Jurnal Hubungan Internasional
Jurnal Hubungan Internasional is a scientific journal published twice a year, every June and December. JHI invite discussions, reviews, and analysis of contemporary against four main themes: international peace and security; international political economy; international businesses and organization; as well as globalization and strategy. JHI published by Cakra Studi Global Strategis (CSGS), center of studies that examine the issues of international relations and this center of studies was under control by Airlangga University International Relations Department.
Articles
187 Documents
<![CDATA[Penyebab Krisis Finansial Global tahun 2008: Kegagalan Financial Development dalam Mendorong Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi ]]>
<![CDATA[Yohanes William Santoso]]>
<![CDATA[ Jurnal Hubungan Internasional Vol. 11 No. 1 (2018): Jurnal Hubungan Internasional ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jhi.v11i1.5853
<![CDATA[The Global Financial Crisis has raised questions for economists on the causes of the issue and how to prevent similar case in the future. One of the causes of the crisis was a large and rapid increase of credit accumulation in the United States (US) on the period of 2000 to 2007. While according to the theory of Financial Development, credit is one of the indicator that shows the ongoing national financial system. Credit includes the access get credit and the ability of financial institution to lend credit. Both can be seen in the United States, proved by the ease of access to home loans and increasing amount of subprime mortgages. In accordance with the theory of financial development, the US economy should had experienced growth and stability. However, the rapid increase of credit accumulation in US has led to instability and crisis. The anomaly proves the failure of Financial Development and encourage the International Monetary Fund (IMF) to review the theory and prove its relevance in explaining economic growth and stability.]]>
<![CDATA[Peran Jejaring Feminis Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD) dalam Merepresentasikan Hak Asasi Perempuan ]]>
<![CDATA[Lathiefah Widuri Retyaningtyas]]>
<![CDATA[ Jurnal Hubungan Internasional Vol. 11 No. 1 (2018): Jurnal Hubungan Internasional ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jhi.v11i1.8659
<![CDATA[Penelitian ini berusaha menjelaskan latar belakang pentingnya membangun sebuah jejaring feminis untuk menghadapi situasi yang tidak memihak perempuan akibat langgengnya hegemoni patriarki. Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD) sebagai salah satu jejaring feminis dipilih sebagai contoh untuk melihat peran yang dimiliki jejaring feminis dalam merepresentasikan hak asasi perempuan beserta gambaran tantangan yang dihadapi dalam menghadapi hegemoni patriarki yang terlegitimasi pada aspek kehidupan manusia. APWLD menggunakan instrumen hukum untuk memperkuat hasil-hasil penelitian, pelatihan, advokasi dan aktivismenya dalam mengklaim dan memperkuat hak asasi perempuan pada setiap ruang-ruang dialog yang memengaruhi kebijakan ditingkat lokal, nasional, regional maupun internasional. Upaya yang dilakukan oleh APWLD dalam mendorong perubahan untuk memengaruhi praktik kebijakan ataupun hukum pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional akan ditinjau melalui kerangka Transnational Feminist Networks (TFNs).]]>
<![CDATA[Diplomasi Publik Indonesia terhadap Vanuatu Dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua ]]>
<![CDATA[Ahmad Sabir]]>
<![CDATA[ Jurnal Hubungan Internasional Vol. 11 No. 1 (2018): Jurnal Hubungan Internasional ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jhi.v11i1.8679
<![CDATA[Abstract This research explains Indonesia diplomacy to Vanuatu in the context of the Indonesian government's efforts to resolve separatism issue in Papua. The analysis conducted on this thesis uses the theory of Public Diplomacy by Leonard, Stead and Smewing (2002). The result of this research is the failure of Indonesian public diplomacy to shape Vanuatu political stance on Papua issue caused by the failure in optimizing the strategies of Indonesian public diplomacy. Vanuatu yet staunchly supports Papua separatist movement. There are at least three reasons that are closely related to the weakness of Indonesian public diplomacy towards Vanuatu: (1) the conduct of Indonesian public diplomacy has been dominated by state actor and less involve the role of non-state actors, (2) the three dimensions of Indonesian public diplomacy have not been optimazed, and (3) the existance of Melanesian Renaissance in Vanuatu domestic politics. Key words: Public Diplomacy, Indonesia, Vanuatu, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Papua Separatist Movement. Penelitian ini menjelaskan tentang diplomasi Indonesia kepada Vanuatu pada konteks upaya pemerintah Indonesia menyelesaikan masalah gerakan separatisme Papua. Analisis yang dilakukan pada tesis ini menggunakan teori diplomasi publik dari Leonard, Stead dan Smewing (2002). Hasil dari penelitian ini adalah gagalnya diplomasi publik Indonesia untuk mempengaruhi sikap politik Vanuatu atas isu Papua disebabkan karena belum optimalnya strategi diplomasi publik yang dijalankan Indonesia. Vanuatu tetap mendukung gerakan separatis Papua. Setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan lemahnya diplomasi publik Indonesia terhadap Vanuatu dalam isu Papua yaitu: (1) pelaksanaan diplomasi publik masih didominasi aktor negara dan kurang melibatkan aktor non-negara; (2) tidak optimalnya tiga dimensi diplomasi publik yang dijalankan Indonesia; dan (3) kuatnya pengaruh Melanesian Renaissance dalam perpolitikan domestik Vanuatu. Kata kunci: Diplomasi Publik, Indonesia, Vanuatu, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), gerakan separatisme Papua.]]>
<![CDATA[Perkembangan Peninjauan Lingkungan Strategis dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia, 1995&2015 ]]>
<![CDATA[Yovia Rizky Arvianissa]]>;
<![CDATA[Evi Fitriani]]>
<![CDATA[ Jurnal Hubungan Internasional Vol. 11 No. 1 (2018): Jurnal Hubungan Internasional ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jhi.v11i1.4760
<![CDATA[Buku Putih Pertahanan memainkan peran penting dalam sistem internasional sebagai instrumen untuk membangun saling percaya. Pada level nasional, Buku Putih Pertahanan berperan sebagai panduan untuk membangun kapabilitas pertahanan negara. Untuk meningkatkan transparansi dan saling percaya antar negara dalam sistem internasional, Buku Putih Pertahanan harus memberikan pemahaman mengenai pandangan strategis dan bagaimana kekuatan pertahanan digunakan untuk mengatasi permasalahan strategis yang dihadapi negara. Kajian ini mencoba mendeskripsikan perkembangan peninjauan lingkungan strategis Indonesia pada Buku Putih Pertahanan Indonesia (BPPI) 1995 dan 2015. Kajian ini menggunakan pendekatan geopolitik untuk menelaah BPPI. Kajian ini berpendapat bahwa BPPI 1995 dan 2015 memiliki kesamaan pandangan yang cenderung menitikberatkan kepada ancaman keamanan internal.]]>
<![CDATA[Desain Kewilayahan dan Posisi Middle Power dalam Strategi Hedging Kazakhstan terhadap Rusia dan Tiongkok ]]>
<![CDATA[Muhamad Anugrah Pratama]]>
<![CDATA[ Jurnal Hubungan Internasional Vol. 12 No. 1 (2019): JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (313.625 KB)
|
DOI: 10.20473/jhi.v12i1.12939
<![CDATA[Kazakhstan dihadapkan pada kontestasi Rusia dan Tiongkok yangberkompetisi untuk memperoleh pengaruh dan meningkatkan keterlibatanmereka di wilayah Asia Tengah sejak tahun 1990-an. Dalam menghadapisituasi tersebut, Kazakhstan menjalankan kebijakan luar negeri hedgingyang termasuk dalam tajuk ‘multi-vector policy’. Hal ini memiliki keunikankarena Kazakhstan secara geografis merupakan negara landlocked danmemiliki hubungan historis yang dekat dengan Rusia. Pertanyaan yang diajukandalam tulisan ini adalah mengapa Kazakhstan melakukan kebijakanluar negeri hedging dalam melakukan hubungan dengan Rusia dan Tiongkokdi Asia Tengah? Tulisan ini lantas menggunakan perspektif geopolitikkewilayahan dan posisi middle power negara untuk mencari jawaban ataspertanyaan tersebut. Hasil analisis penulis menunjukkan bahwa kebijakanhedging yang dilakukan oleh Kazakhstan dengan Rusia dan Tiongkok dipengaruhioleh adanya perubahan desain kewilayahan Kazakhstan yangakhirnya memengaruhi perspektif elit sehingga memilih menjalankan kebijakanmencirikan middle power, yaitu hedging.]]>
<![CDATA[Mengurai Kode Geopolitik Korea Selatan: Analisis terhadap Satu Tahun Pidato Kepresidenan Moon-Jae In 2017-2018 ]]>
<![CDATA[Bara Bhiswara]]>
<![CDATA[ Jurnal Hubungan Internasional Vol. 11 No. 2 (2018): Jurnal Hubungan Internasional ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (358.951 KB)
|
DOI: 10.20473/jhi.v11i2.10975
<![CDATA[Sebagai ‘middle power’ yang dikepung para ‘major powers’, kebijakan luar negeri Korea Selatan secara umum dibentuk dengan kepentingan untuk menjembatani relasi kekuatan yang muncul di kawasan. Kompetisi pengaruh dari AS dan Tiongkok, opsi kerjasama internasional, hingga provokasi militer Korea Utara di Semenanjung Korea menjadi dinamika isu geopolitik yang senantiasa memunculkan tantangan tersendiri bagi presiden yang tengah menjabat. Menggunakan metode analisis konten, artikel ini berusaha mengidentifikasi bagaimana kode geopolitik Korea Selatan diartikulasikan dalam satu tahun masa kepresidenan Moon Jae-In. Berangkat dari sudut pandang geopolitik, pembahasan akan difokuskan dalam meninjau peta retoris Korea Selatan, bagaimana Korea Selatan memposisikan dirinya di kawasan dan sistem internasional, dan bagaimana Korea Selatan mengidentifikasi kawan, lawan, dan menjustifikasinya kepada audien domestic dan internasional.]]>
<![CDATA[Kegagalan Strategi Transnational Advocacy Network dalam Menentang Pengesahan Qanun Jinayat di Aceh ]]>
<![CDATA[Jessica Aulia]]>;
<![CDATA[Nurul Isnaini]]>;
<![CDATA[R. Maisa Yudono]]>
<![CDATA[ Jurnal Hubungan Internasional Vol. 12 No. 1 (2019): JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (235.661 KB)
|
DOI: 10.20473/jhi.v12i1.8978
<![CDATA[This research paper frames the failure of contention against Islamic CriminalLaw (Qanun Jinayat) in Aceh as a strategic problem. In this research,the authors combine literature research and field observation in BandaAceh. Amidst the debate between the universalist and particularist pointof view regarding human right issues, local NGOs fighting against QanunJinayat have linked themselves with INGOs in a network of activists whichKeck and Sikkink (1998) refers to as Transnational Advocacy Network(TAN). It has undertaken multiple approaches aligned to the four typesof strategies as underlined by Keck and Sikkink (1998). However, suchstrategies are ineffective due to multiple features of the advocacy such ascomplexity of Indonesian law, difference in final objective of the elementsof TAN, and lack of strong representative figure as the front of the advocacy.In all, it can be concluded that although the pattern of transnationaladvocacy has emerged in Aceh, presence of such transnational networkhas not successfully advocated against the legalization of Qanun Jinayat.]]>
<![CDATA[Strategi Pemerintah Republik Indonesia dalam Penanganan Masalah Pelintas Batas Indonesia-Timor Leste ]]>
<![CDATA[Remigius Seran]]>
<![CDATA[ Jurnal Hubungan Internasional Vol. 11 No. 2 (2018): Jurnal Hubungan Internasional ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (355.335 KB)
|
DOI: 10.20473/jhi.v11i2.9226
<![CDATA[ABSTRACTThe urgency to set up the Border Between Indonesia and Timor-Leste and the border crossers is based on much more complex historical reasons than the arrangement of Indonesia's borders with other countries. Border governance policies between Indonesia and Timor-Leste are characterized by: border governance policies indicate a desire to adopt an integrated approach, governance practices tend to be fragmented where two very dominant approaches are the security approach and the socio-economic welfare approach. A border governance policy that ignores cultural identity variables leads to a reverse response, namely the use of cultural identity to challenge the country's dominant conception and policy in border governance. The phenomenon of "rat road" and other cross-border interaction networks called illegal by the state can be read as a form of local community resistance to the claim of state sovereignty over the border. In an integrated border governance policy, a cultural approach should be one of the main components that characterize other approaches. Jailly puts the four dimensions of the policy parallel, the cultural approach in border governance policy to the principles that fuel security policy, local politics and economic policy in border governance. The practical consequence of this study is the policy that border governance must move beyond the dominance of the economic security approach to an integrated approach. This study proposes the concept of trans-border social and cultural space as an important element in integrated border governance.Key Words: Border governance, Indonesia – Timor-Leste, Cultural crosser borders.]]>
<![CDATA[Aspek Pragmatisme dalam Kebijakan Pintu Terbuka Jerman terhadap Pengungsi Timur Tengah: Solusi Grey Population ]]>
<![CDATA[Nadia Khansa Salsabila]]>
<![CDATA[ Jurnal Hubungan Internasional Vol. 12 No. 1 (2019): JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (268.464 KB)
|
DOI: 10.20473/jhi.v12i1.12940
<![CDATA[In 2015, refugee crisis that occurred in European Union due to the war inthe Middle East formed the background of Germany’s open-door policy.As it is implemented, this open-door policy attracted several controversieswith strong internal criticism and negative public opinion, but the policystill be maintained. This phenomenon raises questions regarding on thebasis of German legitimacy in maintaining an open-door policy whichhas always highlighted the sides and ideas of humanitarianism. Therefore,this study seeks to see other aspects of Germany’s open-door policyas German foreign policy, namely ‘pragmatism’ based on considerationof demographic issues related to greying population which have a negativeimpact on German’s stability and economic prospects. Based on thesethoughts, the author argues that Germany maintained the open-door policyas a solution to help overcome greying population in demographic andeconomic context. The open-door policy can be use as a solution throughthe use of refugees and immigrants as productive workers and tax payersin Germany.]]>
<![CDATA[Diferensiasi Kebijakan Polandia dalam Menghadapi Migran Ekonomi dan Pengungsi ]]>
<![CDATA[Rizky Anandita]]>;
<![CDATA[Fadia Ayunabila Zein]]>;
<![CDATA[Dasa Feby Safitri]]>;
<![CDATA[Rahmatul Amalia Nur]]>
<![CDATA[ Jurnal Hubungan Internasional Vol. 11 No. 2 (2018): Jurnal Hubungan Internasional ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (391.639 KB)
|
DOI: 10.20473/jhi.v11i2.10976
<![CDATA[Migrasi merupakan sebuah isu yang tengah menjadi pusat perhatian bagi negara-negara Eropa, khususnya negara-negara yang menjadi anggota dari Uni Eropa. Signifikansi isu migrasi bagi negara-negara Uni Eropa mengalami peningkatan dengan adanya kebijakan dari organisasi supranasional tersebut yang berupaya mendistribusikan tanggung jawab penerimaan imigran dan pengungsi secara merata antara negara-negara anggota. Dengan demikian, Polandia sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa dihadapkan pada dua permasalahan, yakni penolakan masyarakat terhadap masuknya imigran dari luar Uni Eropa dan tekanan dari Uni Eropa untuk mematuhi kuota pengungsi, yang diperparah dengan krisis tenaga kerja di Polandia. Kajian ini membahas mengenai respons kebijakan Polandia dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan, khususnya dalam merespon kelompok imigran dari Timur Tengah dan Afrika. Sebagai hasil dari kajian ini, dapat diketahui bahwa terdapat beragam faktor yang memengaruhi kalkulasi kebijakan imigrasi Polandia, yaitu: 1) faktor lingkungan; 2) budaya dan identitas; 3) pendidikan; 4) adanya asumsi “Trojan Horse”; serta 5) ketidakpuasan penduduk lokal. Kelima faktor tersebut menentukan persepsi masyarakat dan pemerintah Polandia terhadap isu migrasi.]]>
