Garuda - Garba Rujukan Digital

الاقتصاد الاسلامي تعليم الشربعة والحل امشاكل الفقر والبطالة Asiqin Zuhdi
Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol 1, No 1 (2013): Jurnal Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v1i1.1462

ملخص البحث: الاقتصاد الاسلامي هو الاشياء المقكعة

Peran Keluarga Menanggulangi Terorisme Tinjauan Hukum Islam dalam Kursus Pra Nikah Mufrod Teguh Mulyo; Khoiruddin Nasution; Munifah Munifah; Jumni Nelli
Jurnal Iqtisad Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v9i1.6417

This paper seeks to strengthen the opinion or concept that states the importance of the family in dealing with the terrorism crisis in Indonesia. This paper is the result of qualitative research on a variety of data sources (works); books and articles discussing and or researching the role of the family in dealing with terrorism emergencies. Berger's theory of social construction is used to see the role and or function of writing, where this paper is still at the level of externalization, of three steps; externalization, objectification, and internalization to become Social Actions, to become people's habits. Meanwhile, in order to control social actions, it employs preventive and repressive measures, while on the process side, it employs persuasive, coercive, and curative measures. As a result, three conclusions are possible. First, terrorism remains a social problem in Indonesia, requiring serious, substantial, and long-term solutions. Second, there are several reasons and or reasons why terrorism remains a social problem, but the core of the problem is the role and or function of the family that does not work or runs optimally. Third, in order for the family role and or function to function properly, both the husband and wife must be competent in the field of family roles and or functions. These competencies are attained by husband and wife through participation in the Pre-Marriage Course, Bride and Groom Candidate. As a result, husbands and wives to be must attend a marriage course and all of its variations at least once before marriage, and it is preferable to be present during marriage.Keywords: Role/function of family; Counter terrorism; Marriage course.Tulisan ini bertujuan menguatkan pendapat atau konsep yang menyatakan betapa penting peran keluarga dalam menanggulangi darurat terorisme di Indonesia. Tulisan ini merupakan hasil penelitian kualitatif terhadap sejumlah sumber data (karya), buku dan artikel dan atau hasil penelitian mengenai pentingnya peran keluarga dalam menanggulangi darurat terorisme. Untuk melihat peran dan atau fungsi tulisan digunakan teori konstruksi social berger, dimana tulisan ini masih berada pada level ekternalisasi, dari tiga langkah; eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi untuk menjadi tindakan sosial. Sementara dalam upaya pengendalian tindakan sosial dari sisi sifatnya menggunakan usaha preventif dan represif, dari sisi prosesnya menggunakan usaha persuasif, koersif dan kuratif. Hasilnya ada tiga kesimpulan yang dapat dicatat. Pertama, terorisme masih menjadi masalah sosial di Indonesia, yang membutuhkan penanganan serius, substansial dan berkelanjutan. Kedua, ada beberapa alasan dan atau penyebab mengapa terorisme masih menjadi masalah sosial, namun inti dari masalahnya adalah peran dan atau fungsi keluarga yang kurang berjalan maksimal. Ketiga, agar peran keluarga berjalan dengan baik, pasangan suami dan isteri harus mempunyai kompetensi bidang peran dan atau fungsi keluarga. Kompetensi itu didapat oleh pasangan suami dan isteri di antaranya adalah dengan mengikuti Kursus/bimbingan calon pengantin. Karena itu, mengikuti kursus perkawinan dan segala jenisnya harus diikuti calon suami dan isteri, minimal sekali sebelum perkawinan, malah akan lebih baik ada juga selama dalam perkawinan.

Peran Human Capital dalam Efektifitas Strategi Inovasi pada Era Teknologi Sunarto Sunarto; Ratih Pratiwi
Jurnal Iqtisad Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v9i1.6394

AbstractThe development of quality human resources is essentially aimed at improving intellectual abilities, so that higher productivity can be achieved. HR and innovation should be viewed as closely related concepts, which together create a reinforcing cycle of value creation. Since HR is one of the main sources of innovation, the innovation strategy needs to include various relevant initiatives to stimulate HR. This is an important key as a new force in achieving economic prosperity in the era of competition in science and technology. Strategic planning is needed in order to adjust internal strengths so that they are always ready to seize opportunities and overcome external threats if you want to maintain a competitive advantage. So this article aims to identify the relevant gaps in human resources related to innovation performance, in order to create a more effective innovation strategy. The proposed approach, linking HR with an innovation strategy using gaps in HR for a more comprehensive assessment of innovation performance, enables countries/regions/cities/ organizations to create adequate innovation strategies/policies in the knowledge age.Keywords: Human Capital; innovation; effective strategies. AbstrakPengembangan sumber daya manusia yang berkualitas pada hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan intelektual, sehingga dapat dicapai produktivitas yang lebih tinggi. SDM dan inovasi harus dipandang sebagai konsep yang terkait erat, yang bersama-sama menciptakan memperkuat lingkaran penciptaan nilai. Karena SDM adalah salah satu sumber utama inovasi, strategi inovasi perlu mencakup berbagai inisiatif yang relevan untuk merangsang SDM. Hal ini menjadi kunci penting sebagai kekuatan baru dalam mencapai kesejahteraan ekonomi di era persaingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perencanaan strategis diperlukan dalam rangka menyesuaikan kekuatan internal agar selalu siap menangkap peluang dan mengatasi ancaman dari luar jika ingin mempertahankan keunggulan bersaing. Maka artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan yang relevan dalam sumber daya manusia terkait dengan kinerja inovasi, untuk menciptakan strategi inovasi yang lebih efektif. Pendekatan yang diusulkan, yang menghubungkan SDM dengan strategi inovasi yang menggunakan celah di SDM untuk penilaian kinerja inovasi yang lebih komprehensif, memungkinkan negara/wilayah/kota/ organisasi untuk menciptakan strategi/kebijakan inovasi yang memadai di era pengetahuan.

Surat Kuasa Menjual dalam Akad Pembiayaan Perbankan Syariah dan Dampaknya terhadap Eksekusi Jaminan Benda Tidak Bergerak Ari Tri Wibowo; Endang Ekowati
Jurnal Iqtisad Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v9i1.5708

Abstract Plenty of uses power of attorney to sell in sharia banking financing contracts is a potential problem regarding the validity of the selling power of attorney made during the binding of the financing contract and also problems regarding the execution of immovable property guarantees using a power of attorney to sell as a basis. The power of attorney to sell in Islamic banking financing contracts and its impact on the execution of immovable property guarantees are discussed in this study. The legal research method used is normative research with a normative juridical approach. The study concluded that the validity of the agreement in the power of attorney to sell is also determined by whether the financing contract in Islamic banking uses a mortgage guarantee or not, and that the execution of immovable collateral objects using the basis of a power of attorney selling must go through a lawsuit to the Religious Court first and must wait for a court decision. (inkracht)Keywords: Power of Attorney to Sell; Syariah banking; Execution; Guarantee AbstrakBanyaknya penggunaan surat kuasa menjual pada akad pembiayaan perbankan syariah merupakan suatu potensi munculnya permasalahan mengenai sahnya surat kusa menjual yang dibuat saat pengikatan akad pembiayaan dan juga permasalahan mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan benda tidak bergerak dengan menggunakan surat kuasa menjual sebagai dasar. Penelitian ini membahas menganai surat kuasa menjual dalam akad pembiayaan perbankan syariah dan dampaknya terhadap eksekusi jaminan benda tidak bergerak . Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian normatif dengan mengunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen, hasil penelitian menyimpulkan bahwa sahnya perjanjian dalam surat kusa menjual juga ditentuakan dari apakah akad pembiayaan pada perbankan syariah tersebut menggunakan jaminan hak tanggungan atau tidak, kemudian eksekusi benda jaminan tidak bergerak dengan menggunakan dasar surat kuasa emnjual harus melalui gugatan ke Pengadilan Agama terlebih dahulu dan harus menunggu adanya putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap (inkracht)Kata kunci: Surat Kuasa Menjual; Perbankan Syariah; Eksekusi; Jaminan

Analisis Hukum Islam tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat dan Ibadah di Masjid dalam Situasi Tanggap Darurat Covid-19 Imam Khoirul Ulumuddin; A. Saiful Aziz; Tri Handayani; Akhmad Nurasikin
Jurnal Iqtisad Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v9i1.6569

AbstractThe year 2020 is a year that worries people all over the world with the outbreak of the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), and Indonesia is no exception. The rapid spread of the Corona Virus (Covid-19) has caused various problems in all aspects of life, including the issue of holding public worship. This study aims to analyze the Central Java MUI Tausiah Number: 02/DP-P.XIII/T/IV/2020 related to the implementation of Friday prayers and worship at the mosque in the Covid-19 emergency response situation. This research is a type of literary research (library research). , using a qualitative method with a descriptive approach to the analysis of Islamic law, namely describing and studying the problem using the study of Islamic law, then analyzing it. The results of the study conclude that the Central Java MUI Tausiah Number: 02/DP-P.XIII/T/IV/2020 is not only based on naqli and aqli arguments, but also through several considerations, including an appeal from WHO which is a world health organization and also the decision of the Regional Government through its Covid Cluster, so that in distributing tausiah, it has been carefully discussed and not arbitrarily circulated. Differences of opinion in accepting decisions are sunnatullah that cannot be avoided, so there needs to be a wise attitude in dealing with this.Keywords: Friday prayer; Worship in the Mosque; Covid-19 EmergencyAbstrakTahun 2020 merupakan tahun yang mengkawatirkan masyarakat seluruh dunia dengan adanya wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), tak terkecuali di Indonesia. Penyebaran Virus Corona (Covid-19) ini yang begitu cepat menimbulkan berbagai permasalahan di segala aspek kehidupan, tak terkecuali dalam masalah penyelenggaraan ibadah di muka publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Tausiah MUI Jawa Tengah Nomor: 02/DP-P.XIII/T/IV/2020 terkait penyelengaraan shalat jumat dan ibadah di masjid dalam situasi tanggap darurat covid-19, Penelitian ini merupakan Jenis Penelitian literer (library research), menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis hukum Islam, yakni mendeskripsikan dan mengkaji permasalah menggunakan kajian hukum Islam, kemudian menganalisisnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwasannya Tausiah MUI Jawa Tengah Nomor: 02/DP-P.XIII/T/IV/2020 tidak hanya berdasarkan dalil-dalil naqli dan aqli, dan juga melalui beberapa pertimbangan, diantarannya adalah himbauhan dari WHO yang merupakan organisasi kesehatan dunia dan juga keputusan Pemerintah Daerah melalui Gugus Covidnya, sehingga dalam mengedarkan tausiah memang sudah digodok secara matang dan tidak sembarangan untuk diedarkan. Perbedaan pendapat dalam menerima keputusan memang merupakan sunatullah yang tidak bisa dihindari, sehingga perlu adanya sikap yang bijaksana dalam menyikapi hal tersebut.

Penghimpunan Wakaf Uang pada Perbankan Syariah berdasarkan Hukum Positif Indonesia Syifa Salsabila; Nun Harrieti; Helza Nova Lita
Jurnal Iqtisad Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v9i1.6428

Indonesia as a country that embraces dual-banking systems recognizes Conventional Banking and Islamic Banking. One of the differences between the two systems is the social function on Islamic Banking Law. Islamic Banking Law recognizes social functions which one of them is to collect and channel cash waqf as Sharia Financial Institution for Receiving Cash Waqf (SFIRCW) . However, the responsibility that circulates cash waqf shows uncertainty on which party is to be responsible for the cash waqf. The method of writing used in this paper is normative juridical method, which will be linked to the practice of SFRICW on Islamic Banks. The practice for the implementation of SFIRCW can be seen on Bank Muamalat Indonesia (BMI). The practice shows that BMI on receiving Cash Waqf is not responsible for the management and the distribution of the cash waqf, and it is only Nazhir’s responsibility. This shows that Islamic Bank is responsible not only for the SFIRCW function but also the practice of wadi’ah agreement. Islamic Bank is responsible for saving and distributing cash waqf to Nazhir and guarantee that the money is available to be cashed out at all times. Additionally, Nazhir also bears responsibility for guaranteeing that cash waqf practice is carried out according to its means as in Sharia Principle and Rule of Laws.Indonesia merupakan negara yang mengakui dual-banking system yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Salah satu perbedaan dari kedua sistem tersebut adalah fungsi sosial pada UU Perbankan Syariah. UU Perbankan Syariah menyebutkan salah satu fungsi sosial adalah menghimpun dan menyalurkan dana wakaf uang sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang(LKS PWU). Namun, pertanggungjawaban atas dana wakaf menimbulkan pertanyaan atas pihak mana yang harus bertanggungjawab atas dana tersebut. Metode penulisan artikel ini menggunakan metode normatif yuridis yang akan dihubungkan dengan praktik LKS PWU pada Bank Syariah. Praktik dari LKS PWU dapat dilihat dari Bank Muamalat Indonesia (BMI), di mana BMI menegaskan bahwa dalam menerima wakaf uang, BMI tidak bertanggung jawab untuk pengelolaan dan penyalurannya, dimana hal tersebut merupakan tanggung jawab Nazhir. Hal ini memperlihatkan bahwa Bank Syariah tidak hanya bertanggungjawab atas fungsi LKS PWU, namun juga praktik dari akad wadi’ah. Bank Syariah bertanggungjawab untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada Nazhir dan menjamin bahwa dana tersebut dapat diambil sewaktu-waktu. Selain itu, Nazhir memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa praktik wakaf uang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Perundang-Undangan.

Enkulturasi Hukum: Pemberian Mahar Hewan Kerbau dalam Perkawinan Mustla Sofyan Tasfiq; Ali Maskur; Mahsun Mahsun; Mashudi Mashudi; Khoirotin Nisa
Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol 9, No 2 (2022): Jurnal Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v9i2.7270

Mahar is not a necessary component of marriage, but its presence is required. Marriage Law No. 1 of 1974, KHI, and Islamic Law do not address mahar in detail. Community customs are frequently used as a benchmark in determining mahar, as long as they do not conflict with national or Islamic law. In Kudus area, the provision of mahar in valuables form and as a source of initial livelihood is manifested in the form of buffalo. Throughout its history, this mahar's gift has ranged from no provision to a buffalo of unknown origin. This qualitative-empirical study in Kudus area will investigate the philosophical significance of choosing a buffalo as a marriage mahar as well as the process of law enculturation in society. The philosophical basis for selecting a buffalo is that it represents a powerful animal at work and can be used as livestock to sustain life. Because of changing times, animals are no longer able to fulfill people's desires as working animals and sources of income; the shift in changing the marriage mahar from animals to motorbikes is a new alternative form and an unavoidable choice in responding to the challenges of changing times. Keywords: Legal Enculturation; Mahar; Animal; Motorcycle; Marriage Mahar bukan rukun perkawinan tetapi keberadaannya wajib ada. Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974, KHI dan Hukum Islam tidak mengatur secara detail tentang mahar. Adat kebiasaan yang ada dimasyarakat seringkali dijadikan patokan dalam penentuan mahar selama tidak bertentang dengan hukum nasional dan hukum Islam. Ketentuan mahar berupa barang berharga dan sebagai bentuk nafkah awal diwujudkan dalam bentuk hewan kerbau di daerah Kudus. Dalam sejarahnya pemberian mahar ini berubah dari tidak tidak ada ketentuan menjadi kerbau tidak diketahui asal usulnya. Penelitian kualitatif-empiris didaerah Kudus ini akan melihat makna filosofis dipilihnya hewan kerbau sebagai mahar perkawinan dan proses enkulturasi hukum di masyarakat. Dasar filosofis dipilihnya hewan kerbau adalah sebagai simbol hewan yang kuat dalam bekerja dan dapat dijadikan hewan ternak untuk menopang kehidupan. Perubahan zaman menjadikan hewan tidak lagi mampu memenuhi keinginan masyarakat sebagai hewan pekerja dan menopang penghasilan, pergeseran merubah mahar perkawinan hewan ke motor merupakan bentuk alternatif baru dan pilihan yang tidak bisa dielakkan dalam menjawab tantangan perubahan. Kata kunci: Enkulturasi Hukum; Mahar; Hewan; Motor; Perkawinan

Peradaban Pengelolaan Zakat di Dunia dan Sejarah Zakat di Indonesia Noor Achmad; Tri Handayani
Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol 9, No 2 (2022): Jurnal Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v9i2.7271

This demonstrates that there is limited amount of zakat potential that can be explored. The total zakat potential in OIC member countries ranges from 1.8 persen to 4.34 persen of GDP. Several countries have advanced to the advanced stage of zakat development, while others are still in early stages. In fact, several countries are unconcerned about the management and development of zakat. This study aims to describe the civilization of zakat management during Prophet's time, including his friends and tabi'in, as well as models of zakat management in Muslim countries and zakat management in Indonesia. This type of research employs a qualitative approach and combines field research and library research. Primary and secondary data sources are examples of data sources. Use data collection methods such as interviews, observation, and documentation to obtain valid data. According to the findings of this study, Indonesia has the world's largest Muslim population, as well as a country that does not require its Muslim citizens to pay zakat. Although the total national zakat potential is IDR 327 trillion, the new zakat collection is IDR 14 trillion. The low level of community literacy is what causes this to happen. Baznas has made several efforts to increase zakat literacy, including zakat literacy strengthening through zakat campaigns and evaluations, massive digital zakat strengthening, and research strengthening. Keywords: Civilization; Zakat Management; History of Zakat Kenyataan menunjukkan masih minimnya potensi zakat yang bisa digali. Total potensi zakat di negara-negara anggota OKI berkisar dari 1,8 persen sampai 4,34 persen dari PDB mereka. Beberapa negara yang sudah mencapai tahap yang sudah maju dalam pengembangan zakat, sementara beberapa negara lain masih dalam tahap awal. Bahkan ada beberapa negara yang tidak memiliki perhatian sama sekali dalam soal pengelolaan dan pengembangan zakat. Penelititian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peradaban pengelolaan zakat pada masa Rasulullah, sahabat dan tabi‘in, model pengelolaan zakat di negara-negara berpenduduk muslim dan mengidentifikasi pengelolaan zakat di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan kombinasi penelitian lapangan (field research) dan penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk mendapatkan data yang valid, menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, termasuk negara yang tidak mewajibkan warga negara muslimnya untuk membayar zakat. Total potensi zakat nasional adalah sebesar 327 Triliun Rupiah, namun pengumpulan zakat yang baru tercatat sebesar 14 Triliun Rupiah. Faktor yang menyebabkan hal ini terjadi adalah tingkat literasi masyarakat yang masih rendah. Beberapa upaya telah dilakukan Baznas dalam peningkatan literasi zakat ialah dengan penguatan literasi zakat melalui kampanye dan evaluasi zakat, penguatan digital zakat secara massive, dan penguatan riset./

Kalibrasi Arah Kiblat Masjid Agung Parepare Prespektif Fiqih dan Ilmu Falak ABD. Karim Faiz
Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol 9, No 2 (2022): Jurnal Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v9i2.6611

Syekh Ali As-Shobuni in his Tafsir Ayatul Ahkam explained that according to Imam As-Syafi'i, the obligation to face the Qibla is an absolute obligation to face the 'ainul ka’bah (building of the Kaaba) both for those who are inside the Grand Mosque or outside the Grand Mosque . As for those who are outside the Grand Mosque and cannot see the Kaaba directly, they must study knowledge that can accurately and accurately give directions facing the Qibla, namely Astrology. The existence of Astrology and the spread of Astrology is the reason why calibration of the Qibla direction of mosques is mandatory, so is the Great Mosque of A.G.K.H. Abdul Rahman Ambo Dalle, Parepare City. The initial conclusions of the researchers were based on Google Earth-based measurements of the Qibla direction of the Great Mosque of A.G.K.H. Abdul Rahman Ambo Dalle, Parepare City deviated to the south. The purpose of this study is to describe the use of the Qibla direction method at the Great Mosque of A.G. KH. Abdul Rahman Ambo Dalle, Parepare and analyzed history and calibrated Qibla direction with contemporary reckoning using the Google Earth application tools, istiwa sticks and theodolite. The results showed that the method of measuring the Qibla direction of the Great Mosque of Parepare City uses the Compass method. Qibla direction calibration based on the Google Earth method found Qibla deviation. As for the calibration results with the Stick of Istiwa' method, it was found that the Qibla direction was deviated by 5o 30'. The Qibla Direction Calibration result with the theodolite method is 6o. Based on these 3 methodologies it was concluded that the Qibla direction of the Grand Mosque of Parepare City is not accurate. Keywords: Effectiveness; Harmony; Tolerance Syekh Ali As-Shobuni dalam karyanya Tafsir Ayatul Ahkam menjelakan bahwa menurut Imam As-Syafi’i, kewajiban menghadap kiblat merupakan kewajiban muthlak manghadap ‘ainul ka’bah (bangunan ka’bah) baik bagi yang berada di dalam Masjidil Haram ataupun diluar masjidil haram. Adapun yang berada diluar Masjidil Haram dan tidak dapat melihat langsung ka’bah maka wajib mempelajari ilmu yang dapat dengan tepat dan akurat memberikan arah menghadap kiblat yakni Ilmu Falak. Eksistensi Ilmu Falak dan menyebarnya Ilmu Falak menjadi sebab kalibrasi arah kiblat masjid menjadi wajib, begitu juga Masjid Agung A.G.K.H. Abdul Rahman Ambo Dalle Kota Parepare. Kesimpulan awal peneliti berdasarkan pengukuran berbasis Google Earth arah kiblat Masjid Agung A.G.K.H. Abdul Rahman Ambo Dalle Kota Parepare melenceng ke arah selatan. Tujuan Penelitian ini yang mendeskripsikan penggunaan metode arah kiblat Masjid Agung A.G. KH. Abdul Rahman Ambo Dalle Kota Parepare dan menganalisis historis dan kalibrasi arah kiblat dengan hisab kontemporer menggunakan alat aplikasi Google Earth, tongkat istiwa’ dan theodholite. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pengukuran arah kiblat Masjid Agung Kota Parepare menggunakan metode Kompas. Kalibrasi arah kiblat berdasarkan metode Google Earth ditemukan kemelencengan arah kiblat. Adapun hasil kalibrasi dengan metode Tongkat Istiwa’ ditemukan kemelencengan arah kiblat sebesar 5o 30’. Hasil Kalibrasi Arah Kiblat dengan metode theodholite ialah 6o. Berdasarkan 3 metodologi tersebut disimpulkan bahwa arah kiblat masjid agung kota parepare tidak akurat. Kata kunci: Efektifitas; Kerukunan; Toleransi

Perilaku Konsumen Generasi Z Dalam Pembelian Fashion Muslim Pada Marketplace Indonesia Pipit Indrawati
Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol 9, No 2 (2022): Jurnal Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/iq.v9i2.7370

The global halal industry is currently experiencing rapid development, including Muslim fashion in Indonesia. The growth in the number of millennials in Indonesia is also an opportunity for the Muslim fashion sub-sector to grow. The characteristics of generation Z which are closely connected with communication technology are factors that deserve to be studied in an effort to support the development of the halal industry which has been proclaimed by the government in the Islamic Economic Masterplan. Therefore, this study aims to understand the mindset and evaluate consumer behavior related to the process of forming an interest in buying Indonesian zelenial generation Muslim fashion in the marketplace. This process involves the variables of attitudes, subjective norms, perceived usefulness, ease of use and perceived risk based on the TPB and TAM theories. A quantitative approach was used in this study by collecting 260 questionnaires from generation Z consumers.. SmartPLS is used as a structural equation modeling approach to perform the analysis. The findings of this study are that the variables of attitude, subjective norm, perceived usefulness and ease of use play an important role because they have a positive and significant effect on the purchase intention of Muslim fashion in the Indonesian millennial generation in the marketplace. Attitude has a significant positive effect of 0.298 and subjective norms have a significant positive effect of 0.386. The perceived usefulness has a positive effect, although not too big, namely 0.163 and the perceived ease of use is 0.125. Meanwhile, the perceived risk has a negative effect, although not too significant, at -0.152 on the intention to purchase because generation Z is not too worried about transacting online. The magnitude of the influence of these five variables on the intention to buy Muslim fashion is 46.2% and the rest is influenced by other variables outside of this study. Industri halal secara global saat ini mengalami perkembangan yang pesat termasuk fashion muslim di Indonesia. Pertumbuhan jumlah generasi zelenial di Indonesia juga menjadi peluang bagi subsektor fashion muslim semakin berkembang. Karakteristik generasi Z yang erat terhubung dengan teknologi komunikasi merupakan faktor yang layak dikaji dalam upaya mendukung perkembangan industri halal yang telah dicanangkan pemerintah dalam Masterplan Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan memahami pola pikir serta mengevaluasi perilaku konsumen terkait proses pembentukan minat pembelian fashion muslim generasi zelenial Indonesia di marketplace. Proses ini melibatkan variabel sikap, norma subjektif, kegunaan yang dirasakan, kemudahan penggunaan dan risiko yang dirasakan berlandaskan teori TPB dan TAM. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan 260 kuesioner dari konsumen generasi Z. SmartPLS digunakan sebagai persamaan struktural pendekatan pemodelan untuk melakukan analisis. Penelitian ini menunjukkan variable sikap, norma subjektif, kegunaan yang dirasakan dan kemudahan penggunaan memainkan peran penting karena berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pembelian fashion muslim pada generasi zelenial Indonesia di marketplace. Sikap berpengaruh positif signikan sebesar 0,298 dan norma subjektif berpengaruh positif signifikan sebesar 0,386. Kegunaan yang dirasakan berpengaruh positif meskipun tak terlalu besar yaitu 0,163 dan kemudahan yang dirasakan 0,125. Sementara risiko yang dirasakan berpengaruh negatif meskipun tidak terlalu signifikan sebesar -0,152 pada minat pembelian karena generasi Z tidak terlalu khawatir bertransaksi secara online. Besarnya pengaruh kelima variabel tersebut terhadap minat beli adalah sebesar 46,2% dan selebihnya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar penelitian ini.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Jurnal Iqtisad

Contact Email
iqtisad@unwahas.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
iqtisad@unwahas.ac.id

Editorial Address
Jl. Menoreh Tengah X/ 22 Sampangan Semarang

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Jurnal Iqtisad

Contact Email iqtisad@unwahas.ac.id

Phone -

Journal Mail Official iqtisad@unwahas.ac.id

Editorial Address Jl. Menoreh Tengah X/ 22 Sampangan Semarang

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Jurnal Iqtisad

Contact Email
iqtisad@unwahas.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
iqtisad@unwahas.ac.id

Editorial Address
Jl. Menoreh Tengah X/ 22 Sampangan Semarang

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA