cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Global Strategis
Published by Universitas Airlangga
ISSN : 19079729     EISSN : 24429600     DOI : -
Jurnal Global & Strategis is a scientific journal published twice a year, every June and December. JGS invite discussions, reviews, and analysis of contemporary against four main themes: international peace and security; international political economy; international businesses and organization; as well as globalization and strategy. JGS published by Cakra Studi Global Strategis (CSGS), center of studies that examine the issues of international relations and this center of studies was under control by Airlangga University International Relations Department.
Arjuna Subject : -
Articles 210 Documents
The Reconstruction of Indonesia's Mangrove Diplomacy Verdinand Robertua
Global Strategis Vol. 13 No. 2 (2019): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.623 KB) | DOI: 10.20473/jgs.13.2.2019.171-183

Abstract

Indonesia has the largest area of mangrove forest in the world and Indonesia has the responsibility to protect mangrove forest as part of global community in combatting greenhouse gas. However, it is still confusing the strategy in protecting Indonesia’s mangrove forest. Mangrove forest in Indonesia has been degraded rapidly due to government’s plan changing the status of mangrove forest into commercial areas. Mangrove forest has significant economic value for government and local community due to its location and woods. This research aimed to criticize government’s strategy in protecting mangrove by reconstructing Indonesia’s mangrove diplomacy. The research method is case studies of mangrove rehabilitation in Jakarta and Bali. Primary data is obtained using direct observation in Pulau Tidung Kecil, Jakarta and Bali’s mangrove forest park. This research finds that the reconstruction of Indonesia’s mangrove diplomacy need more voice from local governments, eco-business and civil society.  Keywords: Mangrove forest, diplomacy, foreign policy, Indonesia ABSTRAKIndonesia memiliki hutan mangrove terluas di dunia dan Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi hutan mangrove sebagai bagian dari masyarakat dunia dalam mengatasi masalah gas rumah kaca. Permasalahan yang dihadapi adalah strategi perlindungan hutan mangrove Indonesia tidak jelas. Hutan mangrove Indonesia mengalami kerusakan sangat cepat akibat dari kebijakan Pemerintah Indonesia mengubah status hutan mangrove menjadi area komersial. Hutan mangrove memiliki nilai ekonomi yang strategis bagi masyarakat lokal dan pemerintah. Penelitian ini berusaha mengkritisi strategi pemerintah dalam melindungi hutan mangrove melalui rekonstruksi diplomasi mangrove Indonesia. Metode penelitian ini adalah metode studi kasus dengan mengambil studi rehabilitasi mangrove di Jakarta dan Bali. Data primer diperoleh dari observasi langsung di Pulau Tidung Kecil di Jakarta dan hutan mangrove di Bali. Penelitian ini berkesimpulan bahwa rekonstruksi diplomasi mangrove Indonesia perlu memerlukan peran lebih besar bagi pemerintahan lokal, bisnis hijau dan masyarakat sipil.Kata-kata kunci: Hutan mangrove, diplomasi, kebijakan luar negeri, Indonesia
Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) Inconsistencies: The Case of India S-400 Weapon Procurement Dian Naren Budi Prastiti
Global Strategis Vol. 13 No. 2 (2019): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.679 KB) | DOI: 10.20473/jgs.13.2.2019.123-139

Abstract

Tulisan ini membahas kebijakan Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) yang diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap negara-negara yang melakukan pembelanjaan militer dengan Rusia, Iran, dan Korea Utara. Kebijakan CAATSA yang berbentuk sanksi embargo ini penting untuk ditelaah melalui berbagai perspektif ilmiah karena merupakan kebijakan sanksi ekonomi pertama Amerika yang diterapkan secara kolektif. Berbeda dengan sanksi embargo sebelumnya yang diaplikasikan secara personal terhadap suatu negara dengan alasan tertentu, CAATSA ditujukan terhadap semua negara kendati pada kenyataannya terdapat pengecualian. Meskipun penelitian mengenai CAATSA ini tidak banyak dilakukan, namun demikian sebagian besar kajian terdahulu lebih banyak melihat dengan sudut pandang hubungan Amerika-India, hukum penegakan sanksi embargo, proses pembuatan kebijakan Amerika, serta dampak ekonomi dari adanya sanksi embargo. Dengan menggunakan sudut pandang diplomasi koersif sebagai kerangka analisis, tulisan ini membingkai kegagalan pelaksanaan kebijakan CAATSA terhadap India. Argumen utama dalam tulisan ini adalah kebijakan sanksi embargo ekonomi tidak bisa diterapkan secara kolektif karena akan bertabrakan dengan kepentingan lain yang lebih besar, serta membuat penerapan menjadi tidak efektif karena adanya pengecualian terhadap beberapa negara.Kata kunci: CAATSA, Diplomasi Koersif, IndiaThis paper discusses the Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) policy applied by the United States to countries that do military dealing with Russia, Iran and North Korea. CAATSA's policy in the form of an embargo sanction is important to be explored through various scientific perspectives because it is the first American economic sanction policy that is applied collectively. Unlike the previous embargo sanctions that were applied personally to a country for certain reasons, CAATSA was aimed at all countries despite the fact that there were exceptions. Although research on CAATSA is scarce, however, most of the previous studies looked more in view of American-Indian relations, law enforcement of embargo sanctions, American policy-making processes, and the economic impact of sanctions on embargoes. Using the perspective of coercive diplomacy as an analytical framework, this paper framed the failure of CAATSA's policy implementation towards India. The main argument in this paper is that the policy of sanctioning the economic embargo cannot be applied collectively because it will collide with other larger interests, and make the application ineffective because of the exception of several countries.Keyword: CAATSA, Coercive Diplomacy, India
The Urgency of Guidelines for the Long-term Sustainability of Outer Space Activities for Indonesia Yunita Permatasari
Global Strategis Vol. 13 No. 2 (2019): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.473 KB) | DOI: 10.20473/jgs.13.2.2019.63-74

Abstract

The rapid increase in the use and exploration of outer space raises concerns about its sustainability in a sustainable manner. Countries seek multilateral solutions through the guidelines for the long-term sustainability of outer space activities (LTSOSA) which was adopted in June 2019 in the United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS) forum. Indonesia as a country that organizes the use and exploration of outer space has an interest in ensuring the security of the implementation of outer space in a sustainable manner. Thus, it is necessary for the mapping of Indonesia’s interest in implementing the LTSOSA guidelines. The interest mapping will illustrate the urgency of the LTSOSA guidelines for Indonesia's national security particularly outer space security. The analysis shows that the LTSOSA guidelines contain items related to outer space security which are of vital national importance to Indonesia. This article is expected to become input for Indonesia's attitude and position towards the implementation of the LTSOSA guidelines.Keywords: Indonesia, long term sustainability of outer space activities, outer space security Penggunaan dan eksplorasi antariksa yang semakin pesat menimbulkan kekhawatiran terhadap kelestariannya secara berkelanjutan. Negara-negara mencari solusi secara multilateral melalui pedoman kegiatan antariksa berkelanjutan jangka panjang atau dikenal guidelines for the long-term sustainability of outer outer space activities (LTSOSA) yang disahkan pada Juni 2019 dalam forum United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Outer space (UNCOPUOS). Indonesia sebagai negara yang menyelenggarakan penggunaan dan eksplorasi antariksa berkepentingan untuk menjamin keamanan penyelenggaraan keantariksaannya secara berkelanjutan. Dengan demikian, perlu adanya pemetaan kepentingan Indonesia dalam mengimplementasikan guidelines LTSOSA. Pemetaan kepentingan akan menggambarkan mengenai urgensi guidelines LTSOSA bagi keamanan nasional Indonesia khususnya bidang keantariksaan. Tulisan ini menemukan bahwa guidelines LTSOSA memuat butir-butir terkait keamanan keantariksaan yang menjadi kepentingan nasional vital bagi Indonesia. Artikel ini diharapkan menjadi bahan masukan sikap dan posisi Indonesia terhadap implementasi guidelines LTSOSA. Kata-kata kunci: Indonesia, keamanan keantariksaan, keberlanjutan kegiatan luar angkasa dalam jangka panjang
Abu Sayyaf Group di Filipina Selatan setelah Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Prakoso Permono
Global Strategis Vol. 13 No. 2 (2019): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.374 KB) | DOI: 10.20473/jgs.13.2.2019.109-122

Abstract

Filipina awal tahun 2019 diwarnai referendum di Filipina Selatan yang mengantarkan pada dibentuknya Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM). Konflik, instabilitas kawasan, dan perkembangan ancaman terorisme di Filipina Selatan khususnya dan umumnya di seluruh Filipina diharapkan berakhir dengan sebuah konsensus damai dan demokratis seiring terbentuknya pemerintahan transisi di BARMM. Harapan terciptanya perdamaian dengan keberadaan BARMM dalam tulisan ini dikaji secara spesifik dari salah satu kelompok teror yang berkembang di kawasan Filipina Selatan, Abu Sayyaf Group (ASG). Keberadaan ASG pada mulanya merupakan dampak kekecewaan usaha perjanjian damai yang diinisiasi pemerintah dan kelompok teror terbesar saat itu Moro National Liberation Front (MNLF), seiring dengan perkembangan waktu kelompok ASG bertransformasi menjadi sebuah kelompok kriminal dengan modus operandi penculikan dan permintaan tebusan, sekalipun tidak sepenuhnya meninggalkan posisi awalnya sebagai kelompok teror dengan kehendak separatis ideologis. Penelitian ini berusaha menjawab potensi dampak yang muncul pada ASG dengan dibentuknya BARMM di kawasan Filipina Selatan. Sayangnya opsi-opsi melemah dan bubarnya ASG yang disebabkan oleh keberadaan BARMM hanya dapat terjadi bila tercipta good governance dan penyelesaian persoalan dasar seperti kemiskinan dan potensi radikalisasi yang terus berkembang. Jawaban dari masa depan ancaman teror ASG di Filipina Selatan akhirnya tergantung seberapa besar penguasaan wilayah, penegakan hukum, dan pengentasan kemiskinan di Filipina Selatan.  Kata-kata kunci: Abu Sayyaf Group, Filipina Selatan, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Early 2019 in the Philippines was marked by a referendum in Southern Philippines which led to establishment of Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM). Conflict, regional instability, and terrorism threats development especially in Southern Philippines and generally in all over Philippines are expected to end with a peaceful and democratic consensus as transitional government has formed already in the BARMM. The hope of creating peace with the presence of BARMM in this paper is specifically examined from one of terror group in the Southern Philippines region, the Abu Sayyaf Group (ASG). The existence of the ASG was initially a result of disappointment caused by peace agreement efforts initiated by Moro National Liberation Front (MNLF) the largest terror group at that time, along with its development the ASG Group transforming into a criminal group with kidnapping and ransom as their main modus operandi, but not completely abandoned its initial position as a ideological terror group with separatism agenda. This research seeks to address the potential impacts of BARMM establishment in the Southern Philippines region to the development of ASG Group. Unfortunately, the options to weaken and to liquidate ASG caused by the presence of BARMM can only occur if good governance is created and the basic problems such as poverty in the region are resolved. The answer to the future of ASG terror threat in the Southern Philippines ultimately depends on how much territorial control, law enforcement, and poverty alleviation process in the Southern Philippines. Keywords: Abu Sayyaf Group, Southern Philippines, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
Indonesia in the South China Sea: Foreign Policy and Regional Order I Gede Wahyu Wicaksana
Global Strategis Vol. 13 No. 2 (2019): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.362 KB) | DOI: 10.20473/jgs.13.2.2019.35-48

Abstract

This paper looks at how Indonesia contributes to the creation of a relatively peaceful and stable Southeast Asian region after the Cold War. It examines Jakarta’s diplomacy in the South China Sea, and explains its implications for the making of the regional order. The argument is that Indonesia’s impact on regional security has been apparent in its attention to the improvement of rule-based interaction among states in the region. However, recent developments have demonstrated that Indonesia’s initiatives, formulated in the Indo-Pacific Cooperation Concept, are unsuccessful due to the lack of support from other ASEAN states. This paper shows that great powers politics in the troubled waters has hindered the advancement of Indonesian’s order-driven policy.  Keywords: ASEAN, Indonesia, Indo-Pacific Concept, Regional Order, South China Sea.  Tulisan ini membahas kontribusi Indonesia dalam menciptakan Kawasan Asia Tenggara yang relatif damai dan stabil setelah Perang Dingin berakhir. Fokus bahasan pada diplomasi yang dilakukan dalam meresolusi konflik Laut China Selatan. Penulis berargumen dampak keterlibatan Indonesia terlihat dari upaya untuk mendorong interaksi yang berdasarkan pada norma dan aturan bersama antar-negara Asia Tetangga. Namun, perkembangan terkini menunjukkan inisiatif Jakarta, khususnya Konsep Kerja Sama Indo-Pasifik, kurang berhasil karena kurang mendapat dukungan anggota ASEAN. Paper ini juga membuktikan bahwa politik kekuatan menjadi hambatan bagi implementasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam kasus Laut China Selatan. Kata-kata kunci: ASEAN, Indonesia, Indo-Pasifik, Laut China Selatan, Tatanan Kawasan.
Economic Diplomacy as Indonesian Foreign Policy Orientation in 2015-2018: Challenges and Opportunities Endi Haryono
Global Strategis Vol. 13 No. 2 (2019): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.334 KB) | DOI: 10.20473/jgs.13.2.2019.46-61

Abstract

Artikel ini menjelaskan tentang diplomasi ekonomi dalam politik luar negeri Republik Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo pada tahun 2015-2018 sebagai sebuah konsep dan kebijakan. Diplomasi ekonomi bukan sekadar satu dari arah kebijakan luar negeri tetapi lebih daripada itu diplomasi ekonomi telah menjadi corak dan gaya diplomasi Indonesia pada periode yang sama. Dari analisis kualitatif berbasis data-data sekuder berupa dokumen kebijakan, laporan resmi pemerintah dan pemberitaan media massa, studi ini mendapati bahwa politik luar negeri Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo dilaksanakan untuk mendukung program pembangunan nasional. Dengn kata lain, politik luar negeri Presiden Joko Widodo adalah politik luar negeri untuk mengejar keperluan-keperluan dalam negeri. Oleh karenanya, corak diplomasi yang diterapkan adalah diplomasi ekonomi yang memang dibutuhkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional, terutama penyelesaian program infrastruktur dan lainnya. Diplomasi ekonomi baru dalam terminologi tetapi sesungguhnya adalah revitalisasi diplomasi non-politik yang pernah dilaksanakan oleh Indonesia sebelumnya.Kata-kata kunci: politik luar negeri, diplomasi ekonomi, Indonesia, kemitraan ekonomi.  This article explains the concept of economic diplomacy of Indonesian foreign policy under President Joko Widodo in 2015-2018. Economic Diplomacy is not only one of the Indonesian foreign policy directions under Joko Widodo but it was more as the most important characteristic and reference of Indonesian diplomacy of the period. Using a qualitative study that rellied upon the secondary data of policy documents, government reports, and media reporting from Kompas daily newspaper, this study concluded that the Indonesian foreign policy under President Joko Widodo was conducted to support the national development program, or foreign policy for domestic needs. Economic diplomacy was needed to support this national agenda of mega projects infrastructure and other development programs. This economic diplomacy was new in terminology but it was only a variant of non-political diplomacy which had been done by the ministry for foreign affairs of Indonesia in the previous administrations.  Keywords: foreign policy,  economic diplomacy, Indonesia, economic partnership.
The Influence of AKP Party on Turkey’s State Identity during Erdogan Administration Agus Haryanto; Saras Ikhtia Maulida; Arief Bakhtiar Darmawan
Global Strategis Vol. 13 No. 2 (2019): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.077 KB) | DOI: 10.20473/jgs.13.2.2019.93-107

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini menjelaskan pengaruh partai Adelete Ve Kalkinma Partisi (AKP) terhadap identitas negara (state identity) Turki pada tahun 2002-2018. Penelitian ini fokus kepada perubahan yang dilakukan AKP terhadap identitas negara Turki pada tahun 2002-2018. 2002 yang merupakan awal pemerintahan Turki dibawah AKP, serta dibatasi pada tahun 2018 yang merupakan batas penulis dalam meneliti dikarenakan keterbatasan waktu, mengingat AKP dan Erdogan masih memerintah sampai saat ini. Penelitian ini menggunakan konsep state identity oleh Maxym Alexandrov yang merekonseptualisasikan state identity agar lebih komprehensif. Penulis juga menggunakan teori peran (role theory) untuk melihat peran kelompok AKP dalam kebijakan luar negeri Turki. Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, AKP berhasil membentuk state identity baru yang mendasarkan pada nilai-nilai sejarah, budaya dan sosialisasi masyarakat Turki. Namun, conservative democratic ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya. AKP menggunakan strategi politik populisme, yang mana ia memiliki ruang untuk ideologi lain dalam ideologi conservative democratic, yaitu Islamisme. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan dalam dan luar negerinya, rezim Erdogan menjadi pemerintahan yang otoriter ke dalam, namun Islamis ke luar. Turki mencoba untuk menjadi pemimpin regional dan mengambil peran dalam komunitas negara-negara Islam. Erdogan dianggap memanfaatkan demokrasi sebagai batu loncatan untuk membentuk negara Islam. Kata kunci: Adelete Ve Kalkinma Partisi, identitas negara, Erdogan, teori peran, Turki  This study explains the influence of Adelete Ve Kalkinma Partition (AKP) party on Turkish state identity in 2002-2018. This research focuses on the changes made by the AKP to Turkish state identity in 2002-2018. 2002 which was the beginning of the Turkish government under the AKP, and was limited to 2017 which was the author's boundary in research due to time constraints, considering that the AKP and Erdogan still governed until now. This research uses the concept of the state identity approach by Maxym Alexandrov who reconceptualizes the state identity to be more comprehensive. The authors also use role theory to see the role of the AKP group in Turkish foreign policy. This type of research is qualitative research. Based on the results of the research, the AKP succeeded in forming a new state identity based on the historical, cultural and socialization values of Turkish society. However, conservative democratic is not in accordance with what was previously expected. The AKP uses a political strategy of populism, where it has room for other ideologies in conservative democratic ideology, there is Islamism in it. This can be seen from various internal and foreign policies, Erdogan's regime became an authoritarian government inward, but Islamists came out. Turkey tries to become a regional leader and take a role in the community of Islamic countries. Erdogan is considered to use democracy as a springboard to form an Islamic state. Keywords: Adelete Ve Kalkinma Partisi, Erdogan, role theory, state identity, Turkey
Japan’s Strategy in Internationalization of Small and Medium Sized Firms: A Case Study of Japan Internship Program Firman Budianto
Global Strategis Vol. 14 No. 1 (2020): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.14.1.2020.161-174

Abstract

The changing labor market following the economic and socio-cultural changes in Japan, on the one hand, drives the country to increase the entry of foreign workforces, including highly skilled foreign professionals. On the other hand, number of studies on global talents in Japanese workplace demonstrates a call for structural reforms in the Japanese firms as highly skilled global talents, from their own perspective, are struggling to integrate into Japanese firms due to multiple factors. By using qualitative data from document and content analysis, this present study contributes to the growing discourse on global talents mobility in the changing Japanese corporations by discussing, from Japan side, their strategies in dealing with the emerging needs of foreign workforces. Based on a case study of METI Japan Internship Program, this study finds that Japanese government in collaboration with Japanese firms start to promote an internship program for international young talents and make use of their cultural capital to not only support host companies’ business expansion, but also to expand crosscultural exposure in the workplace and challenge the existing HRM practice of the companies. Being facilitated by the Japanese government, the program is beneficial for Japanese firms and may serve as a stepping stone for the students to work in Japanese firms in the future. This present study, therefore, suggests that global internship paves a way in channeling global talents to Japan and plays an increasingly crucial role in promoting emerging forms of internationalization within Japanese corporations.Keywords: Global talent, Internationalization of Japanese firms, Japan Internship Program, Skilled migrationPasar tenaga kerja yang berubah mengikuti perubahan ekonomi dan sosial-budaya di Jepang, di satu sisi, mendorong Jepang untuk memfasilitasi masuknya tenaga kerja asing, terutama, profesional asing terampil. Di sisi lain, sejumlah studi tentang talenta global di Jepang menunjukkan adanya urgensi reformasi struktural di perusahaan-perusahaan Jepang karena pekerja asing terampil tersebut menghadapi berbagai tantangan untuk berintegrasi ke perusahaan-perusahaan Jepang. Dengan menggunakan data kualitatif dari analisis dokumen, penelitian ini berkontribusi terhadap diskursus mobilitas talenta global dalam perusahaan Jepang dengan membahas, dari sudut pandang Jepang, strategi mereka dalam menghadapi peningkatan kebutuhan tenaga kerja asing terampil. Berdasarkan studi kasus Program Magang Jepang METI, studi ini menemukan bahwa pemerintah Jepang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Jepang telah memulai program magang untuk talenta muda internasional dan memanfaatkan keterampilan mereka untuk tidak hanya mendukung ekspansi bisnis perusahaan Jepang, tetapi juga untuk mempromosikan komunikasi lintas budaya di tempat kerja dan mengritik praktik manajemen SDM perusahaan yang berjalan. Dengan dukungan Pemerintah Jepang, program ini bermanfaat bagi perusahaan Jepang dan dapat berfungsi sebagai batu loncatan bagi para peserta untuk bekerja di perusahaan Jepang di masa depan. Penelitian ini, oleh karena itu, menunjukkan bahwa program magang global membuka jalan bagi para latenta global untuk berkarier di Jepang dan semakin memainkan peran dalam mempromosikan internasionalisasi dalam perusahaan Jepang.Kata-kata kunci: Internasionalisasi Perusahaan Jepang, Japan Internship Program, Migrasi terampil, Talenta Global
The Future of Israel - Palestinian Conflict: Either One State or Two? Ichlasul Amal
Global Strategis Vol. 14 No. 1 (2020): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.14.1.2020.63-76

Abstract

Sebagai salah satu konflik yang cukup banyak menarik perhatian dari dunia internasional, konflik antara Israel dan Palestina sudah banyak melewati proses diplomasi untuk diperolehnya perdamaian diantara keduanya. Konflik ini sudah memakan waktu cukup lama, sekitar 71 tahun sejak permulaanya, dan kini sedang menghadapi tantangan dan kenyataan bahwa usaha untuk mencapai perdamaian di antara keduanya mengalami perkembangan yang stagnan. Usaha untuk mencapai resolusi konflik dalam peace talk yang dilakukan pada rentang tahun 2013-2014 mengalami penangguhan. Hal ini menimbulkan beberapa pandangan terhadap keefektifan resolusi konflik yang ada saat ini, bagi kedua negara yang bertikai, yaitu resolusi satu negara dan dua negara. Dalam tulisan ini, penulis menemukan bahwa liberalisme ideasional menempatkan solusi dua negara sebagai solusi terlayak, mengesampingkan solusi satu negara. Solusi satu negara tidak dapat memenuhi kerangka hidup koeksistensi dalam liberalisme ideasional. Kerangka hidup koeksistensi terdiri dari kesepahaman dalam batas wilayah, institusi politik, serta regulasi sosio-ekonomik. Tulisan ini menemukan bahwa solusi dua negara memenuhi hal tersebut yang akan dijelaskan dalam artikel ini melalui pendekatan analisis historis kualitatif, metode kepustakaan dan dilandasi teori liberalisme ideasional.Kata-kata kunci: Israel, Liberalisme, Palestina, resolusi konflik.A lot of diplomatic processes to obtain peace had done several times for Israel and Palestine. It happened as the conflict itself attracted much intention from the international world. The conflict has taken a long time, about 71 years since its inception, and is now facing challenges and the fact that efforts to achieve peace between the two have experienced stagnant development. Efforts to achieve conflict resolution in peace talks conducted in 2013-2014 experienced a delay. The event raised several views on the effectiveness of the current conflict resolution for the two warring countries, namely the resolution of one country and two countries. In this paper, the authors find that ideational liberalism places the two-state solution as a feasible solution, leaving aside the one-state solution. A one-state solution cannot fulfill the coexistence framework in ideational liberalism. The coexistence framework consists of understanding within boundaries, political institutions, and socio-economic regulations. This paper finds that the two-state solution satisfies this point, which will be explained in this article through the approach of qualitative historical analysis, the method of literature and the theory of ideational liberalismKeywords: Israel, Liberalism, Palestine, conflict resolution.
Factors Inhibiting Indonesia-Timor Leste Border Delimitation in Manusasi Village (2014-2018) Novitasari Annisa Putri; Sukmawani Bela Pertiwi
Global Strategis Vol. 14 No. 1 (2020): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.14.1.2020.77-96

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas faktor penghambat delimitasi batas darat yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Timor Leste pada unresolved segment di Desa Manusasi periode 2014-2018. Penelitian ini menggunakan issue-level approach dari kajian sengketa wilayah yang menyatakan bahwa kombinasi faktor kewilayahan dan visibilitas domestik merupakan faktor yang berpengaruh terhadap dinamika sengketa wilayah. Dalam hal ini, dinamika sengketa yang masih berlangsung namun relatif stabil disebabkan karena kombinasi kewilayahan yang memiliki nilai, baik tampak maupun tidak tampak, namun visibilitas di level nasional kurang. Argumennya, wilayah yang memiliki nilai tertentu akan sulit diselesaikan sehingga memerlukan waktu lama. Namun kurangnya visibilitas sengketa diantara masyarakat di level nasional membuat tensi tetap stabil dikarenakan absennya tekanan dari masyarakat kepada pemerintah untuk menyelesaikan sengketa ini. Penelitian ini menemukan bahwa kombinasi kedua faktor ini juga berpengaruh dalam kasus delimitasi batas darat Indonesia-Timor Leste di Manusasi hingga 2018.Kata Kunci: Delimitasi Batas Darat, Indonesia-Timor Leste, Desa Manusasi (Bijael Sunan-Oben)This research aims to discuss factors inhibiting land border delimitation between Indonesia and Timor Leste on the unresolved segment in Manusasi Village between 2014 and 2018. This research uses issue-level approach from the study of territorial dispute which stated that the combination of territoriality and domestic visibility are among factors contributing to the dynamics of territorial disputes. In this case, the dynamics of the dispute which was still ongoing yet relatively stable is the result of the combination of its territoriality which is salient for its tangible or intangible value. However, the lack of visibility among audience at the national level keep the tension of the dispute stable because of the lack of pressure from the society to the government to solve this dispute. This research found that the combination of these two factors also contributes to the case of land border delimitation between Indonesia and Timor Leste in Manusasi until 2018.Keywords: Land Border Delimitation, Indonesia-Timor Leste, Manusasi Village (Bijael Sunan-Oben) 

Page 9 of 21 | Total Record : 210