cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
igpa@ugm.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 08529213     EISSN : 24774693     DOI : -
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education Public Health Social Sciences
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publikasi), dengan nomor p-ISSN: 0852-9213, e-ISSN: 2477-4693, adalah jurnal multidisiplin berskala nasional yang mencakup berbagai pokok persoalan dalam kajian ilmu-ilmu administrasi publik. Secara khusus JKAP menaruh perhatian pada pokok-pokok persoalan tentang perkembangan ilmu kebijakan dan administrasi publik, administrasi pembangunan, otonomi daerah, birokrasi dan aparatur negara, desentralisasi, ilmu ekonomi dan studi pembangunan, manajemen publik, kebijakan dan pemerintahan, serta ilmu sosial lain mencakup ilmu kesehatan masyarakat, politik fiskal, dan perencanaan wilayah.
Arjuna Subject : -
Articles 566 Documents
 4   5   6   7   8 
The Implementation of The Social Safety Net Program (SSN) In Sudagaran Village, Central Java Purwanto, Erwan Agus
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 1, TAHUN 2000
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1131.559 KB)

Abstract

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan dampak yang serius terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik ekonomi, sosial maupun politik. Akibat krisis tersebut menurut Biro Pusat Statistik ( BPS) lebih dari 13 juta pekerja menjadi penggangguran karena terkena PHK. Akan tetapi yang lebih mengkawatirkan lagi, sejak krisis ekonomi melanda Indonesia jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami kenaikan secara drastis dari hanya 27 juta pada tahun 1996 menjadi lebih dari 80 juta pada tahun 1998. Meningkatnya jumlah penduduk miskin tersebut kemudian menjadi pemicu munculnya berbagai problem sosial ekonomi yang lain yang lebih kompleks seperti anak putus sekolah, mall nutrisi, berkembangnya penyakit infeksi dan lain-lain. Untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari keterpurukan yang lebih parah (mencegah terjadinya the lost generation) maka Pemerintah Indonesia dengan bantuan IMF dan Bank Dunia kemudian meluncurkan program faring Pengaman Sosial (JPS) . Sayangnya, sebagaimana ditunjukkan dalam tulisan ini, implementasi program JPS ternyata belum berhasil rnencapai tujuan yang diharapkan. Studi kasus yang diangkat dalam tulisan ini pada akhirnya juga semakin memperkuat berbagai temuan serupa yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang mengungkapkan bahwa kelemahan instistusional yang ada pada pihak pelaksana, kurangnya informasi yang dimiliki oleh kelompok penerima, dan rendahnya dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan program merupakan salah satu faktor penyebab kegagalan implementasi program JPS.
Analisis Kebijakan Stabilitas Harga Gabah/ Beras di Tingkat Petani di Propinsi DIY Arjayanti, Syam
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2010: JKAP VOLUME 14 NOMOR 2, TAHUN 2010
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4378.346 KB)

Abstract

This paper evaluate the rice price stabilization policy in the province of DIY. The paper assesses the effectiveness of three policies, which include government purchase price policy (HPP), barns institutional development program and capital strengthening funds for rural economic enterprises program (DPM-LUEP), in maintaining rice price. Stability. Paper findings show that none of the three policies have been able to stabilize prices stable at the farmer level. However, of the policies, the HPP gives the greatest benefits compared to the other two policies.This is attributable to the fact that BULOGs rice procurement program helps in stabilizing rice prices by reducing the supply during harvest and increasing supply when rice price rise in the market. Some of the recommendations of this research include the need to improve BULOG performance, revitalization of collective barns, and simplification of DPM-LUEP administration and finance in enhancing the role of small-scale rural economic institutions.
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah Baswir, Revrisond
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 1997: JKAP VOLUME 1 NOMOR 2, TAHUN 1997
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (125.762 KB)

Abstract

As national government budget will be more depended upon tax levy, local development finance would virtually be determined by public contribution. The problem of balancing financial allocation between central and local government, therefore, is the problem of shifting people’s fund contribution from central government to the local government. Likewise, by delegating policies to local government for collecting the public fund, people participation in local development finance will be enhanced. It might contrasts to common analysis that there is no significant relationship between local autonomy policy and central-local finance sharing or much analysis which concentrate more on Second Stage Local Governments (Pemda Tingkat II) struggle to increase their local revenue. There are some potential alternatives to improve people participation in local development; First, enhance Local Planning Board (Bappeda Tingkat II) capability to formulate development plans. Overall reformation is needed to development planning mechanisms in each stages of government administration. Second, shift or modify the central-local development finance systems so that there will be more leeway for local government to finance development based on their priorities. Third, give more power to local legislative council (DPRD) to control local executives (Gubernur and Bupati) so that local executives will be responsible much more to the local people rather than to the central government. Conclusively, all efforts to enhance people participation is very closely related to local autonomy improvement and parallel to this is national democracy improvement.
Nilai Demokrasi dalam Pelayanan Publik: Studi Kasus Kantor Imigrasi Bandung Rachmawati, Tutik; Nasution, Sonia Juliani
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2015: JKAP Volume 19 Nomor 2, November Tahun 2015
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (22.594 KB)

Abstract

Tulisan ini merupakan pembahasan dari sebagian hasil penelitian tentang penerapan nilai-nilai demokratis dalam pelayanan publik. Nilai-nilai demokratis terdiri dari nilai inklusivitas(pelibatan), nilai transparansi, nilai akuntabilitas, dan nilai integritas. Pembahasan dilakukan dengan membuat analisa penerapan salah satu nilai demokrasi yaitu integritas dalam pelayanan publik di Kantor Imigrasi Bandung. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode campuran kuantitatif dan kualitatif (mix method). Dengan desain penelitian menggunakan studi kasus, analisa yang diterapkan dalam penelitian ini analisis eksploratori sekuensial (sequential exploratory). Studi kasus dalam penelitian ini adalah Kantor Imigrasi Bandung yang merupakan salah satu contoh best practice dalam kinerja pelayanan publiknya. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah organisasi publik yang memiliki kinerja yang baik dalam pemberian pelayanan publiknya juga menerapkan nilai demokrasi yaitu integritas. Hasil temuan dari penelitian ini adalah bahwa Kantor Imigrasi Bandung belum sepenuhnya mene­rapkan nilai nilai integritas dalam pelayanan publik.
What is Good Governance? World Bank and The Power of Normalization Wahyudi, Agus
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 2, TAHUN 2004
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (502.395 KB)

Abstract

Tulisan ini memberikan penilaian kritis alas konsep Bank Dunia tentang Good Governance (Kepemerintahan yang Balk) dengan melibat konsep ini melalui pendekatan Foucauldian, yaitu bukan hanya sebagai fenomena pengetahuan tetapi jugs sebagai fenomena kekuasaan,yaitu kekuasaan untuk normalisasi. Penelaahan atas asal mula dan evolusi konsep ini menyarankan bahwa keberadaan konsep ini tidaklab netral dan bebas kepentingan dan karena itu sebenarnyajuga tidak selalu universal atau dapat diterapkan dalam semua keadaan. Pengenian Good Governance yang didefinisikan sebagai kebijaksaan ekonomi yang baik dan pembangunan kelembagaan yang kuat, pada alehirnya telab memperkuat pola-pola hegemoni dan kelembagaan global dan menghasilkan dominasi atau hegemonisasi dari pengetahuan Bank Dunia (atau sebenarnyajuga ekonomi internasionalyang lain scperti IMF) terhadap bentuk pengetahuanyang lain, dengan akibal bahwa model alternatif pembangunanyang lain akan terpinggirkan atau sama sekalipunah.
Kualitas Proses Pembuatan Rencana Strategis (Renstra) Suatu Evaluasi Terhadap Peran Stakeholders di Kabupaten Lombok Barat Fikri, M. Nazarudin
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (794.017 KB)

Abstract

Together with reform initiatives and the new challenges in local development planning, the new ideas of strategic planning and strategic management are adopted to replace the old mechanisms of Rakorbang (Local Development Coordination) and Musbangdes (Village Development Forum) that were regarded as neglecting local participation. The local planning process under the Renstra (Perencanaan Strategis) is designed to involve local stakeholders, to be more participatory, and to be focused on equal partnerships. This study describes the process of Rensrra formulation in Lombok Barat municipality and aims to explain the role of local stakeholders in local development planning. It is found that the Renstra formulation process is still dominated by the ideas of local bureaucrats. The local government planning rends to be confined by Renstra manuals (Juklak and Juknis) that do not facilitate creativity and innovation. To some extent, the quality of Renstra is determined by whether it is formulated exclusively by the bureaucrats or involved wider interests of the legislatives, businessmen, or local NGOs. The most difficult phase of Rensrra formulation is the strategic issue formulation, which requires sophisticated analytical methods and accurate data. It is recommended that Renstra process should be started from the grassroot participation, which means that it needs a extensive participation of the newly established village councils.
Analisis Motivasi Berprestasi Atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Provinsi Nusa Tenggara Timur Muskanan, Karel
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2015: JKAP Volume 19 Nomor 2, November Tahun 2015
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (22.594 KB)

Abstract

enelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik terhadap ­motivasi berprestasi atlit. Penelitian ini dilakukan melalui metode sensus dengan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan gabungan ­m­­enggunakan teknik dan analisis data korelatif kuantitatif untuk skala interval dan analisis korelatif kuantitatif untuk skala ordinal menggunakan Spearman Rank. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 36 atlet, dengan variabel penelitian terdiri dari enam variabel bebas yang tergolong dalam faktor intrinsik (kompetensi atlet, pemenuhan kebutuhan, status dan tanggung jawab) dan faktor ekstrinsik (lingkungan, teknik supervisi, dan jaminan karir). Hasil yang diperoleh melalui uji statistik korelatif ­kuantitatif menunjukkan bahwa masing-masing parameter (kompetensi atlet, pemenuhan kebutuhan, status dan tanggung jawab, ­lingkungan, teknik supervisi, dan jaminan karir) mempunyai hubungan yang signifikan dan relevan dengan teori serta ­berpengaruh ­secara parsial dan simultan terhadap motivasi berprestasi atlet. Hasil analisis koefisien determinasi (R2) ­menunjukkan bahwa ­sumbangan atau kontribusi dari aspek-aspek pada variabel internal dan eksternal terhadap motivasi berprestasi atlet mempunyai kontribusi yang signifikan pada motivasi berprestasi atlet PPLP NTT.
Management Stategik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Rayanto, Tavip Agus
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 2, TAHUN 1998
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.279 KB)

Abstract

As one of the potential source of local government revenue, it seems that the Local Government Owned Enterprise (Badan Usaha Milik Daerah BUMD) have contributed very little to the whole Local Government Revenue (Pendapatan Asli Daerah). It is also ironic that insofar the existence of BUMD has been much rely on the government regulation and given monopoly in its business. The ambiguous mission of BUMD — between an agent of development and a profit center — proved to be the main obstacle for its management system. From the strategic management perspective and SWOT analysis, it is found out that BUMD should adopt a turn-around approach, to minimize its weaknesses and try to get maximum benefit of the wide-opened opportunities. The strategic issues to be tackled by the BUMD management are quite complex. But among the most important issues are: the lack of professional human resources, the inflexible organisational structure and the low product or service quality. To address these issues, it is recommended that BUMD would come up with strategic human resource development programs, to apply more adaptive and flat organisational structure, and to adopt Total Quality Management (TQM) system in order to be more responsive to its customers.
Pendanaan Pendidikan Di Indonesia Syakdiah, Syakdiah
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (461.49 KB)

Abstract

Education is universal basic human need. The Indonesian state founder also realize that matter Hence "educating the nation" representing one of the target of state founding. In the constitution it is aim mentioned that each citizen entitled to get the education. But in Indonesia development history , education sector always pulled over and get less attention. This is can be seen from the proportion of education sector in APBN ID. The implementation of education decentralization on the chance of will upgrade and amenity access, but in the practically not such as those which expected. That happened exactly with privatiszation and education commercialization, so that education expense become costly. As a result a lot of school age child have no access go to the school because unable to pay education expense.
Bekerjanya Desentralisasi pada Pelayanan Publik Widaningrum, Ambar
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 1, TAHUN 2007
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4289.633 KB)

Abstract

in process

Page 6 of 57 | Total Record : 566

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

1996 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 30, No 1 (2026): May Vol 29, No 2 (2025): November Vol 29, No 1 (2025): May Vol 28, No 1 (2024): May 2024 Vol 28, No 2 (2024): November Vol 27, No 2 (2023): November Vol 27, No 1 (2023): May Vol 26, No 1 (2022): May 2022 Vol 26, No 2 (2022): November Vol 26, No 1 (2022): May Vol 25, No 1 (2021): May, 2021 Vol 25, No 2 (2021): November Vol 24, No 2 (2020): November Vol 24, No 1 (2020): May Vol 23, No 2 (2019): November Vol 23, No 1 (2019): May Vol 22, No 2 (2018): November Vol 22, No 1 (2018): May Vol 21, No 2 (2017): November Vol 21, No 1 (2017): May Vol 20, No 2 (2016): November Vol 20, No 1 (2016): May 2015: JKAP Volume 19 Nomor 2, November Tahun 2015 2015: JKAP Volume 19 Nomor 1, Mei Tahun 2015 Vol 19, No 2 (2015): November Vol 19, No 1 (2015): May 2014: JKAP Volume 18 Nomor 2, November Tahun 2014 2014: JKAP Volume 18 Nomor 1, Mei Tahun 2014 Vol 18, No 2 (2014): November Vol 18, No 1 (2014): May 2013: JKAP Volume 17 Nomor 2, Tahun 2013 2013: JKAP Volume 17 Nomor 1, Tahun 2013 Vol 17, No 2 (2013): November Vol 17, No 1 (2013): May 2012: JKAP VOLUME 16 NOMOR 2, TAHUN 2012 2012: JKAP VOLUME 16 NOMOR 1, TAHUN 2012 Vol 16, No 2 (2012): November Vol 16, No 1 (2012): May 2011: JKAP VOLUME 15 NOMOR 1, TAHUN 2011 Vol 15, No 1 (2011): May 2010: JKAP VOLUME 14 NOMOR 2, TAHUN 2010 2010: JKAP VOLUME 14 NOMOR 1, TAHUN 2010 Vol 14, No 2 (2010): November Vol 14, No 1 (2010): May 2009: JKAP VOLUME 13 NOMOR 2, TAHUN 2009 2009: JKAP VOLUME 13 NOMOR 1, TAHUN 2009 Vol 13, No 2 (2009): November Vol 13, No 1 (2009): May 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 2, TAHUN 2008 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 1, TAHUN 2008 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 1, TAHUN 2008 Vol 12, No 2 (2008): November Vol 12, No 1 (2008): May 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 2, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 2, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 1, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 1, TAHUN 2007 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 2, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 2, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 1, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 1, TAHUN 2006 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 1, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 1, TAHUN 2005 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 2, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 2, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 1, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 1, TAHUN 2004 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 2, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 2, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 1, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 1, TAHUN 2003 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 2, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 2, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 1, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 1, TAHUN 2002 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 2, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 2, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 1, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 1, TAHUN 2000 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 2, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 2, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 1, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 1, TAHUN 1999 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 2, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 2, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 1, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 1, TAHUN 1998 1997: JKAP VOLUME 1 NOMOR 2, TAHUN 1997 1997: JKAP VOLUME 1 NOMOR 2, TAHUN 1997 1996: JKAP VOLUME 1 NOMOR 1, TAHUN 1996 1996: JKAP VOLUME 1 NOMOR 1, TAHUN 1996 More Issue