cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Jihadul Hayat
Contact Email
muhammad.hayat@uin-suka.ac.id
Phone
+6282339961357
Journal Mail Official
ahwal@uin-suka.ac.id
Editorial Address
Al-Ahwal Research Centre Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Marsda Adisucipto Street No. 1 Yogyakarta 55281 Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 2085627X     EISSN : 25286617     DOI : https://doi.org/10.14421/ahwal
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Ahwal aims to serve as an academic discussion ground on the development of Islamic Family Law and gender issues. It is intended to contribute to the long-standing (classical) debate and to the ongoing development of Islamic Family Law and gender issues regardless of time, region, and medium in both theoretical or empirical studies. Al-Ahwal always places Islamic Family Law and Gender issues as the focus and scope of academic inquiry.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 17 No. 1 (2024)" : 8 Documents clear
Patriarchy Negotiation: Batak Women and the Domination of the Role of Cultural Space Nasution, Ulfa Ramadhani
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 17 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2024.17105

Abstract

This paper tries to understand how Angkola Batak women negotiate a patriarchal cultural system, by trying to find a middle way that still goes hand in hand with Batak customs and Islam, and on the other hand, slowly brings them out of the shadow of patriarchy itself. Through the results of interviews and field observations, this paper argues that the relationship between women and the patriarchal cultural system is dynamic in different structures and times. Women constantly use different ways to deal with the difficulties they face in different situations. This paper concludes that only by describing the dynamic negotiation context and the process can we avoid the assumption that Batak women are passive, oppressed, and powerless subjects. This paper describes the negotiations carried out by Angkola Batak women to achieve changes in gender relations with a more accommodating attitude towards inequality itself. Thus, the defense that emerges from women's actions is a framework that can change the patriarchal cultural order, no matter how slowly the change occurs. [Makalah ini mencoba memahami bagaimana perempuan Batak Angkola menegosiasikan sistem budaya patriarki, dengan upaya menemukan jalan tengah yang tetap beriringan dengan adat Batak dan agama Islam, dan di sisi lain secara perlahan mengeluarkan mereka dari bayang-bayang patriarki itu sendiri. Melalui hasil wawancara dan observasi lapangan, makalah ini berpendapat bahwa hubungan perempuan dengan sistem budaya patriarki berdinamika dalam struktur dan waktu yang berbeda. Perempuan secara terus-menerus menggunakan cara yang berbeda untuk mengatasi kesulitan yang mereka hadapi dalam situasi tertentu.Temuan dalam makalah ini adalah bahwa hanya dengan  menggambarkan konteks dan proses negosiasi yang dinamis tersebut maka dapat menghindari asumsi yang menyatakan bahwa perempuan Batak adalah subjek pasif, tertindas, dan tidak berdaya. Makalah ini menggambarkan perundingan yang perempuan Batak Angkola lakukan untuk mencapai perubahan relasi gender dengan sikap lebih akomodatif terhadap ketidaksetaraan itu sendiri. Maka bentuk pertahanan yang terlihat dari tindakan perempuan merupakan kerangka yang dapat merubah tatanan budaya patriarki tanpa peduli seberapa lambat perubahan itu akan terjadi.]
Marriage Administration Brokers: The Rational Action in the Practice of Delegating Marriage Administration in Central Lampung Ali, Zezen Zainul
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 17 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2024.17101

Abstract

The Indonesian law rules marriages to be registered, and the registration should be proposed by the couples to the state officials, in which cases for Muslims are recorded at the Office of Religious Affairs and for non-Muslims at the Civil Registration Office. However, some couples wittingly employ third parties—called: marriage administration brokers—to carry out all the processes. This article investigates the practice of delegating marriage administration to brokers and the underlying reasons for those delegations. This research is a field study employing a socio-legal approach, guided by rational action theory. Data were obtained through interviews and documentation. The study reveals that the practice of delegating marriage administration was carried out by the former assistant marriage registrar (P3N) and the former village head. The practice of delegating marriage administration is caused by several factors, such as the low understanding of marriage registration procedures, the assumption of complicated marriage administration, and the economic option. In this practice, the most dominant factor is the economic reason. This practice happens on ground of rational awareness in the community regarding the simplest process available, considering the benefits that are intended by both parties. The brokers (delegatees) benefit from service fees, while the couples (delegators) feel helped because they do not leave/lose their jobs should they register their marriage directly by themselves. [Hukum Indonesia mengatur bahwa pernikahan harus didaftarkan, dan pendaftaran tersebut harus diajukan oleh pasangan kepada pejabat negara, di mana bagi umat Muslim dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan bagi non-Muslim di Kantor Catatan Sipil. Namun, beberapa pasangan dengan sengaja menggunakan pihak ketiga—disebut: calo administrasi pernikahan—untuk menjalankan seluruh prosesnya. Artikel ini menyelidiki bagaimana praktik pelimpahan administrasi pernikahan kepada calo serta alasan-alasan yang mendasari pelimpahan tersebut. Penelitian ini merupakan studi lapangan yang menggunakan pendekatan socio-legal, dengan teori tindakan rasional sebagai panduan. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Studi ini mengungkapkan bahwa praktik pelimpahan pendaftaran pernikahan dilakukan oleh mantan pegawai pembantu pencatat nikah (P3N) dan mantan kepala desa setempat. Praktik pelimpahan administrasi pernikahan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya pemahaman tentang prosedur pendaftaran pernikahan, anggapan bahwa administrasi pernikahan itu rumit, dan pilihan ekonomi. Dalam praktik ini, faktor ekonomi menjadi faktor yang paling kuat. Praktik ini berlangsung atas dasar kesadaran rasional masyarakat terhadap proses yang paling sederhana, dengan mempertimbangkan manfaat yang diharapkan oleh kedua belah pihak. Para calo (penerima pelimpahan) mendapatkan keuntungan dari biaya jasa, sementara pasangan (pemberi pelimpahan) merasa terbantu karena tidak harus meninggalkan/kehilangan pekerjaan jika mereka sendiri mendaftarkan pernikahan mereka secara langsung.]
Ensuring Children’s Rights after Divorce in Indonesia: Religious Court Decisions on Nafkah Madiyah Nasution, Hotnidah; Triana, Windy; Muchtar, Ahmad Rifqi
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 17 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2024.17103

Abstract

Studies in various Muslim countries show that the fulfillment of child maintenance after divorce by fathers remains an issue. This paper examines the fulfillment of nafkah madiyah, or arrear maintenance for children, by the Religious Courts in Indonesia, especially after the issuance of Supreme Court Circular No. 2 of 2019. Relying on the analysis of ten Religious Court Decisions, this study finds that there have been inconsistencies in the Court Decisions in fulfilling the demand for nafkah madiyah submitted by mothers. The differences in the outcomes are caused by the different legal bases used by the judges and their consideration of men’s ability to fulfill the demands. The main reason for nafkah madiyah rejection is the judges’ arguments that maintenance costs are for children to take benefits from them (li al intifa’) and not for possession (li al tamlik). This means that if a father did not provide for his children in the past, his negligence does not become a debt to be paid in the future. Meanwhile, judges grant the request of nafkah madiyah because child maintenance is the father’s obligation. As in many cases, women are the primary carers of children after a divorce; ultimately, fulfilling nafkah madiyah is to protect not only children’s rights but also women’s rights. [Kajian terdahulu di beberapa negara Muslim menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah anak oleh ayah masih menjadi masalah. Penelitian ini mengkaji pemenuhan nafkah terhutang (madiyah) untuk anak, oleh Pengadilan Agama di Indonesia, khususnya setelah lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019. Dengan analisis terhadap sepuluh Putusan Pengadilan Agama, studi ini menemukan bahwa terdapat inkonsistensi Putusan Pengadilan dalam memenuhi tuntutan nafkah madiyah yang dituntut oleh ibu. Perbedaan putusan tersebut disebabkan oleh perbedaan dasar hukum yang digunakan oleh para hakim dan pertimbangan mereka terhadap kemampuan laki-laki untuk memenuhi tuntutan tersebut. Alasan utama penolakan nafkah madiyah adalah argumen hakim bahwa biaya nafkah adalah untuk diambil manfaatnya oleh anak (li al intifa') dan bukan untuk dimiliki (li al tamlik). Artinya, jika seorang ayah tidak menafkahi anaknya di masa lalu, kelalaiannya itu tidak menjadi utang yang harus dibayar di masa depan. Sementara itu, hakim mengabulkan permohonan nafkah madiyah karena menganggap nafkah anak adalah kewajiban ayah. Sebagaimana dalam banyak kasus, perempuan adalah pengasuh utama anak setelah perceraian, pada akhirnya, pemenuhan nafkah madiyah adalah untuk melindungi tidak hanya hak anak tetapi juga hak-hak perempuan.]
When Religious Leaders Become Marriage Brokers, Penghulus, and Marriage Consultants: The Authority of Kyai in the Process of Unregistered Marriage Islamiyah, Nanda Nabilah
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 17 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2024.17102

Abstract

This article attempts to narrate the role played by kyai in the practice of unregistered marriage in Rembang Sub-district, Pasuruan Regency. The kyai's existence was initially built upon the kyai's establishment in carrying doctrines that indicate adherence to religious terms in all actions, including marriage. This article also examines several factors that sustain the kyai profession at three stages of sirri marriage practice: pre-marriage stage, the marriage stage, and the post-marriage stage. This article also discusses the implications of the interaction between the kyai and the clients through the agreement made. The data is generated from interviews with relevant parties who are directly involved in the practice of unregistered marriages. This article finds that the kyai's involvement in the practice of unregistered marriages is shaped by the kyai's power or authority as a marriage broker, marriage official, and sirri marriage consultant. Moreover, the kyai are often relied upon to minimize potential obstacles to marriage, as seen in the case of buying a wali or the practice of wali muhakam. Through the analysis of Weber's theory of authority, the kyais' power softly attracts public sympathy due to their moral and spiritual superiority, which is implemented through their consistency in religious practice and ability to preach. In this way, the community consciously shows obedience to the kyai, thereby narrowing the space for rejection of the kyai's invitation to engage in unregistered marriage practices. [Artikel ini menarasikan bagian peran kyai yang dimainkan dalam praktik perkawinan siri di Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Eksistensi kyai awalnya dibangun berdasarkan atas kemapanan kyai dalam membawa doktrin yang mengindikasikan kepatuhan terhadap terma agama dalam segala tindakan, termasuk perkawinan. Artikel ini juga mengkaji beberapa faktor yang membuat profesi kyai dapat berlangsung secara kontinu pada tiga tahapan dalam praktik perkawinan siri, yakni tahap pra nikah, tahap perkawinan itu sendiri, dan tahap pasca perkawinan. Artikel ini juga tidak lepas dari pembahasan mengenai implikasi dari adanya interaksi antara kyai dengan para klien melalui kesepakatan yang dilakukan. Data dalam tulisan ini dihasilkan dari proses wawancara dengan pihak yang terlibat secara langsung dalam praktik perkawinan siri. Artikel ini menghasilkan temuan bahwa keterlibatan kyai dalam praktik perkawinan siri terbentuk dari adanya kekuasaan atau otoritas kyai sebagai makelar perkawinan, penghulu perkawinan, dan konsultan perkawinan siri. Selain itu kyai juga dapat diandalkan sebagai pihak yang mampu meminimalisir kemungkinan terjadinya kendala perkawinan, salah satunya ditemukan dalam kasus beli wali atau praktik wali muhakam. Melalui analisis teori otoritas Weber, kekuasaan kyai secara lunak mampu menarik simpati masyarakat sebab keunggulan dalam aspek moral dan spiritual, yang diimplementasikan melalui konsistesi kyai dalam mengaplikasikan amaliyah keagamaan serta kemampuan dalam berdakwah. Dengan cara demikian, secara sadar masyarakat akan menunjukkan kepatuhan kepada kyai sehingga mempersempit ruang penolakan ajakan kyai untuk terlibat dalam praktik perkawinan siri.]
The Right Concept and Application of Polygamous Marriage in Malaysia: An Analysis to the Role of Court under the Provision of Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 Awang, Nurulbahiah
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 17 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2024.17104

Abstract

Polygamy can be practised among Muslim in Malaysia according to certain requirements under Islamic Family Law of each States. Misconception of polygamous marriage leads to misapplication of polygamy by marriage abroad, syndicate polygamy, and anti-polygamy. This research aims to explain the right concept of polygamous marriage in socio-legal context of Malaysia. This research is a descriptive study based on the previous research on socio-legal context of polygamous marriage in Malaysia and the role of Shariah Court in deciding polygamy application under Section 23 of IFLA. This research analyses the provision under Section 23 of Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 (referred as IFLA) on the power of Shariah Court in the application of polygamy with decided cases. This research found that according to Section 23 of IFLA, polygamous marriage in Malaysia is permissible but not an individual right of man. It is a public right given by the State through Shariah Court. Polygamy without Court permission is an offence and could affect the life after marriage. The Court has to decide the application of polygamous marriage based on public interest rather than individual interest to preserve the welfare of all parties involved. Therefore, this demonstrates that the procedure for polygamy in Malaysia is more bureaucratic compared to neighboring countries, such as Indonesia. This complexity is strongly guarenteed by penalty under Section 123. [Poligami dapat dilakukan di kalangan Muslim di Malaysia sesuai dengan persyaratan tertentu di bawah Undang-Undang Keluarga Islam di setiap Negara Bagian. Kesalahpahaman tentang pernikahan poligami menyebabkan penyalahgunaan poligami melalui pernikahan di luar negeri, sindikat poligami, dan anti-poligami. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep yang benar tentang pernikahan poligami dalam konteks sosio-legal di Malaysia. Penelitian ini adalah studi deskriptif berdasarkan penelitian sebelumnya tentang konteks sosio-legal pernikahan poligami di Malaysia dan peran Mahkamah Syariah dalam memutuskan permohonan poligami di bawah Pasal 23 IFLA. Penelitian ini menganalisis ketentuan di bawah Pasal 23 Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) Tahun 1984 (disebut sebagai IFLA) tentang kekuasaan Mahkamah Syariah dalam penerapan poligami dengan kasus-kasus yang telah diputuskan. Penelitian ini menemukan bahwa menurut Pasal 23 IFLA, pernikahan poligami di Malaysia diperbolehkan tetapi bukan merupakan hak individu pria. Ini adalah hak publik yang diberikan oleh Negara melalui Mahkamah Syariah. Poligami tanpa izin Mahkamah adalah pelanggaran dan dapat mempengaruhi kehidupan setelah pernikahan. Mahkamah harus memutuskan permohonan pernikahan poligami berdasarkan kepentingan umum daripada kepentingan individu untuk menjaga kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, itu membuktikan bahwa prosedur untuk poligami di Malaysia  lebih birokratis dibandingkan dengan negara-negara sekitarnya, seperti Indonesia. Kompleksitas ini dijamin pula dengan ancaman hukuman berdasarkan Pasal 123.]
Compliance with Religious and State Laws: The Practice of Dual and Single Marriage Contracts within the Shi’i Community Nur Hidayah, Okti
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 17 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2024.17107

Abstract

This article portrays the practice of dual and single marriage ceremonies within the Shi’i community in Indonesia, particularly in the context of compliance with both religious and state law. Data were primarily collected through interviews with members of the Shi’i community. The study reveals that both dual and single marriage ceremonies are influenced by actors’ attitude toward the integration of Ja'fari madhab and state law. Individuals who adhere to Ja'fari madhab tend to perform dual marriage ceremonies to satisfy both religious and state legal requirements, whereas those who do not prioritize Ja'fari madhab opt for single marriage ceremonies in compliance with state law. Structurally, the implementation of dual and single marriage ceremonies is shaped by the different rules between Ja'fari madhab and state law. [Artikel ini membahas praktik akad nikah ganda dan akad nikah tunggal di kalangan komunitas Syiah di Indonesia dalam konteks kepatuhan terhadap hukum agama dan negara. Data umumnya dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan anggota komunitas Syiah. Penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik akad nikah baik ganda maupun tunggal dipengaruhi oleh keinginan menjalankan fikih Ja’fari dan ketentuan hukum negara. Seseorang yang mengakomodir fikih Ja’fari cenderung melakukan akad nikah ganda untuk memenuhi tuntutan agama dan hukum negara; sebaliknya yang tidak mengakomodir memilih akad nikah tunggal untuk mematuhi hukum negara. Secara struktural, pelaksanaan akad nikah ganda maupun tunggal dipengaruhi oleh sikap terhadap aturan agama dan negara yang berbeda antara fikih ja’fari dan fikih negara.]
Converging Religious Doctrine: Sunni-Shi’i Marriages in Indonesia Faiz, Muhammad Fauzinudin; Nasution, Khoiruddin; Sodiqin, Ali
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 17 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2024.17108

Abstract

Taking the floor in Bondowoso, this article sheds light on the cross marriage practices between Sunni-Shi’i communities. The main question addresses how the marriages converge religious norms and socio-cultural dynamics, considering the significant theological differences between the two. This study positions itself within the context of Islamic jurisprudence, highlighting the normative differences in marriage practices between Sunni-Shi’i traditions. Through in-depth interviews and participant observation, the findings reveal that love, economic considerations, and strong social support play crucial roles in overriding the different doctrines. Sunni-Shi’i couples in Bondowoso successfully take care of their relationships through mutual respect and open communication, contributing to broader social cohesion. The marriages between Sunni and Shi’i individuals in Bondowoso adhered to a combination of religious and state legal frameworks to ensure legitimacy and social acceptance. Some couples followed the Sunni Shafi’i school of thought ensuring that the marriage contract (akad nikah) included the presence of two witnesses and the guardian(wali) for the bride. In cases where Shi’i traditions were incorporated, the ceremony sometimes included additional blessings or teachings from Shi’i scholars, while the concept of temporary marriage (mut’ah) was explicitly avoided due to broader Sunni opposition. Additionally, all marriages were officially registered under Indonesia’s state law through the Office of Religious Affairs (KUA), aligning with national legal requirements for marriage recognition. [Berlatar di Bondowoso, artikel ini menyoroti praktik pernikahan antara anggota komunitas Sunni dan Syiah. Pertanyaan utama yang dibahas adalah bagaimana pernikahan tersebut mengharmoniskan norma-norma agama dan dinamika sosial budaya, mengingat adanya perbedaan teologis yang signifikan di antara keduanya. Studi ini berada dalam konteks yurisprudensi Islam, dengan menyoroti perbedaan normatif dalam praktik pernikahan antara tradisi Sunni dan Syiah. Melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif, temuan penelitian ini mengungkap bahwa cinta, pertimbangan ekonomi, dan dukungan sosial yang kuat memainkan peran penting dalam mengatasi perbedaan doktrin. Pasangan Sunni-Syiah di Bondowoso berhasil menjaga hubungan mereka melalui saling menghormati dan komunikasi yang terbuka, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kohesi sosial yang lebih luas. Pernikahan antara anggota Sunni dan Syiah di Bondowoso mengikuti kombinasi kerangka hukum agama dan negara untuk memastikan legitimasi serta penerimaan sosial. Beberapa pasangan sengaja mengikuti mazhab Syafi’i dengan memastikan bahwa akad nikah dilaksanakan dengan kehadiran dua saksi serta wali bagi mempelai wanita. Dalam kasus di mana tradisi Syiah turut dimasukkan, upacara pernikahan terkadang mencakup doa tambahan atau pengajaran dari ulama Syiah, sementara konsep pernikahan temporer (mut’ah) secara eksplisit dihindari karena adanya penolakan yang luas dari kalangan Sunni. Selain itu, semua pernikahan secara resmi didaftarkan sesuai dengan hukum negara melalui KUA, sejalan dengan persyaratan hukum nasional untuk pengakuan pernikahan.]
Economic Underpinnings of Early Marriage: The Tengka Tradition among the Madurese Dikuraisyin, Basar; Sumarkan; Fatwa, Ah Fajruddin; Masadah
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 17 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2024.17106

Abstract

The minimum age for marriage has been established in Indonesian law. However, modern society in Madura often disregards these regulations. As a result, the phenomenon of early marriage remains prevalent among the society. Many researchers argue that early marriage is primarily influenced by cultural practices. However, this study identifies the occurrence of early marriage as being driven by the economic transactions embedded within marriage process. This economic aspect is referred to as the tengka tradition. This research examines the tengka tradition as an economic narrative underlying the resilience of early marriage in traditional Madurese society. Using a qualitative approach, data were collected descriptively through in-depth interviews with traditional leaders, religious figures (kiai), and individuals involved in underage marriages. The findings reveal that the resilience of early marriage is not primarily due to cultural or religious factors but is instead driven by the economic determination encapsulated in the tengka tradition. This economic determination manifests as asset accumulation through symbolic marriage transactions and as investment in the family’s future. The tengka tradition emerges as a significant factor that reshapes the ‘legal disobidience’ in the society, overshadowing elements such as religion and culture. It plays a crucial role in ensuring the social and economic stability of families and communities. [Usia minimum pernikahan telah diatur dalam undang-undang Indonesia. Namun, masyarakat modern di Madura sering mengabaikan peraturan tersebut. Akibatnya, fenomena pernikahan dini masih marak terjadi di masyarakat. Banyak peneliti berpendapat bahwa pernikahan dini dipengaruhi terutama oleh praktik budaya. Namun, penelitian ini mengidentifikasi terjadinya pernikahan dini sebagai akibat dari transaksi ekonomi yang sengaja dilestarikan dalam proses pernikahan. Aspek ekonomi ini dikenal dengan tradisi tengka. Penelitian ini mengkaji tradisi tengka sebagai narasi ekonomi yang mendorong terjadinya pernikahan dini dalam masyarakat Madura. Menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemimpin tradisional, tokoh agama (kiai), dan individu yang terlibat dalam pernikahan di bawah umur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi pernikahan dini bukanlah semata-mata disebabkan oleh faktor budaya atau agama, melainkan dipengaruhi oleh praktik ekonomi yang terwujud dalam tradisi tengka. Faktor ekonomi ini bebentuk akumulasi aset melalui transaksi pernikahan simbolik dan sebagai investasi untuk masa depan keluarga. Tradisi tengka muncul sebagai faktor penting yang melestarikan ‘ketidakpatuhan hukum’ dalam masyarakat terkait batas minimum usia perkawinan, mengalahkan elemen-elemen seperti agama dan budaya. Tradisi ini dilakukan karena memainkan peran krusial dalam memastikan stabilitas ekonomi keluarga serta eksistensi dalam komunitas.]

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 2 (2025) Vol. 18 No. 1 (2025) Vol. 17 No. 2 (2024) Vol. 17 No. 1 (2024) Vol. 16 No. 2 (2023) Vol. 16 No. 1 (2023) Vol. 15 No. 2 (2022) Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol. 13 No. 2 (2020) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol. 12 No. 2 (2019) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol. 11 No. 2 (2018) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol. 10 No. 2 (2017) Vol. 10 No. 1 (2017) Vol. 9 No. 2 (2016) Vol. 9 No. 1 (2016) Vol. 8 No. 2 (2015) Vol 8, No 2 (2015) Vol. 8 No. 1 (2015) Vol 8, No 1 (2015) Vol. 7 No. 2 (2014) Vol. 7 No. 1 (2014) Vol 6, No 2 (2013) Vol. 6 No. 2 (2013) Vol. 6 No. 1 (2013) Vol. 5 No. 2 (2012) Vol. 4 No. 1 (2011) Vol. 3 No. 1 (2010) Vol. 2 No. 1 (2009) Vol. 1 No. 1 (2008) More Issue