cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
JURNAL POENALE
Published by Universitas Lampung
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 660 Documents
 10   11   12   13   14 
UPAYA PENANGGULANGAN KONFLIK SOSIAL YANG TERJADI DI KECAMATAN WAY PANJI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Kurniawan, Dedi
JURNAL POENALE Vol 2, No 1 (2015): JURNAL POENALE
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemajemukan suku dan budaya di Indonesia tidak jarang menjadi sumber konflik, hal ini menandakan betapa sulitnya menyatukan kemajemukan itu ke dalam kehidupan bermasyarakat Upaya penanggulangan konflik sosial di Lampung Selatan dilakukan dengan menggunakan saran penal dan non-penal. Penanggulangan dengan sarana penal yaitu dengan mengkriminalisasikan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan terjadinya konflik, misalnya tindak pidana yang menimbulkan bahaya bagi keamanan umum dari orang lain atau barang-barang. Sedangkan penanggulangan dengan menggunakan sarana non penal dilakukan dengan kegiatan pre-emptif, preventif, dan deteksi. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penanggulangan konflik sosial di Lampung Selatan adalah faktor perundang-undangan, faktor aparatur penegak hukum, dan faktor masyarakatnya sendiri. Peraturan perundang-undangan penanganan konflik sosial yang ada pada saat ini belum bisa dilaksanakan dengan maksimal. Dari faktor aparatur penegak hukum masih kurang memiliki wibawa dalam menghadapi ini, sebagian besar kasus hanya dibiarkan begitu saja tanpa tindakan hukum apapun. Sedangkan dari faktor masyarakat kesadaran hukum masyarakat kita juga sangat rendah, peraturan perundang-undangan yang ada juga sering kali tidak mencerminkan realitas sistem nilai yang hidup dalam masyarakat. Saran yang penulis sampaikan adalah kepada aparat pemerintah dalam menjalankan tugas agar selalu senantisa bersikap disiplin, jujur, adil dan  bijaksana dalam penangan konflik yang terjadi di masyarakat sehingga peristiwa konflik antar warga ini tidak terjadi kembali dikemudian hari. Kepada masyarakat agar senantiasa berusaha  untuk mengkoreksi diri, memperbaiki hubungan antar  individu, antar kelompok, kelompok dengan pemerintah dan tidak selalu berpersepsi negatif terhadap pemerintah.  Kata Kunci: Upaya, Penanggulangan, Konflik Sosial.
HUBUNGAN KOORDINASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DENGAN SEAPORT INTERDICTION DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PROVINSI LAMPUNG Budiono, Budiono
JURNAL POENALE Vol 1, No 1: JURNAL POENALE
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks, sehingga diperlukan upaya penanggulangan secara koprehensif dengan melibatkan kerjasama multidisipliner, multi sektoral dan peran serta masyarakat yang dilaksakan secara berkesinambungan dan konsisten. Lembaga yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam penanggulangan narkotika di Provinsi Lampung khususnya Lampung Selatan adalah Badan Narkotika Kabupaten Lamapung Selatan dan Seaport Interdiction. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hubungan koordinasi BNNK Lampung Selatan dengan Seaport Interdiction dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Provinsi Lampung dan untuk mengetahui faktor-faktor  penghambatnya. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan makadiketahui dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Provinsi Lampung Khususnya Lampung Selatan BNNK lampung Selatan berkoordinasi dengan Seaport Interdiction, hal ini diatur dalam keputusan Kepala BNN Nomor KEP/ 14/ VII/ 2003/ BNN tentang Pembentukan SATGAS Seaport Interdiction dan Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adanya koordinasi memudahkan penyelesaian kasus tindak pidana narkotika dan menekan jumlah penyalahgunaan narkotika di Provinsi Lampung.
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN GAMBAR PORNOGRAFI POLWAN POLDA LAMPUNG MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Kasus: Putusan No.09/Pid.Sus/2014/PN.TK) Oktavia, Rizki
JURNAL POENALE Vol 3, No 4 (2015): JURNAL POENALE
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

                                                      ABSTRAK Perkembangan teknologi infromasi yang semakin pesat  menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif dari perkembangan teknologi informasi adalah masyarakat semakin mudah dan cepat mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di belahan dunia. Dampak negatifnya adalah munculnya tindak pidana mayantara (cyber crime). Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di dunia maya (cyber crime) adalah penyebaran gambar pornografi melalui media elektronik. Seperti kasus penyebaran gambar porno polwan polda Lampung melalui media elektronik. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran gambar pornografi polwan polda Lampung melalui media elektronik. Upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran gambar pornografi melalui media elektronik dilaksanakan secara preventif, pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan lebih diarahkan kepada proses sosialisasi peraturan perundang-undangan dan secara represif yaitu pemberantasan setelah terjadinya kejahatan dengan dilakukannya penyidikan oleh kepolisian yang selanjutnya dapat diproses melalui pengadilan dan diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran gambar pornografi polwan polda Lampung melalui media elektronik yaitu faktor undang-undang, faktor penegak hukum, fakor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kulture atau budaya. Saran dalam penelitian ini adalah perlu adanya sikap dan tindakan yang pro-aktif dari aparat penegak hukum, khususnya dari aparat kepolisian dan lembaga pendidikan serta keagamaan baik, disamping penerapan sanksi hukum dalam penanggulangan kejahatan diperlukan juga penyuluhan-penyuluhan serta pengawasan intensif dari lembaga diluar lembaga penegak hukum, karena dalam upaya penanggulangan kejahatan tidak selamanya upaya penal memberikan efek jera pada pelaku, tetapi perlu juga upaya non penal.Kata Kunci : Penegakan hukum pidana, Penyebaran gambar pornografi,  Media   elektronik
UPAYA PENANGGULANGAN OLEH SAT RESKRIM POLRES LAMPUNG TIMUR TERHADAP KEJAHATAN PEMERASAN YANG DILAKUKAN KELOMPOK PREMAN DI JALAN LINTAS TIMUR (Study Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur) Septiadi, Erick Betra
JURNAL POENALE Vol 2, No 1 (2015): JURNAL POENALE
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK  Pada masa reformasi saat ini kondisi ekonomi bangsa yang semakin terpuruk.  Bukan  hanya mengalami krisis ekonomi saja namun juga berdampak pada krisis moral. Terjadinya peningkatan jumlah pengangguran yang semakin lama semakin bertambah.  Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas khususnya di wilayah Polres, Lampung Timur.  Masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pemerasan di jalan Lintas Timur oleh Kepolisian Resor Lampung Timur terutama Sat Reskrim Subdit Jatanras Polres Lampung Timur? (2) Apakah yang menjadi faktor penghambat Kepolisian Resor Lampung Timur dalam menanggulangi kejahatan pemerasan oleh kelompok preman di jalan Lintas Timur?  Hasil penelitian dan pembahasan  menunjukkan: (1) Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh kelompok preman di jalan lintas timur: a) Upaya Pre-emtif, (b) Upaya Preventif, (c) Upaya Represif.  (2) Faktor penghambat Kepolisian Resor Lampung Timur dalam menanggulangi kejahatan pemerasan oleh kelompok preman di Jalan Lintas Timur adalah kurangnya kontak masyarakat dengan pihak kepolisian karena jarak antara pos polisi dengan tempat kejadian pemerasan yang cukup jauh serta Serta masih banyak korban pemerasan yang di lakukan oleh kelompok preman ini tidak mau melaporkan kejadian tersebut dengan pihak kepolisian, Sehingga preanan satuan reskrim polres lampung timur dalam hal ini adalah upaya preemtif dan upaya represif.  Adapun faktor-faktor lain yang menjadi penghambat pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana premanisme di sepanjang jalan Lintas Timur adalah: (a) Faktor Sumber Daya Aparat Penegak Hukum, (b) Sarana dan Prasarana Yang Menunjang Proses Penegakan Hukum, (c) Faktor Masyarakat, (d) Faktor Kebudayaan, (e) Faktor Geografis.  Kata Kunci:  Penegakan Hukum Pidana, Premanisme, Pemerasan, Jalan Lintas Timur
ANALISIS PELAKSANAAN EKSEKUSI PERKARA PIDANA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG TIDAK MENYATAKAN PERINTAH PENAHANAN (Studi Kasus Komisaris Jendral (Purn) Susno Duadji)ANALISIS PELAKSANAAN EKSEKUSI PERKARA PIDANA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG TIDAK MENYAT Nugraha, Imam Yudha
JURNAL POENALE Vol 1, No 1: JURNAL POENALE
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum acara pidana mengatur tentang bagaimana cara alat-alat perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh keputusan pengadilan, oleh siapa keputusan pengadilan itu dilaksanakan. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana bila Eksekusi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) tersebut menimbulkan sebuah masalah dalam pelaksanaannya. Seperti halnya yang terjadi pada Putusan Eksekusi Komjen (purn) Susno Duadji pada tingkat Kasasi. Yang dalam putusan tersebut tidak mencantumkan perintah penahanan.Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.Hasil penelitian penulis menunjukkan, bahwa pertimbangan dan landasan hukum jaksa bertindak sebagai eksekutor putusan pengadilan dan ketetapan hakim adalahsuratputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP menyatakan : “perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan”. kemudian dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP menyatakan : Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Namun dalam Penjelasan Pasal 197 ayat (2) telah menjelaskan : “Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f, dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum”.Penulis menyarankan kepada Hakim yang berwenang dalam Pembuatan Putusan lebih cermat dalam membuat putusan, kemudian Anggota Legislatif agar segera melakukan Pembaruan KUHAP yang telah usang, serta adanya kontroling atas putusan yang telah ada sebelumnya pada setiap tingkatan peradilan.
ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan MA No. 1633 K/PID.SUS/2013) Megawati, Valentina Silvia
JURNAL POENALE Vol 3, No 4 (2015): JURNAL POENALE
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pada kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 1633 K/PID.SUS/2013, terjadi eksploitasi seksual yang dilakukan seorang dewasa terhadap anak dibawah umur. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah putusan Judex Facti dalam Putusan No. 1633 K/Pid.Sus/2013 sudah tepat dalam menerapkan hukum dan apakah penerapan sanksi pidana bagi pelaku telah mencerminkan rasa keadilan. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa putusan Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum terhadap terdakwa pelaku tindak pencabulan anak di bawah umur. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur belum mencerminkan rasa keadilan. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa dan sesuai dengan sanksi yang disebutkan dalam Pasal 81 ayat (2) yaitu di hukum dengan hukuman penjara paling lama sembilan tahun.Kata Kunci: Pemidanaan, Pencabulan, Anak.              
ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN TENTANG PRAKTIK PERCALOAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL Putra, Cahaya Rama
JURNAL POENALE Vol 2, No 2 (2015): JURNAL POENALE
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tindak pidana penipuan dengan modus praktik percaloan yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) memang banyak terjadi menjelang adanya pembukaan pendaftaran penerimaan calon pegawai negeri sipil, mereka menjanjikan diterimanya sebagai pegawai negeri dengan meminta imbalan yang jumlahnya tidak sedikit.PNS yang melakukan tindak pidana penipuan akan tetap dijatuhi pidana sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Penjatuhan pidana terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus percaloan merupakan rangkaian proses hukum terhadap pelaku yang telah cukup bukti melakukan tindak pidana. Dakwaan yang diberikan terhadap pelaku disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini adalah ancaman Pasal 378 KUHP yang menyatakan diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.Persidangan terhadap PNS yang melakukan tindak pidana penipuan dilakukan oleh Hakim Pengadilan, untuk menegakan pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan.Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam rangka Penjatuhan pidanaterhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus praktik percaloan adalah: (a) Dalam hal memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain (korban), terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan meresahkan masyarakat. (b) Dalam hal meringankan yaitu terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa merupakan ibu dari dua orang anak yang masih kecil dan masih butuh dampingan untuk tumbuh kembangnya. Kata kunci: Penjatuhan Pidana, Hakim, Penipuan, PNS  
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG MEMBANTU PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 124/Pid./2011/PT.TK.) Khan, M. Fikram Mulloh
JURNAL POENALE Vol 2, No 2 (2015): JURNAL POENALE
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Perkembangan dalam kehidupan anak-anak dan remaja rentan untuk melakukan tindak pidana perbuatan membantu pencurian kendaraan bermotor. Perbuatan membantu     pencurian     kendaraan     bermotor     dalam     putusan nomor: 128/Pid./2011/PT.TK merupakan masalah yang serius. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan mempelajari, melihat dan menelaah asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum, pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pertanggungjawaban pidana anak yang membantu pencurian kendaraan bermotor yaitu terbukti secara sah dan bersalah melanggar Pasal 365 juncto Pasal 55 dan dijatuhi oleh Majelis Hakim berupa penjatuhan pidana pokok dalam bentuk penjara selama 1 (satu) bulan 3 (tiga) minggu. Unsur-unsur tindak pidana yaitu perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum. Dasar hakim menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana anak yang membantu pencurian kendaraan bermotor terdiri dari beberapa aspek yaitu tuntutan jaksa, alat bukti, hal-hal yang meringankan serta hal-hal yang memberatkan. Kegiatan aparat penegak  hukum  dalam  pelaksanaannya  lebih  menggunakan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  bukan  menggunakan  aturan  khusus  yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. KATA KUNCI: Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Membantu Pencurian
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.219//Pid.A/2013/PN.TK) Sagita, Laila
JURNAL POENALE Vol 1, No 1: JURNAL POENALE
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak yang berhadapan dengan hukum diberikan perlindungan khusus dan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dalam proses peradilannya. Sebagai contoh kasus, Oka Harliadi Bin Muhadi seorang anak yang masih berusia 16  tahun dan tergolong sebagai anak dibawah umur yang melakukan penadahan atas motor hasil curian. Kasus penadahan dengan pelaku anak ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dengan Nomor 219/Pid.A/2013/PN.TK. Tindak pidana penadahan adalah tindak pidana yang dilakukan sesudah selesai suatu tindak pidana terhadap harta kekayaan, yaitu mengenai barang yang diperoleh dengan jalan kejahatan. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan, sedangkan pengolahan data dilakukan dengan metode editing, interpretasi dan sistematisasi. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penadahan terbukti secara sah dan  bersalah karena perbuatannya melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP, dan oleh majelis hakim dijatuhi tindakan berupa menyerahkan terdakwa tersebut kepada Negara untuk mengikuti pendidikan pembinaan dan pelatihan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Kotabumi, Lampung Utara sampai umur dewasa. (18  (delapan belas)  Tahun). Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penadahan terdiri dari beberapa aspek yaitu tuntutan jaksa, alat bukti, dan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang  meringankan. Saran dalam penelitian ini yaitu agar dalam penangan kasus anak yang berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan dengan cara damai, atau paling tidak dengan hukuman yang seringan-ringannya agar tidak mengganggu psikologis dan perkembangan anak.
ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP APARAT KEPOLISIAN YANG TERLIBAT KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOBA Rakasiwi, Yossafat Galang
JURNAL POENALE Vol 3, No 4 (2015): JURNAL POENALE
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Banyak dari warga negara kita yang tergiur untuk melakukan bisnis ini, mendapatkan keuntungan yang banyak secara instan menjadi alasan utama bagi mereka, yang menjadi ironi ialah bisnis ini tidak hanya dilakukan oleh warga sipil, bahkan aparat kepolisian. Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu : (1) Apakah faktor penyebab aparat kepolisian sebagai penegak hukum dapat terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba dan (2) Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian.Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari penelitian di Kepolisian Daerah Provinsi Lampung, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bandar Lampung, Badan Narkotika Nasional, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan melakukan wawancara. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis diketahui bahwa : (1) Penyebab aparat kepolisian sebagai penegak hukum dapat terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba yaitu penyebab utamanya sesuai dengan terori asosiasi diferensial dimana perilaku kriminal dipelajari karena pengaruh lingkungan pergaulan yang tidak baik sehingga dapat mengenal ekstasi bahkan hingga mengedarkannya dan karena tergiur dengan keuntungan yang besar untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.(2)Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian dilakukan dengan 2 cara yaitu : upaya penal dengan penjatuhan sanksi hukuman berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penerapan sanksi pelanggaran Kode Etik atau disebut Kode Etik Profesi Polri; dan upaya non-penal (di luar pidana) yang menekankan pada pencegahan dengan pembinaan dan pengarahan saat apel, dan dengan penandatanganan pakta integritas kepolisian;Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberi saran agar semakin ditingkatkannya pengawasan terhadap kedisiplinan setiap anggota kepolisian, pengawasan terhadap aset yang dimiliki anggota, dan pembinaan secara rutin terhadap pembentukan karakter anggota kepolisian yang berintegritas. Terhadap anggota polisi pelaku penyalahgunaan narkoba baik pengedar maupun pengguna harus ditindak dengan tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku berdasarkan perbuatannya agar menimbulkan efek jera.Kata Kunci : Kriminologis; aparat kepolisian; penyalahgunaan narkoba     

Page 12 of 66 | Total Record : 660

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2015 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2019): Jurnal Poenale Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Poenale Vol 7, No 1 (2019): Jurnal Poenale Vol 6, No 5 (2018): Jurnal Poenale Vol 6, No 4 (2018): Jurnal Poenale Vol 6, No 3 (2018): Jurnal Poenale Vol 6, No 2 (2018): Jurnal Poenale Vol 6, No 1 (2018): Jurnal Poenale Vol 5, No 6 (2017): Jurnal Poenale Vol 5, No 5 (2017): Jurnal Poenale Vol 5, No 4 (2017): Jurnal Poenale Vol 5, No 3 (2017): Jurnal Poenale Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Poenale Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Poenale Vol 3, No 4 (2015): JURNAL POENALE Vol 3, No 3 (2015): JURNAL POENALE Vol 3, No 2 (2015): JURNAL POENALE Vol 3, No 1 (2015): JURNAL POENALE Vol 2, No 3 (2015): JURNAL POENALE Vol 2, No 2 (2015): JURNAL POENALE Vol 2, No 1 (2015): JURNAL POENALE Vol 2, No 4: JURNAL POENALE Vol 2, No 3: JURNAL POENALE Vol 1, No 2: JURNAL POENALE Vol 1, No 1: JURNAL POENALE More Issue