cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
JURNAL POENALE
Published by Universitas Lampung
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 660 Documents
 62   63   64   65   66 
ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN TENTANG PRAKTIK PERCALOAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL Putra, Cahaya Rama
JURNAL POENALE Vol 3, No 1 (2015): JURNAL POENALE
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tindak pidana penipuan dengan modus praktik percaloan yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) memang banyak terjadi menjelang adanya pembukaan pendaftaran penerimaan calon pegawai negeri sipil, mereka menjanjikan diterimanya sebagai pegawai negeri dengan meminta imbalan yang jumlahnya tidak sedikit. PNS yang melakukan tindak pidana penipuan akan tetap dijatuhi pidana sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Penjatuhan pidana terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus percaloan merupakan rangkaian proses hukum terhadap pelaku yang telah cukup bukti melakukan tindak pidana. Dakwaan yang diberikan terhadap pelaku disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini adalah ancaman Pasal 378 KUHP yang menyatakan diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Persidangan terhadap PNS yang melakukan tindak pidana penipuan dilakukan oleh Hakim Pengadilan, untuk menegakan pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam rangka Penjatuhan pidana terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus praktik percaloan adalah: (a) Dalam hal memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain (korban), terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan meresahkan masyarakat. (b) Dalam hal meringankan yaitu terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa merupakan ibu dari dua orang anak yang masih kecil dan masih butuh dampingan untuk tumbuh kembangnya. Kata kunci: Penjatuhan Pidana, Hakim, Penipuan, PNS
ANALISIS KRIMINOLOGIS TERJADINYA BENTROK ANTAR KAMPUNG BUYUT DENGAN KAMPUNG KESUMADADI (STUDI KASUS PADA WILAYAH HUKUM LAMPUNG TENGAH) Noviyana, Noviyana
JURNAL POENALE Vol 3, No 2 (2015): JURNAL POENALE
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadi bentrok antar Kampung Buyut dengan Kampung Kesumadadi di Kabupaten Lampung Tengah dan langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi bentrok antar Kampung Buyut dengan Kampung Kesumadadi di Kabupaten Lampung Tengah. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa: a) Bentrok antar warga yang terjadi antar Kampung Buyut dengan Kampung Kesumadadi di Kabupaten Lampung Tengah ini dipicu oleh tindakan main hakim warga Kampung Kesumadadi. Faktor lain yang menyebabkan bentrok antar kedua kampung ini adalah masyarakat yang mudah diproviokas kepercayaan terhadap penegak hukum/kepolisian masih rendah dan pemahaman masyarakat tentang hukum yang masih kurang. b) Langkah-langkah yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi bentrok antar Kampung Buyut dengan Kampung Kesumadadi, yaitu mempertemukan perwakilan dan tokoh masyarakat kedua kampung untuk diberikan penyuluhan dan mendamaikan kedua belah pihak. Kata kunci: kriminologis, bentrok antar kampung   
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA INCEST (STUDI PUTUSAN NO. 24/PID.B/2012/PN.KLD) ., Fitriyanto
JURNAL POENALE Vol 2, No 3: JURNAL POENALE
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring perkembangan teknologi, orang dengan mudah mendapat berita kriminal juga informasi dan pengalaman pornografi melalui banyak jenis media, dan akses internet. Akibatnya bisa menjadi contoh bagi mereka yang tidak dapat menahan nafsu seksualnya sehingga memicu tindak pidana pemerkosaan antara lain tindak pidana Incest yang dilakukan oleh Salim bin Natam (Putusan No. 24/Pid.B/2012/PN.Kld.). Pada skripsi ini, permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah apa yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana incest dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana incest. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana incest ada dua macam, yaitu : pertama pertimbangan yuridis yaitu : a. formil: dalam persidangan telah diperoleh alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi, b. Materiil: unsur-unsur Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasar 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Kedua pertimbangan non yuridis yaitu :1. Latar belakang perbuatan terdakwa, 2.Akibat perbuatan pelaku, 3. Kondisi diri terdakwa, 4. Faktor sosial ekonomi terdakwa, 5.Faktor agama terdakwa. Faktor penghambat hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana incest yaitu faktor masyarakat, masyarakat anarkis atau main hakim sendiri jika ada kasus pidana incest dan faktor kebudayaan, ketakutan akan perpecahan keluarga memungkinkan keluarga untuk memilih diam dan memilih untuk menyimpan aib. Saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian ini adalah pemerintah memberikan pemahaman hukum agar masyarakat mengerti hukum, tidak ada lagi tindakan anarkis dan masyarakat menjadi aktif  melaporkan segala kejahatan yang terjadi khususnya tindak pidana incest, dan memberikan pelayanan sosial atau pendampingan kepada korban pasca trauma tindak pidana incest oleh ahli-ahli di bidang nya seperti pakar psikologis.
ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENJUALAN SATWA LANGKA YANG DILINDUNGI MELALUI MEDIA INTERNET Noviyana, Patrisella
JURNAL POENALE Vol 3, No 3 (2015): JURNAL POENALE
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKejahatan penjualan satwa langka melalui media internet baru-baru ini sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Alasan pelaku melakukan kejahatan penjualan satwa langka yang dilindungi melalui media internet beragam, yaitu antara lain karena faktor ekonomi pelaku yang tergolong rendah dan keuntungan yang menggiurkan dari segi materi, serta kemudahan transaksi jual beli melalui media internet, dll. Permasalahan yang dibahas penulis dalam skripsi berjudul Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penjualan Satwa Langka yang Dilindungi Melalui Media Internet, dengan mengajukan dua permasalahan yaitu: Apa faktor penyebab terjadinya kejahatan penjualan satwa langka yang dilindungi melalui media internet dan bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap kejahatan penjualan satwa langka yang dilindungi melalui media internet. Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa faktor-faktor kejahatan penjualan satwa langka yang dilindungi melalui media internet adalah yaitu faktor ekonomi, karena keadaan ekonomi pelaku yang rendah dan kebutuhan yang mendesak sehingga mendorong pelaku untuk mendapatkan uang secara instan, faktor sarana dan fasilitas juga menjadi pemicu pelaku untuk memperdagangkan satwa-satwa langka yang dilindungi melalui media internet kemudahan yang didapatkan dan akses yang bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun membuat pelaku  menggunakan sarana internet sebagai salah satu cara untuk mendapatkan kuntungan, faktor lingkungan yang tidak baik, dan kurangnya kontrol sosial dari keluarga dan  lingkungan masyarakat, serta belum maksimalnya kontrol dari pemerintah dalam melakukan perlindungan bagi satwa-satwa dilindungi tersebut. Upaya penanggulangan kepada pelaku kejahatan melalui jalur non penal dapat berupa sosialisasi kepada masyarakat satwa-satwa apa saja yang dilindungi dan tidak boleh diperjualbelikan dan upaya penanggulangan secara penal  pelaku kejahatan dapat dikenakan sanski sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati Dan Ekosistem dan Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kata kunci: Analisis Kriminologis, Kejahatan, Penjualan Satwa Langka. 
ANALISIS PROSES PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PADA POLRESTA BANDAR LAMPUNG) Sari, Silva Diana
JURNAL POENALE Vol 2, No 4: JURNAL POENALE
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian mengenai analisis proses pelaksanaan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan (studi pada Polresta Bandar Lampung). Alasan diadakannya penelitian ini dikarenakan terdapat perbedaan dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan orang dewasa, penyidikan terhadap anak harus diperlakukan secara khusus sampai pada proses pemeriksaan di pengadilan. Adapun permasalahan yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah proses pelaksanaan penyidikan dan apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan.Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan masalah melaluipendekatan yuridis normatif dan empiris dengan data primer dansekunder dimana masing masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dilapangan. Analisis data dideskripsikan dalam bentuk uraian kalimat yang kemudian berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khususdapat ditarik kesimpulan.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan telah dilakukan dengan wawancara, proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yakni dilakukan secara tertutup atau rahasia dari media cetak dan diperiksa dalam suasana kekeluargaan serta tersangka anak juga didampingi oleh penasihat hukum yang disediakan oleh pihak kepolisian. Selama proses penyidikan terdapat juga faktor-faktor penghambat yakni keterangan tersangka yang berbelit-belit, kesulitan dalam menghadirkan saksi karena penyidik harus menjemput saksi-saksi ditempat yang berbeda dan batas waktu penyidikan yang singkat.Berdasakan kesimpulan tersebut diharapkan dapat terus ditingkatkan penjaminan perlindungan anak sebagai tersangka dalam proses penyidikan, penambahan fasilitas aparat penegak hukum dan diharapkan skripsi ini dapat memberikan informasi mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMDA PROVINSI LAMPUNG (STUDI PUTUSAN NO 859/PID.B/2012/PN TK) Tiarani, Aprina
JURNAL POENALE Vol 3, No 1 (2015): JURNAL POENALE
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Aparatur Negara mempunyai peranan dalam   menentukan dan menyelenggarakan pemerintahan dan  pembangunan.Tes Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) masih banyak di jadikan lahan bagi para pelaku penipuan untuk berperan sebagai seorang yang memiliki koneksi untuk menerima para pelamar menjadi CPNS.Seperti Studi Putusan No 859/pidB/2012/PN.TK. Permasalahan dalam putusan yang di teliti dalam kasus ini adalah Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemda Provinsi Lampung dan Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemda Provinsi Lampung.Metode yang digunakan adalah pendekatan masalah secara yuridis normatif dan yuridis empiris dimana data didapat melalui penelitian kepustakaan dan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan penerimaan CPNS Pemda Provinsi Lampung harus di lakukan oleh tersangka,karena penipuan yang di lakukan di atur dalam Pasal 378 KUHP dengan sanksi pidana maksimal 4 tahun dan karena terpenuhinya syarat pemidaan berupa perbuatan melawan hukum dengan unsur kesalahan (dolus/culpa),tidak ada alasan pembenar dan pemaaf,adanya sanksi serta kemampuan bertanggungjawab dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana berupa terpenuhinya lebih dari 2  unsur alat bukti sesuai dengan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP maka helmi yusuf harus menjalankan sanksi Pidana selama 3 tahun sesuai dengan putusan No:859/Pid.B/2012/PN.TK .Kata Kunci :Tindak Pidana Penipuan, CPNS, Pertanggungjawaban Pidana
POLICEROLEINCRIMINAL LAWENFORCEMENTMOTORCYCLETHEFTUNDERTAKENBYTHE SYNDICATE INBANDAR LAMPUNG (CASE STUDY KEPOLISIAN SEKTOR KEDATON) Ghautama, Gagan
JURNAL POENALE Vol 3, No 2 (2015): JURNAL POENALE
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKTim Reskrim Polsekta Kedaton berhasil membongkar sindikat pencurian sepeda motor yang dilakukan pelaku.Permasalahan dalam penelitian ini yaitu.a) Bagaimanakah Peran Kepolisian dalam penegakan hukum pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh sindikat di Bandar Lampung,b) Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh sindikat di Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan:a)Peran Kepolisian dalam penegakan hukum pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh sindikat di Bandar Lampung adalah dengan peranan ideal dan peranan yang seharusnya oleh pihak Kepolisian Sektor kedaton dalam hal mengayomi masyarakat dan menjaga keamanan serta ketertiban umum dengan upaya yang dilakukan sesuai tugas yang diemban berdasarkan undang-undang meskipun selama ini belum optimal.b)Faktor-faktor penghambat Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh sindikat di Bandar Lampung antara lain faktor sarana pendukung seperti prasarana unit kendaraan patroli yang digunakan kepolisian yang masih kurang mencukupi, faktor penegak hukum kuantitas atau masih minimnya jumlah personil anggota Polri dalam penanganan kasus sindikat pencurian, faktor masyarakat berupa kebiasaan masyarakat yang masih enggan melapor dan menjadi saksi apabila terjadi suatu tindak pidana. Saran yang dapat disampaikan: a) sepatutnya kepolisian terus mengupayakan terciptanya suatu keamanan yang seperti diinginkan masyarakat agar terlepas dari itu tidak menciptakan kesan buruk bagi institusi Kepolisian itu sendiri, b) Perlu meningkatkan kuantitas atau jumlah personil dan sarana prasarana taktis dari penegak hukum (kepolisian) yang masih kurang serta terus mengupayakan melakukan pembinaan melalui polmas (Polisi Masyarakat) kepada masyarakat.Kata Kunci: Peranan Kepolisian,Penegakan Hukum, Sindikat Pencurian
ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN PEMERINTAHAN DI BANDAR LAMPUNG Nurfitria, Indah
JURNAL POENALE Vol 3, No 3 (2015): JURNAL POENALE
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKorupsi merupakan salah satu kejahatan jenis white collar crime atau kejahatan kerah putih dimana kasus korupsi dilakukan oleh aparatur negara baik pegawai negeri ataupun pejabat negara menunjukan bahwa sudah tidak hanya kemiskinan saja yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan, melainkan faktor kemakmuran karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah apa sajakah faktor penyebab tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan dan bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pemerintahan di bandar lampung. Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab permasalahan di atas yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, faktor penyebab tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pemerintahan di bandar lampung, terdiri atas dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern(berasal dari dalam diri manusia), yaitu faktor kepribadian (sifat tamak) sedangkan faktor ekstern yaitu faktor kesempatan, faktor ekonomi (gaya hidup konsumtif), faktor agama dan faktor jabatan. Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan adalah tindakan preventif dengan cara meningkatan pengawasan terhadap para aparatur negara. Upaya penanggulangan dengan melalui cara penal yaitu pemberian sanksi pidana sesuai Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana di ubah dengan  Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kata kunci: Kriminologis, Korupsi, Jabatan      
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN NO.915/PID.B/2012/PN.TK) Fatimah, Jayantie
JURNAL POENALE Vol 2, No 3: JURNAL POENALE
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus kekerasan dalam rumah tangga dari waktu ke waktu terus meningkat, masalah utama yang perlu mendapat perhatian adalah perlindungan hukum bagi perempuan (khususnya istri yang menjadi saksi dan korban kekerasan oleh seorang suami). Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif dan empiris. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif guna mendapatkan suatu kesimpulan yang memaparkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana atas kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami didasarkan atas terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang didakwakan yaitu, unsur setiap orang, unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dan tidak adanya alasan pembenar dan penghapus kesalahan karena dilakukan dengan unsur kesengajaan dan dalam keadaan jiwa yang sadar. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan dan sanksi pidana atas kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami didasarkan pada alasan yuridis dan alasan non yuridis.
PERANAN INTELKAM POLRI DALAM MENGANTISIPASI KONFLIK SOSIAL (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLDA LAMPUNG) Marbun, Daniel
JURNAL POENALE Vol 2, No 4: JURNAL POENALE
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masyarakat merupakan elemen dasar dalam terbentuknya suatu Negara haruslah saling bersatu. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kolektif dimana manusia itu bergaul dan berinteraksi. Interaksi antar individu dengan keinginan dan tujuan yang sama tersebut pada akhirnya melahirkan kebudayaan. Masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain, sementara kebudayaan adalah suatu sistem norma dan nilai yang terorganisasi yang menjadi pegangan bagi masyarakat tersebut. Melalui kebudayaan, manusia menciptakan tatanan kehidupan yang ideal di muka bumi. Apabila interaksi antar masyarakat mengalami suatu gesekan ataupun pertentangan, tentunya hal ini dapat menyebabkan konflik sosial. Konflik sosial dapat disebabkan oleh banyak hal, yaitu perbedaan pemikiran, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan kelompok, perubahan nilai sosial yang cepat dalam masyarakat, dan kesenjangan sosial yang ada. Intelkam POLRI yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi perubahan dinamika sosial masyarakat yang berkembang harus sangat jeli dan peka. Hal ini untuk mengantisipasi terjadi Konflik Sosial di dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah peranan Intelkam POLRI dalam mengantisipasi Konflik Sosial dan apa sajakah faktor-faktor penghambat Intelkam POLRI dalam mengantisipasi Konflik Sosial.Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu diperoleh dari wawancara dan perundang-undangan, data sekunder adalah data-data yang diambil dari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, karya-karya ilmiah dan hasil penelitian pakar sesuai dengan obyek pembahasan penelitian, dan data tersier antara lain berupa bahan-bahan yanng dapat menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis maka peranan Intelkam POLRI dalam mengantisipasi konflik sosial adalah dengan memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian konflik secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun sistem peringatan dini. Sistem penyelesaian masalah di tingkat terendah masyarakat pun dilakukan dengan Rembuk Pekon atau penyelesaian masalah secara musyawarah untuk mufakat tanpa harus dilakukannya proses hukum berupa litigasi, hal ini juga mencegah terjadi konflik sosial yang beralaskan balas dendam apabila salah satu pihak diproses secara hukum yang berlaku. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Intelkam POLRI juga mendapat beberapa faktor penghambat yaitu faktor kurangnya personil, kurang memadainya sarana dan prasarana, serta kurangnya pendanaan guna menunjang kinerja intelkam.

Page 65 of 66 | Total Record : 660

 62   63   64   65   66 

Filter by Year

2015 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2019): Jurnal Poenale Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Poenale Vol 7, No 1 (2019): Jurnal Poenale Vol 6, No 5 (2018): Jurnal Poenale Vol 6, No 4 (2018): Jurnal Poenale Vol 6, No 3 (2018): Jurnal Poenale Vol 6, No 2 (2018): Jurnal Poenale Vol 6, No 1 (2018): Jurnal Poenale Vol 5, No 6 (2017): Jurnal Poenale Vol 5, No 5 (2017): Jurnal Poenale Vol 5, No 4 (2017): Jurnal Poenale Vol 5, No 3 (2017): Jurnal Poenale Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Poenale Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Poenale Vol 3, No 4 (2015): JURNAL POENALE Vol 3, No 3 (2015): JURNAL POENALE Vol 3, No 2 (2015): JURNAL POENALE Vol 3, No 1 (2015): JURNAL POENALE Vol 2, No 3 (2015): JURNAL POENALE Vol 2, No 2 (2015): JURNAL POENALE Vol 2, No 1 (2015): JURNAL POENALE Vol 2, No 4: JURNAL POENALE Vol 2, No 3: JURNAL POENALE Vol 1, No 2: JURNAL POENALE Vol 1, No 1: JURNAL POENALE More Issue