cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Global Strategis
Published by Universitas Airlangga
ISSN : 19079729     EISSN : 24429600     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Social Sciences Other
Jurnal Global & Strategis is a scientific journal published twice a year, every June and December. JGS invite discussions, reviews, and analysis of contemporary against four main themes: international peace and security; international political economy; international businesses and organization; as well as globalization and strategy. JGS published by Cakra Studi Global Strategis (CSGS), center of studies that examine the issues of international relations and this center of studies was under control by Airlangga University International Relations Department.
Arjuna Subject : -
Articles 221 Documents
 8   9   10   11   12 
The Relocation of the United States’ Embassy in Israel: Analysis of the Influence of Trump’s Nationalist Worldview and United States’ Domestic Politics Yanuar Albertus; I Gede Wahyu Wicaksana
Global Strategis Vol. 14 No. 1 (2020): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.14.1.2020.125-142

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kebijakan luar negeri Trump terkait pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem pada 6 Desember 2017. Kebijakan itu memicu berbagai kritik karena dunia menganggap pemindahan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem sebagai pelanggaran berbagai resolusi yang diadopsi oleh PBB. Terlepas dari kritik dunia, Trump masih bersikeras untuk memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem. Kebijakan ini berhasil dilaksanakan seiring dengan diresmikannya kantor Kedutaan Besar AS yang baru di Yerusalem pada 14 Mei 2018. Berangkat dari fenomena ini, penelitian ini membahas mengapa Trump tetap memindahkan Kedutaan Besar AS di Israel ke Yerusalem meskipun mendapat tentangan internasional. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan dua kerangka pemikiran, yaitu analisis worldview dan analisis politik domestik dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Dari dua kerangka pemikiran ini, penulis berargumen bahwa pemindahan Kedutaan Besar AS di Israel ke Yerusalem dipengaruhi oleh worldview Trump dan didukung oleh politik domestik AS yang melegitimasi kebijakan tersebut. Temuan dalam penelitian ini lantas mengonfirmasi argumen tersebut dengan data yang menunjukkan bahwa nationalist worldview yang dimiliki Trump menjadi faktor pendorong untuk pemindahan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem. Lebih lanjut, penelitian ini juga menunjukkan bahwa nationalist worldview bukanlah faktor tunggal dalam kebijakan Trump tersebut. Dalam kasus ini, kondisi politik domestik AS memberikan legitimasi bagi Trump untuk memindahkan kedutaan ke Yerusalem, yang di dalamnya mencakup opini publik yang pro-Israel, keberadaan Israel Lobby, serta adanya kepentingan Trump untuk memenuhi janji politiknya mengenai Yerusalem. Kata-kata Kunci: Yerusalem, Trump, Nationalist Worldview, Opini Publik, Israel Lobby, Janji Politik  This research analyzes Trump's foreign policy on the relocation of the United States (U.S.) Embassy in Israel from Tel Aviv to Jerusalem, which was carried out on 6 December 2017. The policy triggered various criticisms as the world considered the movement as a violation of various resolutions adopted by the United Nations. Despite world criticism, Trump still insisted on moving the U.S. Embassy to Jerusalem. The policy was successfully implemented as the new embassy was established on 14 May 2018. Departing from this phenomenon, the author discusses why Trump continued to move the U.S. Embassy in Israel to Jerusalem despite international opposition. To answer the question, the author uses two frameworks: the analysis of worldview and the analysis of domestic politics in foreign policymaking. From these two frameworks, the author then argues that the relocation of the U.S. Embassy to Jerusalem was influenced by Trump's worldview, and was supported by U.S. domestic politics, which legitimized the policy. The findings in this research strongly confirm the author's argument aforementioned as the data collected shows that Trump's nationalist worldview is a driving factor for the move of the U.S. Embassy to Jerusalem. Furthermore, this study also shows that nationalist worldview is not a single factor in Trump's policy. In this case, the U.S. domestic politics also play a role by giving the legitimacy to move the embassy to Jerusalem, which included a pro-Israeli public opinion, the existence of an Israel Lobby, and Trump's interest in fulfilling his political promises regarding Jerusalem. Keywords: Jerusalem, Trump, Nationalist Worldview, Public Opinion, Israel Lobby, Political Promises
Beyond Consensus: Democratic Element in ASEAN Plus Three Economic Cooperation Eko NM Saputro
Global Strategis Vol. 14 No. 1 (2020): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.14.1.2020.45-62

Abstract

ABSTRAKForum kerja sama keuangan ASEAN Plus Three (APT) telah menunjukkan kemajuan signifikan sebagai sebuah kerja sama regional. Hal ini terbukti dari beberapa perjanjian kerja sama yang disepakati dan diimplementasikan. Menariknya, kemajuan ini dicapai di tengah eksistensi berbagai sistem politik maupun ekonomi di kawasan tersebut; sebuah kondisi yang sering dijadikan alasan atas sulitnya proses demokratisisasi. Alhasil, selain menciptakan manfaat bagi ekonomi, kerja sama keuangan APT telah memfasilitasi pengenalan elemen-elemen demokrasi melalui inisiatif-inisiatif yang ada. Terkait hal ini, penelitian ini mencoba mengeksplorasi unsur-unsur demokrasi dalam inisiatif keuangan APT, khususnya pada inisiatif dukungan likuiditas regional, dan fasilitas penjaminan kredit. Penelitian mengungkap bahwa proses pengambilan keputusan kedua inisiatif tersebut telah mengadopsi prinsip-prinsip dasar demokrasi prosedural. Temuan awal juga menunjukkan bahwa adopsi prinsip-prinsip demokrasi prosedural dipicu oleh bisnis proses kedua inisiatif tersebut daripada perubahan ideologi politik di dalam negeri negara-negara anggota forum APT.Kata-kata kunci: ASEAN Plus Three, kerja sama keuangan, prinsip demokrasi, tata kelola regional. ABSTRACTThe ASEAN Plus Three (APT) financial cooperation forum has shown significant progress as regional cooperation. It could be seen from several cooperation agreements that were agreed upon and implemented. Interestingly, the progress made amid the existence of various political and economic systems in the region; a condition that often used as an excuse for the difficulty of the process of democratization. As a result, besides creating economic benefits, APT's financial cooperation has facilitated the introduction of elements of democracy through existing initiatives. Furthermore, this research tries to explore the elements of democracy in APT financial initiatives, especially in regional liquidity support initiatives and credit guarantee facilities. Research reveals that the decision-making process of the two initiatives has adopted the basic principles of procedural democracy. Preliminary findings also indicate that the adoption of the principles of procedural democracy was triggered by the business process of the two initiatives rather than changes in the political ideology within the APT forum member countries.Keywords: ASEAN Plus Three, financial cooperation, democratic principles, regional governance.
Russia Beyond Indonesia: Image Transforming Effort Through Public Diplomacy Chandra Purnama; Sasti Khoirunnisa; Anggia Utami Dewi; Dina Yulianti
Global Strategis Vol. 14 No. 1 (2020): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.14.1.2020.109-124

Abstract

Survei menunjukkan bahwa sekitar 40% citra Rusia di tengah publik Indonesia adalah citra negatif. Indonesia bahkan disebut sebagai negara dengan persepsi negatif tertinggi terhadap Rusia di kawasan Asia Tenggara. Artikel ini memaparkan upaya Rusia memperbaiki citranya di hadapan publik Indonesia melalui diplomasi publik dengan menggunakan media Russia Beyond. Penulis menggunakan konsep tiga dimensi diplomasi publik dari Mark Leonard sebagai alat analisis, yaitu news management, strategic communications, dan relationship building. Data yang digunakan dalam artikel ini didapatkan dari website dan media sosial Russia Beyond, wawancara dengan dua narasumber terkait, dan studi literatur. Penulis menyimpulkan bahwa diplomasi publik yang dilakukan oleh Rusia telah menggunakan tiga dimensi diplomasi publik dengan cukup baik namun perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai dampak upaya ini bagi perbaikan citra Rusia di Indonesia.Kata-kata kunci: diplomasi publik Rusia, Indonesia, Rusia, Russia Beyond Indonesia Survey shows that around 40% of Russia’s image in the public of Indonesia is relatively negative. Indonesia is referred to as a country with the highest negative perception of Russia in the Southeast Asia region. This article describes Russia’s effort to improve its image towards the public of Indonesia through public diplomacy by using Russia Beyond (RBTH Indonesia) as a media. The authors apply Leonard, Stead, dan Smewing’s (2002) three dimensions of public diplomacy as the tool of analysis, namely news management, strategic communications, and relationship building. The data was obtained from website and social media of Russia Beyond Indonesia, interviews with two related sources, and literature studies. The author concludes that public diplomacy carried out by Russia has used three dimensions of public diplomacy quite well, but further research needs to be done on the impact of these efforts in the improvement of Russia images in Indonesia.Keywords: Indonesia, public diplomacy of Russia, Russia, Russia Beyond Indonesia
City Diplomacy, Multilateral Networks and the Role of Southeast Asia Der-yuan Wu
Global Strategis Vol. 14 No. 1 (2020): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.14.1.2020.17-30

Abstract

In the wake of globalization, cities have increasingly engaged in international affairs. Positioning as in-between administrative entities and to reconcile between competing national interests and universal objectives like the UN Sustainable Development Goals (SDGs), cities could demonstrate their agency in providing alternative pursuit of global development. In particular, while international affairs have in a way environmentalized, global environmentalism in turn has strongly urbanized in recent decades. Many cities along the coast, in Asia or broader world alike, are at the forefront of climate change impacts and would be vulnerable to any catastrophes such as the Indian Ocean tsunami of 2004. After all, given the size of city economies, the material losses caused by climate-induced extreme weather can be tremendous. Thus, it is worthwhile to examine the role of Southeast Asian cities in international development in terms of their transnational networking. Moreover, the phenomenon that cities becoming active players in international affairs has been explored mostly in relation to North American, European or Western setting. Literature on cities’ transnational and multi-level engagement in the EU has been abundant. By contrast, there is very few researches focusing on the part of ASEAN in mainstream literature on city diplomacy or paradiplomacy. The primary purpose of this paper is thus to examine the state of play by Southeast Asian cities in some key multilateral networkings such as C40 Cities, International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) and United Cities and Local Governments (UCLG).Keywords: city diplomacy, Southeast Asia, transnational networking, multilateral networkingKota-kota semakin terlibat dalam urusan internasional setelah globalisasi mulai muncul ke permukaan. Memposisikan sebagai entitas administratif di antara dan untuk merekonsiliasi antara kepentingan nasional yang bersaing dan tujuan universal seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDGs), kota-kota dapat menunjukkan peran mereka dalam memberikan alternatif pengejaran pembangunan global. Lebih lanjut, ketika isu lingkungan telah mendominasi dunia internasional, para pemikir lingkungan global telah membuatnya menjadi lebih urban dalam beberapa dekade. Banyak kota di daerah pantai, baik di regional Asia ataupun di regional lainnya di dunia, berada dalam resiko tinggi akan perubahan iklim dan rentan terhadap bencana seperti tsunami, seperti yang terjadi di Samudra Hindia tahun 2004. Terlebih lagi, mengingat ukuran ekonomi kota, kerugian materiil disebabkan oleh cuaca ekstrem yang disebabkan oleh iklim cenderung cukup besar. Dengan demikian, ada baiknya untuk memeriksa peran kota-kota Asia Tenggara dalam pengembangan internasional dalam hal jaringan transnasional mereka. Selain itu, fenomena bahwa kota menjadi pemain aktif dalam urusan internasional telah dieksplorasi sebagian besar di kawasan Amerika Utara, Eropa atau Barat. Literatur tentang keterlibatan transnasional dan multi-level kota-kota di Uni Eropa telah berlimpah. Sebaliknya, masih sedikit penelitian yang berfokus pada bagian ASEAN dalam literatur arus utama tentang diplomasi kota atau paradiplomasi. Tujuan utama dari tulisan prospektif ini adalah untuk menguji keadaan permainan oleh kota-kota Asia Tenggara di beberapa jaringan multilateral utama seperti Kota C40, Dewan Internasional untuk Inisiatif Lingkungan Lokal (ICLEI) dan United Cities and Local Governments (UCLG).Kata-Kata Kunci: diplomasi antar kota, Asia Tenggara, jaringan transnasional, jaringan multilateral
The United States’ Zero Tolerance Immigration Policy: An Analysis of Structural Violence Karina Utami Dewi; Desti Putri Cahyani
Global Strategis Vol. 14 No. 1 (2020): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.14.1.2020.31-44

Abstract

Kebijakan imigrasi Zero Tolerance merupakan salah satu bentuk kebijakan yang diformulasikan oleh pemerintahan Donald Trump dengan tujuan untuk mengurangi jumlah imigran tanpa dokumen yang memasuki wilayah Amerika Serikat. Kebijakan imigrasi ini menjadi isu yang mendapat sorotan dari dunia internasional karena sarat dengan pelanggaran hak-hak asasi manusia, dan memosisikan imigran tanpa dokumen serta anak-anak dalam keadaan yang rentan. Tulisan ini mengelaborasi bahwa kebijakan ini mengindikasikan kekerasan struktural pada penerapannya, dengan menggunakan konsep Kekerasan Struktural yang ditulis oleh Johan Galtung, dan mencoba membuktikan terjadinya kekerasan struktural serta alasan mengapa kebijakan ini dilakukan oleh Amerika Serikat. Terdapat tiga argumen utama pada tulisan ini; pertama, kekerasan struktural terbukti telah dilakukan oleh Amerika Serikat dapat dilihat melalui subjek, objek, serta tindakan dalam konsep Kekerasan Struktural. Kedua, terdapat faktor pendorong yang sifatnya sengaja dan tidak sengaja dalam melakukan kebijakan yang mengakibatkan kekerasan struktural. Yang ketiga, Amerika Serikat menjalankan kebijakan ini dengan menggunakan pendekatan yang menekankan pada reward dan punishment. Kata-kata kunci: imigrasi, kekerasan struktural, Amerika Serikat  Zero Tolerance Immigration Policy is one form of policy formulated by the Donald Trump administration to reduce undocumented immigrants entering the United States. This immigration policy has become an issue of international attention because it is full of human rights violations, and places the undocumented immigrants and children in an unsafe condition. This paper describes that the policy mentioned above indicates structural violence in its implementation, employs the concept of Structural Violence written by Johan Galtung, and tries to prove the occurrence of structural violence and the reasons why this policy was carried out by the United States. There are three main arguments in this paper; first, there is indeed structural violence that has been committed by the United States as observed in the object, subject, and actions in the concept of Structural Violence. Second, there are intended and unintended motivations in implementing this policy, which encouraged structural violence. Third, The United States carries out this policy by using an approach that emphasizes reward and punishment. Keywords: immigration, structural violence, United States
The Increasing Of Vietnam Military Capability In The South China Sea Dispute: Arms Race Or Status Quo? Putti Ananda Hiswi
Global Strategis Vol. 14 No. 1 (2020): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.14.1.2020.97-108

Abstract

This paper analyzes Vietnam's decision to increase its military strength in facing China in the South China Sea. Most of the existing works on the topic studied emphasized the interest of both states and their intention to enhance military power to secure their claimed territory. However, the previous studies have not explained that the selection of Vietnam's policies to strengthen its military capabilities would impact the occurrence of arms races in the region or only a form of balancing of the opposing military forces. This research is applying qualitative research methods with data sourced from primary and secondary data from official documents, books, journals, online news. This article shows that Vietnam's policy to increasing military capability could perceive as a form of an arms race or a way of maintaining its military status quo with opponents.Keywords:  Vietnam; the South China Sea, military capabilities, arms races, arms dynamics ABSTRAK Tulisan ini menganalisis keputusan Vietnam untuk meningkatkan kekuatan militernya dalam menghadapi Tiongkok di Laut Cina Selatan. Penelitian terdahulu umumnya menunjukan kepentingan kedua negara dan niat mereka dalam meningkatkan kekuatan militer sebagai upaya mengamankan wilayah yang mereka klaim sebagai bagian dari teritori mereka. Namun, studi sebelumnya belum menjelaskan mengenai pemilihan kebijakan Vietnam untuk meningkatkan kemampuan militernya dapat menyebabkan dua kemungkinan yaitu terjadinya perlombaan senjata di wilayah tersebut atau hanya sebagai bentuk penyeimbangan kekuatan militer lawan. Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan data yang bersumber dari data primer dan sekunder dari dokumen resmi, buku, jurnal, berita online. Tulisan ini menunjukkan bahwa kebijakan Vietnam untuk meningkatkan kemampuan militer dapat dianggap sebagai bentuk perlombaan senjata atau bentuk mempertahankan status quo militernya dengan lawan.Kata – kata kunci: Vietnam; Laut Cina Selatan, kemampuan militer, perlombaan senjata, dinamika senjata
The Identification of “The Art of War” Military Strategy On Netflix’s Business Strategy Ulfa Fawzia; Baiq Wardhani
Global Strategis Vol. 14 No. 1 (2020): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.14.1.2020.143-160

Abstract

Karya sastra klasik “the Art of War” yang ditulis oleh Sun Tzu dipandang relevan ketika diterapkan di era kontemporer ini. Tidak terbatas pada lingkup militer saja, the Art of War juga dapat diterapkan di berbagai aspek kehidupan salah satunya di aspek bisnis. Tulisan ini bertujuan untuk meneliti strategi militer yang tertulis dalam the Art of War yang teridentifikasi dalam strategi bisnis Netflix, sebagai suatu perusahaan yang berhasil menghadirkan terobosan di tengah industri hiburan digital. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan metode kualitatif yang menganalisis data primer dan sekunder, serta mengumpulkan data-data dari kajian terdahulu, buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Netflix mengadopsi beberapa strategi militer Sun Tzu dalam upayanya menduduki industri hiburan. Dengan beberapa penafsiran terminologi strategi militer yang kemudian disesuaikan dengan terminologi bisnis, penulis kemudian menelaah tahap-tahap perkembangan bisnis Netflix yang disertai dengan analisis strategi militer “the Art of War” sebagai upaya perusahaan melakukan penetrasi pasar dan menghadapi kompetitor, mendesain inovasi dan mengembangkan usaha, serta membentuk aliansi. Selain itu, penulis menemukan kesamaan pemikiran antara konsep pasifisme Sun Tzu dengan konsep binsis Netflix sebagai purpose-driven business. Kata-kata kunci: The Art of War, Netflix, dan Strategi Bisnis.  The classic literary work, "the Art of War" written by Sun Tzu, is considered to remain relevant applied in this contemporary era. Not limited to the military aspect, the Art of War also finds its place in various aspects of life, one of which is in business aspects. This paper aims to examine the military strategy written in the Art of War identified in the Netflix business strategy as a company that has succeeded in generating breakthroughs amid the digital entertainment industry. The authors employ qualitative methods to analyze both primary and secondary data collected from previous studies, books, journals, and scientific articles. The results of this study indicated that Netflix adopted several of Sun Tzu's military strategies in its efforts to occupy the entertainment industry. Some interpretations of military strategy terminologies have been adjusted into business terminologies to analyze the stages of Netflix's business development by using the Art of War military strategy as attempts by the company to penetrate the market and face competitors, designing innovation and business development, as well as forming alliances. Moreover, the authors found the similarity of ideas between the concept of pacifism by Sun Tzu with the business concept of Netflix as a purpose-driven business. Keywords: The Art of War, Netflix, and Business Strategy.
Cybersecurity and Custom Regulations as Trade Barriers in ASEAN e-Commerce: Case of Indonesian e-Commerce Annisa Pratamasari
Global Strategis Vol. 14 No. 1 (2020): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.14.1.2020.1-16

Abstract

ASEAN countries show tremendous potential for e-commerce growth. Boasting its 650 million population and massive internet users, ASEAN proves to be a significant market for e-commerce and digital economy in general. Nonetheless, there are still some significant barriers in e-commerce trade, both traditional and non-traditional barriers of trade. Those barriers include a lack of harmonized regulations between the ASEAN Member States, high tariff duties on imported goods, and weak consumer protections (and overall cybersecurity) in the region. This study explores these barriers, which hinder ASEAN's goal to achieve more robust growth in the digital economy, particularly in terms of the legal framework (custom harmonization) and cybersecurity. In order to delve more deeply into these impediments of e-commerce trade, this article also attempts to present a study case of Indonesia's e-commerce as the most prominent and most promising player in ASEAN. Keywords: ASEAN, e-commerce, digital trade, digital economy  Negara-negara ASEAN menunjukkan potensi luar biasa bagi pertumbuhan e-commerce. Dengan jumlah penduduk 650 juta dan banyaknya pengguna internet, ASEAN terbukti menjadi pasar yang signifikan bagi e-commerce dan ekonomi digital secara umum. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hambatan signifikan dalam perdagangan e-commerce, baik hambatan perdagangan tradisional maupun non-tradisional. Hambatan-hambatan itu termasuk kurangnya regulasi yang harmonis antara negara-negara anggota ASEAN, bea masuk yang tinggi untuk barang-barang impor, dan lemahnya perlindungan konsumen (serta keamanan cyber secara keseluruhan) di dalam kawasan. Penelitian ini mengeksplorasi hambatan-hambatan yang menghambat tujuan ASEAN untuk mencapai pertumbuhan yang lebih kuat dalam ekonomi digital, terutama dalam hal kerangka hukum (harmonisasi aturan) dan keamanan cyber. Untuk menggali lebih dalam hambatan-hambatan perdagangan e-commerce ini, tulisan ini juga mencoba untuk menyajikan studi kasus e-commerce Indonesia sebagai pemain terbesar dan paling menjanjikan di ASEAN. Kata-kata kunci: ASEAN, e-commerce, perdagangan digital, ekonomi digital
From Big Data to Mask Diplomacy: Taiwan’s Effort to Strengthen International Role A. Safril Mubah; Sarah Anabarja
Global Strategis Vol. 14 No. 2 (2020): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.14.2.2020.189-202

Abstract

Dengan mengandalkan ketahanan domestik tanpa dukungan komunitas internasional, Taiwan yang terkucil dari pergaulan dunia berhasil mengendalikan pandemi COVID-19. Meskipun Taiwan memiliki kedekatan geografis dengan China yang menjadi pusat bermulanya wabah COVID-19, negara ini hanya mencatatkan 467 total kasus COVID-19 yang terkonfirmasi hingga 31 Juli 2020. Melalui respons cepat berbasiskan integrasi mahadata, Taiwan mampu mencegah penularan COVID-19 yang lebih luas. Ketika situasi kesehatan domestik telah terkendali, Taiwan mulai melancarkan aksi global dengan mendonasikan masker medis ke berbagai negara. Diplomasi masker merupakan upaya yang ditempuh Taiwan untuk meraih citra positif di panggung dunia. Dalam artikel ini, penulis menemukan bahwa keberhasilan strategi Taiwan dalam menangani pandemi di tingkat domestik mendorong Taipei berupaya terlibat aktif dalam tata-kelola kesehatan global demi meningkatkan peran internasionalnya. Namun, upaya itu terhadang oleh isolasi diplomatik yang terus dilakukan China sejak Tsai Ing-wen menjabat sebagai presiden pada 2016. Untuk membahas isu tersebut, artikel ini terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, kecepatan respons Taiwan dalam mencegah penularan COVID-19. Kedua, ketepatan strategi Taiwan dalam menyelesaikan pandemi sehingga melejitkan citra negara ini di tataran global. Ketiga, tantangan Taiwan untuk meningkatkan peran internasional di tengah isolasi diplomatik.Kata-kata Kunci: kecepatan respons, integrasi mahadata, diplomasi masker, peran internasional.As a diplomatically isolated country, Taiwan cannot lie to the international community in combating the COVID-19 pandemic. This situation is supposed to be obstacles for Taiwan, but the country can successfully control the COVID-19 pandemic thanks to its domestic resilience. Despite its geographic proximity with China, Taiwan has only confirmed 467 COVID-19 total cases by July 31, 2020. Through quick response based on big data integration, Taiwan has prevented COVID-19 from spreading around the country. While Taiwan can control its domestic situation, the government begins to launch global action for donating medical masks to many countries. Through mask diplomacy, Taiwan is expected to gain a positive image on the globe. Following its success in dealing with the pandemic at the local level, Taiwan is getting involved in global health order to improve its international role. However, this effort is challenged by diplomatic isolation imposed by China since President Tsai Ing-wen was in her office in 2016. This paper examines the issue and consists of three sections—first, Taiwan’s quick response in preventing COVID-19 transmission. Second, Taiwan’s strategy in dealing with the pandemic. Third, Taiwan’s challenges in improving its international roles.Keywords: quick response, big data integration, mask diplomacy, international role.
Germany’s Strategy in Handling COVID-19: The Role of National Leadership Strength and The Maximization of Welfare State Continental System Support Siti Rokhmawati Susanto
Global Strategis Vol. 14 No. 2 (2020): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.14.2.2020.403-420

Abstract

Pandemi Covid-19 merupakan krisis kesehatan terbesar pada abad ke-21. Diawali dengan kemunculan virus flu jenis baru di Wuhan-China pada Desember 2019, virus ini menyebar ke seluruh dunia dengan sangat cepat sehingga mengakibatkan kematian yang tinggi di seluruh dunia. Jerman merupakan salah satu negara yang terdampak pada periode awal virus muncul di Eropa. Setelah menyadari efeknya fatal, Pemerintah Jerman melakukan kebijakan nasional integratif mengatasinya, hingga Jerman perlahan keluar dari krisis. Fenomena ini disebut dengan “German exception”, karena banyak negara masih berjuang mengatasi pandemi. Paper ini meneliti strategi kebijakan nasional Pemerintah Jerman mengatasi Covid-19. Kerangka pemikiran yang dipakai adalah teori kepemimpinan nasional di masa krisis dan peranan sistem welfare state nasional. Argumen yang menentukan keberhasilan Jerman mengatasi Covid-19 adalah peran kepemimpinan nasional Kanselir Merkel yang visioner dan konsisten di masa krisis, serta dukungan sistem welfare state Continental yang dianut negara sehingga menguatkan masyarakat dan kestabilan politik nasional di masa pandemi.Kata-kata kunci: Jerman, Covid-19, kepemimpinan nasional, Kanselir Merkel, sistem welfare state Continental.The Covid-19 pandemic is the biggest health crisis of the 21st century. Starting with the emergence of a new type of flu virus in Wuhan-China in December 2019, this virus has spread throughout the world very quickly and resulting in high deaths worldwide. Germanywas one of the countries affected in the early period when the virus emerged in Europe. After realizing its fatal effects, the German Government carried out an integrative policy to overcome it until the German national came out of the crisis. This phenomenon is calledthe “Germany exception”, as many countries are still struggling with the pandemic. This paper examines the German Government’s national policy strategy to tackle Covid-19. The framework used is the theory of national leadership in times of crisis and the role of thenational welfare system. The arguments that support Germany in overcoming Covid-19 are the role of Chancellor Merkel’s national leadership, who is visionary and consistent in times of crisis and support for the welfare system of the Continental state is a state thatstrengthens society and national political stability during the pandemic.Keywords: Germany, Covid-19, national leadership, Chancellor Merkel, the continental welfare state system.

Page 10 of 23 | Total Record : 221

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 20 No. 1 (2026): Global Strategis Vol. 19 No. 2 (2025): Global Strategis Vol. 19 No. 1 (2025): Global Strategis Vol. 18 No. 2 (2024): Global Strategis Vol. 18 No. 1 (2024): Global Strategis Vol. 17 No. 2 (2023): Global Strategis Vol. 17 No. 1 (2023): Global Strategis Vol. 16 No. 2 (2022): Global Strategis Vol. 16 No. 1 (2022): Global Strategis Vol. 15 No. 2 (2021): Global Strategis Vol. 15 No. 1 (2021): Global Strategis Vol. 14 No. 2 (2020): Global Strategis Vol. 14 No. 1 (2020): Global Strategis Vol. 13 No. 2 (2019): Global Strategis Vol. 13 No. 1 (2019): Global Strategis Vol. 12 No. 2 (2018): Global Strategis Vol. 12 No. 1 (2018): Global Strategis Vol. 11 No. 2 (2017): Global Strategis Vol. 11 No. 1 (2017): Global Strategis Vol. 10 No. 2 (2016): Global Strategis Vol. 10 No. 1 (2016): Global Strategis Vol. 9 No. 2 (2015): Global Strategis Vol. 9 No. 1 (2015): Global Strategis More Issue