cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Ilham Tanzilulloh
Contact Email
m.ilham_tanzilulloh@yahoo.co.id
Phone
-
Journal Mail Official
m.ilham_tanzilulloh@yahoo.co.id
Editorial Address
-
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Justicia Islamica : Jurnal Kajian Hukum dan Sosial
Published by Institusi Agama Islam Negeri Ponorogo
ISSN : 16935926     EISSN : 25027646     DOI : -
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Justicia Islamica published by the Department of Sharia and Islamic Economic IAIN Ponorogo. The journal is intended as a venue for open-minded to all people. Editor accepts writings of the results of conceptual thinking and research in the fields of law, Islamic law and social problems that have never been published. The editor reserves the right to perform editing without changing the intent of writing.
Arjuna Subject : -
Articles 114 Documents
 1   2   3   4   5 
URGENSI ETIKA DI DALAM SISTEM BISNIS ISLAM
Justicia Islamica Vol 11, No 2 (2014): HUKUM DAN SOSIAL
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v11i2.100

Abstract

Abstrak: Etika menyangkut kepantasan, artinya apa yang pantas atau tidak pantas dilakukan seseorang.  Jika hal itu berkaitan dengan bisnis, maka segi kepantasan tersebut adalah mengenai apa yang pantas atau tidak pantas dilakukan seseorang ketika menjalankan bisnis dalam rangka mendapatkan keuntungan.  Bisnis memiliki beberapa sistem yang terdiri dari persediaan input, proses hingga kegiatan yang menghasilkan output. Rangkaian kegiatan tersebut termasuk kegiatan produksi, distribusi, permodalan, hingga pada pemasaran.  Kesemua tersebut harus dijalankan sesuai dengan aturan syari’ah yang berlaku, sehingga di dalam menjalankan bisnisnya, seorang muslim tidak hanya berorientasi usaha dunia saja, namun berorientasi secara horizontal dan vertikal. Maka, etika bisnis sangat diperlukan, khususnya etika Islam bagi pengusaha muslim.Kata Kunci: Etika, Bisnis, Mu’amla, Ekonomi Islam.
RELASI MUSLIM DAN NON MUSLIM MENURUT NAHDLATUL ULAMA: Studi Atas Hasil-Hasil Keputusan Bah}th al-Masa>’il Nahdlatul Ulama Aminuddin, Luthfi Hadi
Justicia Islamica Vol 11, No 2 (2014): HUKUM DAN SOSIAL
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v11i2.105

Abstract

Abstrak: Faham aswaja yang dikembangkan oleh NU memiliki lima karakteristik; tawassut}, tas>muh}, tawa>zun, ta’a>dul dan amr ma’ru>f nahy ‘an munkar. Tulisan ini ingin memotret lebih dekat hasil fatwa para kiai NU tentang relasi muslim dengan non muslim berdasarkan lima karakteristik di atas. Fatwa-fatwa NU tentang relasi Muslim dengan Non-Muslim dapat diklasifikasikan pada dua tipologi; fatwa tentang akidah dan fatwa tentang mu‘amalah, dengan karakteristik yang berbeda. fatwa-fatwa para kiai NU terkait dengan persoalan yang dikategorikan sebagai ritual-akidah-teologis wataknya cenderung eksklusif. Sedangkan fatwa-fatwa NU tentang mu’amalah bersifat inklusif.Kata Kunci: pluralisme agama, inklusif, ekskusif, fatwa hukum, ijtiha>d.
PELAKSANAAN PRINSIP SYARI’AH DALAM AKAD DAN PENYELESAIAN SENGKETA PADA LEMBAGA PERBANKAN SYARI’AH DI INDONESIA Basar, Didiek Noeryono
Justicia Islamica Vol 10, No 1 (2013): HUKUM DAN SOSIAL
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v10i1.143

Abstract

Akad yang banyak mendapat penilaian tentang “kehalalan” pelaksanaannya adalah akad murabahah.Murabahah sering dipersamakan dengan perjanjian kredit biasa, hanya pada namanya diganti akad murabahah atau jual beli. Padahal selain harga jual yang lebih mahal, dari pada harga pada permohonan kredit di bank konvesional, dan juga pada prosedur pelaksanaannya terlihat tidak ada beda antara murabahah dengan kredit perbankan biasa.Perlu diketahui bahwa draf perjanjian syari’ah juga merupakan draf baku (standart contract) yang dikeluarkan oleh perbankan syari’ah dalam melaksanakan transaksi keuangannya, sama dengan perjanjian yang dilaksanakan oleh perbankan konvensional. Dari adanya akad yang berbentuk draf baku tersebut, terkadang juga menimbulkan suatu sengketa. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, untuk penyelesaian sengketa syari’ah berkaitan dengan pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh Perbankan Syari’ah, seharusnya menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama. Namun faktanya banyak kasus-kasus perbankan Syari’ah berkaitan dengan pelaksanaan akad yang dilimpahkan dan ditangani oleh Pengadilan Negeri. Oleh sebab itu , perlu adanya ketegasan dalam penerapan suatu norma, agar bisa terlaksana dengan baik.Kata Kunci : akad, perbankan syari’ah, mudharabah, kewenangan, prinsip syari’ah.
KEJAHATAN PORNOGRAFI Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya di Kabupaten Ponorogo Hanifah, Irma Rumtianing Uswatul
Justicia Islamica Vol 10, No 2 (2013): HUKUM DAN SOSIAL
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v10i2.152

Abstract

 Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Tujuan dari undang-undang tersebut salah satunya mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjungjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam perkembangannya, materi pornografi mengalami pertumbuhan dan penyebaran yang pesat seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Peredaran dan penyebaran film porno kini semakin pesat karena ditopang dengan kecanggihan sarana informasi dan komunikasi salah satunya media internet yang bisa diakses oleh masyarakat pada setiap saat. Tulisan berikut akan mengkaji bagaimana upaya dan trategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan pornografi di Kabupaten Ponorogo, apa hambatan dan bagaimana solusi dalam pencegahan serta penanggulangan kejahatan pornografi di Kabupaten Ponorogo serta bagaimana formulasi kebijakan untuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan pornografi di Kabupaten Ponorogo.Kata kunci: Pornografi, Polres, KP3A
NALAR KRITIS ATAS POSITIVISME HUKUM Studi terhadap Perda Syariat di Indonesia Purnomo, Agus
Justicia Islamica Vol 10, No 2 (2013): HUKUM DAN SOSIAL
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v10i2.147

Abstract

Tulisan ini berusaha menemukan landasan pemikiran penyusunan Perda syariat dengan merujuk kepada epistemologi penyusunannya. Penelitian di mulai dengan mencermati kembali epistemologi yang ada dalam ilmu hukum yaitu antara positivisme hukum dan realisme hukum. Masing-masing madhhab pemikiran tersebut akan dirumuskan karakteristiknya dan selanjutnya mencocokkan karakteristik tersebut dengan karakteristik yang ada dalam penyusunan Perda syariat dan dilakukan analisis. Berdasarkan karakteristik yang berhasil diidentifikasi, ditemukan bahwa penyusunan Perda syariat mengikuti paradigma positivistik. Hal tersebut didasarkan kepada beberapa kesamaan yaitu: a)Perda syariat kurang memper- timbangkan implikasi sosio yuridis, b) Perda syariat “memaksakan” untuk melegislasi nilai-nilai syariat yang abstrak dan privat, c) Legislasi adalah urgen dilakukan, d) Perda syariat lebih mementingkan proses positivisasi dari pada merumuskan substansi. Dari beberapa karakteristik seperti dikemukakan di atas, implikasinya adalah Perda syariat mendapat kritik sebagaimana paradigma pemikiran positivistik yaitu: a) Adanya ambiguitas Formalisasi Perda syariat: Antara Hukum dan Moral, b) Legislasi Perda yang Tidak Efektif, c) Melanggar Hak Asasi Manusia, d) Memiliki Motif Politik dan e) Perda Syariat hanyalah bersifat Simbolik.Kata kunci: Positivisme, Realisme, Perda Syari’at,
PEMAHAMAN TENTANG TAHARAH HAID NIFAS DAN ISTIHADAH: Studi Kasus Ibu-Ibu Jama’ah Muslimat Yayasan Masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo Romdlon, Agus
Justicia Islamica Vol 12, No 1 (2015): HUKUM DAN SOSIAL
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v12i1.260

Abstract

Abstrak: Pembahasan soal darah pada wanita yaitu haid, nifas dan istihadhah adalah pembahasan yang paling sering dipertanyakan oleh kaum wanita. Dan pembahasan ini juga merupakan salah satu bahasan yang tersulit dalam masalah fiqh, sehingga banyak yang keliru dalam memahaminya. Bahkan meski pembahasannya telah berulang-ulang kali disampaikan, masih banyak wanita muslimah yang belum memahami kaidah dan perbedaan dari ketiga darah ini. Mungkin ini dikarenakan darah tersebut keluar dari jalur yang sama namun pada setiap wanita tentulah keadaanya tidak selalu sama, dan berbeda pula hukum dan penanganannya. Haid, nifas dan istihadhah merupakan keniscayaan bagi kehidupan seorang wanita, maka kaum wanita tidak boleh bodoh dalam perkara ini. Ia mempengaruhi sah tidaknya sebuah ibadah karena ia berhubungan dengan suci dari hadats dan najis. Penelitian ini ingin mengungkapkan pemahaman ibu-ibu jama’ah muslimat masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo tentang tiga darah bagi wanita. Yaitu darah haid, nifas dan istihadhah. Bagaimana ibu-ibu jama’ah muslimat sudah mengetahui atau belum tentang teori-teori fiqih yang ada kaitanya dengan tiga darah tersebut. Penelitian ini bercorak lapangan yang mengambil sampel penelitian di jama’ah muslimat yayasan masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo. Adapun hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman ibu-ibu muslimat Darussalam mayoritas sudah mengetahui tentang hal-hal yang ada korelasinya dan kaitanya dengan haid, nifas dan istihadhah. Kata Kunci: teori fiqih, stratifikasi sosial
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH MENURUT PENGELOLA BMT IKPM GONTOR PONOROGO Damanuri, Aji
Justicia Islamica Vol 12, No 2 (2015): HUKUM DAN SOSIAL
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v12i2.327

Abstract

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH MENURUT PENGELOLA BMT IKPM GONTOR PONOROGO Aji Damanuri Abstrak: Seiring dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan shari’ah di Indonesia, problem-problem perbankan shari’ah juga semakin banyak terjadi di Indonesia. Masalah selanjutnya yang muncul adalah  siapa yang memiliki kewenangan (kompetensi) penyelesaiannya? Apakah Pengadilan Negeri (PN) ataukah Pengadilan Agama (PA)? Berpijak dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji; bagaimana pemahaman pengelola BMT IKPM Gontor Ponorogo terhadap konsep penyelesaian  sengketa ekonomi shari’ah? Dan Bagaimana bentuk-bentuk penyelesaian sengketa ekonomi shari’ah di BMT IKPM Gontor Ponorogo?. Penelitian ini mengambil tempat di BMT IKPM Ponorogo dikarenakan BMT ini termasuk yang berusaha menerapkan pembiayaan syari’ah murni dengan disertai berbagai macam problematika yang diperlukan penanganan lebih lanjut. Hasil penelitian ini adalah; Konsep penyelesaian  sengketa ekonomi syari’ah menurut pengelola BMT IKPM Gontor dibangun atas azas tolong menolong dan kekeluargaan, oleh karena itu musyawarah dan mufakat menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan masalah dengan nasabah, sehingga nasabah yang bermasalah dianggap sebagai  orang yang harus ditolong, bukan orang yang dihukum. Sedangkan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa ekonomi shari’ah di BMT IKPM Gontor Ponorogo, sesuai dengan asas kekeluargaan karena ditempuh dengan jalan musyawarah dan sebisa mungkin menghindari membawa sengketa pada ranah hukum. Bentuk-bentuk penyelesaiannya yang dilakukan berupa penjadwalan utang, penghapusan denda, dan penutupan tanggungan nasabah dengan dana sosial yang diambil dari SHU.  Kata Kunci: Sengketa Perbankan Shari’ah, Penyelesaian Sengketa Perbankan Shari’ah, dan Lembaga Keuangan Shari’ah.
OTOKRITIK TERHADAP KEMANDIRIAN BADAN PERADILAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Kamaruddin, Kamaruddin
Justicia Islamica Vol 11, No 1 (2014): HUKUM DAN SOSIAL
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v11i1.93

Abstract

Abstrak: Kemandirian badan peradilan adalah kebebasan menjalankan dan menyelenggarakan peradilan tanpa campur tangan dari berbagai pihak, baik intervensi dari lembaga yudikatif maupun eksekutif dalam   menegakkan hukum dan keadilan. Secara khusus diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009  tentang Kekuasaan Kehakimanan. Pasal 1 ayat (1) yakni “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.Kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka tetap harus ditegakkan baik sebagai asas dalam negara berdasarkan atas hukum  maupun untuk memungkinkan kekuasaan lembaga peradilan menjamin agar pemerintahan tidak terlaksana secara sewenang-wenang atau menindas. Oleh karena itu, untuk mewujudkan suatu kemandirian badan peradilan yang utuh/kaffah, maka diperlukan suatu sistem hukum yang selalu bernafaskan dengan nilai ketauhidan (Islam), sehingga kemandirian yudisial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung merdeka dan bebas dari pengaruh intervensi kekuasaan Pemerintah maupun kekuasaan, lainnya.Kata Kunci : Kemandirian, Badan Peradilan, UUD NRI Tahun 1945
KINERJA BANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL DI INDONESIA : PENDEKATAN TEORI STAKEHOLDER DAN MAQA Masykuroh, Ely
Justicia Islamica Vol 11, No 2 (2014): HUKUM DAN SOSIAL
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v11i2.101

Abstract

ABSTRAK: Corporate Social Responsibibility (CSR) sejalan dengan prinsip syariah, terutama mas}lah}ah dan maqa>s}id al-sha>ri>‘ah. Namun dari hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa kinerja sosial LKS  masih sangat rendah dan sebagian menemukan tidak ada perbedaan yang signifikan antara perbankan syariah dan konvensional. Hal ini dimungkinkan karena alat ukur yang kurang mengakomodir aktivitas sosial bank syariah. Sehingga penelitian ini mencoba melakukan eksplorasi CSR dengan menggunakan konsep maqashid syariah  dan membandingkannya dengan bank konvensional dengan menggunakan uji beda –t. Hasil penelitian ternyata mendukung penelitian sebelumnya, karena tidak ditemukan perbedaan yang signifikan meski ada beberapa indikator kegiatan sosial yang dilakukan pada bank syariah namun tidak ditemukan pada bank konvensioanl sehingga tidak bisa dilakukan uji beda.Keywords: Financial Performance, Social Performance, Profit and Loss Sharing
RU’YAT QABL AL-GHURU Junaidi, Ahmad
Justicia Islamica Vol 11, No 2 (2014): HUKUM DAN SOSIAL
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v11i2.106

Abstract

Abstrak: Penyatuan kalender Islam selama ini masih terbatas dalam dambaan umat Islam. Sudah banyak usaha yang dilakukan dalam rangka mewujudkan cita-cita penyatuan. Namun sampai saat ini cita-cita tersebut belum juga terwujud. Namun tidak sepantasnya pula kita putus asa dalam mencari solusi untuk mewujudkan cita-cita tersebut demi tegaknya shi’a>r Islam yang rahmatan li al-‘a>lami>n. Salah satu metode terbaru yang diharapkan bisa menjadi solusi yang menjembatani penyatuan kalender Islam adalah Ru’yat Qabl al-Ghuru>b dengan teknik Astrofotografi. Teknik ru’yat yang berbasis teknologi ini bisa menyajikan kesamaan antara data menurut perhitungan dengan data lapangan. Kata kunci: Qabl al-Ghuru>b, Ijtima>’, Astrofotografi.

Page 2 of 12 | Total Record : 114

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2011 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2018) Vol 15, No 1 (2018) Vol 14, No 2 (2017): HUKUM DAN SOSIAL Vol 14, No 1 (2017): Hukum dan Sosial Vol 13, No 2 (2016): Hukum dan Sosial Vol 13, No 1 (2016): Hukum dan Sosial Vol 12, No 2 (2015): HUKUM DAN SOSIAL Vol 12, No 1 (2015): HUKUM DAN SOSIAL Vol 11, No 2 (2014): HUKUM DAN SOSIAL Vol 11, No 1 (2014) Vol 11, No 1 (2014): HUKUM DAN SOSIAL Vol 10, No 2 (2013): HUKUM DAN SOSIAL Vol 10, No 1 (2013): HUKUM DAN SOSIAL Vol 9, No 2 (2012): HUKUM DAN SOSIAL Vol 9, No 1 (2012): HUKUM DAN SOSIAL Vol 8, No 2 (2011): Hukum dan Sosial Vol 8, No 1 (2011): Hukum dan Sosial More Issue