cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
JURNAL POENALE
Published by Universitas Lampung
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 660 Documents
 11   12   13   14   15 
POLICEROLEINCRIMINAL LAWENFORCEMENTMOTORCYCLETHEFTUNDERTAKENBYTHE SYNDICATE INBANDAR LAMPUNG (Case Study Kepolisian Sektor Kedaton) Ghautama, Gagan
JURNAL POENALE Vol 2, No 2 (2015): JURNAL POENALE
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKTim Reskrim Polsekta Kedaton berhasil membongkar sindikat pencurian sepeda motor yang dilakukan pelaku.Permasalahan dalam penelitian ini yaitu.a) Bagaimanakah Peran Kepolisian dalam penegakan hukum pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh sindikat di Bandar Lampung,b) Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh sindikat di Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan:a)Peran Kepolisian dalam penegakan hukum pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh sindikat di Bandar Lampung adalah dengan peranan ideal dan peranan yang seharusnya oleh pihak Kepolisian Sektor kedaton dalam hal mengayomi masyarakat dan menjaga keamanan serta ketertiban umum dengan upaya yang dilakukan sesuai tugas yang diemban berdasarkan undang-undang meskipun selama ini belum optimal.b)Faktor-faktor penghambat Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh sindikat di Bandar Lampung antara lain faktor sarana pendukung seperti prasarana unit kendaraan patroli yang digunakan kepolisian yang masih kurang mencukupi, faktor penegak hukum kuantitas atau masih minimnya jumlah personil anggota Polri dalam penanganan kasus sindikat pencurian, faktor masyarakat berupa kebiasaan masyarakat yang masih enggan melapor dan menjadi saksi apabila terjadi suatu tindak pidana. Saran yang dapat disampaikan: a) sepatutnya kepolisian terus mengupayakan terciptanya suatu keamanan yang seperti diinginkan masyarakat agar terlepas dari itu tidak menciptakan kesan buruk bagi institusi Kepolisian itu sendiri, b) Perlu meningkatkan kuantitas atau jumlah personil dan sarana prasarana taktis dari penegak hukum (kepolisian) yang masih kurang serta terus mengupayakan melakukan pembinaan melalui polmas (Polisi Masyarakat) kepada masyarakat.Kata Kunci: Peranan Kepolisian,Penegakan Hukum, Sindikat Pencurian
Analisis Proses Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Pada Polresta Bandar Lampung) Sari, Silva Diana
JURNAL POENALE Vol 1, No 2: JURNAL POENALE
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian mengenai analisis proses pelaksanaan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan (studi pada Polresta Bandar Lampung). Alasan diadakannya penelitian ini dikarenakan terdapat perbedaan dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan orang dewasa, penyidikan terhadap anak harus diperlakukan secara khusus sampai pada proses pemeriksaan di pengadilan. Adapun permasalahan yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah proses pelaksanaan penyidikan dan apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan.Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan masalah melaluipendekatan yuridis normatif dan empiris dengan data primer dansekunder dimana masing masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dilapangan. Analisis data dideskripsikan dalam bentuk uraian kalimat yang kemudian berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khususdapat ditarik kesimpulan.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan telah dilakukan dengan wawancara, proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yakni dilakukan secara tertutup atau rahasia dari media cetak dan diperiksa dalam suasana kekeluargaan serta tersangka anak juga didampingi oleh penasihat hukum yang disediakan oleh pihak kepolisian. Selama proses penyidikan terdapat juga faktor-faktor penghambat yakni keterangan tersangka yang berbelit-belit, kesulitan dalam menghadirkan saksi karena penyidik harus menjemput saksi-saksi ditempat yang berbeda dan batas waktu penyidikan yang singkat.Berdasakan kesimpulan tersebut diharapkan dapat terus ditingkatkan penjaminan perlindungan anak sebagai tersangka dalam proses penyidikan, penambahan fasilitas aparat penegak hukum dan diharapkan skripsi ini dapat memberikan informasi mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
ANALISIS KRIMINOLOGIS MODUS OPERANDI KEJAHATAN ANAK DI BANDAR LAMPUNG Hadi, Satrio Nur
JURNAL POENALE Vol 2, No 2 (2015): JURNAL POENALE
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKejahatan yang dilakukan oleh anak di kota Bandar Lampung saat ini sudah sangat beragam, dari lapisan sosial yang beragam pula, dengan rata-rata usia sekolah yang terpengaruh dari beberapa faktor, dan dampaknya sangat meresahkan masyarakat secara umum. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah modus operandi kejahatan anak di Bandar Lampung dan apakah faktor penyebab kejahatan anak di Bandar Lampung. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif dan Pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan modus operandi kejahatan yang dilakukan oleh anak di kota Bandar Lampung saat ini beragam dengan pola kejahatan yang beragam pula, namun hal tersebut sangat ditentukan oleh beberapa faktor baik internal (Mental Disorder) kepribadian maupun faktor eksternal. Pembahasan dari faktor eksternal yang melibatkan Faktor Lingkungan Keluarga, Faktor Lingkungan sekolah, Faktor lingkungan pergaulan, Faktor mass media atau media massa. Penulis memandang perlu langkah-langkah penanganan tindakan secara Preventif, Tidakan hukuman, Tindakan kuratif, danperlu adanya aspek pendidikan, pendidikan agama yang berfondasi kepada nilai-nilai moral, dan pola pendidikan yang menuntun anak kearah padat karya, jadi anak disini memiliki kegiatan positif dapat menjadi solusi untuk melepaskan dari kondisi yang sulit secara ekonomi. Kata kunci : Analisis kriminologi, Modus operandi, Kejahatan anak.     
ANALISIS PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI BANDAR LAMPUNG Riandi, Frenki
JURNAL POENALE Vol 1, No 2: JURNAL POENALE
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Persoalan pornografi menjadi sebuah masalah yang besar ketika hal tersebut telah menjadi seni pertunjukan semua orang, karena pornografi terkadang atau bahkan selalu memiliki daya tarik yang luar biasa. Mungkin kalau persoalan-persoalan di sekitar pornografi ini tidak menjadi tontonan masyarakat luas secara massal, bisa jadi tidak menjadi suatu masalah. Permasalahan Penelitian adalah Bagaimana peranan Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi di Bandar Lampung dan apa faktor-faktor penghambat yang dihadapi aparat Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi di Bandar Lampung. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian yang bersifat sosial adalah analisis secara deskriptif kualitatif. Pengertian deskriptif kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh peran Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi di Bandar Lampung adalah dengan melakukan razia penjual VCD porno bajakan dengan cara melakukan penyamaran dengan pakaian biasa layaknya seperti masyarakat pada umumnya, hal ini merupakan cara yang sudah biasa digunakan oleh Polisi untuk menemukan pelaku kejahatan beserta barang buktinya demikian juga untuk menanggulangi kejahatan pornografi di Kota Bandar Lampung. Hambatan yang dihadapi oleh aparat Kepolisian dalam menangani kasus pornografi ini adalah kurangnya jaringan dan informasi yang didapat dan mudahnya penjual VCD porno, kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum, keterbatasan saran dalam menanggulangi kejahatan tersebut, dana yang dikeluarkan untuk fasilitas dan sarana penyuluhan, biaya transportasi petugas dan biaya perlengkapan petugas. Simpulan, peran Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi di Bandar Lampung adalah dengan melakukan razia penjual VCD porno bajakan. Hambatan yang dihadapi oleh aparat Kepolisian dalam menangani kasus pornografi ini adalah kurangnya jaringan dan informasi yang didapat dan mudahnya penjual VCD porno. Saran, bagi aparat Kepolisian diharapkan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh anggotanya di dalam melaksanakan tugas rutinitasnya.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATASAN MILITER TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT (Studi Kasus Talang Sari) Widhiarto, Muhammad Rizky
JURNAL POENALE Vol 2, No 2 (2015): JURNAL POENALE
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana atasan militer terhadap tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia beratdan faktor-faktor penghambat penyelesaian tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat khususnya dalam kasus Talangsari.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa: a. Pertanggungjawaban pidana atasan militer terhadap tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat didasarkan pada hierarkhi jabatan komandan dalam struktur organisasi, yaitu setiap komandan militer hanya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya langsung. Hal ini sesuai dengan prinsip, Atasan Langsung berperan sebagai Atasan Yang Berwenang Menghukum (Ankum). Unsur pokok pertanggungjawaban komando atau atasan militer, yaitu: 1) ada pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang berada dibawah komando atau pengendaliannya; 2) adanya hubungan subordinasi langsung atau tidak langsung antara komandan dengan pelaku; 3) adanya pengetahuan komandan bahwa anak buahnya akan, sedang atau telah melakukan pelanggaran; dan 4) komandan atau atasan dengan kekuasaan yang dimilikinya gagal melakukan pencegahan atau menghentikan atau menindak dan menyerahkan pelaku pelanggaran kepada yang berwajib.b. Faktor-faktor penghambat penyelesaian tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat, yaitu 1)faktor aparat penegak hukum, yaitu kurangnya komitmen semua unsur pemerintahan mulai dari legislatif, eksekutif maupun yudikatif untuk bersama-sama menyelesaikan pelanggaran HAM berat; 2)sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukumproses penyelesaian pelanggaran HAM; 3) masyarakat yang kurang memahami dan kurang peduli dengan penegakan HAM. Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, atasan militer, dan pelanggaran Hak        Asasi Manusia     
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH ANGGOTA POLRI (Studi Putusan No : 283/pid.B./2011/PN.Menggala) Rifai, Holdin
JURNAL POENALE Vol 1, No 2: JURNAL POENALE
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana pembunuhan berencana yang di lakukan terdakwa Avit Kurniawan bin Sofyan Arie kepada koban Sahab bin Ahmad Syukri. Jaksa menuntut terdakwa 17 (tujuh belas) tahun. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun. permasalahan sebagai berikut: a) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan berencana oleh anggota polri. b) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana oleh anggota polri. Penulisan skripsi menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Sumber data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah melingkupi pengadilan tinggi, dan Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Peneliti menggunakan metode proporsional purposive sampling. Pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan. Data di dianalisis secara kualitatif. kesimpulan menggunakan metode induktif.  Hasil penelitian dan pembahasan, bahwa: a) Terdakwa Avit Kurniawan bin Sofyan Arie dalam perkara ini dapat disimpulkan mampu bertanggung jawab karena saat melakukan perbuatan maupun memberikan keterangan dipersidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. b) Hakim dalam memberikan pidana terhadap   terdakwa Avit Kurniawan bin Sofyan Arie kepada korban Sahab, didasarkan oleh ketentuan Pasal 183 dan 184 KUHAP, serta memuat pula hal-hal yuridis dan non yuridis. Peneliti menyarankan Tujuan pemidanaan bukanlah balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya dan penegak hukum khususnya Hakim, harus lebih bijaksana dalam menegakan supremasi hukum.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN JARING GARUK KERANGYANG DILARANG (Studi Putusan PN No: 237/Pid.Sus/2013/PN.TK) Azharia, Venti
JURNAL POENALE Vol 2, No 3 (2015): JURNAL POENALE
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pelaku tindak pidana yang menggunakan alat penangkapan ikan jaring garuk kerang yang dilarang diputus pengadilan melanggar Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 237/Pid.Sus/2013/PN.TK yang menjatuhkan vonis penjara dan denda kepada pelaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum pidana serta bagaimanakah faktor penghambat penegakan hukum pidana. Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan secara normatif dan empiris sebagai penunjang dapat disimpulkan sebagai berikut: penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara : 1. Tahap Formulasi, penegakan hukum diatur dalam Undang-Undang No 45 Tahun 2009; 2. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisisan, kejaksaan, hingga pengadilan; 3. Tahap Eksekusi, yaitu terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp 700.000,00. Faktor penghambat dari penegakan hukum pidana tersebut adalah 1. Faktor hukumnya sendiri; 2. Faktor penegak hukum 3. Faktor sarana dan prasarana; 4. Faktor masyarakat; 5. Faktor kebudayaan. Saran dalam penelitian ini,Para penegak hukum yaitu Kepolisian Perairan, Kejaksaan, dan Hakim harus melaksanakan perannya masing-masing dengan baik serta meningkatkan kinerja dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan alat penangkapan ikan jaring garuk kerang yang dilarang agar dapat terlaksananya penegakan hukum yang maksimal.Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Pelaku, Alat PenangkapanIkan yang dilarang   
EFEKTIVITAS PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAERAH DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI (Studi di Pengadilan Tipikor pada PN Klas IA Tanjungkarang) Ariani, Nenny Dwi
JURNAL POENALE Vol 1, No 2: JURNAL POENALE
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Luasnya wilayah hukum Pengadilan Tipikor Daerah menyebabkan efektivitas bekerjanya diragukan. Permasalahan dalam tulisan ini adalah: (1) Bagaimanakah efektivitas Pengadilan Tipikor pada PN Klas IA Tanjungkarang; (2) Faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas Pengadilan Tipikor pada PN Klas IA Tanjungkarang. Metode pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian: (1) Efektivitas bekerjanya Pengadilan Tipikor pada PN Klas IA Tanjungkarang secara kelembagaan sudah efektif. Namun secara Sistem Peradilan Pidana Korupsi, belum efektif; (2) Faktor yang mempengaruhi evektivitas Pengadilan Tipikor pada PN Klas IA Tanjungkarang yaitu faktor  pendukung adanya kewenangan terpusat mengadili perkara korupsi dan adanya Hakim ad hoc. Sedangkan faktor penghambat yaitu adanya kesenjangan substansi hukum, keterbatasan sumber daya hakim dan Panitera Pengganti, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya partisipasi para saksi dari luar Bandar Lampung. Saran: (1) agar di setiap Pengadilan Negeri ada Pengadilan Tipikor; (2) menambah hakim, Panitera Pengganti, sarana dan prasarana, serta meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menjadi saksi pada perkara korupsi.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PENCURIAN REL KERETA API DI PROPINSI LAMPUNG Alba, Alfinicko Charisma
JURNAL POENALE Vol 2, No 3 (2015): JURNAL POENALE
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKejahatan yang sering terjadi belakangan ini adalah kejahatan mengenai harta kekayaan, yaitu kejahatan pencurian. Kejahatan pencurian yang saat ini terjadi adalah kejahatan pencurian rel kereta api di Propinsi Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Apakah  faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian rel kereta api di propinsi lampung. (2) Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap kejahatan pencurian rel kereta api di propinsi lampung. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan masalah melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data primer dan data sekunder dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan di lapangan. Data penelitian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan : (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian rel kereta api di propinsi lampung bersumber dari faktor internal yaitu faktor tekanan ekonomi dan faktor eksternal yaitu faktor pendidikan, faktor lingkungan pergaulan, faktor pekerjaan, dan faktor lemahnya sistem keamanan lingkungan masyarakat. (2) Upaya dalam penanggulangan kejahatan pencurian rel kereta api terbagi menjadi dua yaitu upaya penal dan upaya non penal. Upaya penal bersifat represif (penindakan) yaitu menangkap langsung pelaku dan memberikan hukuman sesuai KUHP dan upaya non penal bersifat preventif (pencegahan) yaitu penyuluhan, pembinaan pada generasi muda, membentuk sistem keamanan dan mengadakan patroli rutin.Kata kunci : Kejahatan, Pencurian Rel Kereta Api, Propinsi Lampung        
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU BANDAR JUDI TOGEL (Studi Putusan No: 113/Pid.B/2013/PN.GS) Salisa, Sinta Mei
JURNAL POENALE Vol 1, No 2: JURNAL POENALE
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk: (1) mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku bandar judi togel. (2) mengetahui faktor penghambat bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku bandar judi togelBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan : (1) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku bandar judi togel yaitu mempertimbangkan hal yang bersifat yuridis yaitu semua unsur delik perjudian yang didakwakan kepada terdakwa, fakta-fakta hukum dari hasil pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, kemudian yang bersifat non yuridis yaitu hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari sifat pribadi terdakwa. Hakim juga berpedoman pada Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP. (2) Faktor-faktor pengahambat bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku bandar judi togel, yaitu faktor undang-undang yang sudah usang, faktor yang timbul dari masyarakat itu sendiri, faktor penegak hukum, dan faktor kebudayaan. 

Page 13 of 66 | Total Record : 660

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2015 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2019): Jurnal Poenale Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Poenale Vol 7, No 1 (2019): Jurnal Poenale Vol 6, No 5 (2018): Jurnal Poenale Vol 6, No 4 (2018): Jurnal Poenale Vol 6, No 3 (2018): Jurnal Poenale Vol 6, No 2 (2018): Jurnal Poenale Vol 6, No 1 (2018): Jurnal Poenale Vol 5, No 6 (2017): Jurnal Poenale Vol 5, No 5 (2017): Jurnal Poenale Vol 5, No 4 (2017): Jurnal Poenale Vol 5, No 3 (2017): Jurnal Poenale Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Poenale Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Poenale Vol 3, No 4 (2015): JURNAL POENALE Vol 3, No 3 (2015): JURNAL POENALE Vol 3, No 2 (2015): JURNAL POENALE Vol 3, No 1 (2015): JURNAL POENALE Vol 2, No 3 (2015): JURNAL POENALE Vol 2, No 2 (2015): JURNAL POENALE Vol 2, No 1 (2015): JURNAL POENALE Vol 2, No 4: JURNAL POENALE Vol 2, No 3: JURNAL POENALE Vol 1, No 2: JURNAL POENALE Vol 1, No 1: JURNAL POENALE More Issue