cover
Contact Name
Fathul Qorib
Contact Email
fathul.indonesia@gmail.com
Phone
+6285354769970
Journal Mail Official
jisip.unitri@gmail.com
Editorial Address
Jl. Telaga Warna, Tlogomas, Malang, Jawa Timur, Indonesia
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)
ISSN : -     EISSN : 24426962     DOI : 10.33366/jisip
JISIP Journal of Social and Political Science is published three times a year (April, August and December). Article published in JISIP is an article based on the results of research (priority), and articles on scientific reviews of contemporary phenomena in the field of Social and Political Science, Communication and Public Administration. In receiving articles that will be reviewed by internal, external editors and reviewers. Each article entered in the JISIP journal will be sent to the editors section through the Initial Review process. After that, the articles will be sent to peer reviewers to get the Double-Blind Peer Review Process. JISIP will be published papers chosen under the a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Articles 595 Documents
Analisis Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Prinsip Good Corporate Governance di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padang Pariaman Irwanto, Engga Lift; Putera, Roni Ekha; Ariany, Ria
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 13, No 2 (2024): August
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/jisip.v13i2.3019

Abstract

This research is due to the many criticisms submitted by the public to hospitals regarding the health care provided to them at unsatisfactory rates, many things complained of the public such as in the case of administrative affairs of very long and cumbersome treatment, the implementation of the provision of unresponsive and responsive care services, the attitude of doctors and nurses unprofessional and unfriendly to the patient, facilities and facilities provided by hospitals are still inadequate, and various other things. The problems that arose then became a matter of consideration for the authorities of the Regional General Hospital Padang Pariaman to promptly carry out improvements and evaluation of service performance in order to regain the trust of the public based on the principle of good corporate governance. The principles of good corporate governance are transparency, accountability, responsibility, independence and justice. Researchers conduct research using descriptive qualitative research methods to describe the implementation of problems in more detail, key research data obtained through the process of interviews with relevant informants and document data as additional data reinforcing research arguments. The results of the research then showed that the Padang Pariaman Regional General Hospital has implemented the overall principle of good corporate governance well in terms of openness of information to the principles of transparency and disqualification of the management of the agency to the principles of accountability. However, the implementation of other principles, especially the principles of responsibility, independence and justice, has not been properly implementedPenelitian ini dilatarbelakangi banyaknya kritikan yang disampaikan masyarakat kepada pihak rumah sakit terkait pelayanan kesehatan yang diberikan kepada mereka di nilai belum memuaskan, banyak hal yang dikeluhkan masyarakat seperti dalam hal urusan administrasi pengobatan ytang sangat lama dan berbelit, pelaksanaan pemberian pelayanan perawatan yang tidak tanggap dan responsif, sikap dokter dan tenaga perawat yang tidak profesional dan tidak ramah kepada pasien, fasilitas sarana dan prasrana yang disediakan rumah sakit masih kurang memadai, dan berbagai hal lainnya. Permasalahan yang timbul kemudian menjadi bahan pertimbangan bagi instansi Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman untuk segera melakukan perbaikan dan evaluasi kinerja pelayanan agar kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat berlandaskan prinsip good corporate governance. Prinsip dari good corporate governance ini terdiri atas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen dan keadilan. Peneliti melaksanakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif agar dapat menggambarkan pelaksanaan permasalahan lebih rinci, data penelitian utama didapatkan melalui proses wawancara dengan informan terkait dan data dokumen sebagai data tambahan memperkuat argumen penelitian. Hasil penelitian kemudian menunjukkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman telah melaksanakan keseluruhan prinsip good corporate governance dengan baik dalam hal keterbukaan informasi untuk prinsip transparansi dan pengelolan manajemen instansi untuk prinsip akuntabilitas. Namun pelaksanaan untuk prinsip lainnya terutama untuk prinsip responsibilitas, indepedensi serta keadilan belum dapat dijalankan dengan baik.
Upaya Meminimalisir Konflik Perekrutan Badan Adhoc Pemilu 2024 : Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang Amalia, Firda; Winanda, Nieke Rudyanty
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 13, No 2 (2024): August
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/jisip.v13i2.2726

Abstract

General elections are a democratic process to directly elect representatives of the people. The process of organizing simultaneous elections will be held again in 2024. The potential for conflict will always accompany every stage of the election implementation. Both internal conflicts and external conflicts. For example, in the General Election Commission (KPU) of Jombang Regency, the conflict that arose was related to the problem of the recruitment system for the 2024 election adhoc body claimed to lack integrity. The purpose of this study is to describe the conflict in the recruitment of adhoc bodies as well as the efforts of the General Election Commission (KPU) of Jombang Regency in minimizing it. The research method uses descriptive qualitative with data collection techniques through document studies and in-depth interviews. The results of the research show that the potential for conflict in the recruitment of adhoc bodies is triggered by public disappointment so that they consider this institution to lack integrity, while efforts to minimize it include providing concrete data transparency.Pemilihan umum merupakan proses demokratis untuk memilih wakil rakyat secara langsung. Penyelenggaraan pemilu serentak kembali dilaksanakan pada tahun 2024. Proses penyelenggaraan pemilu akan selalu beriringan dengan potensi konflik. Baik konflik secara internal maupun konflik secara eksternal. Sebagai contoh di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang, konflik yang muncul terkait permasalahan sistem perekrutan badan adhoc pemilu 2024 diklaim tidak berintegritas. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan konflik dalam perekrutan badan adhoc sekaligus upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang dalam meminimalisirnya. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara yang mendalam. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan potensi konflik perekrutan badan adhoc dipicu oleh kekecewaan masyarakat sehingga menganggap lembaga ini tidak berintegritas, sedangkan upaya untuk meminimalisir antara lain dengan memberikan transparansi data yang konkret.
Korelasi Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Ramadhina, Windy Nur; Tukiman, Tukiman
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 13, No 3 (2024): December
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/jisip.v13i3.3060

Abstract

Work motivation is often overlooked, even though it is an important factor in organizations such as the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in East Java. Work motivation is crucial for public employees, especially members of Satpol PP, as they play a significant role in protecting the community and maintaining public peace and order, thereby requiring optimal employee performance. According to the East Java Governor Regulation No. 43 of 2021, the Satpol PP of East Java Province has an important role and obligation to enforce the law at the regional level. This study aims to determine the relationship between work motivation and employee performance in the Satpol PP of East Java Province. The study uses a quantitative approach with Pearson product-moment correlation to test the relationship between work motivation and employee performance in the Satpol PP of East Java Province. The research data were obtained from 65 respondents selected using the Solvin formula. The results show a very strong relationship between work motivation and employee performance in the Satpol PP of East Java Province, with a correlation test result of 0.843.Motivasi kerja sering kali diabaikan, padahal merupakan faktor penting dalam organisasi seperti Satpol PP di Jawa Timur Motivasi kerja sangat penting dalam pelaksanaan tugas oleh pegawai publik, terutama anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), karena Satpol PP memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum, sehingga memerlukan kinerja pegawai yang optimal. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 43 Tahun 2021, Satpol PP Provinsi Jawa Timur memiliki peran penting dan kewajiban untuk menegakkan hukum di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja pegawai Satpol PP Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan uji korelasi Pearson product moment untuk menguji hubungan antara motivasi kerja dan kinerja pegawai di Satpol PP Provinsi Jawa Timur. Data penelitian diperoleh dari 65 responden yang dipilih menggunakan rumus Solvin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara motivasi kerja dan kinerja pegawai di Satpol PP Provinsi Jawa Timur, dengan hasil uji korelasi sebesar 0,843.
Daya Tarik Selebriti Dalam Politik: Studi Kasus Rekrutmen Caleg Artis Oleh Partai NasDem Pada Pemilu 2019 Prayitno, Adi; Putra, Ade Tamara
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 13, No 3 (2024): December
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/jisip.v13i3.3111

Abstract

This research discusses the political recruitment process of the NasDem Party with a study of the nomination of celebrities by the NasDem Party in the 2019 legislative elections. The purpose of this study is to explain the factors behind the NasDem Party choosing to nominate many celebrity figures in the 2019 elections. This study used a qualitative method through descriptive analysis to explain the recruitment mechanism carried out by the NasDem Party in the process of nominating legislative candidates. The data collection technique used was through interviews as primary data and literature study as secondary data. The theoretical framework used in this study is the theory of political parties from Larry Diamond and Richard Gunter and the theory of political recruitment by Pippa Norris. The NasDem Party is the party that recruits and nominates the most celebrities in the 2019 legislative elections. The NasDem Party chooses to nominate celebrities based on several factors and is one of the NasDem Party strategies to raise party votes in the 2019 elections. celebrities in the 2019 elections, including: first, the popularity of celebrities. Second, there is a phenomenon of idol celebrities in several electoral districts. Third, the celebrity factor that is able to become a vote getter.Penelitian ini membahas proses rekrutmen politik Partai NasDem dengan studi pencalonan selebriti oleh Partai NasDem pada pemilu legislatif 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor di balik Partai NasDem memilih untuk mencalonkan banyak tokoh selebriti pada Pemilu 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui analisis deskriptif untuk menjelaskan mekanisme rekrutmen yang dilakukan oleh Partai NasDem dalam proses pencalonan calon legislatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara sebagai data primer dan studi pustaka sebagai data sekunder. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori partai politik dari Larry Diamond dan Richard Gunter dan teori rekrutmen politik oleh Pippa Norris. Partai NasDem adalah partai yang merekrut dan mencalonkan selebriti terbanyak dalam pemilihan legislatif 2019. Partai NasDem memilih untuk mencalonkan selebriti berdasarkan beberapa faktor dan merupakan salah satu strategi Partai NasDem untuk mengumpulkan suara partai pada Pemilu 2019. Selebriti di Pemilu 2019, termasuk: pertama, popularitas selebriti. Kedua, ada fenomena selebriti idola di beberapa daerah pemilihan. Ketiga, faktor selebriti yang mampu menjadi vote getter.
The Roles of Men in the Dating Violence Phenomenon Jatmiko, Vivin Septiani; Avina, Diyah Ayu Amalia
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 13, No 2 (2024): August
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/jisip.v13i2.2818

Abstract

This research focuses on the roles of men discussed in the subject research papers on dating violence. Dating violence is one of the phenomena that has been drawing attention to various researchers since 1990s due to the high percentage of dating violence cases in various countries and the negative effects it has caused to the involved parties. The selected research articles were analysed using systematic literature review (SLR) by using PRISMA Diagram. According to the analysis, a discourse may have implications in forming power, which, in turn, may lead to blinding knowledge. This research finds that the dominant discourse exists in most of the selected research papers, where men being positioned as offenders in dating violence incidents. The emergence of the dominant discourse is attributed by the presence of controls on the institutions (publishers). The influence of controls can be seen in the positioning of men portrayed as masculine, dominant, and rough by the majority of the journal editorial boards and authors; such a framing may form the dominant course in that particular type of research. Furthermore, the massive usage of quantitative research in the dating violence topic is seen as further forming a single fact. In essence, the dominant course results in the silent majority, a condition where male victims are reluctant to seek help from police authority or their social community on their violence cases.
Optimalisasi Komunikasi dan Kolaborasi Humas untuk Peningkatan Tridharma di OTTIMMO Internasional Mukti, Baresa Margi; Tripalupi, Merry Fridha; Sadono, Teguh Priyo
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 13, No 2 (2024): August
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/jisip.v13i2.3009

Abstract

Nowdays, competition in universities is getting tougher. One attempt to ensure that a higher education institution have a special place among the public is to improve its quality so that it can produce superior graduates. Tridharma is a pillar of higher education that must be implemented, consist of education and teaching, research and community service. Apart from being something that must be done, the Tridharma of higher education can provide benefits, namely producing graduates who are creative, innovative, independent and useful for the surrounding community. Tridharma activity in higher education cannot walk alone internally, there needs to be an approach to the community through a public relations unit. Through the partnerships built between public relations and its partners, collaboration can result in activities that can be implemented into the Tridharma activities themselves. This research goal is to determine the strategies and models of communication and public relations collaboration at the OTTIMMO International Culinary and Patisserie Academy in improving the Tridharma of higher education, as well as what are the supporting and inhibiting factors. This research is using a qualitative method with a case study approach, the data collection method is by conducting interviews. The analytical method used is data reduction, namely summarizing the data and simplifying the data, then verifying and confirming the conclusions. The results of this research are communication and collaboration carried out by public relations in improving the Tridharma of higher education, namely using a two-way symmetrical model supported by using a collaborative governance stage process.Pada saat ini persaingan perguruan tinggi semakin ketat. Sebagai langkah agar satu perguruan tinggi tersebut mendapatkan tempat khusus oleh publik adalah dengan berbenah untuk meningkatkan mutu sehingga dapat menghasilkan lulusan yang unggul. Tridharma merupakan pilar dari perguruan tinggi yang wajib dilaksanakan, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain merupakan hal yang wajib dilakukan, Tridharma perguruan tinggi dapat memberikan manfaat yaitu menghasilkan lulusan yang kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya guna bagi masyarakat sekitar. Tridharma didalam perguruan tinggi tidak dapat berjalan sendiri secara internal, perlu adanya pendekatan kepada masyarakat melalui unit humas. Melalui relasi yang dibangun antara humas dengan mitranya, dapat menghasilkan kerjasama berupa kegiatan yang dapat diimplementasikan kedalam kegiatan Tridharma itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui startegi serta model komunikasi dan kolaborasi humas Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional dalam meningkatkan Tridharma perguruan tinggi, serta apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, metode pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara. Metode analisis yang digunakan reduksi data, yakni merangkum data dan menyederhanakan data, lalu verifikasi dan penegasan kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu komunikasi dan kolaborasi yang dilakukan humas dalam meningkatkan Tridharma perguruan tinggi yaitu menggunakan model two-way symmetrical dengan didukung menggunakan proses tahapan collaborative governance.
Analisis Strategi Pemasaran Politik Kampanye Kukuh Haryanto Sebagai Calon Legislatif DPRD Kabupaten Wonogiri Dalam Kontestasi Pemilihan Umum Tahun 2024 Ardana, Shildamullah Danendra Mukti; Purwaningsih, Titin
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 13, No 3 (2024): December
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/jisip.v13i3.3152

Abstract

The 2024 general election stands out as one of the most dynamic elections compared to previous ones. This election was marked not only by the drama surrounding presidential and vice-presidential candidates but also by political maneuvers and the creative campaign strategies of legislative candidates from various political parties. Kukuh Haryanto, a street artist known as a street musician or "pengamen," managed to compete with other legislative candidates and secured the highest number of votes within his party in the 1st electoral district of Wonogiri Regency. This achievement was quite surprising given that his campaign was primarily conducted through social media with limited resources. This study aims to analyze in-depth the political marketing strategy employed by Kukuh Haryanto. The research adopts a qualitative method, with primary data collected through direct interviews with informants and secondary data sourced from the internet, mass media, journal articles, and previous studies relevant to the topic. Data analysis was carried out using the Internet of Things approach and Adman Nursal’s political marketing theory in a descriptive manner. The results reveal that Kukuh Haryanto has had a longstanding interest in politics. In the 2024 election, he ran as a legislative candidate using a campaign strategy centered on singing his own songs, which successfully captured public attention. However, he failed to win a legislative seat due to the intense competition and the party's insufficient vote share.Pemilihan umum tahun 2024 menjadi salah satu pemilu yang paling dinamis dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu ini tidak hanya diwarnai oleh drama pencalonan presiden dan wakil presiden, tetapi juga oleh manuver elite politik dan kreativitas strategi pemasaran politik dari para calon legislatif di berbagai partai politik. Kukuh Haryanto, seorang seniman jalanan yang dikenal sebagai musisi jalanan atau pengamen, mampu bersaing dengan calon legislatif lainnya dan meraih suara terbanyak di partainya pada daerah pemilihan 1 Kabupaten Wonogiri. Pencapaian ini cukup mengejutkan mengingat kampanye yang dilakukannya sebagian besar berbasis media sosial dengan sumber daya yang terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam strategi pemasaran politik yang digunakan oleh Kukuh Haryanto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan data primer berupa wawancara langsung dengan narasumber, serta data sekunder yang diperoleh melalui internet, media massa, artikel jurnal, dan studi terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan Internet of Things dan teori political marketing dari Adman Nursal secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kukuh Haryanto telah memiliki minat dan pengamatan terhadap dunia politik sejak lama. Dalam pemilu 2024, ia maju sebagai calon legislatif dengan strategi kampanye melalui nyanyian lagu-lagu ciptaannya sendiri yang mampu menarik perhatian masyarakat. Namun, ia tidak berhasil meraih kursi legislatif karena tingginya kompetisi serta perolehan suara partai yang kurang optimal.
Politik Kewargaan: Upaya Nelayan Perempuan dalam Memperoleh Keadilan (Studi Pada Desa Purworejo, Kabupaten Demak) Jihad, Rajendra Walad; Yuwanto, Yuwanto; Herawati, Nunik Retno
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 13, No 2 (2024): August
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/jisip.v13i2.2941

Abstract

The efforts of fisher women in Purworejo Village to obtain justice are within the scope of the concept of civic politics. For dozens to decades, fisher women in Purworejo Village have been going to sea without obtaining legality regarding their employment status on their KTP. The aim of this research is to study the various disparities experienced by fisher women in Purworejo Village, the efforts made to achieve justice, and the effects realized from these efforts to achieve justice. Qualitative and descriptive are the methods and approaches used in this research. Secondary and primary data resulting from participant observation, in-depth interviews, and documentation are the data sources for this research. Meanwhile, the researcher uses Kristian Stokke's political theory of citizenship as a theoretical framework to strengthen the analysis in this research. The results of this research found that there are two forms of inequality experienced by fisher women in Purworejo Village, namely social inequality and rights inequality. Efforts to resolve this injustice include identification and education, advocacy for the transition of employment status on KTPs, and monitoring the realization of rights for fisher women. The effect obtained from these efforts is the handling of various social inequalities and gaps in rights faced by fisher women in Purworejo Village.Upaya nelayan perempuan di Desa Purworejo dalam memperoleh keadilan adalah cakupan dari konsep politik kewargaan. Selama belasan hingga puluhan tahun, nelayan perempuan di Desa Purworejo telah melaut tanpa memperoleh legalitas terkait status pekerjaannya di KTP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari berbagai kesenjangan yang dialami nelayan perempuan di Desa Purworejo, upaya yang digencarkan untuk mencapai keadilan, serta efek yang diwujudkan dari upaya mencapai keadilan tersebut. Kualitatif dan deskriptif merupakan metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder dan primer yang dihasilkan dari observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi menjadi sumber data pada penelitian ini. Sementara itu, teori politik kewargaaan Kristian Stokke peneliti gunakan sebagai kerangka teori untuk memperkuat analisis pada penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa terdapat dua wujud kesenjangan yang dialami nelayan perempuan di Desa Purworejo, yakni kesenjangan sosial dan kesenjangan hak. Upaya untuk menyelesaikan ketidakadilan tersebut diantaranya dengan melakukan identifikasi dan edukasi, advokasi peralihan status pekerjaan di KTP, serta pengawalan realisasi hak bagi nelayan perempuan. Adapun efek yang diperoleh dari upaya tersebut adalah tertanganinya beragam kesenjangan sosial dan kesenjangan hak yang dihadapi nelayan perempuan di Desa Purworejo.
Komunikasi Publik Intelijen dalam Mendukung Pemanfaatan Energi Nuklir di Indonesia Aanwijzi, Rizkyagi
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 13, No 2 (2024): August
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/jisip.v13i2.3004

Abstract

Nuclear energy is currently an option to be applied in many countries, because it is considered to be a solution to the growing need for electrical energy. the need for electrical energy is getting bigger. However, until now there are still various challenges or problems to realize its utilization in Indonesia. to realize its utilization in Indonesia. One of the challenges in the development of development of nuclear energy is that there are still wrong perceptions related to the use of nuclear energy. nuclear energy. This perception to a certain extent results in the rejection of some people towards nuclear power plants. there is a rejection of some people towards nuclear power plants (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir). Nuclear Power Plant). Based on Law No. 17/2011 on State Intelligence State Intelligence, BIN plays a role in detection and anticipation efforts that threaten national security and interests. and national interests. Therefore, this research aims to analyze the role of intelligence in supporting accurate public communication, transparent, and fact-based public communication related to the utilization of nuclear energy in Indonesia, and analyze the causes of miscommunication in the utilization of nuclear energy in Indonesia. Indonesia. Qualitative research was chosen as the research method due to complexity of the problems associated with the utilization of nuclear energy in Indonesia, such as public perception, technical challenges, and government policies. government. The results of this study found that the construction of nuclear power plants in Indonesia faces a number of obstacles, including the lack of political will and strong regulations. Despite having fulfilled most aspects of required infrastructure, NPP has not yet become a priority issue.Energi nuklir saat ini menjadi pilihan untuk diaplikasikan di banyak negara, sebab dianggap dapat menjadi solusi terhadap kebutuhan energi listrik yang semakin besar. Namun, hingga saat ini masih terdapat berbagai tantangan atau persoalan untuk mewujudkan pemanfaatannya di Indonesia. Salah satu tantangan pembangunan energi nuklir adalah masih adanya persepsi yang salah terkait dengan penggunaan energi nuklir. Persepsi tersebut pada batas tertentu berakibat pada masih terdapat penolakan sebagian masyarakat terhadap PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, BIN berperan dalam upaya deteksi dan antisipasi yang mengancam keamanan serta kepentingan nasional. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran intelijen dalam mendukung komunikasi publik yang akurat, transparan, dan berbasis fakta terkait pemanfaatan energi nuklir di Indonesia, serta menganalisis penyebab miskomunikasi dalam pemanfaatan energi nuklir di Indonesia. Penelitian kualitatif dipilih sebagai metode penelitian karena kompleksitas masalah yang terkait dengan pemanfaatan energi nuklir di Indonesia, seperti persepsi masyarakat, tantangan teknis, dan kebijakan pemerintah. Adapun hasil dari penelitian ini menemukan, pembangunan PLTN di Indonesia menghadapi sejumlah kendala, termasuk kurangnya political will dan regulasi yang kuat. Meskipun telah memenuhi sebagian besar aspek infrastruktur yang diperlukan, PLTN belum menjadi isu prioritas.
Optimalisasi Strategi Intelijen dalam Menghadapi Ancaman TPPO Jaringan Kamboja dan Implikasinya bagi Keamanan Nasional Putra, Gidion Jhon
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 13, No 3 (2024): December
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/jisip.v13i3.3124

Abstract

The study aims to analyze the causal factors, the level of threat to national security, and the intelligence strategy in preventive efforts. The research method used is qualitative, with interviews as the primary data and literature review as the secondary data. The results show that kidney organ trafficking and the exploitation of non-procedural Indonesian Migrant Workers (PMI) as online scammers represent the latest modus operandi of human trafficking and transnational crimes that violate human dignity. The main contributing factors are economic pressure and the effect of social media. This threat is considered serious, defined as a human security threat that can escalate into a national security threat, manifesting in economic and social forms. The intelligence strategy to combat the Cambodian network's human trafficking threats involves cross-sectoral cooperation through early detection and early warning as preventive measures against threats, conducted through investigations and security efforts in collaboration with Ministries, Agencies, and international cooperation with Cambodian authorities to produce memorandums of understanding for prevention, enforcement, protection, and policy harmonization. The cyber security intelligence strategy includes data collection, data analysis, and covert operations, such as wiretapping, cyber patrols, and situational control operations. The analysis results are expected to provide insights and identify effective strategies for preventing human trafficking from the Cambodian network to achieve national security.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab, tingkat ancaman bagi keamanan nasional, dan strategi intelijen dalam upaya pencegahan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan wawancara sebagai data primer dan studi literatur sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi organ ginjal dan eksploitasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural sebagai online scammer merupakan modus terbaru dari kejahatan TPPO dan kejahatan transnasional yang melanggar harkat dan martabat manusia. Faktor penyebab utamanya adalah desakan ekonomi dan pengaruh media sosial. Ancaman ini bersifat serius dan didefinisikan sebagai ancaman terhadap human security, yang dapat berkembang menjadi ancaman terhadap national security, dalam bentuk ancaman ekonomi dan sosial. Strategi intelijen menghadapi ancaman TPPO jaringan Kamboja melibatkan kerja sama lintas sektoral melalui deteksi dini dan peringatan dini sebagai upaya preventif terhadap ancaman, dilakukan melalui penyelidikan dan pengamanan yang berkolaborasi dengan Kementerian, Lembaga, serta kerja sama internasional dengan otoritas Kamboja untuk menghasilkan nota kesepahaman dalam pencegahan, penindakan, perlindungan, dan harmonisasi kebijakan. Strategi intelijen dalam keamanan siber mencakup pengumpulan data, analisis data, dan operasi rahasia, termasuk operasi penyadapan, patroli siber, dan operasi cipta kondisi. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta menemukan strategi yang efektif dalam mencegah TPPO jaringan Kamboja guna mewujudkan keamanan nasional.