Articles
10 Documents
Search results for
, issue
" Vol 1, No 2 (2014)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[PROSPEK KEGIATAN USAHA PERGADAIAN DALAM MENGHADAPI LEMBAGA PERKREDITAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ekatama, Noviyanti]]>
<![CDATA[ REPERTORIUM Vol 1, No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[REPERTORIUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstractpawn is a normal activity in Indonesian society when people need help in terms of economics. In practice today, a pledge as security institute there are many requests from the private sector wich delivered in writing or orally to the Ministry of Finance in order to be given the opportunity to do business pawnbroking service.Reality shows that mortgage demand by the public. Conditions mortgages today are not only in demand by enterprises but the other things that also appear on the mortgages system, ie mortgages based on the application of legal dualism (conventional mortgage and sharia pawn). The problems faced by the activities of mortgages today is the lack of a strong legal basis regarding mortgages effort so feared weakening the legal protection for customers. Nevertheless, the existence of pawn as security institute can still survive despite many emerging Rural Banks and Credit Unions. Therefore, the necessary ratifiation bill on Pawn mortgages that will accommodate activities in Indonesia.AbstrakAktivitas gadai merupakan hal yang lumrah dilakukan masyarakat di Indonesia disaat masyarakat membutuhkan bantuan dari segi ekonomi. Pada prakteknya saat ini, gadai sebagai lembaga jaminan terdapat banyak permintaandari swasta baik yang disampaikan secara tertulis maupun secara lisan kepada Kementerian Keuangan agar dapat diberikan kesempatan untuk melakukan usaha jasa gadai. realitas tersebut menunjukan bahwa kegiatan usaha pergadaian diminati oleh masyarakat. Kondisi usaha pergadaian saat ini bukan hanya banyak diminati oleh badan usaha tetapi ada hal lain yang juga muncul pada sistem pergadaian, yaitu penerapan pergadaian berdasarkan dualisme hukum (gadai konvensional dan gadai syariah). Problematika yang dihadapi olehkegiatan pergadaian saat ini adalah belum adanya landasan yuridis khusus mengenai usaha pergadaian sehingga dikhawatirkan melemahnya dalam perlindungan hukum bagi nasabah. oleh sebab itu, diperlukan pembentukanrUU tentang Pergadaian yang akan mengakomodir kegiatan pergadaian di Indonesia.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI GADAI SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN DI TENGAH MENJAMURNYA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DAN KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) DEWASA INI ]]>
<![CDATA[Kooswanto, Tarita]]>
<![CDATA[ REPERTORIUM Vol 1, No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[REPERTORIUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstractEconomic development and increasing the various necessities of life caused society seeks to satisfy his needs.One of his own to run a business. To develop the business community led to be able to meet its capital needs.Indonesia has some security institutions such as pledge, public Credit Banks and Credit Unions. The guarantee of the three institutions, it has had its own interest in the community. Institutions pledge, as a guarantee that has been around for a long time, still has its enthusiasts, and can still maintain its existence in the midst of many people of the public Credit Bank and Credit Unions are popping up.AbstrakPerkembangan ekonomi dan kian beragamnya kebutuhan hidup menyebabkan masyarakat berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Salah satu nya dengan menjalankan suatu usaha sendiri. Untuk mengembangkan usaha tersebut masyarakat dituntun untuk dapat memenuhi kebutuhan permodalannya. Di Indonesia sendiri memiliki beberapa lembaga jaminan misalnya gadai, Bank Perkreditan rakyat (BPr) dan Koperasi Simpan Pinjam (KPr). Dari ketiga lembaga Jaminan tersebut, semuanya telah memiliki peminat tersendiri dimasyarakat. lembaga gadai, sebagai suatu lembaga jaminan yang telah ada sejak lama, masih memiliki peminat tersendiri, dan tetap dapat menjaga eksistensinya di tengah banyaknya Bank Perkreditan rakyat (BPr) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang bermunculan.]]>
<![CDATA[GADAI TANAH/SAWAH MENURUT HUKUM ADAT DARI MASA KE MASA ]]>
<![CDATA[Sasongko, Nur Ridwan Ari]]>
<![CDATA[ REPERTORIUM Vol 1, No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[REPERTORIUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstractLand, in the custom law community, is a treasure to be always defended. Because the clan authority is determined by width of land and it is also important to determine someoneâs origin. Therefore, land matters can not be ignored since some oneâs value related to land. According to the custom law, land handover is allowed to perform if there is an urgent condition, that is, endangering or conduciving to ignominy for the family. The purpose of mortage stimulation according to Article 7 of Act Number 56/prp/1960 is to avoid human exploitation by other humans. This mortgage practice for example in Java, is very harm the land owners.Abstraktanah dalam masyarakat Hukum Adat merupakan harta kekayaan yang selalu dipertahankan, karena wibawa kaum akan sangat ditentukan, oleh luasnya tanah yang dimiliki, begitu halnya dalam menentukan asli atau tidaknya seseorang (suatu kaum) berasal dari suatu daerah. oleh sebab itu soal tanah tidak dapat diabaikan begitu saja, tingginya nilai seseorang bersangkut paut dengan tanah.Menurut Hukum Adat memindah tangankan tanah itu baru boleh dilaksanakan apabila ada keadaan yang mendesak, yaitu dalam hal  membahayakan atau akan mendatangkan aib bagi keluarga. Adapun tujuan dikeluarkannya ketentuan gadai menurut Pasal 7 UU. No.56/Prp/1960 ini adalah untuk menghindarkan terjadi penghisapan manusia oleh manusia, hal ini dalam praktek gadai yang terjadi di Pulau Jawa terlihat sangat merugikan pihak pemilik tanah.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI DAN KEDUDUKAN KREDITUR HAK TANGGUNGAN DALAM KEPAILITAN ]]>
<![CDATA[Muchtar, Andhyka]]>
<![CDATA[ REPERTORIUM Vol 1, No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[REPERTORIUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstractIn Act Mortgage determine collateral security rights for the creditors directly to executing a deed of mortgage collateral pledged as collateral against the repayment of debt in case if the debtoris unable to pay its debtsor whethe rthe debtoris in peroses. Fact will happen with the existence of non UU KpKpU,where creditors holding security rights cannot directly execute collateral security rights in the debtorâs debts are bankrupted, butwas taken over by the curator, can even trea top jeken cumbranceas if no bankruptcy against the debtordoes not happen because UU KpKp Utake arbitrarily rights of creditors.This is contrary to the rules contained in UHT wheree very encumbrance can be directly executedby the Irah-Irah executorial to any Mortgage debt guarantees.AbstrakDalam Undang-undang Hak tanggungan menentukan jaminan hak tanggungan bagi kreditur untuk mengekseskusi secara langsung jaminan hak tanggungan yang dijadikan jaminan pelunasan terhadap utang dalam hal apabila debitur tidak dapat membayar utang-utangnyaataukah debitur sedang dalam perosesdifailitkan. Akan tetapidalam kenyataannya terjadi ketidak singkrongan dengan eksistensi UUKPKPU, dimana Kreditur memegang hak tanggungan tidak dapat langsung mengeksekusi jaminan hak tanggungan  atas hutang debitur yang dipailitkan, tetapi diambil alih oleh curator, bahkan dapat memperlakukan opjek hak tanggungan seolah-olah tidak tidak terjadi kepailitan terhadap debitur dikarenakan UUKPKPU mengambil dengan sewenang- wenang hak dari kreditur. Hal ini sangat bertentangan dengan aturan yang ada dalam UHt dimana setiap hak tanggungan dapat langsung dieksekusi dengan adanya Irah-irah eksekutorial terhadap setiapjaminan utang Hak tanggungan.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA BERBAGAI PERATURAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA ]]>
<![CDATA[Nurwitasari, Hera Dwi]]>
<![CDATA[ REPERTORIUM Vol 1, No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[REPERTORIUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstractUnifiation of the various laws concerning the execution of the fiuciary security into its own problems faced in implementing various objects executorial Act fiuciary security and justice in the society in the Republic of Indonesia. In the fiuciary law is known to use the Law No. 42/1999 on Fiduciary. Then how choice of law in the execution of legal process against the fiuciary. What also set the execution in the Act No. 42/1999 And ifthere are laws governing the execution of collateral security against the fiuciary.AbstrakUnifiasi berbagai perundang-undangan mengenai eksekusi pada jaminan fiusia menjadi persoalan tersendiri yang dihadapi dalam menerapkan berbagai Undang-Undang eksekutorial objek jaminan fiusia dalam Peradilan maupun di masyarakat Republik Indonesia. Dalam hukum fiusia diketahui menggunakan Undang-UndangNo. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. lalu bagaimanakah pilihan hukum terhadap eksekusi dalam proses hukum fiusia itu. Apakah juga diatur mengenai eksekusi di dalam Undang-Undang No. 42 Tahun1999. Serta apakah terdapat hukum yang mengatur mengenai pengamanan terhadap eksekusi jaminan fiusia.]]>
<![CDATA[DINAMIKA PERSONAL DAN CORPORATE GUARANTEE DI DUNIA PERBANKAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Kusuma, RM Sayid Wrahaji Surya]]>
<![CDATA[ REPERTORIUM Vol 1, No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[REPERTORIUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstractThe business world has undergone rapid development, especially banks, because many people who need help capital to support its business. Thus Credit becomes a important thing in the world of business by requiring collateral. But over time the development of collateral has shifting, guarantees the assets of the debtor is in fact not a matter that is considered safe, so that banks are now more interested in personal guarantee and corporate guaranteeAbstrakDunia bisnis telah mengalami perkembangan yang pesat, terutama perbankan karena banyak pihak yang membutuhkan bantuan permodalan untuk menunjang usahanya. Dengan demikian kredit menjadi suatu hal yang penting di dunia bisnis dengan mensyaratkan adanya jaminan. Namun seiring berkembangnya waktu jaminanmemiliki pergeseran, jaminan harta kekayaan debitur bukan lah suatu hal yang dianggap aman, sehingga bank sekarang lebih tertarik dengan penanggungan baik penanggungan perorangan atau penanggungan perusahaan.]]>
<![CDATA[HUBUNGAN ANTARA ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK, PACTA SUNT SERVANDA, DAN ITIKAD BAIK ]]>
<![CDATA[Hudaningrum, Fitria]]>
<![CDATA[ REPERTORIUM Vol 1, No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[REPERTORIUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstractRecognized the various principles of contract law governing the agreement. The principles include the principle of freedom of contract, the principle of consensualism, pacta sunt servanda, and the principles of good faith. In thin case, will be assessed on relationship between the freedom of contract, pacta sunt servanda, and good faith. Agreement ia a requirement for two people the basis of the principles of good faith to accept agreement that the covenant they made a law for them to be implemented.AbstrakHukum kontrak mengenal berbagai asas yang mengatur suatu perjanjian. Asas tersebut meliputi asas kebebasan berkontrak, asas konsensuil, asas pacta sunt servanda, dan asas itikad baik. Dalam hal ini akan dikaji mengenai hubungan antara asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda, dan asas itikad baik. Perjanjianmerupakan kehendak bagi dua orang atau dua pihak yang dilandasi dengan itikad baik untuk membuat suatu perjanjian sehingga perjanjian yang mereka buat merupakan undang-undang bagi mereka untuk dilaksanakan.]]>
<![CDATA[KARAKTERISTIK DAN KAITAN ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI ]]>
<![CDATA[Yessica, Evalina]]>
<![CDATA[ REPERTORIUM Vol 1, No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[REPERTORIUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstractA convenant appears between the parties. In law, the convenant itself happen after negotiation and agreement between the parties. In convenant law by the parties, often occur an offense where the offense had can be distinguished as a breach of contract or illegal actions. The act of civil law distinguish between a lawsuit of breach of contract based on contractual relationship between the plaintiff and the defendant and illegalactions where no contractual relationship between the plaintiff and defendant. But it still hard to distinguish between breach of contract and illegal action.AbstrakSuatu perjanjian muncul atas adanya kesepakatan antara para pihak. Secara hukum, perjanjian sendiri terjadi setelah adanya negosisi dan kesepakatan para pihak. Dalam hukum perjanjian yang diadakan oleh para pihak, kadang terjadi suatu pelanggaran. Pelanggaran tersebut dapat dibedakan sebagai pelanggaran yang sifatnya wanprestasi dan pelanggaran yang sifatnya melawan hukum. Kitab undang-undang hukum perdata membedakan gugatan wanprestasi yang didasarkan pada hubungan kontraktual antara Penggugat dan tergugat dan perbuatan melawan hukum. Dalam kenyataan seringkali masih terjadi kesalahan dalam pembedaan antara gugatan wanprestasi dan gugatan atas perbuatan melawan hukum.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI RESI GUDANG SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sustyaningrum, Evi]]>
<![CDATA[ REPERTORIUM Vol 1, No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[REPERTORIUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstractIndonesia knownasan agriculturalcountry, andbecameone of thewealth-producing countries of the main sectors of agricultura origin. The agricultural production of farmers initially conducted independently evolved into farmer groups who all have major problems in terms of capital and costs. The fall in food commodity prices during the harvest season is a problem often faced by farmers, inability in terms of funds and warehouse cause they often exploited by middlemen and money lenders. To solve the problems the government issued Law Number 9 of 2006 on Warehouse Receipt revised by Law Number 9 of 2011.AbstrakIndonesia dikenal sebagai negara agraris, dan menjadi salah satu negara penghasil kekayaan hasil bumi yang melimpah yang salah satu sektor utamanya berasal dari pertanian. Produksi pertanian ini pada awalnya dilakukan petani secara mandiri kemudian berkembang menjadi kelompok-kelompok tani yang semuanya memiliki permasalahan utama dalam hal modal dan biaya. Jatuhnya harga komoditas pangan pada saat musim panen raya merupakan masalah yang kerap dihadapi petani, ketidakmampuan dalam hal dana dan gudang yang layak menyebabkan mereka sering dimanfaatkan oleh para tengkulak dan rentenir. Untuk mengatasi persoalan tersebut Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang resi gudang yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2011]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL (Studi Kasus Perkara Nomor:338/Pdt.G/2010/PA.Btl) ]]>
<![CDATA[Yunita, Ani]]>
<![CDATA[ REPERTORIUM Vol 1, No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[REPERTORIUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstractThis research intended to know the judges consideration who agree anulment of mariagge aplication in the Religius Court of Bantul (Case Study Number 338/pdt.G/2010/pA.Btl).This research is the kind of prescriptive doctrinal/normative legal using the approach of law (statute approach) and approach of case (case approach). Types of legal sources and materials are used primary,secondary,and tertiary legal materials. According of research result and analysis that the judges consideration agree annulment of marriage aplication to case Number:338/pdt.G/2010/pA.Btl based on article 22,23 paragraph 2 and 24 Law Number 1 of 1991 on Marriage Juncto article 71 president Instruction on Islamic Law CompilationAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bantul (Studi Kasus Perkara Nomor: 338/Pdt.g/2010/PA.Btl). Jenis penelitian ini termasuk penelitian doktrinal/normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan terhadap Perkara Nomor: 338/Pdt.g/2010/PA.Btl berdasarkan pada ketentuan Pasal 22, 23 ayat (2) dan 24 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 71 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.]]>
