cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erie Hariyanto
Contact Email
erie@iainmadura.ac.id
Phone
+62817311445
Journal Mail Official
alihkam@iainmadura.ac.id
Editorial Address
Office Faculty of Sharia IAIN Madura Institut Agama Islam Negeri Madura Jl. Raya Panglegur km 04 Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Indonesia 69371
Location
Kab. pamekasan,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial
Published by Institut Agama Islam Negeri Madura
ISSN : 1907591X     EISSN : 24423084     DOI : https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i2.2734
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial is a high-quality open- access peer-reviewed research journal published by the Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, East Java, Indonesia. The focus is to provide readers with a better understanding of Islamic Jurisprudence and Law concerning plurality and living values in Indonesian and Southeast Asian society by publishing articles and research reports. Al-Ihkam specializes in Islamic Jurisprudence and Indonesian and Southeast Asian Islamic Law and aims to communicate original research and relevant current issues. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. It aims primarily to facilitate scholarly and professional discussion over current developments on Islamic Jurisprudence and Law concerning Indonesian and Southeast Asian plurality and living values. Publishing articles exclusively in English or Arabic since 2018, the journal seeks to expand boundaries of Indonesian Islamic Law discourses to access broader English or Arabic speaking contributors and readers worldwide. Hence, it welcomes contributions from international legal scholars, professionals, representatives of the courts, executive authorities, researchers, and students. Al-Ihkam basically contains topics concerning Jurisprudence and Indonesian and Southeast Asian Islamic Law society. Novelty and recency of issues, however, are the priority in publishing. The range of contents covers established Jurisprudence, Indonesian and Southeast Asian Islamic Law society, local culture, to various approaches on legal studies such as comparative Islamic law, political Islamic Law, and sociology of Islamic law and the likes.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 1 (2006)" : 9 Documents clear
Fiqh Lintas Madzhab (Menimbang KHI melalui Penelusuran terhadap Kitab-kitab Rujukannya) Moh Hefni
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 1 No. 1 (2006)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v1i1.2547

Abstract

Kebekuan perkembangan hukum Islam dari pertengahan abad IV H – XII H menimbulkan ‘kegelisahan intelektual’ sekaligus memancarkan semangat ijtihâd di kalangan kaum Muslim. Dalam semangat ijtihâd inilah, Indonesia berhasil menyusun KHI, yang tema utamanya adalah mempositifkan hukum Islam di Indonesia. Kitab-kitab yang digunakan dalam merumuskan KHI tersebut berjumlah 38 kitab. Dari hasil penelusuran terhadap kitab-kitab yang digunakan tersebut dapat diketahui bahwa kebanyakan dari mereka adalah kitab-kitab fiqh madzhab Syâfi’î. Sedangkan sebagian lainnya merupakan kitab-kitab fiqh madzhab Hanafî, Mâlikî, Hanbalî, Dzahirî, dan Syî’ah. Di samping itu, juga terdapat kitab-kitab perbandingan dan tanpa madzhab. Penggunaan kitab-kitab dari berbagai madzhab tersebut dapat dipahami sebagai keinginan untuk mempercepat proses taqrîb bayn al-ummah sehingga pertentangan antar madzhab dapat dihindari dan diarahkan kepada perpaduan dan kesatuan kaidah dan nilai.
HAQÎQÎ- MAJÂZÎ (Teori dan Aplikasi Istinbâth Hukum Islam) Achmad Mulyadi
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 1 No. 1 (2006)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v1i1.2548

Abstract

Terdapat suatu adagium para ulama bahwa nas-nas terbatas dan problem sosial senantiasa terjadi. Persoalannya adalah bagaimana teks syar'i yang terbatas tersebut dapat menyelesaikan persoalan masyarakat yang berkembang. Salah satu yang harus dilakukan adalah berijtihad atau ber-istinbâth baik dengan menggunakan pendekatan kebahasaan, pendekatan makna (konteks) maupun pendekatan singkronistik. Tulisan ini secara deskriptif analitis berusaha mengelaborasi metode istinbâth hukum Islam dengan mengkaji konsep Haqîqî-Majâzi. Kalangan ulama berbeda pendapat dalam penggunaan konsep keduanya, apakah suatu kata dapat digunakan dengan dua makna sekaligus atau tidak. Perbedaan tersebut disebabkan oleh sifat ungkapan majâzi yang tidak transparan. Akibat dari perdebatan tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan hasil istinbâth hukum.
PERILAKU HOMOSEKSUAL DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM Latief Mahmud
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 1 No. 1 (2006)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v1i1.2549

Abstract

Penyaluran syahwat diatur secara gamblang oleh al-Quran yaitu dengan melalui jalur pernikahan. Dan pernikahan harus dilakukan antara dua jenis kelamin yang berbeda, laki-laki dengan perempuan. Karena itu, penyaluran syahwat antar sesama jenis seperti yang digambarkan dalam al-Qur’ân sebagaimana perilaku kaum Nabi Luth sangat dikutuk dan dilarang oleh al-Qur’ân. Namun demikian, masih banyak yang memanfaatkan cara tersebut (homoseksual), baik antar sesama laki-laki disebut kaum gay maupun antar sesama perempuan disebut kaum lesbiyan. Tulisan ini mengelaborasi secara detail pandangan hukum Islam tentang homoseksual baik dilihat dari aspek hukumnya maupun bentuk hukumannya.
RAGAM TEORI INTERPRETASI HADÎTS NABI SAW (Telaah atas Implikasi Logis dari Keragaman Interpretasi Hadîts) Ghazali Ghazali
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 1 No. 1 (2006)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v1i1.2550

Abstract

Keragaman teori interpretasi terhadap Hadîts al-Syarîf (tekstual dan kontekstual) menimbulkan implikasi yang sangat signifikan terhadap produk-produk fiqih Islam. Hal tersebut tidak hanya dirasakan oleh umat Islam dahulu, akan tetapi kita yang hidup di era modern inipun merasakan hal yang serupa. Di mana sebagian problematika yang dihadapi bangsa Indonesia terimplikasi oleh adanya keberagaman interpretasi tersebut, seperti masalah jender (kepemimpinan formal sosok wanita dalam pemerintahan), sistem pembagian harta warisan, pembaharuan hukum posistif  Indonesia dan lain-lain. Maka dalam menyikapi dan memandang keragaman tersebut tentunya umat Islam terutama kalangan intelektual dituntut untuk bersikap bijaksana, sebab bagaimanapun juga, ini semua sudah ada di depan mata sehingga sangatlah tidak mungkin bagi kita untuk menutup mata dari fenomena keragaman ini. Dan kita yakin bahwa  disamping adanya sisi negatif di balik keragaman itu semua, pasti ada sisi positif yang bermanfaat dalam proses pendewasaan pola pikir umat.
DISKURSUS AGAMA DAN POLITIK (Menelaah Relasi Keduanya dalam Bingkai Historis Perkembangan Pemikiran Islam) Imam Amrusi Jailani
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 1 No. 1 (2006)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v1i1.2551

Abstract

Tarik ulur perbincangan mengenai persepsi tentang Islam apakah sebagai serangkaian ajaran-ajaran agama saja atau juga sekaligus sebagai sistem negara yang mengatur kekuasaan politik negara sebenarnya sudah mencuat ke permukaan sebagai sebuah isu sentral sejak akhir abad XIX dan awal abad XX. Persepsi tentang Islam ini amat signifikan bagi perkembangan wacana agama dan politik yang hinggi detik ini masih aktual didiskusikan. Dari perbincangan topik ini pula dilahirkan sederetan tokoh intelektual yang sempat mengisi lembaran sejarah dan menorehkan tinta emas melalui ide-ide atau konsep-konsepnya tentang agama dan negara yang sampai pada processor otak kita sekarang ini. Mereka adalah al-Mawdudi dengan konsep teo-demokrasi-nya, Imam al-Khomayni dengan konsep wilayat al-Faqih-nya, dan ‘Ali ‘Abd al-Raziq dengan konsep negara sekularnya. Pembahasan yang berorientasi pada pemikiran para intelektual muslim ini amat bermanfaat bagi kita dalam rangka reformulasi persepsi kita tentang agama dan politik agar bisa lebih aplicable dalam berwawasan keislaman dan kenegaraan.
PERPADUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT (Upaya Merumuskan Hukum Islam Berkepribadian Indonesia) Moh Zahid
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 1 No. 1 (2006)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v1i1.2552

Abstract

Perubahan sosial sebagai akibat modernisasi menuntut terjadinya pembaruan hukum. Hukum Islam yang pada dasarnya bersifat universal dan fleksibel cenderung akomodatif terhadp hukum adat selama tidak bertentangan dengan dalil yang aksiomatik (qath’îy). Perpaduan antara hukum Islam dan hukum Adat diharapkan mampu melahirkan ketentuan hukum Islam yang mengakar pada budaya lokal. Namun dalam sejarah keindonesian terjadi tarik-menarik otoritas hukum Islam dan hukum Adat. Pada tataran inilah diperlukan kesepakatan (ijtihâd jamâ`i) guna merumuskan kaidah hukum yang diperlukan. Artikel ini berupaya mengupas kemungkinan terwujudnya rumusan hukum Islam yang berkepribadian Indonesia.
KEDUDUKAN SURAT KETETAPAN PEMBERHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA (SKP3) (Mengkritisi SKP3 Kasus Mantan Presiden Soeharto) Umi Supraptiningsih
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 1 No. 1 (2006)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v1i1.2553

Abstract

Kejaksaan sebagai pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Untuk terciptanya penegakan hukum dan menjamin wibawa hukum di Indonesia diharapkan dalam mengambil keputusan berupa penetapan sebagaimana yang telah dikeluarkan berupa Surat Ketetapan Pemberhentian Penuntutan Perkara (SKP3) harus mendasarkan demi kepentingan bangsa dan negara serta ketertiban umum. Dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut, maka kedudukan SKP3 tersebut masih dapat dilakukan praperadilan.
SENGKETA KEWENANGAN PENGADILAN DALAM PERKARA WARIS AKIBAT ADANYA PILIHAN HUKUM Eka Susylawati
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 1 No. 1 (2006)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v1i1.2554

Abstract

Hukum waris sebagai  bagian dari hukum perdata, memberikan kebebasan  kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk memilih hukum waris apakah yang dirasa cocok dan adil. Salah satu aturan yang mengatur perihal pilihan hukum dalam bidang hukum waris adalah  Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang menyatakan bahwa pihak-pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan, apakah hukum waris Islam, adat atau Barat. Persoalannya, hukum waris Islam menurut Undang-Undang tersebut menjadi kewenangan pengadilan agama, dan hukum waris adat/Barat menjadi kewenangan pengadilan negeri. Sengketa kewenangan dapat terjadi jika dalam suatu sengketa waris terdapat pihak yang memilih hukum waris Islam dan sebagian yang lain memilih hukum waris adat/ Barat.
INTERRELASI PEMBANGUNAN HUKUM DAN POLITIK MENUJU TATANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT MODERN DAN DEMOKRATIS Erie Hariyanto
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 1 No. 1 (2006)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v1i1.2555

Abstract

Hukum dan politik mempunyai hubungan erat yang tidak terpisahkan. Hukum merupakan produk politik sedangkan politik terbentuk karena berpegang pada hukum. Semua itu diwujudkan untuk mengatur tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tulisan ini mengelaborasi tentang politik dan negara, stabilitas politik dan kepastian hukum, kekuasaan politik demi negara hukum, serta instrumen politik dan politik hukum, sebagai upaya untuk mewujudkan negara yang modern dan demokratis. Untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut pemerintah dalam suatu negara senantiasa menciptakan stabilitas politik sehingga keputusan-keputusan hukum dapat dilaksanakan secara konsisten dalam upaya menuju kepada kepastian hukum, demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu politik hukum yang diterapkan oleh lembaga-lembaga kenegaraan juga harus mampu menampung semua aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2006 2006


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 20 No. 1 (2025) Vol. 19 No. 2 (2024) Vol. 19 No. 1 (2024) Vol. 18 No. 2 (2023) Vol. 18 No. 1 (2023) Vol 18 No 1 (2023) Vol 17 No 2 (2022) Vol. 17 No. 1 (2022) Vol 17 No 1 (2022) Vol. 16 No. 2 (2021) Vol 16 No 2 (2021) Vol. 16 No. 1 (2021) Vol. 15 No. 2 (2020) Vol. 15 No. 1 (2020) Vol. 14 No. 2 (2019) Vol 14 No 2 (2019) Vol. 14 No. 1 (2019) Vol. 13 No. 2 (2018) Vol. 13 No. 1 (2018) Vol. 12 No. 2 (2017) Vol. 12 No. 1 (2017) Vol. 11 No. 2 (2016) Vol. 11 No. 1 (2016) Vol. 10 No. 2 (2015) Vol. 10 No. 1 (2015) Vol. 9 No. 2 (2014) Vol. 9 No. 1 (2014) Vol. 8 No. 2 (2013) Vol. 8 No. 1 (2013) Vol. 7 No. 2 (2012) Vol. 7 No. 1 (2012) Vol. 6 No. 2 (2011) Vol. 6 No. 1 (2011) Vol. 5 No. 2 (2010) Vol. 5 No. 1 (2010) Vol. 4 No. 2 (2009) Vol. 4 No. 1 (2009) Vol. 3 No. 2 (2008) Vol. 3 No. 1 (2008) Vol. 2 No. 2 (2007) Vol. 2 No. 1 (2007) Vol. 1 No. 2 (2006) Vol. 1 No. 1 (2006) More Issue