
Fast Response and Overreact: Vietnam’s Success Story in Tackling COVID-19 Kholifatus Saadah
Global Strategis Vol. 14 No. 2 (2020): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.14.2.2020.223-240

Abstract

Pandemi COVID-19 yang mulai menyebar dari awal tahun 2020 sudah menjadi bencana nasional bagi beberapa negara. Virus yang pada awalnya bernama SARS-Cov-2 ini kemudian menyebar dari Wuhan, Cina ke seluruh dunia dan menyebabkan WHO mengumumkan status pandemi. Vietnam merupakan satu dari sekian negara di dunia yang dinyatakan berhasil mengatasi pandemi ini dengan melaporkan nol kasus dalam waktu 14 (empat belas) hari, mengurangi kondisi social-distancing, dan membuka kembali kegiatan masyarakat secara terbuka. Tulisan ini membahas mengenai respon Vietnam pada saat SARS-Cov2 ini mulai mewabah di Vietnam dan strategi dari Pemerintah Vietnam untuk menghentikan wabah di tingkat domestik. Vietnam berhasil menangani COVID-19 karena langkah awal yang, walaupun berlebihan, namun tepat sasaran. Selain itu, peranan identitas nasional Vietnam sebagai negara yang hebat dalam sejarah dan berhasil mengusir siapapun yang menganggu mereka, juga menjadi kunci keberhasilan kolaborasi masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi pandemi tersebut. Keberhasilan Vietnam bisa menjadi contoh bagi negara lain yang sedang mencari solusi dan strategi yang tepat untuk menghadapi wabah COVID-19 ini. Kata-kata kunci: SARS-Cov-2, COVID-19, pandemi, Vietnam, strategi The COVID-19 pandemic, which began to spread from early 2020, has become a national disaster for several countries. The virus, initially named SARS-Cov-2, spread from Wuhan, China, to the rest of the world and made WHO declare it as a pandemic status. Vietnam is one of the countries that has been regarded as successful in overcoming this pandemic by reporting zero cases within 14 (fourteen) days, reducing social distancing orders, and re-opening public activities. This paper discussed Vietnam's response when SARS-Cov2 began to plague Vietnam and the government's strategy to control the pandemic at the domestic level. Vietnam succeeded in defeating COVID-19 because of, although excessive, effective initial responses. Also, as a heroic country in history and succeeded in expelling enemies, Vietnam's national identity is the key for successful collaboration between the community and the government in the pandemic counter. Vietnam's success is a model for other countries looking for the right solutions and strategies to deal with the COVID-19 outbreak.Keywords: SARS-Cov-2, COVID-19, pandemic, Vietnam, strategy
Gawai Dayak Festival and the Increase of Foreign Tourist Visits Elyta Elyta
Global Strategis Vol. 15 No. 1 (2021): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.15.1.2021.167-186

Abstract

AbstrakGawai Dayak adalah festival tahunan di Kalimantan Barat, Indonesia dan Sarawak, Malaysia, yang memperlihatkan kekayaan seni budaya dan tradisi Suku Dayak yang berkembang baik di Kalimantan Barat maupun di Sarawak. Artikel ini mengkaji upaya yang dilakukan pemerintah Propinsi Kalimantan Barat di dalam memanfaatkan festival Gawai Dayak sebagai sarana untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Bagaimana langkah-langkah yang dapat dilakukan sehingga festival Gawai Dayak mampu menjadi sarana meningkatkan jumlah kunjungn wisatawan asing ke Kalimantan Barat? Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, data yang dinalisis dalam artikel ini dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi yang terkait dengan penyelenggaraan Gawai Dayak. Sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah dalam membenahi tatakelola wisata di Kalimantan Barat teridentifikasi dan berpotensi menjadi instrumen soft power memperkenalkan budaya dan sekaligus menjadi sarana daya tarik wisata bagi Propinsi Kalimantan Barat. Kata Kunci: Gawai Dayak, pariwisata, soft power Gawai Dayak is an annual festival in West Kalimantan, Indonesia and Sarawak, Malaysia, which shows the richness of the arts and culture and traditions of the Dayak tribe that have developed both in West Kalimantan and in Sarawak. This article examines the efforts made by the West Kalimantan provincial government to utilize the Gawai Dayak festival as a means to increase foreign tourist visits. What steps can be taken so that the Gawai Dayak festival can be a means of increasing the number of foreign tourist visits to West Kalimantan? Using a descriptive method with a qualitative approach, the data analyzed in this article were collected through interviews and documentary studies related to organizing the Dayak Gawai event. A number of efforts made by the government in improving tourism management in West Kalimantan have been identified and have the potential to become a soft power instrument to introduce culture and at the same time become a means of tourist attraction for West Kalimantan Province. Keywords: Gawai Dayak, tourism, soft power

Page 11 of 23 | Total Record : 221

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 20 No. 1 (2026): Global Strategis Vol. 19 No. 2 (2025): Global Strategis Vol. 19 No. 1 (2025): Global Strategis Vol. 18 No. 2 (2024): Global Strategis Vol. 18 No. 1 (2024): Global Strategis Vol. 17 No. 2 (2023): Global Strategis Vol. 17 No. 1 (2023): Global Strategis Vol. 16 No. 2 (2022): Global Strategis Vol. 16 No. 1 (2022): Global Strategis Vol. 15 No. 2 (2021): Global Strategis Vol. 15 No. 1 (2021): Global Strategis Vol. 14 No. 2 (2020): Global Strategis Vol. 14 No. 1 (2020): Global Strategis Vol. 13 No. 2 (2019): Global Strategis Vol. 13 No. 1 (2019): Global Strategis Vol. 12 No. 2 (2018): Global Strategis Vol. 12 No. 1 (2018): Global Strategis Vol. 11 No. 2 (2017): Global Strategis Vol. 11 No. 1 (2017): Global Strategis Vol. 10 No. 2 (2016): Global Strategis Vol. 10 No. 1 (2016): Global Strategis Vol. 9 No. 2 (2015): Global Strategis Vol. 9 No. 1 (2015): Global Strategis More Issue