cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Jihadul Hayat
Contact Email
muhammad.hayat@uin-suka.ac.id
Phone
+6282339961357
Journal Mail Official
ahwal@uin-suka.ac.id
Editorial Address
Al-Ahwal Research Centre Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Marsda Adisucipto Street No. 1 Yogyakarta 55281 Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 2085627X     EISSN : 25286617     DOI : https://doi.org/10.14421/ahwal
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Ahwal aims to serve as an academic discussion ground on the development of Islamic Family Law and gender issues. It is intended to contribute to the long-standing (classical) debate and to the ongoing development of Islamic Family Law and gender issues regardless of time, region, and medium in both theoretical or empirical studies. Al-Ahwal always places Islamic Family Law and Gender issues as the focus and scope of academic inquiry.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 231 Documents
 12   13   14   15   16 
PENGHULU SEBAGAI WALI HAKIM DALAM AKAD NIKAH (Studi Terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama di Wilayah Kota Yogyakarta) Zamani, Saif 'Adli
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 12 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2019.12205

Abstract

Penghulu is a civil servant posted in the Office or Religious Affairs who has an obligation  to become an marriage registrar. Despite as a marriage registrar, on behalf of the state, penghulu also has a duty to become marriage guardian (wali hakim) of bride candidate who does not have marriage guardian or the guardian refuses to become her guardian (taukil wali) . This paper comes to visit the practice of taukil wali and wali hakim among marriage registrars in Yogyakarta. Based on phenomenological perspective and gocusing on the reasons behind the practice of taukil wali and wali hakim, this  article argued that there are two varians of taukil wali, e.i. tawkīl wali bi al-lisān and tawkīl wali bi al-lisān. Meanwhile, some reasons behind the practice of wali hakim are: the bride candidate does not have lineage guardian, missing guardian (mafqūd), the guardian rejects to wed the bride, and the guardian has legal obstacles.[Penghulu merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai pegawai pencatat perkawinan yang berada pada Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap Kecamatan. Selain bertugas sebagai Pegawai Pencatat Nikah, penghulu juga mempunyai tugas menjadi wali hakim bagi calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali nasab atau karena sebab tertentu wali nasab tidak dapat menikahkannya. Tulisan ini membahas tentang praktik taukil wali kepada penghulu dan penghulu sebagai wali hakim di KUA Kota Yogyakarta. Fokus utama kajian tulisan ini adalah jenis taukil wali dan alasan para penghulu menjadi wali hakim. Data utama dari tulisan ini adalah hasil wawancara terhadap lima belas penghulu yang ada di empat belas KUA Kota Yogyakarta. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi yang berfokus pada pengalaman individu para penghulu, tulisan ini menyatakan bahwa terdapat dua jenis taukil wali kepada para penghulu di Kota Yogyakarta, yaitu taukil wali dengan ucapan langsung (tawkīl wali bi al-lisān) dan taukil wali dengan tulisan (tawkīl wali bi al-kitābah). Selain itu, terdapat beberapa sebab para penghulu menjadi wali hakim yaitu wali nasab habis, tidak mempunyai wali nasab, wali nasab mafqūd (tidak diketahui keberadaannya), wali nasab adhal (tidak mau menikahkan) atau wali nasab berhalangan secara hukum.]
DISKURSUS FEMINISME DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM PADA SITUSWEB ISLAM INDONESIA: RESPONS KELOMPOK ISLAM KONSERVATIF DAN ISLAM MODERAT Habudin, Ihab
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 12 No. 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2019.12108

Abstract

This article discusses intensively the discourse between those who support and against feminism within Indonesian Muslims. The two groups are represented by almanhaj.or.id and islami.co. The author compares three fundamental aspect of feminis legal theory: the position of men and women in Islamic family law; assumptions and relationship towards men and women; and accommodation of womaen’s experiences in law. From the three fundamental aspects, the author conclude that almanhaj.or.id is a Muslims’ website which understand women as object of law which are different with men and promote conservatism and anti-feminism, while islami.co represents Muslims’ website which understand women as subject of law which are equal with men and promote moderatism and feminism in understanding of Islamic Family Law. Artikel ini mendiskusikan secara intensif diskursus antara kelompok yang mendukung dan menetang feminisme di kalangan Muslim Indonesia. Dua kelompok tersebut direpresentasikan melalui situs almanhaj.or.id dan islami.co. Penulis membandingkan tiga aspek fundamental dalam Teori Hukum Feminis, yaitu: kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hukum keluarga Islam; asumsi dan relasi antara laki-laki dan perempuan; dan akomodasi hukum terhadap pengalaman permpuan. Dari ketiga aspek itu, penulis menyimpulkan bahwa almanhaj.or.id merupakan sebuah website Muslim yang memahami perempuan sebagai objek hukum yang berbeda dengan laki-laki dan mempromosikan konservativisme dan anti-feminisme, sementara itu islami.co merepresentasikan website Muslim yang memahami perempuan sebagai subjek hukum yang setara dengan laki-laki dan mempromosikan moderatisme dan feminisme dalam memahami hukum keluarga Islam.
ITSBAT TALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA Zainuddin, Zainuddin; Khairina, Khairina; Caniago, Sulastri
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 12 No. 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2019.12103

Abstract

This study discusses about itsbat talak (legal recognition of divorce) pronounced by husbands out of court in the perspective of Marriage Law in Indonesia. There are three issues answered in this study. First, how is the legal problem of out-of-court divorce in the perspective of Marriage Law in Indonesia and Fiqh? Second, what is the urgency of itsbat talak in the view of fiqh and Marriage Law in Indonesia? Third, what is the review of the Marriage Law in Indonesia on the itsbat talak out-of-court? To answer this problem, a library study was conducted. The data was collected through searching of the research results, books, fiqh books, laws or regulations and electronic as well as digital data through websites. The study found that there are some legal problems of itsbat talak for out-of-court divorce such as its legality, the probability of talak for twice, no legal protection, the couple blocked from other marriage, and the lost of post-marriage rights. Itsbat talak for out of court divorce can be recognized in the Marriage Law in Indonesia. Studi ini mengkaji tentang itsbat (pengakuan hukum) talak yang telah dijatuhkan suami di luar pengadilan dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia. Ada tiga persoalan yang akan dijawab dalam studi ini. Pertama, bagaimana problematika hukum talak di luar pengadilan dalam perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia dan Fikih ? Kedua, bagaimana urgensi itsbat talak dalam pandangan Fikih maupun Hukum Perkawinan di Indonesia ? Ketiga, bagaimana tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia terhadap itsbat talak  perceraian di luar pengadilan ? Untuk menjawab permasalahan ini dilakukan studi kepustakaan. Data tentang talak di luar pengadilan atau itsbat nikah dikumpul melalui penelusuran hasil-hasil penelitian, buku-buku atau kitab fikih, undang-undang atau peraturan dan data elektronik melalui website. Data ini diolah, dianalisis dan dijadikan bahan untuk mengkaji itsbat talak dengan menggunakan metode kajian hukum normatif. Hasil penelitian menemukan jawaban, pertama; ada lima problem hukum talak di luar pengadilan, seperti keabsahannya, kemungkinan terjadi talak dua kali, tidak adanya perlindungan hukum, pasangan talak di luar pengadilan tidak dapat melakukan penikahan resmi dengan yang lain, tidak bisa mendapatkan  hak-hak setelah talak. Itsbat talak dapat diakui dalam hukum perkawinan di Indonesia.
TRADISI BUKA PINTU DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BANTEN: Studi terhadap Tradisi Ya Lail di Kampung Pakuncen Ciwedus, Cilegon Fithoroini, Dayan
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 13 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2020.23-30

Abstract

This article discusses about the tradition of yalil/yalail practiced in Kampung Pakuncen Cilegon Banten in the process of marriage celebration. It is a symbol of the beginning of family life. This tradition is conducted after marriage contract. The discussion concentrate on the meaning of the tradition among the society. Based on empirical research, this paper argues that the tradition of yalil is a symbol of the arrival of the first time the groom goes to the bride's house and the acceptance of the bride’s family to the groom. In Kampung Pakuncen, Ya lail tradition has important meaning for the society, even it was considered as a compulsory in wedding procession and give impact to the validity of marriage. As a fruit of social development, contemporary development shows that ya lail is considered as a good tradition which does not give impact to the validity of marriage.  Tulisan ini membahas tentang tradisi yalil/ya lail, sebuah tradisi yang ada dalam pesta perkawinan, yang dipraktikkan di Kampung Pakuncen, Cilegon, Banten. Tradisi Yalil ini dianggap sebagai simbol dimulainya kehidupan berumah tangga dan biasanya diadakan setelah akad nikah. Tulisan ini berfokus pada makna tradisi ya lail bagi masyarakat kampung Pakuncen. Berdasarkan penelitian empiris, tulisan ini menyimpulkan bahwa tradisi Yalil merupakan tanda kedatangan mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan untuk pertama kalinya, dan simbol penerimaan keluarga mempelai perempuan terhadap mempelai laki-laki. Bagi masyarakat Pekuncen, tradisi Ya lail mempunyai makna yang penting dalam perkawinan. Tradisi ini pernah dianggap sebagai salah satu syarat yang menentukan sahnya perkawinan. Namun, seiring dengan perkembangan sosial yang terjadi, sekarang masyarakat hanya menganggap ya lail sebagai tradisi baik yang tidak berpengaruh terhadap keabsahan perkawinan. 
MUSLIMAH KELAS MENENGAH BERBAGI SUAMI (Studi Kasus Keluarga Poligami di Daerah Istimewa Yogyakarta) Thalita, Malpha Della
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 12 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2019.12206

Abstract

This article discuses about the everyday practice of poligamy among Middle Class Muslims in Yogyakarta from the perspective of the wives. Utilizing the benefits of phenomenological perspective concentrating on the individual experiences, this paper argued that the willingness to live in polygamous marriage comes from the husbands, the wives, or both the husbands and the wives. In everyday live, the wives argued that they could fullfil the rights and the obligations as they got the the religious and economic guarantees from their husbands.[Studi ini mengkaji keluarga poligami yang terjadi di kalangan kelas menengah Muslim di Yogyakarta dengan fokus bahasan pada proses kehidupan keluarga poligami, alasan hidup dalam keluarga poligami dan pemenuhan hak dan kewajiban mereka dari perspektif isteri-isteri keluarga poligami. Dengan penggunakan pendekatan fenomenologi yang menitikberatkan pada perasaan dan pengalaman individu, tulisan ini menyatakan bahwa inisiatif berpoligami dapat berasal dari suami, isteri, atau dari keduanya. Sedangkan alasan kesediaan informan dipoligami adalah untuk alasan biologis untuk meneruskan keturunan, dan alasan agama dan ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, para responden menyatakan bahwa hak dan kewajiban dalam keluarga poligami mereka telah terpenuhi dengan baik, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Mereka menyatakan bahwa mereka mendapat jaminan fungsi religious, serta ada jaminan fungsi ekonomi.]
SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN NARKOBA SEBAGAI SYARAT PERMOHONAN KEHENDAK NIKAH: Inovasi Penataan Administrasi Perkawinan di KUA Kecamatan Nunukan, Kalimantan Utara Amilia, Fatma; Tobroni, Faiq
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 12 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2019.12201

Abstract

This article duscuss the enactment of Narcotics Examination Certificate (SKPN) as requirements for marriage request at the Office of Religious Affairs (KUA) is located in Nunukan, Nunukan, North Kalimantan. As a local policy, it must be reviewed from the principle of government administration and the benefits for society. This is very important so that in the future, this policy will not be considered illegal. By using qualitative research methods and extracting data through interviews, documentation and observation, this research concludes as follows. Implementation of the addition of SKPN as requirement for marital administration has fulfilled the principle of government administration, which consists of legal aspects, protection of human rights (HAM) and principles of good general government (APUB). Meanwhile, from maqāṣid syarī’ah perspective, the benefits of the policy is the protection of religion, soul, mind, wealth, and honor or lineage.Artikel ini mendiksusikan pemberlakuan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba (SKPN) sebagai persyaratan permohonan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai kebijakan lokal, kebijakan ini harus ditinjau dari asas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kemanfaatannya bagi masyarakat. Hal ini sangat penting agar dikemudian hari, kebijakan ini tidak dianggap melanggar hukum. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan penggalian data melalui interview, dokumentasi dan observasi, penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Pelaksanaan penambahan SKPN sebagai syarat administrasi perkawinan telah memenuhi asas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, yang terdiri dari aspek legalitas, perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan asas pemerintahan umum yang baik (APUB). Sementara itu, dari perspektif maqāṣid syarī’ah, kemanfaatan dari kebijakan tersebut meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan atau keturunan.
ABORSI PADA MASA IDDAH WANITA HAMIL UNTUK MEMPERCEPAT PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Warjiyati, Sri
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 12 No. 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2019.12104

Abstract

AbstrakPerkawinan merupakan sebuah awal antara seorang laki-laki dan wanita untuk hidup bersama yang  mana perkawinan dalam sebuah negara di di atur dalam peraturan perundang-undangan. Perceraian merupakan salah satu bagian dalam sebuah perkawinan, karena perceraian tidak akan mungkin teradi tanpa perkawinan terlebih dahulu, perceraian merupakan akhir dari sebuah perkawinan yang mana kehidupan bersama antara suami istri telah berakhir. Dalam hal terjadinya sebuah perceraian ada sebuah masa untuk melangsungkan perkawinan yang di larang bagi si istri atau yang biasa di sebut dengan masa iddah. Iddah sendiri adalah waktu menunggu bagi seorang mantan istri yang telah di ceraikan oleh mantan suaminya, dan masa iddah wajib di jalani seorang wanita apabila ikatan perkawinannya telah terputus. Pada dasarnya bagi wanita hamil masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan anak dalam kandungannya, dengan semakin berkembangnya kehidupan manusia  maka semakin berkembang pula permasalahan yang muncul di kehidupannya salah satunya adalah tentang pengguguran kandungan (aborsi) oleh wanita hamil untuk mempercepat masa iddahnya. Dalam penelitian ini penulis akan membahas bagaimana pandangan hukum islam terhadapa permasalahan mengenai pengguguran kandungan untuk mempercepat masa iddah.Kata Kunci: Pengguguran Kehamilan, Masa Iddah, Hukum IslamAbstract               The Marriage is a beginning between a man and woman to live together where marriage in a country is regulated in the legislation. Divorce is one part of a marriage, because divorce will not be possible without marriage first, divorce is the end of a marriage in which the common life between husband and wife has ended. In the event of a divorce there is a period of marriage which is forbidden for the wife or what is usually called the iddah period. Iddah itself is a waiting time for an ex-wife who has been divorced by her ex-husband, and a period of iddah is obliged to be lived by a woman if the marriage bond has been broken. Basically for a pregnant woman during her iddah period is until she gives birth to a child in her womb, with the growing development of human life, the more developed problems that arise in her life, one of which is about abortion by pregnant women to speed up their iddah period. In this study the author will discuss how the views of Islamic law regarding problems regarding abortion to accelerate the period of iddah. Keywords: Abortion of Pregnancy, Idle Period, Islamic Law 
KETAHANAN KELUARGA BURUH MIGRAN DI KARANG PAKIS, NUSAWUNGU, CILACAP Muchimah, Muchimah
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 13 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2020.13104

Abstract

AbstractThis paper discusses how the migrant family workers maintaining their household affairs despite the difficulties of having long distance relationship. The object of this research are the migrant family workers in Karang Pakis, Nusawungu District, Cilacap Regency. This descriptive-analytic empirical research functions social action of Talcott Parsons . The result shows that the migrant workers' families adapt to their problems by having communication with their partners, keeping themselves busy, and taking the role of a partner. The goal attainment that were realized are improving the family economy, renovating and completing the furnishings of the house, owning a car, preparing a better generation and improving spiritual quality. Pattern Maintenance (latency), by maintaining the existing pattern while being left out by their partner. The contribution of this paper shows that the families of migrant workers do not always end in divorce. This is evidenced by the situation in the village of Karang Pakis where the families of migrant workers are able to maintain and try to change the economy of their families by committing each other for the sake of family happiness in the future.Problem dalam keluarga buruh migran sering terjadi karena salah satu pasangan ada yang pergi bekerja ke luar negeri meninggalkan keluarga. Anggota keluarga buruh migran di Karang Pakis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap berupaya mempertahankan keutuhan keluarganya. Tulisan ini membahas tentang bagaimana cara menjaga keutuhan keluarga buruh migran di desa Karang Pakis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap. Penelitian empiris yang bersifat deskriptif-analitik ini memanfaatkan teori tindakan sosial Talcott Parsons. Cara keluarga buruh migran beradaptasi yaitu dengan melakukan komunikasi dengan pasangan, menyibukkan diri, dan mengambil peran pasangan. Goal Attainment yang terealisasikan diantaranya untuk memperbaiki perekonomian keluarga, merenovasi dan melengkapi isi rumah, memiliki mobil, mempersiapkan generasi yang lebih baik serta meningkatkan kualitas spiritual. Pattern Maintance (latensi), dengan cara memelihara pola yang ada selama ditinggalkan oleh pasangan mereka. Kontribusi tulisan ini menunjukkan bahwa keluarga buruh migran tidak selalu berakhir dengan perceraian. Hal ini dibuktikan dengan keadaan yang ada di desa Karang Pakis. Dimana keluarga buruh migran mampu menjaga dan berusaha untuk merubah perekonomian keluarga mereka dengan saling berkomitmen antar pasangan demi kebahagiaan keluarga ke depannya.
TRADISI NGANYARI AKAD NIKAH PADA MASYARAKAT JENGGLONG DI BOYOLALI Ma'mun, Sukron
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 12 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2019.12207

Abstract

Abstrak:Tajdidun nikah atau memperbarui akad nikah adalah upaya untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, setelah terjadi perceraian. Berbagai pendapat fuqaha menyatakan bahwa tajdid nikah dilakukan karena sebab perceraian dan adanya ruju’ atau kembali diantara kedua belah pihak. Namun hal ini sedikit berbeda dengan nganyari (memperbaruhi atau tajdid) akad nikah yang berlangsung pada masyarakat Jengglong Boyolali. Nganyari nikah tersebut tidak dilaksanakan bukan karena adanya ruju’ setelah perceraian dalam masa iddah, tetapi disebabkan karena persitiwa kematian yang berlangsung pada saat akad pernikahan atau walimatul ursy (pesta pernikahan) yang berlangsung oleh kedua belah pihak.Kajian ini membahas tradisi nganyari (tadjid) akad nikah yang dilaksakan oleh masyarakat Jenggong, Boyolali. Menarik tentunya dikaji disini dalam kerangka hukum Islam maupun ilmu sosial budaya. Sehingga kajian ini diarahkan untuk melihat bagaimana sejarah nganyari akad nikah di dusun Jengglong, proses pelaksanaan nganyari akad nikah, dan perspektif hukum Islam mengenai nganyari akad nikah tersebut. Kajian ini merupakan kajian lapangan dengan pendekatan normative-sosiologis. Kerangka teoritik urf digunakan untuk memotret perspektif hukum Islam atas tradisi nganyari akad nikah tersebut. Sementara pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat fenomena tersebut bukan semata persoalan hukum Islam, namun juga terkait dengan tradisi dan keyaninan masyarakat. Hasil kajian ini menunjukkan tradisi nganyari akad nikah bukan untuk memperbaharui akad nikah karena persoalan hukum Islam rusaknya (fasid) akad atau perceraian, tetapi lebih pada kekakinan dan tradisi, namun begitu tradisi ini mengakar kuat dan menjadi semacam kelaziman atau bahkan nyaris tututan. Kata kunci: nganyari akad nikah, urf, tradisi dan hukum Islam. AbstractTajdidun nikah or renewing marriage contract is an effort to implement a harmonic family after having a divorce. Many Islamic scholar arguments said that tajdid nikah had to be done because of having divorced and an effort to reunite both ex-husband and ex-wife. However, it is a difference with nganyari (Java, renew) akad nikah tradition that occurs in Jengglong community of Boyolali. The nganyari nikah is not due to an effort to reunite a spouse after having divorce during iddah (waiting periode), however, it is caused by an incident of death at marriage contract between a certain bride and groom is ongoing on or walimatul ursy (wedding party) is still taking place.This article discusses nganyari akad nikah (renewing marriage contract) tradition that is implemented by Jengglong community of Boyolali. This study is based on Islamic law and social-culture perspective, to analyses how nganyari akad nikah was historically traditioned, the practice of the nganyari akad nikah at that time, and how is the tradition based on Islamic law perspective. This is field research with normative and sociological approaches. Urf framework applied to analyses the case based on the Islamic law perspective. Meanwhile, sociological approaches applied to analyses that the phenomenon tends to be a tradition and cultural beliefs. A result of the study showed that the tradition of ngayari akad nikah is not only due to damaged of akad nikah or divorced but tend to be a tradition that was believed by the community.    Key words: nganyari akad nikah, urf, tradition and Islamic law.
MENGGAPAI KELUARGA SAKINAH MELALUI BERKAH KYAI: Strategi Pemilihan Pasangan Hidup Santri Tradisional di Kabupaten Malang Anwar, Khoirul; Ramadhita, Ramadhita
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 12 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2019.12202

Abstract

Marriage is a means of forming a happy family, and that can be made by choosing an appropriate partner. Life partner selection often causes family conflict because of differences in perceptions and criteria. Conflicts in choosing a spouse are almost not found in the life of a traditional pesantren because students adhere to the kyai, including in mate selection. This article aims to describe the selection of life partners for students of PPAI Darussalam Malang Regency as an effort to complete studies on the preferences of life partner selection that have been done before. The results of this study indicate that the selection of a life partner among students of PPAI Darussalam is not only oriented towards profane interests, but also on the basis of consideration of the sacred origin of the clerics. The choice of a life partner is left to the kyai in order to obtain the worthiness and happiness of life. The indicator of happiness in life is not only from the financial aspect but also the existence of peace of mind in facing life's problems. The choice of a marriage partner in PPAI Darussalam is influenced by religious knowledge, morals, finances, nasab, and physical appearance.Perkawinan merupakan sarana membentuk keluarga yang bahagia, dan hal itu dapat dicapai melalui pemilihan pasangan yang tepat. Pemilihan pasangan hidup tidak jarang menimbulkan konflik keluarga karena perbedaan persepsi dan kriteria. Konflik pemilihan pasangan hidup hamper tidak ditemukan dalam kehidupan pesantren tradisional karena kepatuhan santri kepada kyai, termasuk dalam pemilihan jodoh. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan pemilihan pasangan hidup santri PPAI Darussalam Kabupaten Malang sebagai upaya melengkapi kajian-kajian tentang preferensi pemilihan pasangan hidup yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan pasangan hidup dikalangan santri PPAI Darussalam tidak hanya berorientasi pada kepentingan yang bersifat profan. Melainkan juga atas dasar pertimbangan bersifat sakral yang berasal dari kyai. Pemilihan pasangan hidup diserahkan kepada kyai dalam rangka memperoleh keberhakan dan kebahagiaan hidup. Indikator kebahagiaan hidup bukan hanya dari aspek finansial tetapi juga adanya ketenangan jiwa dalam menghadapi problem kehidupan. Pemilihan pasangan hidup di PPAI Darussalam dipengaruhi oleh pengetahuan agama, moral, finansial, nasab, dan penampilan fisik.

Page 14 of 24 | Total Record : 231

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2008 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 2 (2025) Vol. 18 No. 1 (2025) Vol. 17 No. 2 (2024) Vol. 17 No. 1 (2024) Vol. 16 No. 2 (2023) Vol. 16 No. 1 (2023) Vol. 15 No. 2 (2022) Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol. 13 No. 2 (2020) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol. 12 No. 2 (2019) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol. 11 No. 2 (2018) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol. 10 No. 2 (2017) Vol. 10 No. 1 (2017) Vol. 9 No. 2 (2016) Vol. 9 No. 1 (2016) Vol 8, No 2 (2015) Vol. 8 No. 2 (2015) Vol. 8 No. 1 (2015) Vol 8, No 1 (2015) Vol. 7 No. 2 (2014) Vol. 7 No. 1 (2014) Vol 6, No 2 (2013) Vol. 6 No. 2 (2013) Vol. 6 No. 1 (2013) Vol. 5 No. 2 (2012) Vol. 4 No. 1 (2011) Vol. 3 No. 1 (2010) Vol. 2 No. 1 (2009) Vol. 1 No. 1 (2008) More Issue