cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erie Hariyanto
Contact Email
erie@iainmadura.ac.id
Phone
+62817311445
Journal Mail Official
alihkam@iainmadura.ac.id
Editorial Address
Office Faculty of Sharia IAIN Madura Institut Agama Islam Negeri Madura Jl. Raya Panglegur km 04 Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Indonesia 69371
Location
Kab. pamekasan,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial
Published by Institut Agama Islam Negeri Madura
ISSN : 1907591X     EISSN : 24423084     DOI : https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i2.2734
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial is a high-quality open- access peer-reviewed research journal published by the Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, East Java, Indonesia. The focus is to provide readers with a better understanding of Islamic Jurisprudence and Law concerning plurality and living values in Indonesian and Southeast Asian society by publishing articles and research reports. Al-Ihkam specializes in Islamic Jurisprudence and Indonesian and Southeast Asian Islamic Law and aims to communicate original research and relevant current issues. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. It aims primarily to facilitate scholarly and professional discussion over current developments on Islamic Jurisprudence and Law concerning Indonesian and Southeast Asian plurality and living values. Publishing articles exclusively in English or Arabic since 2018, the journal seeks to expand boundaries of Indonesian Islamic Law discourses to access broader English or Arabic speaking contributors and readers worldwide. Hence, it welcomes contributions from international legal scholars, professionals, representatives of the courts, executive authorities, researchers, and students. Al-Ihkam basically contains topics concerning Jurisprudence and Indonesian and Southeast Asian Islamic Law society. Novelty and recency of issues, however, are the priority in publishing. The range of contents covers established Jurisprudence, Indonesian and Southeast Asian Islamic Law society, local culture, to various approaches on legal studies such as comparative Islamic law, political Islamic Law, and sociology of Islamic law and the likes.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 1 (2008)" : 9 Documents clear
Menerjemah Teks Ambigu Dalam Al-Qur’ân (Sebuah Upaya Memahami Konsep Ambiguitas dalam Istinbâth Hukum) Iswah Adriana
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 3 No. 1 (2008)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v3i1.2592

Abstract

Bahasa Arab dan al-Qur’ân merupakan dua pokok kajian yang tidak bisa terpisahkan. Jika kita mengaji teks-teks Al-Qur’ân, mau tidak mau kita akan juga berhadapan dengan bahasa Arab sebagai bahasa al-Qur’ân. Bahasa Arab dengan berbagai macam keunikan yang menjadi ciri khasnya merupakan sAllâh satu faktor kemu’jizatan al-Qur’ân. Bentuk-bentuk mufradat yang memiliki variasi makna, uslûb, dan gaya bahasanya yang berbeda dibandingkan dengan seluruh bahasa yang ada di dunia merupakan keistimewaan tersendiri yang dimilikinya. Sebagai kitab suci bagi umat Muslim, tak pelak al-Qur’ân selalu menjadi bahan kajian bagi umatnya, dalam mana dilakukan dengan cara mentransfer bahasa Arab ke dalam beragam bahasa lainnya dengan berbagai macam metode. Dalam kaitan ini, seorang penerjemah akan berhadapan dengan berbagai macam keunikan yang dimiliki bahasa Arab, di antaranya banyaknya teks-teks yang ‘bersayap’atau dalam kajian semantik disebut dengan teks-teks yang ambigu. Karenanya, pemahaman yang komprehensif tentang konsep ambiguitas merupakan modal utama dalam menerjemah teks-teks al-Qur’ân sebagai dasar  dalam melakukan istinbâth hukum.
PARADIGMA UTILITARIANISTIK DALAM ISTINBÂTH HUKUM ISLÂM Moh Rasyid Ridla
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 3 No. 1 (2008)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v3i1.2594

Abstract

Dalam perjalanan sejarahnya, hukum Islâm merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Dengan berlalunya waktu, ia kemudian menjelma ke dalam kristalisasi madzhab-madzhab fiqh yang akhirnya mengarah pada penutupan pintu ijtihâd. Tentu saja, penutupan pintu ijtihâd ini secara logis mengarahkan kepada kebutuhan taqlid. Keadaan menimbulkan kesadaran para fuqahâ’ menuju kebutuhan akan pembukaan kembali pintu ijtihâd. Dalam pada itu, muncul tiga pendekatan dalam kajian dan istinbâth hukum Islâm, yaitu pendekatan tekstualis, liberalis, dan kontekstualis. Pendekatan terakhir ini, yang mengembangkan paradigma utilitarianistik, lahir sebagai akibat kegagalan tektualisme dan kesewenang-wenangan dalam penafsiran al-Qur’ân sebagaimana yang dilakukan oleh kaum liberal. Namun demikian, paradigma utilitarianistik terbagi ke dalam dia bagian, yaitu utilitarianistik-literal, yang berpandangan bahwa kemaslahatan selalu ditundukkan di bawah hegemoni teks dan paradigma utilitarianistik-liberal yang memosisikan peran akal secara besar-besar dalam menentukan mashlahah.
IJTIHÂD DENGAN PENDEKATAN AL-RA’Y (Menimbang Penggunaan Pendekatan Logika dalam Istinbâth al-Ahkâm) Abbadi Ishomuddin
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 3 No. 1 (2008)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v3i1.2595

Abstract

ليس الإجتهاد علم ولا فن ولا فلسفة فحسب وإنما منهج في الابداع والتجديد المنشود من أجل الارتقاء بمسؤلية الفرد التاريخية وبالشهود الحضاري لأمة المسلمين. إن قراءة النص في ضوء مفرداته وسياقاته تؤول إلى استنباط مقاصده وضوابطه العقدية والأخلاقية والتشريعية، وهو جهد منهجى عقلي الذي يهدف إلى إخراج دلالاتها لعموم التزيل حتى تتحول مادة للتهذيب والتربية النفسية والعقلية والاجتماعية. ولذلك فإن الاجتهاد بالرأي أصبح ضرورة ملحة، ينبغي أن يحدد على أساس من طبيعة التشريع نفسه، بما هو نصوص ذات دلالات ومفاهيم ومقاصد لا يكفي منطق اللغة وحده في تبيين إرادة الشارع منها، فهو بذل للجهد العقلي من أهله في النصوص، استثمارا لطاقات النص في كافة دلالاته على معانيه وأحكامه، وتحديدا لمراد الشارع، مما أدى إلى اكتشاف العلاقة المنهجية بين الوحي والكون.
PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA Eka Susylawati
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 3 No. 1 (2008)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v3i1.2598

Abstract

Salah satu alasan yang sering dijadikan dalil oleh suami dan/atau isteri ketika mengajukan perceraian adalah bahwa antara keduanya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan ketika suami dan/atau isteri berkeinginan untuk bercerai, tetapi tidak memiliki dalil yang cukup, maka alasan perselisihan dan pertengkaran selalu dapat dipergunakan. Di pengadilan agama, alasan tersebut lazim disebut dengan syiqâq. Dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa dalam perkara syiqâq sebelum hakim memutuskan perkara perceraian, haruslah terlebih dahulu mendengar keterangan dari keluarga atau orang-orang terdekat dan dapat pula mengangkat hakam yang bertindak sebagai arbitrator. Praktik di pengadilan agama, pengangkatan hakam jarang dilakukan, karena pengadilan lebih sering  mencukupkan pada kesaksian dari keluarga atau kerabat terdekat. Alasan lain adalah  bahwa dengan kehadiran hakam, biasanya akan membuat proses penyelesaian perkara memerlukan waktu yang relatif lama, jika dibandingkan dengan tidak adanya hakam.
PERGESERAN RELASI ORANG TUA DAN ANAK DALAM PERKARA HUKUM WALI ADLAL Siti Musawwamah
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 3 No. 1 (2008)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v3i1.2599

Abstract

Artikel ini merupakan hasil penelitian tentang problema relasional orangtua dan anak dalam perkara-hukum wali adlal. Problema yang bernuansa kekeluargaan ini menjadi dilematik karena kedua pihak saling bersikukuh untuk memertahankan kehendaknya masing-masing yang diklaim sebagai hak asasinya. Orangtua “merasa” memiliki otoritas dalam menentukan jodoh untuk anaknya karena diyakini hak ijbar ada padanya. Sedangkan anak juga merasa memiki hak pilih dan/atau hak menentukan jodoh untuk dirinya yang diyakini sebagai hak dasarnya. Persoalan itu seringkali berlanjut menjadi perkara-hukum yang kemudian harus diselesaikan melalui pengadilan agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengeksplanasi latar belakang pengajuan perkara-hukum wali adlal, pelaksanaan persidangan perkara-hukum wali adlal, dan putusan majelis hakim tentang perkara-hukum wali adlal di pengadilan agama. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan teknik evaluative ex-post facto, penelitian ini menghasilkan temuan berupa proposisi empirik sebagai dasar perumusan teori substantif, yaitu pengajuan perkara-hukum wali adlal merupakan problema yuridis formal pergeseran relasional orangtua dan anak.
PERLINDUNGAN PASIEN (Meneropong Perjanjian Pelayanan Medik menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) Elvie Wahyuni
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 3 No. 1 (2008)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v3i1.2600

Abstract

Dalam hubungan antara pasien dan dokter, terdapat hubungan yang bersifat perdata dan pidana yang biasa diawali oleh perjanjian atau kontrak untuk mendapat palayanan medik. Dalam hubungan tersebut masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Namun, hingga saat ini belum adanya undang-undang yang memberikan perlindungan atas hak-hak pasien, sehingga masih sering terjadi malpraktik di Indonesia. Karenanya, tulisan ini mengkaji sejauhmana Undang-undang No. 9 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan terhadap hak-hak pasien yang juga merupakan konsumen dalam perjanjian medik yang diberikan oleh dokter. Menurut UU tersebut, pelayanan medik bisa dikategorikan sebagai pelayanan jasa, beberapa pasal dalam UU tersebut dapat dijadikan acuan, khususnya yang mengatur masalah hak dan kewajiban para pihak, yakni pasien, yang kedudukannya seperti konsumen jasa, dan dokter, yang kedudukannya seperti produsen dalam hal pelayanan jasa
KEBIJAKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA Umi Supraptiningsih
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 3 No. 1 (2008)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v3i1.2601

Abstract

Penertiban administrasi desa merupakan langkah awal menuju perlindungan dan kepastian hukum. Tindakan harus dilakukan oleh kepala desa atau kepala kelurahan dengan melakukan pencatatan atas bidang-bidang tanah, bilamana terjadi peralihan atau pembebanan hak atas tanah. Penerapan berbagai peraturan merupakan tindakan preventif dalam menjaga dan melindungi hak warganya serta tanah aset desa (tanah kas desa) tersebut. Berkenaan dengan tanah kas desa, perlu dilakukan pendaftaran tanah, sehingga ada kepastian hukum. Tidak dilakukan peralihan dan pembebanan hak atas tanah kas desa kecuali untuk kepentingan umum, begitu pula hasil pembayaran ganti ruginya harus dibelikan tanah kas desa lagi yang kualitasnya sama atau lebih bagus.
PENGEMBANGAN BANK SYARI’AH DAN MENSYARI’AHKAN BANK SYARI’AH Farid Firmansyah
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 3 No. 1 (2008)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v3i1.2609

Abstract

Sekitar  80% penduduk Indonesia menganut agama Islam, suatu komunitas yang tidak bisa dibilang sedikit tentunya. Sebagai negara Muslim terbesar di dunia, Indonesia sudah sewajarnya menjadi pelopor bahkan panutan dalam peran sertanya untuk pengembangan industri perbankan syari’ah. Dari data demografi terdapat sekitar 1,3 miliar muslim di dunia yang merepresentasikan 20% dari populasi dunia dan memiliki total kontribusi mendekati 10% pada GNP Dunia. Pengembangan bank syari’ah merupakan salah satu alat bagi dunia Islam umumnya dan Indoneisa khususnya untuk mewujudkan kemandiriannya dalam perekonomian, tanpa harus lagi mengharapkan bantuan lembaga dunia lainnya, seperti IMF, Bank Dunia, dll. Di dunia Internasional pun, perbankan syari’ah telah memiliki kesiapan memasuki era perdagangan bebas dan juga memiliki counterpart di setiap negara sehingga jaringan yang dimiliki juga relatif lengkap dan luas. Sehingga perbankan syari’ah mampu memberikan pelayanan yang efektif dalam segi waktu dan efisien dalam segi keuangan.
SISTEM EKONOMI (Kajian Komparatif antara Sistem Ekonomi Kapitalis dan Islâm) Rudy Haryanto
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 3 No. 1 (2008)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v3i1.2610

Abstract

Era globalisasi dan modernisasi menuntut penerapan sistem ekonomi yang kredibel, tidak hanya harus kuat tetapi juga harus menciptakan kemakmuran bagi masyarakatnya. Saat ini, kita tengah mengalami periode anomali. Faham liberalisme-kapitalisme yang mendasari sistem perekonomian suatu negara dalam bentuk formasi sosial ekonomi kapitalis sangat hegemonik secara global berikut kemakmuran material yang mengiringinya, tetapi berimbas pada terjadinya kontradiksi sosial. Hal ini terjadi karena setiap orang berhak dan bebas bertindak untuk kepentingannya sendiri. Penjual mencari keuntungan sendiri yang sebesar-besarnya dan pembeli mencari kepuasan. Setiap orang dan perusahaan berhak atas kepemilikan mereka sendiri, dan setiap keputusan ditentukan oleh mekanisme pasar. Di sisi lain, Islâm dengan ajaran-ajaranya dalam al-Qur’ân menawarkan konsep sistem ekonomi Islâm yang didasari oleh persaudaraan, persaman, kebebasan, dan keadilan. Dalam sistem ini, semua harta atau kekayaan yang dimiliki manusia merupakan amanah Allâh swt. Dalam harta tersebut ada hak orang lain yang dapat disalurkan dengan mekanisme zakat, infaq, shadaqah, dan dilarang menimbun harta, melainkan harus disalurkan dalam sektor produktif. Walhasil, komparasi ini diharapkan menjadi pijakan para ekonom dalam mengaplikasikan sistem perekonomian yang dapat membebaskan manusia dari aksi penindasan, penekanan, kemiskinan, kemelaratan, dan segala bentuk keterbelakangan.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2008 2008


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 20 No. 1 (2025) Vol. 19 No. 2 (2024) Vol. 19 No. 1 (2024) Vol. 18 No. 2 (2023) Vol 18 No 1 (2023) Vol. 18 No. 1 (2023) Vol 17 No 2 (2022) Vol 17 No 1 (2022) Vol. 17 No. 1 (2022) Vol. 16 No. 2 (2021) Vol 16 No 2 (2021) Vol. 16 No. 1 (2021) Vol. 15 No. 2 (2020) Vol. 15 No. 1 (2020) Vol. 14 No. 2 (2019) Vol 14 No 2 (2019) Vol. 14 No. 1 (2019) Vol. 13 No. 2 (2018) Vol. 13 No. 1 (2018) Vol. 12 No. 2 (2017) Vol. 12 No. 1 (2017) Vol. 11 No. 2 (2016) Vol. 11 No. 1 (2016) Vol. 10 No. 2 (2015) Vol. 10 No. 1 (2015) Vol. 9 No. 2 (2014) Vol. 9 No. 1 (2014) Vol. 8 No. 2 (2013) Vol. 8 No. 1 (2013) Vol. 7 No. 2 (2012) Vol. 7 No. 1 (2012) Vol. 6 No. 2 (2011) Vol. 6 No. 1 (2011) Vol. 5 No. 2 (2010) Vol. 5 No. 1 (2010) Vol. 4 No. 2 (2009) Vol. 4 No. 1 (2009) Vol. 3 No. 2 (2008) Vol. 3 No. 1 (2008) Vol. 2 No. 2 (2007) Vol. 2 No. 1 (2007) Vol. 1 No. 2 (2006) Vol. 1 No. 1 (2006) More Issue