cover
Contact Name
Jurnal Iqtisad
Contact Email
iqtisad@unwahas.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
iqtisad@unwahas.ac.id
Editorial Address
Jl. Menoreh Tengah X/ 22 Sampangan Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia
ISSN : 23033223     EISSN : 2621640X     DOI : 10.31942/iq
Core Subject : Economy, Social,
IQTISAD: merupakan wadah menuangkan pemikiran dalam bidang ekonomi, ekonomi, ekonomi islam dan kajian hukum, baik dalam hukum islam maupun dalam hukum ekonomi syariah. Jurnal ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman (PKPI2) Fakultas Agama Islam Unwahas Semarang.
Arjuna Subject : -
Articles 124 Documents
Penyelesaian Sengketa Kasus Side Streaming Pembiayaan Murabahah Nasabah Muslim dan Non Muslim pada Bank Syari’ah Qolyubi, Achmad Rifqi Jalaluddin; Al Haddad, Umar; Nurhasanah, Nurhasanah; Taqiuddin, Mohammad
Jurnal Iqtisad Vol 11 No 1 (2024): Jurnal Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v11i1.10998

Abstract

This research is to analyze the violation (side streaming) and analyze the procedure for resolving violations (side streaming) committed by Muslim and non-Muslim customers at Bank BPD Kalbar Syariah Ketapang Branch. The research method used is qualitative research method. This research is directed to the management of Bank BPD West Kalimantan Syariah, branch manager, finance department manager, customer service, cashier, Muslim customers and non-Muslim customers. Miles & Huberman data analysis was used as the data analysis model in this study. The three parts are data reduction, data presentation and conclusion. The results of the study found that there are 2 customers, namely Muslim and non-Muslim customers, both of which have the potential to do side streaming, such as misuse of agreed financing funds and late installment payments. The mechanism used by BPD Kalbar Syariah Bank in resolving side streaming starts with giving written and verbal warnings, conducting deliberations and analyzing the problems faced by the customers, restructuring through rescheduling, and if the customer cannot pay his obligations, the sale of collateral is carried out either by the customer or by the bank to pay the shortfall in financing.Penelitian ini yaitu menganalisa pelanggaran dan prosedur penyelesaian pelanggaran (side streaming) yang dilakukan oleh nasabah muslim dan non muslim di Bank BPD Kalbar Syariah Cabang Ketapang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini ditujukan kepada pimpinan Bank BPD Kalimantan Barat Syariah, kepala cabang, kepala seksi pembiayaan, customer service, teller, nasabah muslim dan nasabah non muslim. Analisis data Miles & Huberman digunakan sebagai model analisis data dalam penelitian ini. Ketiga bagian tersebut adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat 2 nasabah yaitu nasabah muslim dan non muslim yang sama-sama memiliki potensi melakukan side streaming, seperti terjadinya penyalahgunaan dana pembiayaan yang sudah disepakati dan pembayaran angsuran yang mengalami keterlambatan. Mekanisme yang digunakan Bank BPD Kalbar Syariah dalam menyelesaikan side streaming dimulai dengan memberikan peringatan secara tertulis dan lisan, melakukan musyawarah dan menganalisis masalah yang dihadapi nasabah, melakukan restrukturisasi melalui penjadwalan ulang dan jika nasabah tidak dapat membayar kewajibannya maka akan dilakukan penjualan agunan baik dilakukan oleh nasabah atau melalui bank untuk membayar kekurangan pembiayaan.
Implementation of Hybrid Contracts in the Gold Pawn Practice in Sharia Pawnshops Dimas Kenn Syahrir; Erika Amelia
Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol 10, No 2 (2023): Jurnal Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v10i2.8333

Abstract

The hybrid contract in sharia pawn practice is very unique. This gives rise to different views on the transaction model. Several contracts are often applied in hybrid contract of sharia pawn practice include qardh, rahn, and ijarah. In an ijarah contract of sharia pawn, there is indication of irrelevance in the calculation of ujrah from the clause of the fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 concerning Rahn. This research intends to examine the implementation of hybrid contract in sharia pawn practices by raising the case of gold pawn referring to clause of the fatwa. This study applies a qualitative research paradigm with data characteristics consisting of concepts and qualitative statements. The sources of data were obtained from the implementation of sharia pawn practice in several sharia financial institutions and pawnshop companies, contract concepts, and DSN MUI fatwas. From this study, it was found that the rahn and qardh contracts in Islamic pawnshops complied with the clause of the DSN fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 concerning gold rahn. However, there is a potential for riba practices in ijarah contract in sharia pawn that conflict with the DSN fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 concerning Rahn. The potential for riba is indicated from the calculation of ujrah based on the amount of loans.AbstrakKontrak gadai multi akad dalam pegadaian syariah memiliki sisi keunikan. Hal itu menimbulkan berbagai pandangan mengenai model transaksi tersebut. Beberapa akad yang sering diterapkan dalam multi akad dalam pegadaian syariah antara lain akad qardh, rahn, dan ijarah. Dalam akad ijarah dari pegadaian syariah, terdapat indikasi adanya penyimpangan perhitungan ujrah dari ketentuan fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Penelitian ini hendak menelaah implementasi multi akad dalam praktik gadai syariah dengan mengangkat kasus gadai emas mengacu pada ketentuan fatwa tersebut. Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif dengan karakteristik datanya terdiri dari konsep dan pernyataan kualitatif. Sumber data diperoleh dari implementasi gadai di pegadaian syariah di beberapa lembaga keuangan syariah dan perusahaan pegadaian, konsep-konsep akad, dan fatwa-fatwa DSN MUI. Dari penelitian ini, ditemukan bahwa akad rahn dan qardh dalam pegadaian syariah telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas. Akan tetapi, terdapat potensi praktik riba dalam akad ijarah dalam pegadaian syariah yang bertentangan dengan fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Potensi riba ini tampak pada perhitungan ujrah berdasarkan besarnya pinjaman.
Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah 2018-2022: Literature Studies Ahmad Agus Hidayat; Achmad Muzakki; Muhamad Ahsan; Alfa Saniyah
Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol 10, No 2 (2023): Jurnal Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v10i2.9505

Abstract

Financing risk management in Islamic banks has been widely discussed in scientific articles, both nationally accredited and unaccredited. The purpose of this research is to see the extent of the application of financing risk management in Islamic banks in Indonesia and to find out the financing model that is most attractive to customers. In this research, the method used is through a qualitative content analysis approach. The results of this study state that the majority of financing in Islamic banks in Indonesia have implemented risk management through 4 stages, namely, risk identification, risk measurement, risk monitoring and finally risk control. While the financing contract that most customers are interested in using the murabahah contract, the main reason is because in this contract the risks faced are the least compared to other contracts, if from the bank's perspective with the amount of customer interest in the murabahah contract, of course the benefits it gets tend to be the biggest compared to other contracts. In addition, the bank also avoids the risk of accepting defaults from customers, because in murabaha customers still have an obligation to pay in a state of profit or loss.Keywords: Risk Management; Sharia Banks; Literature StudyAbstrakManajemen risiko pembiayaan pada bank syariah telah banyak dibahas diberbagai artikel ilmiah, baik yang sudah terakreditasi secara nasional ataupun belum terakreditasi. Tujuan penelitian ini untuk melihat sejauh mana penerapan manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah di Indonesia serta mengetahui model pembiayaan yang paling diminati nasabah. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah konten analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pembiayaan pada bank syariah di Indonesia telah menerapkan manajemen risiko melalui  4 tahapan yakni, identifikasi resiko, pengukuran resiko, pemantauan resiko dan pengendalian risiko. Sedangkan akad pembiayaan yang paling banyak diminati nasabah adalah akad murabahah karena pada akad tersebut risikonya paling rendah bila dibandingkan dengan akad lainnya. Jika ditinjau dari perspektif Bank, akad murabahah memberi keuntungan yang paling tinggi  dibandingkan akad lainnya. Disamping itu risiko gagal bayar dari nasabah rendah, karena nasabah tetap memiliki kewajiban membayar kewajibannya dalam keadaan untung ataupun rugi.
Korupsi dan Pengaruh Kekuasaan Partai Politik (Follow The Money and Asset Recovery) Hartanto Hartanto; Edy Chrisjanto; Murdomo Murdomo
Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol 11, No 1 (2024): Jurnal Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v11i1.10910

Abstract

Corruption can be defined as an extraordinary crime. The consequences of corruption crimes can damage democratic values, morals (local wisdom), harm the country's finances and/or economy, and violate the social and economic rights of the community. Agencies responsible for investigating and prosecuting criminal acts of corruption include the police, prosecutor's office, and the Corruption Eradication Commission. Corruption is defined as the actions of those in positions of authority, including politicians and civil servants, who enrich themselves illegally and unfairly, abusing the power entrusted to them by society. Corruption is defined as the misappropriation of state or government funds (including those of companies, organizations, and foundations) for personal or other individuals' interests. It is imperative that law enforcement agencies prioritize focus, prevention, and strengthening. The research method employed is a legal and doctrinal approach, which examines secondary data. The author concludes that corruption persists and that the integrity of law enforcement officers is questionable. To eradicate corruption, it is necessary to re-focus on methods such as "follow the money" and "asset recovery." It is also essential to make legal breakthroughs regarding digital exposure or publication, and to implement prevention and control of criminal acts of corruption, including carrying out prevention and education efforts within political parties. Abstrak Korupsi dapat diakualifikasikan kejahatan luar biasa, akibat kejahatan korupsi dapat merusak nilai-nilai demokrasi, moral (kearifan lokal), merugikan keuangan dan/ perekonomian negara, melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Instansi yang berkaitan dengan penuntutan tindak pidana korupsi, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi diartikan sebagai tindakan penguasa, baik politisi (dalam keterkaitan tertentu) maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri sendiri secara tidak sah dan/ tidak adil, menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan masyarakat kepadanya. Korupsi adalah penyelewengan dana negara/pemerintah (perusahaan, organisasi, yayasan, dan lain-lain) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Perlunya fokus dan pencegahan dan penguatan dalam penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang maupun doktrin, yang mengkaji dari data sekunder. Penulis menyimpulkan bahwa korupsi tetap terjadi dan diwarnai integritas para oknum penegak hukum yang diragukan, pelaksanaan metode pemberantasan korupsi memerlukan pemfokusan kembali (re-focussing) terutama follow the money dan asset recovery, perlu dilakukan terobosan hukum tentang pemaparan atau publikasi digital, dan secara periodik tentang pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi, termasuk melakukan upaya pencegahan dan edukasi di dalam partai politik.
Rekonstruksi Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/1V/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah dengan Metode Qiraa’ah Mubaadalah Royhatul Ma'wa Hr; Muhamad Nasrudin
Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol 10, No 2 (2023): Jurnal Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v10i2.7516

Abstract

Musyarakah financing contract is an interpretation of the existence of mutual help between fellow beings. In this financing contract the MUI DSN Fatwa is a reference for the implementation of the contract in the field. Musyarakah which is a form of mixed financing that has an equal nature in principle. However, in this study, it was found that the issue of being equal in principle in musyarakah was not poured out in the financing process because there was still the use of collateral, because this was not in line with the contention of the fatwa. The existence of an equal principle contained in this musyarakah is in line with the principle of Qiraa'ah Mubaadalah. Where in the reading of texts this is used through reading using a method that is not lame. Furthermore, the mubaadalah instrument is reading the various verses using the Qowaid, mabadi 'and juz'i reading methods where from the existence of one legal source (text) with another there should be no inequality. By using this critical paradigm, we can examine the reconstruction of the MUI DSN fatwa through the method of reading the text contained in the fatwa, because in this case the MUI DSN Fatwa is the primary legal source in this study.Abstrak Akad pembiayaan musyarakah merupakan interpretasi dari adanya tolong menolong antar sesama. Dalam akad pembiayaan ini Fatwa DSN MUI merupakan acuan atas adanya pelaksanaan akad tersebut dilapangan. Musyarakah yang merupakan bentuk pembiayaan campuran yang memiliki sifat setara pada prinsipnya. Namun dalam kajian ini ditemukanlah isu bahwa setara secara prinsip musyarakah tidak tercurahkan dalam proses pembiayaannya karena masi adanya penggunaan agunan, karena hal ini tidak selaras denga nisi yang terdapat dalam fatwa tersebut. Adanya prinsip setara yang tertuang dalam musyarakah ini selaras dengan prinsip Qiraa’ah Mubaadalah. Dimana dalam pembacaan teks teks hal ini digunakan melalui pembacaan menggunakan metode yang tidak timpang. Selanjutnya dalam instrument mubaadalah membaca berbagai macam ayat itu dengan menggunakan metode pembacaan Qowaid,mabadi’ dan juz’i dimana dari adanya sumber hukum yang satu (teks) dengan yang lainnya tidak boleh ada ketimpangan. Dengan menggunakan paradigma kritis hal ini dapat mengkaji mengenai rekonstruksi fatwa DSN MUI melalui metode pembacaan teks yang tertera di dalam fatwa tersebut, karena dalam hal ini Fatwa DSN MUI merupakan sumber hukum primer dalam penelitian ini.Kata kunci  : Musyarakah, Fatwa DSN MUI, Qiraa’ah Mubaadalah
Pengaruh Financial Planning dan Managing Liability terhadap Financial Inclusion (Studi Kasus Shopee PayLater) Ela Elliyana; Nurhaedah Nurhaedah; Fahri Eka Oktora; Dony Oktariswan
Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol 10, No 2 (2023): Jurnal Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v10i2.9820

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of Financial planning and Managing liability on financial inclusion case study on active shopee paylater users in Indonesia. The research was conducted in Indonesia, the research period was July-September 2023.  The research population is active shopee paylater users in Indonesia whose exact number cannot be known. This study used Non-probability Purposive Sampling technique and for a sample of 116 respondents, but less than 100 complete questionnaires were considered usable.  The results showed that financial planning and managing liability affect financial inclusion access to shopee paylater financing, including through ease of administration and ease of use. Shopee PayLater is accessible to a wide range of users, including those in underserved or remote areas, and makes it available to individuals who may not have had access to similar financial services before.Keywords: Financial Planning; Financial Inclusion; Managing Liability; Buy Now PayLaterAbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Financial planning dan Managing liability terhadap financial inclusion study kasus pada pengguna aktif shopee paylater di Indonesia. Penelitian dilakukan di Indonesia, periode penelitian Juli - September 2023.  Populasi penelitian adalah pengguna aktif shopee payLater di Indonesia yang tidak dapat diketahui jumlah pastinya. Penelitian ini menggunakan teknik Non-probability Purposive Sampling dan untuk sampel sebanyak 116 responden, namun kurang dari 100 kuesioner yang lengkap dianggap dapat digunakan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa financial planning dan managing liability berpengaruh terhadap financial inclusion akses ke pembiayaan shopee paylater, diantaranya melalui kemudahan administrasi dan kemudahan penggunaan. Shopee PayLater dapat diakses oleh pengguna yang luas, termasuk mereka yang berada di daerah yang kurang terlayani atau terpencil, dan membuatnya tersedia untuk individu yang mungkin tidak memiliki akses ke layanan keuangan yang sejenis sebelumnya.
The Role of Waqf in Achieving the Purposes of Islamic Law Elbachir Askouri
Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol 11, No 1 (2024): Jurnal Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v11i1.10922

Abstract

Islamic Waqf is an important part of the system of human charity while maintaining the principles and fundamentals aimed at by the Islamic Shari'ah. Waqf has played and still plays an effective role in spreading the syi'ar of Islam, serving the Islamic community in particular and all mankind in general, deepening the bonds of brotherhood among the members of the Islamic state, consolidating the principle of solidarity among them, freeing slaves and abolishing slavery and all forms of servitude. The researcher chose to discuss this topic to identify the reality of the charitable waqf system in Islam. This study seeks to achieve the following objectives:Understanding the concept of waqf in Islamic law, Understanding the concept of the objectives of Islamic law, Shedding light on the relationship of the Islamic endowment with the objectives of Islamic law, Study the importance that Islamic law attaches to charitable endowments and its role in achieving its objectives in the three areas (necessities, needs, and improvements). To achieve the completion of the research, the researcher followed the historical descriptive research method. At the end of the research, the researcher concluded that the endowment plays an important role in achieving its purposes within the scope of necessities, needs, and improvements, and that the purposes of the endowment revolve around creating a permanent and continuous resource to serve humans and preserve their dignity.Wakaf Islam merupakan bagian penting dari sistem kegiatan amal manusia dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dan dasar-dasar yang dituju oleh Syariat Islam. Wakaf telah dan masih memainkan peran yang efektif dalam menyebarkan syi’ar Islam, melayani masyarakat Islam secara khusus dan seluruh umat manusia secara umum, memperdalam ikatan persaudaraan di antara para anggota negara Islam, mengkonsolidasikan prinsip solidaritas di antara mereka, memerdekakan budak-budak dan menghapuskan perbudakan serta segala bentuk perbudakan. Peneliti memilih untuk membahas topik ini untuk mengidentifikasi realitas sistem wakaf amal dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut: Memahami konsep wakaf dalam hukum Islam, Memahami konsep tujuan-tujuan hukum Islam, Menyoroti hubungan antara wakaf dengan tujuan-tujuan hukum Islam, Mempelajari pentingnya hukum Islam dalam wakaf dan perannya dalam mencapai tujuan-tujuan hukum Islam dalam tiga bidang (kebutuhan, keperluan, dan perbaikan). Untuk mencapai penyelesaian penelitian, peneliti mengikuti metode penelitian deskriptif historis. Pada akhir penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa wakaf memainkan peran penting dalam mencapai tujuannya dalam ruang lingkup kebutuhan, kebutuhan, dan peningkatan, dan bahwa tujuan wakaf berkisar pada penciptaan sumber daya yang permanen dan berkelanjutan untuk melayani manusia dan melestarikan martabat mereka. دور الوقف الخيري في تحقيق مقاصد الشريعة الإسلاميةالبشير أسكوريجامعة الأميرة ناراديواس، تايلاندالوقف الإسلامي جزء مهم من منظومة الإحسان الإنساني مع المحافظة على المبادئ والأصول التي تهدف إليها الشريعة الإسلامية. وقد أدى الوقف ولا يزال يؤدي دوراً فعالاً في نشر شريعة الإسلام، وخدمة المجتمع الإسلامي خاصة والجنس البشري كله عامة، وتعميق أواصر الأخوة بين أفراد الدولة الإسلامية، وترسيخ مبدأ التكافل فيما بينهم، وتحرير العبيد وإلغاء الرق وجميع أشكال الاستعباد. وقد اختار الباحث مناقشة هذا الموضوع للتعرف على واقع نظام الوقف الخيري في الإسلام. يؤدي الوقف الخيري دورا بارزا في التنمية بكل أشكالها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية داخل المجتمع الإنساني كله، إذ يشكل موردا ماليا أساسيا للعمل الخيري الموجه لخدمة المجتمع، وبناء الحضارة الإنسانية بشكل عام. وللوقف الخيري حضور لافت ومؤثر في كل المجتمعات الإنسانية، مع أن هناك اختلافا في التسمية والأهداف تبعا لخصوصية كل مجتمع. تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية: الوقوف على مفهوم الوقف في الشريعة الإسلامية، الوقوف على مفهوم مقاصد الشريعة الإسلامية، بيان علاقة الوقف الإسلامي بمقاصد الشريعة الإسلامية ودراسة الأهمية التي توليها الشريعة الإسلامية للوقف الخيري ودوره في تحقيق مقاصد ها في النطاقات الثلاث( الضروريات والحاجيات والتحسينيات). وللوصول لإنجاز البحث سلك الباحث منهج البحث الوصفي التاريخي. وفي نهاية البحث توصل الباحث إلى أن الوقف يؤدي دورا مهما في تحقيق مقاصد ها في نطاق الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وأن مقاصد الوقف تدور حول يجاد مورد دائم ومستمر لخدمة الإنسان، والحفاظ على كرامته.الكلمات المفتاحية: الوقف _ الوقف ومقاصد الشريعة _ دور الوقف في تحقيق الضروريات الخمس
Khitan Perempuan dalam Tinjauan Tradisi dan Hukum Islam Aris Abdul Ghoni; Gadis Herningtyasari; Tri Handayani; Imam Khoirul Ulumuddin
Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol 10, No 2 (2023): Jurnal Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v10i2.8430

Abstract

The rules of Islamic fiqh and sharia are built on the aim of realizing human benefit in this world and the hereafter, there is not a single law of Allah that does not carry out the mission of universal human benefit. This research examines the practice of Female Circumcision in light of Islamic tradition and law. This research aims to describe female circumcision, analyzing female circumcision according to Islamic tradition and law. This research is a type of field research with an anthropological approach. Data collection methods use interview techniques, observation and documentation studies as well as qualitative descriptive data analysis methods. This research shows that the majority of people in the Pantura region including Kendal, Semarang, Demak and Kudus regarding female circumcision interpret female circumcision textually and contextually. Female circumcision is a tradition and symbol to make one's daughter a good person. Female circumcision aims to get rid of suker which according to Javanese philosophy is interpreted as a bad character and parents hope that one day their child will become a virtuous human being.AbstrakKaidah fiqh dan syari’at Islam dibangun atas dasar tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, tidak satu pun hukum Allah yang tidak mengemban misi kemaslahatan manusia secara universal. Penelitian ini mengkaji tentang praktik Khitan Perempuan dalam tinjauan tradisi dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan khitan bagi perempuan, menganalisis khitan perempuan menurut tinjauan tradisi dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan antropologis. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi serta metode analisis data deskriptif kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat kawasan pantura meliputi Kendal, Semarang, Demak dan Kudus terhadap khitan perempuan memaknai khitan perempuan secara tekstual dan kontekstual. Khitan perempuan merupakan salah satu tradisi dan simbol untuk menjadikan anak perempuannya sebagai pribadi yang baik. Khitan perempuan bertujuan untuk membuang suker yang menurut filosofi Jawa dimaknai sifat buruk dan orang tua berharap kelak anaknya menjadi manusia yang berbudi luhur.
Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan PT. Kalbe Farma Tbk. dan PT. Kimia Farma Tbk. Dilihat dari Rasio Profitabilitas dan Solvabilitas Shifa Megarani; Misthika Dewi; Ismail Ismail; Armando Lahura; Sri Hermuningsih
Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol 11, No 1 (2024): Jurnal Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v11i1.10058

Abstract

Pharmaceutical companies employ various strategies designed to achieve their objectives, which may include maximizing profit or other financial gain. This study aims to analyze the comparison of the financial performance of PT Kalbe Farma Tbk with PT Kimia Farma Tbk, focusing on the profitability and solvency ratios. This research employs a quantitative approach, drawing upon data sources extracted from publicly available financial reports for the 2021-2022 period. The data were collected using a method that involved calculation, analysis, and interpretation in a descriptive format. The results of this study indicate that the ratio analysis conducted on PT Kimia Farma Tbk and PT Kalbe Farma Tbk in 2021-2022 reveals that PT Kimia Farma Tbk exhibits superior liquidity compared to PT Kalbe Farma Tbk. This is evidenced by the current ratio and quick ratio of PT Kimia Farma Tbk, which are significantly higher than those of PT Kalbe Farma Tbk. The risk value of PT Kimia Farma's debt is less than that of PT Kalbe Farma Tbk. The capacity and efficacy of PT Kalbe Farma Tbk in generating net income is superior to that of PT Kimia Farma Tbk. Although it appears that PT Kalbe Farma Tbk has both ratio advantages (liquidity and solvency ratios), when compared to PT Kimia Farma Tbk, it is evident that PT Kalbe Farma Tbk has a more favorable position.Perusahaan Farmasi akan melakukan berbagai strategi yang tepat untuk dapat mencapai tujuan, yakni mendapatkan keuntungan atau laba dengan maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan PT Kalbe Farma Tbk dengan PT Kimia Farma Tbk dilihat dari rasio profitabilitas dan solvabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sumber data yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan tahun 2021-2022. Pengumpulan data menggunakan cara dihitung, dianalisis, diinterprestasi dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis rasio yang dilakukan pada PT Kimia Farma Tbk dan PT Kalbe Farma Tbk pada tahun 2021-2022 menunjukkan bahwa nilai Likuiditas PT Kimia Farma Tbk jauh lebih baik dari PT Kalbe Farma Tbk yang terlihat dari rasio lancar dan rasio cepat PT Kimia Farma Tbk yang jauh diatas 100% dibandingkan PT Kalbe Farma Tbk. Nilai Risiko utang PT Kimia Farma lebih kecil dari PT Kalbe Farma Tbk dilihat. Kemampuan dan efesiensi dalam menghasilkan laba bersih PT Kalbe Farma Tbk lebih baik daripada PT Kimia Farma Tbk. Meskipun tampak bahwa PT Kalbe Farma Tbk memiliki kedua keunggulan rasio (rasio liquiditas dan solvabilitas), dibandingkan dengan PT Kimia Farma Tbk.
Epistemologi Wakaf Keluarga: Pemahaman, Tanggung Jawab dan Pengelolaan Harta dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Ghazy Triyatno; M. Lutfi Mustofa
Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol 11, No 1 (2024): Jurnal Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v11i1.10980

Abstract

In recent times, discussions about waqf have been particularly engaging, particularly when they address the dynamic concepts involved in maintaining real estate growth. Previously, waqf problems were frequently associated with frozen and sluggish property. However, a number of improvements have since occurred. The numerous disputes over property management, which ultimately became a point of contention and led to land being abandoned, have resulted in the economic issue of family waqf property becoming a contentious one. This research project examines the intersection of family endowment (Wakaf keluarga) and epistemology within the context of contemporary social structures. The objective is to reconcile traditional religious beliefs with modern scientific perspectives on the understanding, obligations, and administration of family endowments. The study employs a conceptual analysis methodology to examine the interplay between family endowment and the epistemological foundations of science, elucidating their implications in social and religious contexts. This interdisciplinary approach enables the research to provide insights into the integration of epistemological principles into family endowment practices, with the aim of enhancing their effectiveness for the benefit of families and society as a whole. The findings underscore the necessity of synthesizing age-old values with contemporary knowledge paradigms to ensure the efficacious and sustainable stewardship of family endowments amidst the dynamism of the modern era. This study underscores the importance of bridging traditional and modern perspectives on family endowments, paving the way for enhanced welfare and sustainability in contemporary societies.Diskusi mengenai wakaf semakin menarik akhir-akhir ini, terutama ketika membahas konsep-konsep dinamis untuk mempertahankan pertumbuhan harta. Permasalahan wakaf sebelumnya sering dikaitkan dengan harta benda yang tetap dan lesu, namun kini telah banyak perbaikan yang terjadi. Karena banyaknya perselisihan mengenai pengelolaan harta benda yang akhirnya menjadi perdebatan dan berujung pada terlantarnya tanah, maka persoalan ekonomi harta wakaf keluarga pun menjadi salah satu yang kontroversial. Penelitian ini meneliti konvergensi wakaf keluarga dan epistemologi dalam kerangka sosial kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menyelaraskan perspektif islam klasik dengan perspektif ilmiah modern mengenai pemahaman, kewajiban, dan administrasi wakaf keluarga. Dengan menggunakan metodologi analisis konseptual, penelitian ini mengkaji wakaf keluarga dengan landasan epistemologi ilmu pengetahuan, menjelaskan implikasi dalam lingkungan sosial dan keagamaan. Melalui lintas disiplin ilmu ini, penelitian berupaya memberikan wawasan tentang prinsip-prinsip epistemologi terhadap praktik wakaf keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Temuan penelitian menggarisbawahi pentingnya penggabungan nilai-nilai klasik dengan paradigma pengetahuan kontemporer untuk memastikan pengelolaan wakaf keluarga yang efektif dan berkelanjutan di tengah dinamika era modern. Penelitian ini menekankan pentingnya menjembatani pandangan tradisional dan modern tentang wakaf keluarga, membuka jalan bagi peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan di masyarakat kontemporer.

Page 11 of 13 | Total Record : 124