cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
SPASIAL
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Engineering,
Arjuna Subject : -
Articles 440 Documents
KAJIAN KOTA KOTAMOBAGU MENUJU KOTA LAYAK HUNI (LIVABLE CITY) Makalalag, Andi; Gosal, Pierre H.; Hanny, Poli
SPASIAL Vol 6, No 2 (2019)
Publisher : SPASIAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebuah kota yang baik haruslah memberikan kenyamanan bagi penduduk yang tinggal didalamnya. Konsep kota yang nyaman untuk ditinggali ini dikenal dengan konsep Livable City. Peningkatan penduduk yang bermukim di kota Kotamobagu tentu akan semakin menambah kebutuhan akan ruang untuk pemenuhan kebutuhan penduduk yang semakin meningkat dan beragam. Berbagai macam aktivitas penduduk juga akan memberikan pengaruh pada perubahan kondisi lingkungan hidup. Hal ini berlaku pada lingkungan fisik, biotik, sosial, ekonomi, dan infrastruktur, sehingga tidak efisiennya tata kelola perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi kota Kotamobagu sebagai kota layak huni (Livable City) berdasrkan kriteria Ikatan Ahli Perencana (IAP). Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif dengan analisis kuantitatif. Metode pengambilan data adalah observasi, wawancara, kuesioner dan jumlah populasi 2.673 sebagai sampel penelitian. Analisis dilakukan dengan berdasarkan pada 25 kriteria pokok. 15 kriteria memiliki kesesuaian yang kurang mendukung kondisi kota layak huni, 10 kriteria memiliki kesesuain dengan konsep Livable City, sesuai dengan kondisi di lapangan. Hal ini mendukung kota layak huni yaitu : informasi pelayanan publik, interaksi antar hubungan penduduk, tingkat kriminalitas, kualitas jaringan telekomunikasi, kualitas fasilitas air bersih, kualitas fasilitas pendidikan, kondisi jalan, ketersediaan angkutan umum, kualitas kebersihan lingkungan dan jumlah ruang terbuka.Kata Kunci: Livable City, IAP, Kriteria, Kotamobagu
SISTEM DISTRIBUSI HASIL PRODUKSI KAWASAN MINAPOLITAN DI KOTA BITUNG Suak, Virgy R.A.; Lakat, Ricky M.S.; Moniaga, Ingerid L.
SPASIAL Vol 6, No 3 (2019)
Publisher : SPASIAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota Bitung merupakan salah satu kota di Provinsi Sulawesi Utara yang ditetapkan sebagai salah satu kawasan minapolitan dengan kategori kawasan minapolitan perikanan tangkap. Berdasarkan RTRW Kota Bitung, kawasan minapolitan berada di kecamatan Aertembaga, Lembeh Utara, dan Lembeh Selatan. Hasil perikanan dari tiap lokasi kawasan minapolitan menempuh jalur distribusi yang berbeda satu sama lain untuk sampai pada konsumen. Berbagai hambatan bisa saja terjadi dalam proses penyaluran hasil produksi. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola distribusi hasil produksi perikanan dari ketiga kawasan minapolitan, sistem distribusi hasil produksi perikanan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan sistem pendistribusian hasil produksi kawasan minapolitan Kota Bitung serta pengaruhnya. Penelitian sistem distribusi kawasan minapolitan telah banyak diteliti. Namun, yang menggunakan metode campuran (mix methods) belum banyak. Penelitian ini menggunakan metode campuran (mix methods) untuk menjawab rumusan masalah yang ada, rumusan masalah yang pertama dapat dijawab melalui pendekatan kuantitatif, dan rumusan masalah kedua dapat dijawab melalui pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil analisis, terdapat 3 (tiga) pola distribusi, yaitu pola distribusi hasil produksi kawasan minapolitan dalam kota, pola distribusi hasil produksi kawasan minapolitan antar kota dalam provinsi, dan pola distribusi hasil produksi kawasan minapolitan antar provinsi. Pola distribusi hasil produksi kawasan minapolitan dalam kota terdapat 4 (empat) jalur, yaitu jalur 1 (satu) yang dimulai dari pelabuhan perikanan dan berakhir di pasar-pasar tradisional yang berada di mainland Kota Bitung, jalur 2 (dua) yang dimulai dari pelabuhan perikanan dan berakhir di pasar-pasar tradisional yang ada di Pulau Lembeh, jalur 3 (tiga) dari pelabuhan perikanan dibawa ke Pelabuhan Samudera Bitung untuk kebutuhan ekspor, dan jalur 4 (empat) dari pelabuhan perikanan dibawa ke perusahaan-perusahaan pengolahan hasil perikanan. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi sistem distribusi hasil produki kawasan minapolitan di Kota Bitung, yaitu faktor geographical, time, quantity, dan communication and information. Dari keempat faktor ini, faktor quantity yang dominan mempengaruhi sistem distribusi hasil produksi kawasan minapolitan di Kota Bitung.Kata Kunci: Sistem Distribusi, Kawasan Minapolitan, Kota Bitung
EVALUASI KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN DI KECAMATAN OBA TENGAH Ishak, Fajriyanti; Sela, Rieneke L. E.; Sondakh, Julianus A. R.
SPASIAL Vol 6, No 3 (2019)
Publisher : SPASIAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kecamatan Oba Tengah merupakan salah satu kecamatan di Kota Tidore Kepulauan yang berada di Pulau Halmahera. Kecamatan Oba Tengah yang berada pada Pulau Halmahera memiliki karakteristik yang berbeda dengan Pulau Tidore karena terpisah dengan selat. Pulau Tidore lebih memiliki karakteristik wilayah perkotaan sedangkan wilayah di Pulau Halmahera Kecamatan Oba Tengah lebih berkarakteristik perdesaan dengan potensi pada sektorpertanian. Pertanian dan perdesaan merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan. Namun pada kenyataannya sektor pertanian di daerah perdesaan belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terbukti dengan masih tingginya jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan. Hal tersebut sangat berkaitan erat dengan rendahnya tingkat pelayanan infrastruktur pertanian di kawasan perdesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengedintifikasi dan mengevaluasi ketersediaan infrastruktur perdesaan berdasarkan standard dan persepsi Masyarakat di Kecamatan Oba Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan ketersediaan infrastruktur perdesaan dalam upaya pengembangan Kawasan Pertanian di Kecamatan Oba Tengah sebagian besar sudah tersedia dengan Kondisi infrastruktur yang cukup baik. Evaluasi berdasarkan standar peraturan Dinas Pekerjaan Umum, memperoleh nilai sebesar 82%, yang artinya bahwa ketersediaan infrastruktur perdesaan masuk dalam kategori baik untuk memberikan dukungan pada sektor pertanian. berdasarkan persepsi masyarakat di peroleh nilai 50,80%, yang artinya bahwa menurut persepsi masyarakat ketersediaan infrastruktur perdesaan cukup memberikan dukungan untuk pengembangan kawasan pertanian di Kecamatan Oba Tengah.Kata Kunci: Evaluasi, Ketersediaan Infrastruktur, Pengembangan Kawasan Pertanian, Kecamatan Oba Tengah
PENGARUH AKTIVITAS MASYARAKAT TERHADAP SISTEM TRANSPORTASI PUSAT KOTA (STUDI KASUS: KECAMATAN RATAHAN) Adam, Revor Daniel; Timboeleng, James A.; Lakat, Ricky M. S.
SPASIAL Vol 6, No 2 (2019)
Publisher : SPASIAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem Transportasi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Sistem transportasi yang terencana dengan baik akan memberikan stimulus bagi sektor-sektor lain yang ada pada suatu daerah atau kota. Hal ini menimbulkan daya tarik untuk melakukan penelitian tentang sistem transportasi. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Rimamunanda Ekamarta, 2018 meneliti tentang tingkat karakteristik seseorang dan kenyamanan dalam pemilihan moda. Selanjutnya, Situmeang, 2018 lebih memfokuskan pada pemilihan rute perjalanan. Jadi, penelitian sebelumnya lebih menekankan pada faktor individu. Penelitian ini lebih difokuskan pada pola aktivitas masyarakat. Hal ini menjadi penting karena sistem transportasi disediakan untuk melayani aktivitas masyarakat bukan individu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor aktivitas masyarakat apa yang mempengaruhi sistem transportasi, mengetahui tingkat pengaruh faktor-faktor tersebut serta mengetahui model pengaruh faktor-faktor aktivitas masyarakat terhadap sistem transportasi di Kecamatan Ratahan. Penelitian dilakukan menggunakan metode analisis jalur (path analysis) dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel diambil secara acak (random sampling) dengan jumlah responden sebanyak 160 menggunakan rumus slovin. Hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh 5 faktor aktivitas masyarakat yang mempengaruhi sistem transportasi di Kecamatan Ratahan yaitu aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, aktivitas pendidikan, aktivitas rekreasi dan hiburan, dan aktivitas kebudayaan. Hasil penelitian diperoleh aktivitas rekreasi dan hiburan menjadi faktor aktivitas masyarakat yang paling mempengaruh sistem transportasi di Kecamatan Ratahan.Kata Kunci: Aktivitas, Sistem Transportasi, Kecamatan Ratahan.
ANALISIS KERENTANAN FISIK BENCANA LONGSOR KECAMATAN TOMBULU KABUPATEN MINAHASA Rorong, Yolanda O.; Rondonuwu, Dwight M.; Gosal, Pierre H.
SPASIAL Vol 6, No 3 (2019)
Publisher : SPASIAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejadian bencana longsor yang terjadi beberapa tahun belakangan ini menyebabkan dampak kerugian yang besar terutama pada aspek infrastruktur. Salah satu kecamatan di kabupaten Minahasa yang sering terjadi bencana longsor berada di kecamatan Tombulu. Salah satu cara untuk mengukur kerentanan bahaya longsor ini yaitu dengan memanfaatkan teknologi Sistem Informasi Geografis. Penelitian ini memiliki dua (2) tujuan yaitu: (1) Tingkat kerentanan bencana tanah longsor berdasarkan faktor alami di kecamatan Tombulu kabupaten Minahasa, dan (2) Tingkat kerentanan bencana longsor terhadap lahan terbangun dan tidak terbangun kecamatan Tombulu kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan satu variabel dan enam parameter. Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis spasial (overlay). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kerentanan bencana longsor di kecamatan Tombulu terbagi menjadi 3 tingkat kelas rentan, yaitu kelas rendah seluas 29% dari total luas wilayah penelitian, kelas sedang seluas 56% dan (3) kelas tinggi 15% dari total luas wilayah penelitian. Klasifikasi daerah rentan longsor berdasarkan penggunaan lahan, untuk lahan terbangun kelas rendah seluas 0%, lahan terbangun kelas sedang seluas 13% dan lahan terbangun kelas tinggi seluas 1%. Untuk lahan tidak terbangun kelas rendah seluas 27%, lahan tidak terbangun kelas sedang seluas 44% dan lahan tidak terbangun kelas tinggi seluas 14% dari total luas wilayah kecamatan Tombulu. Berdasarkan hasil dan analisis penelitian, Tingkat kerentanan longsor lahan di kecamatan Tombulu memiliki tingkat potensi kerentanan bencana longsor lahan tiga kelas yaitu rendah, sedang dan tinggi. Klasifikasi daerah rentan bencana longsor berdasarkan pemanfaatan lahan kecamatan Tombulu untuk lahan terbangun dengan tingkat rentan bencana longsor tinggi seluas 426.53 ha dan lahan tidak terbangun dengan tingkat rentan longsor tinggi seluas 5144.92 ha dari total luas wilayah kecamatan.Kata Kunci: Kecamatan Tombulu, Tingkat Kerentanan, Bencana Longsor, Sistem Informasi Geografis.
ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT MENUJU KOTA LAYAK HUNI (LIVABLE CITY) STUDI KASUS KOTA MANADO Martin, Willy; Sela, Rieneke L. E.; Rompas, Leidy M.
SPASIAL Vol 6, No 2 (2019)
Publisher : SPASIAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota merupakan tempat masyarakat untuk tinggal, bekerja, pusat perekonomian, pemerintahan, dan lain-lain. Sehingga, kota sebagai tempat untuk hidup harus memberikan kenyamanan (livable) bagi penduduk yang ada didalamnya. Konsep kota nyaman (Livable City) di Kota Manado terakhir kali diteliti oleh Ikatan Ahli Perencanaan (Adriadi Dimastanto, Erikson Simanjuntak, Dayinta Pinasthika, Latifah, Putri Amelia, dan Dwitantri Rezkiandini: Most Livable City Index 2017) pada tahun 2017 dan hasilnya Kota Manado berada pada urutan ke-16 sebagai kota ternyaman di Indonesia. Kali ini peneliti melakukan penelitian livable city di Kota Manado (11 kecamatan atau 68 kelurahan) berdasarkan tingkat partisipasi masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan indikator livable city oleh Ikatan Ahli Perencanaan (IAP). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif menggunakan perhitungan skala linkert. Maka Kota Manado diklasifikasikan dengan nilai tinggi partisipasi masyarakatnya menuju livable city dengan skor 70,8. Kecamatan Bunaken Kepulauan menjadi kecamatan dengan partisipasi masyarakat tertinggi sementara Kecamatan Tuminting dengan tingkat partisipasi masyarakat terendah menuju Kota Manado yang layak huni. Variabel yang berpengaruh pada penentuan kondisi kenyamanan kota adalah variabel aspek partisipasi masyarakat dalam pembangunan.Kata Kunci: Livable City, partisipasi masyarakat, indikator IAP, tingkat partisipasi, Kota Manado.
RUANG BERMUKIM MENURUT PERSEPSI MASYARAKAT DI PULAU KECIL (STUDI KASUS PULAU MANTEHAGE) Posumah, Georgius C.; Waani, Judy O.; Lakat, Ricky M. S.
SPASIAL Vol 6, No 3 (2019)
Publisher : SPASIAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masyarakat telah bermukim di Pulau Mantehage jauh sebelum adanya kebijakan dari pemerintah yang menetapkan pulau tersebut sebagai zona inti kawasan konservasi. Sering terjadinya konflik atau permasalahan kepentingan area perbatasan territori antara kawasan budidaya dengan kawasan lindung yang khususnya di Pulau Mantehage yang mempunyai kepentingan masing-masing individu. Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi ruang territory masyarakat yang menjadi ruang konflik pada kawasan konservasi yang ada di Pulau Mantehage, dan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang ruang bermukim masyarakat di Pulau Mantehage terhadap peraturan kawasan konservasi. Identifikasi permukiman dan ruang territory menggunakan metode analisis spasial dengan bantuan software ArcGIS untuk menjelaskan tentang ruang permukiman pada kawasan konservasi. Untuk teknik analisisnya menggunakan metode pengukuran distribusi frekuensi dengan variabel kinesthetic Space. Hasil penelitian yaitu teridentifikasi territory primer masyarakat Pulau Mantehage berada di permukiman dan pertanian/perkebunan, territory sekunder terletak di dermaga dan di aula peribadatan sedangkan territory publik berada di lapangan dan balai desa. Terjadinya “overlap” atas territory primer dengan luas 166 Ha khususnya pertanian/perkebunan. Persepsi masyarakat dengan persentase 89.7 % setuju bahwa kebijakan pemerintah menghambat aktivitas gerak mereka, kiranya pemerintah tidak terlalu menekankan batas gerak masyarakat dimana sebagian besar masyarakat menggantung hidup mereka dalam kawasan tersebut. Kurangnya pemahaman masyarakat di Pulau Mantehage tentang kawasan lindung dengan persentase 81.4 % setuju perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kawasan konservasi, dimana masyarakat membutuhkan arahan dari pemerintah terhadap kawasan konservasi tersebut, yang kiranya pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang bermukim di Pulau Mantehage.Kata Kunci: Ruang Bermukim, Territory, Persepsi, Pulau Kecil
KAJIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DI KAWASAN PESISIR KOTA MANADO (Studi Kasus: Kecamatan Malalayang, Sario, dan Wenang) Rondonuwu, Carolina Veny; Tarore, Raymond Ch; Mastutie, Faizah
SPASIAL Vol 7, No 1 (2020)
Publisher : SPASIAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut UU Republik Indonesia No. 27 Tahun 2007, wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang di pengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Kawasan pesisir Kota Manado membawa pengaruh besar bukan hanya pada bertumbuhnya perekonomian Kota Manado, peningkatan aktivitas masyarakat di kawasan pesisir, tapi juga membawa pengaruh terhadap lingkungan alam dan kelangsungan ekosistem kawasan pesisir. Batasan masalah dari penelitian ini adalah Kecamatan Malalayang, Kecamatan Sario, dan Kecamatan Wenang karena tiga kecamatan ini merupakan daerah reklamasi yang memiliki banyak perubahan. Kelurahan-kelurahan yang termasuk dalam lingkup penelitian yaitu: Kecamatan Malalayang: Kelurahan Malalayang I, Malalayang II, Malalayang I Timur, Bahu Kecamatan Sario: Kelurahan Sario Tumpaan, Sario Utara, Titiwungen Selatan, Titiwungen Utara, Kecamatan Wenang: Kelurahan Wenang Selatan, Wenang Utara, Calaca. Metode analisis yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif serta mengoverlay peta penggunaan lahan pada tahun 2009 dan 2019. Kawasan ini memiliki banyak perubahan penggunaan lahan oleh sebab itu perlu adanya analisis perubahan penggunaan lahan di kawasan pesisir kota manado sehingga bisa mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab perubahan penggunaan lahan yang terjadi di kawasan tersebut.Kata Kunci: Kawasan Pesisir, Penggunanaan Lahan, Perubahan Lahan
ANALISIS KESESUAIAN LAHAN PERMUKIMAN BERDASARKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA (STUDI KASUS : KECAMATAN RATAHAN) Missah, Rizkyanto Efraim; Sela, Rieneke L. E.; Takumansang, Esli D.
SPASIAL Vol 6, No 2 (2019)
Publisher : SPASIAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lahan untuk permukiman perlu memperhatikan kondisi fisik lingkungan antara lain topografi, morfologi, kelerengan dan jenis tanah. Beragam kasus kerugian ataupun korban yang terjadi karena penyimpangan atau ketidaksesuaian penggunaan lahan yang menyalahi tingkat kemampuan lahannya. Keadaan tersebut menyebabkan perlunya analisis kesesuaian lahan permukiman untuk mengetahui kesesuaian lahan yang akan diperuntukan guna pengembangan permukiman. Tujuan penelitian ini yaitu mengkaji perkembangan lahan permukiman di Kecamatan Ratahan berdasarkan data citra dan analisis kesesuaian peruntukan lahan permukiman RTRW terhadap arahan kesesuaian lahan. Metode analisis pada penelitian ini menggunakan metode analisis spasial skoring dan overlay dengan Sistem Informasi Geografis (SIG). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah perkembangan permukiman Kecamatan Ratahan tahun 2003-2019 sebesar 41,61 Ha. Hasil penelitian kesesuaian peruntukan lahan permukiman terhadap arahan kesesuaian lahan Kecamatan Ratahan terdapat kriteria sesuai (A) sebesar 127,43 ha atau 2,07%, kriteria sesuai (B) sebesar 2.421,84 ha atau 39,29%, kriteria tidak sesuai (A) sebesar 2,59 ha atau 0,04%, kriteria tidak sesuai (B) sebesar 3.611,62 ha atau 58,60%.Kata kunci: Kesesuaian Lahan, Permukiman, Rencana Tata Ruang Wilayah, SIG
ANALISIS KESESUAIAN LAHAN DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN (STUDI KASUS: KECAMATAN AMURANG TIMUR, KECAMATAN AMURANG, DAN KECAMATAN AMURANG BARAT) Minggu, Jeanette S.; Poluan, Roosje J.; Supardjo, Surijadi
SPASIAL Vol 6, No 3 (2019)
Publisher : SPASIAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang secara tegas mengamanatkan bahwa setiap penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah harus memperhatikan daya dukung lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Oleh sebab itu, pemanfaatan lahan di Amurang Raya sebagai ibu kota Kabupaten Minahasa Selatan harus diatur dengan baik sehingga sesuai dengan rencana tata ruang, sesuai dengan daya tampung lahan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan klasifikasi kemampuan dan menganalisis kesesuaian lahan di Kecamatan Amurang Timur, Kecamatan Amurang, dan Kecamatan Amurang Barat atau Amurang Raya. Penentuan kemampuan dan kesesuaian lahan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Fisik dan Lingkungan, Ekonomi Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang. Data-data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang diperoleh melalui survei instansional serta data primer dari survei lapangan sebagai penguat data sekunder. Metode penelitian menggunakan dua teknik analisis yang diawali analisis skoring untuk memberikan skor pada tiap parameter sesuai dengan kondisi parameter dan selanjutnya analisis overlay untuk mengetahui total skor yang nantinya digunakan dalam penentuan zona klasifikasi kemampuan lahan dan untuk mengetahui kesesuaian lahan. Dari rangkaian analisis yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa terdapat 5 kelas kemampuan lahan di Amurang Raya didominasi kemampuan pengembangan rendah (kelas b) 72%. Untuk kesesuaian lahan permukiman, terdapat 4 kategori yaitu lahan sesuai A seluas 617,44 ha, lahan sesuai B seluas 3.719,63 ha, lahan tidak sesuai A seluas 25.054,53 ha, dan lahan tidak sesuai B seluas 54,90 ha. Untuk kesesuaian lahan pertanian, terdapat 4 kategori yaitu kawasan lindung seluas 762,78 ha, kawasan penyangga seluas 10,86 ha, tanaman setahun seluas 379,04 ha dan tanaman tahunan seluas 1.250,13 ha.Kata Kunci: Kemampuan lahan, kesesuaian lahan, Amurang.