cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
JURNAL POENALE
Published by Universitas Lampung
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 660 Documents
 12   13   14   15   16 
ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA KANDUNG (Studi Putusan No. 222/Pid.Sus/2014/PN. Kot) Sairat, Heri Wijaya
JURNAL POENALE Vol 2, No 3 (2015): JURNAL POENALE
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orang tua kandung dan keadilan dalam putusan hakim. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data berasal dari studi kepustakaan dan hasil wawancara dengan nara sumber, yaitu hakim, jaksa dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: a) Pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orang tua kandungdengan terdakwa Zakarsih adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian, keterangan terdakwa dan barang bukti yang terungkap di persidangan, sehingga majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. b) Putusan yang dijatuhkan majelis Hakim Pengadilan Kota Agung dilihat dari sudut pandang ancaman pidana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu selama 15 tahun penjara, maka putusan hakim selama 16 tahun penjara dan denda Rp 200.000.000,- dapat dikatakan adil dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Kata kunci: pertimbangan hukum, hakim, pelaku perkosaan, orang tua  
ANALISIS PELAKSANAAN DISKRESI FUNGSIONAL DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA Sanjaya, Muhammad Harismatulloh
JURNAL POENALE Vol 1, No 2: JURNAL POENALE
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan diskresi fungsional dalam proses penyidikan perkara tindak pidana dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diskresi fungsional dalam proses penyidikan tindak pidana. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan didukung denga pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa pelaksanaan diskresi fungsional dalam proses penyidikan perkara tindak pidana diskresi oleh seorang petugas Polisi dimulai dari proses pemanggilan, penangkapan, pemeriksaan tersangka dimana letak munculnya diskresi dalam proses penyidikan, mengenai tindakan penyidikan tersebut terdapat tindakan diskresi dalam proses penyidikan oleh kepolisian yang dimana pada proses penangkapan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diskresi fungsional dalam proses penyidikan tindak pidana antara lain adalah faktor hukum, faktor aparatur penegak gukum, fakto fasilitas dan faktor masyarakat.
ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KERUSUHAN ANTAR SUKU (Studi Kasus di Kalianda-Lampung Selatan) Okstrawan, Chandra
JURNAL POENALE Vol 1, No 1: JURNAL POENALE
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kerusuhan antar suku dan upaya penanggulangan kerusuhan antar suku yang terjadi di Kalianda-Lampung Selatan. Metode yang digunakan pada penelitian ini, adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, analisis kriminologis terhadap kerusuhan antar suku (studi kasus di Kalianda-Lampung Selatan), faktor-faktor penyebab terjadinya kerusuhan antar suku di Kabupaten Lampung Selatan adalah kesalah pahaman dari warga suku Lampung yang menganggap warga desa Balinuraga telah melakukan tindakan pelecehan pada saat menolong gadis lampung yang terjatuh di desa Balinuraga, ketidaksigapan aparat kepolisian dalam menangani kerusuhan yang terjadi sehingga menyebabkan meluasnya kerusuhan dan pemberitaan yang tidak proporsional juga menambah keruhnya suasana kerusuhan. Upaya penanggulangan kerusuhan antar suku di Kabupaten Lampung Selatan adalah dengan diadakannya mediasi yang dilakukan oleh tetua-tetua adat Lampung, tetua-tetua adat Bali dan pihak kepolisian. Dalam mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan yang berisi permintaan maaf warga Bali di Lampung kepada suku Lampung yang ada di Lampung Selatan atau yang berada di luar Lampung Selatan, serta warga Bali di Lampung Selatan bersedia hidup berdampingan dengan suku lain dimanapun berdomisili dan berdamai.
DISPARITIES VERDICT AGAINST THE CRIME OF THEFT BY SEVERE PUNISHMENT (Studies In State Court Liwa) Sari, Emili
JURNAL POENALE Vol 2, No 3 (2015): JURNAL POENALE
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 AbstractCourt decisions on criminal cases of theft by weighting often poses legal difference is called the disparity in the judgment. The problem in this research is why the disparity in court decisions as well as whether the execution of court decisions already meet the substantive justice. Approach to the problem used in this thesis is a normative juridical approach and empirical jurisdiction. Results of research and discussion in mind that according to article 55 of the criminal code proved that Irawan bin Tohari are people who do their own crime (plegen) and the people who helped with a criminal offense (made plegen) seen from the chronology that bin Irawan Suganda Tohari are invited Imam bin Sudiyat do the crime of theft. While Imam Bin Sudiyat Suganda is the person who helped with a criminal offense only (made plegen) it can be seen that the act of Imam Suganda bin Sudiyat meet the requirement (made plegen). Implementation of court rulings have met the substantive sense of justice, because of sentences against people who have the intention of doing as well as jointly malakukan criminal offense hukumanya higher than that taken together committed the crime.Keywords : Disparity , court decisions , theft by weighting 
PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN BAGI TAHANAN SEBAGAI BAGIAN PROGRAM PERAWATAN TAHANAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDAR LAMPUNG Alamanzo, Andrew Carlos
JURNAL POENALE Vol 2, No 1 (2015): JURNAL POENALE
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penahanan merupakan salah satu bentuk pembatasan terhadap hak dan kebebasan seseorang tersangka pelaku tindak pidana. Agar penahanan tersangka pelaku tindak pidana tidak termasuk dalam kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia, maka KUHAP mengatur secara ketat penahanan tersangka. Salah satu hak tersangka dalam masa penahanan adalah mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi tahanan di Polresta Bandar Lampung? (2) Apakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi tahanan di Polresta Bandar Lampung? Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi tahanan di Polresta Bandar Lampung dilaksanakan sebagai upaya agar para tahanan memiliki beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara dan kesadaran hukum serta hak dan kewajibannya dalam menjalani proses hukum sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana. (2) Faktor- faktor yang menghambat pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi tahanan di Polresta Bandar Lampung terdiri dari: a) Faktor sarana dan fasilitas, yaitu terbatasnya buku-buku khusus bagi tahanan yang berisi tentang hak dan kewajiban mereka selama menjalani proses hukum sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana, sehingga  pihak kepolisian hanya  menyediakan  panduan  dalam bentuk fotokopian atau print out kepada tahanan untuk mengetahui hal tersebut.  b) Faktor masyarakat, yaitu masih adanya pemahaman masyarakat bahwa mantan pelaku kejahatan yang harus dijauhi atau dihindari, karena berpotensi kembali melakukan kejahatan. Padahal seharusnya mantan pelaku kejahatan yang telah bebas perlu mendapatkan santunan dan perhatian agar mereka tidak mengulangi perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan diri mereka sendiri, orang lain, bangsa dan negara. c) Faktor tahanan, yaitu kesulitan dalam menyampaikan berbagai materi pengajaran dan pendidikan kepada tahanan, hal ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan para tahanan yang pada umumnya berpendidikan rendah dan kepribadian tahanan yang tidak stabil sehingga menghambat materi pengajaran dan pendidikan yang disampaikan petugas kepolisian   Kata Kunci: Pendidikan, Pengajaran, Tahanan
ANALISIS PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BANDAR LAMPUNG Rahman, Samsu
JURNAL POENALE Vol 1, No 1: JURNAL POENALE
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia menganut falsafat pembinaan narapidana, yang disebut dengan “Pemasyarakatan”, sedangkan istilah penjara diubah menjadi “Lembaga Pemasyarakatan” yang digunakan sebagai tempat untuk membina dan mendidik narapidana.[1] Dasar hukum pembebasan bersyarat Pasal 15 KUHP yang menyatakan orang yang dihukum penjara boleh dilepaskan dengan perjanjian, serta Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandarlampung dan untuk mengetahui kendala saat pelaksanaan Pembebasan Bersyarat. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diketahui Narapidana memiliki hak untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan Pasal 14. Syarat dan tata cara pelaksanaan Pembebasan Bersyarat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor.M. 01-PK.04-10 Tahun 2007. Meskipun mendapatkan Pembebasan Bersyarat adalah hak bagi Narapidana namun Narapidana tersebut harus melengkapi syarat-syarat yang telah diatur Undang-Undang. Secara implisif Narapidana dapat mengambil haknya apabila kewajibannya telah dipenuhi. Adanya Pembebasan Bersyarat memiliki dampak positif yang dirasakan bagi Narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan. Kendala pada saat pelaksanaan Pembebasan Bersyarat adalah ketika melengkapi syarat administratif dan subtantif.[1] Romli Atmasasmita. 1983. Kepenjaraan dalam suatu Bunga Rampai. Cet.1.              Armico. Bandung. Hlm:44
ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM KELUARGA (INCEST) (Studi Putusan 11/PID/2014/PT.TK) Simbolon, Nova Selina
JURNAL POENALE Vol 2, No 3 (2015): JURNAL POENALE
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakAnak adalah generasi muda penerus bangsa serta berperan dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berkaitan dengan adanya tindak pidana pencabulan dalam keluarga atau incest yang sebagian besar korbannya adalah anak seperti yang dilakukan oleh paman kandung sendiri. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam keluarga (incest). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pemidanaan pelaku tindak pidana pencabulan dalam keluarga (incest) dalam Putusan Nomor 11/PID/2014/PT.TK adalah terdakwa Abun bin Nyono terbukti melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, selama proses peradilan baik dari tingkat penyidikan hingga tingkat eksekusi terhadap terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan alasan penghapus pidana dalam hal ini baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dihubungkan dengan dengan fakta-fakta di persidangan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam keluarga (incest) dalam Putusan 11/PID/2014/PT.TK adalah berdasarkan teori keseimbangan, pendekatan seni dan intuisi,dan ratio decendi. Saran yang diberikan penulis yaitu perlu dikaji lebih mendalam lagi terhadap pola pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam keluarga, sehingga anak yang menjadi korban mampu untuk bangkit kembali terhadap keterpurukan yang pernah dialaminya. Dan perlu meningkatkan gerakan perlindungan anak dengan cara memberikan arahan dan sosialisasi mengenai hak-hak anak.Kata kunci: pemidanaan, tindak pidana, incest.  
Upaya Kepolisin dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Play Station di Kota Bandar Lampung Adipathy, Arriza
JURNAL POENALE Vol 2, No 1 (2015): JURNAL POENALE
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana perjudian adalah suatu tindak pidana biasa yang mempunyai dampak serius dalam kelompok tindak pidana kesusilaan. Selain memberikan implikasi negatif bagi kehidupan ekonomi pelaku, tindak pidana ini juga berakibat menimbulkan tindak pidana lain dalam masyarakat. Tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa semua perjudian dianggap sebagai kejahatan. Dalam penerapannya berdasar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP tidaklah dilarang suatu permainan judi yang dilakukan dalam suatu tempat dengan tidak dapat dilihat dari jalan umum oleh orang-orang yang khusus diundang untuk itu. Perkara perjudian NO Pol .LP/ 322-A/ XI/ 2012/ SPK dalam perkara ini pemainan play station yang banyak dimainkan anak-anak disalah gunakan oleh orang dewasa. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian play station dan apa sajakah yang menjadi faktor penghambatnya.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Dalam penelitian ini responden yang diambil yaitu penyidik kepolisian dan hakim pengadilan negeri. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu cara menginterprestasikan data ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang jawaban dari permasalahan.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Sektor Sukarame dalam menanggulangi tindak pidana perjudian menggunakan play station adalah dengan upaya pencegahan (preventif) seperti melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, melakukan patroli atau pengawasan terhadap masyarakat. Serta upaya penanggulangan (represif) seperti informasi dari masyarakat, penyelidikan dan penyidikan, penyergapan serta memberikan hukuman pidana bagi para pelanggar. Faktor-faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian menggunakan play station, yaituHambatan yang berasal dari dalam tubuh polri yaitu adanya oknum kepolisian yang menjadi back-up perjudian tersebut.Faktor penghambat lainnya berupa faktor hukumnya sendiriFaktor penegak hukumFaktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukumFaktor masyarakatFaktor budaya yang ada di masyarakat Kota Bandar Lampung.Berdasarkan kesimpulan yang di paparkan di atas penulis menyarankan kepada Polri khususnya anggota Polsek Sukarame untuk dapat lebih mendekatkan diri dengan masyarakat supaya informasi yang disampaikan dapat diterima, sehingga dapat terjalin kerjasama yang baik. Seperti tulisan yang tertera pada majalah polri “ Polri adalah bagian dari masyarakat. Polri adalah kawan bukan lawan, semua itu menuntut adanya syarat komunikasi yang terjalin baik diantara keduanya. Pembinaan lebih ditingkatkan serta dalam menjatuhkan hukuman pidana harus sesuai dengan perbuatannya sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana perjudian.
PENYALAHGUNAAN PERIZINAN SENJATA API AIRSOFT GUN DITINJAU DARI PERATURAN KAPOLRI NO 8 TAHUN 2012 Permata, Raden
JURNAL POENALE Vol 1, No 1: JURNAL POENALE
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berkembangnya permainan airsoft gun menjadi menjadi salah satu sebab munculnya penyalahgunaan perizinan airsoft gun yaitu membawa-bawa airsoft gun sebagai alat beladiri/alat pengaman, memiliki airsoft gun tanpa izin, berjualan airsoft gun tanpa memiliki izin dan penyalahgunaan perizinan airsoft gun untuk melakukan tindak pidana. permasalahan dalam skripsi ini adalah apa sajakah perbuatan yang dapat digolongkan sebagai penyalahgunaan perizinan airsoft gun dan bagaimana penegakan hukum pidana penyalahgunaan perizinan airsoft gun. Sesuai  dengan perizinannya di Indonesia penggunaan/kepemilikan airsoft gun dan fungsi airsoft gun hanya untuk tujuan olahraga bukan dipergunakan untuk alat pengaman/beladiri, Pembelian airsoft gun harus dari importir resmi yang telah ditunjuk Kapolri dan Airsoft gun tidak berizin dapat ditindak sebagaimana kepemilikan senjata api ilegal berdasarkan UU Drt No 18 Tahun1951.Upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan perizinan airsoft gun lewat sarana penal dengan menggunakan ketentuan dalam UU Drt No 18 Tahun 1951, Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2012, Skep 82/II/2004. Upaya non penal dengan melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, dari kepolisian. Saran yang dapat diberikan yaitu pihak kepolisian jangan ragu jika memang dibutuhkan penyitaan terkait kepemilikan airsoft gun yang tak berizin untuk menekan penyalahgunaan airsoft gun, kepolisian diharapkan dapat melakukan penertiban terhadap para penjual airsoft gun ilegal dan masyarakat khususnya pengguna/pemilik airsoft gun maupun calon pengguna/pemilik airsoft gun diharapkan  agar menggurus izin sesuai prosedur dalam peraturan Kapolri No 8 Tahun 2012 terkait penggunaan/kepemilikan senjata api olahraga airsoft gun.
PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI LAMPUNG DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA Sinaga, Mona Encelina
JURNAL POENALE Vol 3, No 4 (2015): JURNAL POENALE
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang semakin tak terkendali, membuat Badan Narkotika Nasional membentuk Badan Narkotika Nasional Provinsi, termasuk BNN Provinsi Lampung. BNN Provinsi Lampung mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang yang sama dengan Badan Narkotika Nasional. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam menanggulangi penyahgunaan dan peredaran gelap narkotika tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dilakukan melalui peranan normatif yaitu dengan pelaksanaan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan peranan ideal yaitu dengan pelaksanaan pelaksanaan koordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi yang berwenang. Faktor-faktor yang menjadi penghambat peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kata Kunci : Peranan, Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, Menanggulangi Narkotika. 

Page 14 of 66 | Total Record : 660

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2015 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2019): Jurnal Poenale Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Poenale Vol 7, No 1 (2019): Jurnal Poenale Vol 6, No 5 (2018): Jurnal Poenale Vol 6, No 4 (2018): Jurnal Poenale Vol 6, No 3 (2018): Jurnal Poenale Vol 6, No 2 (2018): Jurnal Poenale Vol 6, No 1 (2018): Jurnal Poenale Vol 5, No 6 (2017): Jurnal Poenale Vol 5, No 5 (2017): Jurnal Poenale Vol 5, No 4 (2017): Jurnal Poenale Vol 5, No 3 (2017): Jurnal Poenale Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Poenale Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Poenale Vol 3, No 4 (2015): JURNAL POENALE Vol 3, No 3 (2015): JURNAL POENALE Vol 3, No 2 (2015): JURNAL POENALE Vol 3, No 1 (2015): JURNAL POENALE Vol 2, No 3 (2015): JURNAL POENALE Vol 2, No 2 (2015): JURNAL POENALE Vol 2, No 1 (2015): JURNAL POENALE Vol 2, No 4: JURNAL POENALE Vol 2, No 3: JURNAL POENALE Vol 1, No 2: JURNAL POENALE Vol 1, No 1: JURNAL POENALE More Issue