Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Al-Ahwal aims to serve as an academic discussion ground on the development of Islamic Family Law and gender issues. It is intended to contribute to the long-standing (classical) debate and to the ongoing development of Islamic Family Law and gender issues regardless of time, region, and medium in both theoretical or empirical studies. Al-Ahwal always places Islamic Family Law and Gender issues as the focus and scope of academic inquiry.
Articles
231 Documents
<![CDATA[KONFLIK PERAN GANDA WANITA BEKERJA DI LUAR RUMAH TERHADAP KETAHANAN EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Holijah, Holijah]]>
<![CDATA[ Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 12 No. 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/ahwal.2019.12105
<![CDATA[Contemporary social development has been marked by the phenomenon of the emergence of professional women who work in public space. Although they have to work in public sphere, they have to responsible for domestic affairs. This article aims to elaborate the double burdens of these women from the perspective of Islamic law. This article argued that it is possible for women to have jobs in public sphere as far as they can guarantee that they can fulfill some conditions such as permission from their husbands, avoiding seclusion (khalwat), chosing jobs which is in line with women nature. Saat ini telah terjadi pergeseran nilai yang merubah pola hidup para wanita yang dulu hanya mengurusi pekerjaan domestik. Sekarang para wanita sudah banyak yang berkarir dan bekerja. Dengan demikian, wanita yang bekerja memiliki beban yang lebih berat, di satu sisi ia harus bertanggung jawab atas urusan-urusan rumah tangga, di sisi lain ia juga harus bertanggung jawab atas pekerjaan di luar rumah. Tulisan ini mengkaji peran ganda wanita yang bekerja di luar runah dari perspektif hukum Islam. Hasil penelitian ini menyimpukan bahwa Wanita diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah selama dapat menjaga dan menjamin bahwa pekerjaannya tidak bertentangan dengan syariah. Dalam konteks ini izin dari suami, adanya keseimbangan antara peran domestik dan publik, tidak menimbulkan khalwat dengan lawan jenis, dan sebaiknya menjauhi pekerjaan yang tidak sesuai dengan fitrahnya atau karakter kewanitaannya.]]>
<![CDATA[RATIO DECIDENDI PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK BERAGAMA ISLAM DI PENGADILAN NEGERI KENDAL: Analisis Pu-tusan Nomor: 27/Pdt.p/2011/PN. Kdl ]]>
<![CDATA[Ilyas, Futry Rachmadewi]]>
<![CDATA[ Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 12 No. 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/ahwal.2019.12208
<![CDATA[This paper’s aim is to analyze the legal consideration of Kendal District court on the stipulation of the adopted child for Muslim after the enactment of Law No. 50 of 2009 concerning the religious courts with the focus on the ratio decidendi of the decision of Kendal District Court Number: 27/pdt.p/2011/ PN. Kdl. Utilizing juridical normative work, this paper argues that the court stipulated adopted Muslim child after the enactment of Religious Court (PA) act as the judges only took serious consideration to the adoption motives and paid less attention to the religion of the child. The decision, therefore, does not meet to the principle of the best interest of the child where religion is a fundamental.Artikel ini membahas tentang ratio desidendi atau alasan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Kendal dalam membuat penetapan pengangkatan anak dalam perkara No. 27/pdt.p/2011/PN.kdl. Penetapan ini berkaitan dengan pengajuan penetapan pengangkatan anak yang diajukan oleh pasangan suami isteri Muslim. Dengan menggunakan perspektif yuridis, artikel ini berargumen bahwa dalam membuat penetapan ini, hakim hanya mempertimbangkan motif dan tujuan dibalik pengangkatan anak yang dilakukan, tanpa mempertimbangkan faktor agama sebagai alasan dalam penetapan. Dari perspektif hukum, penetapan ini tidak sesuai dengan prinsip pengangkatan anak yang menekankan pada kepentingan terbaik anak.]]>
<![CDATA[TRANSFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA: Telaah Pemikiran Rifyal Ka’bah ]]>
<![CDATA[Asmaret, Desi]]>;
<![CDATA[Koto, Alaiddin]]>;
<![CDATA[M, Afrizal]]>
<![CDATA[ Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 12 No. 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/ahwal.2019.12203
<![CDATA[This research discusses about Rifyal Ka'bah’s idea on the transformation of Islamic family law to become the national law. This research focuses on how does Rifyal Ka’bah formulate the methods of the transformation of Islamic family law into national law? What is the influence of the idea of the transformation to the development of Islamic legal thought in Indonesia? This research is a type library research with qualitative descriptive analysis.This research argues that Rifyal Ka’bah believes that gradual transformation of Islamic family law to become National law is the best way to make Islamic family law going down to earth. This can be performed by the issuance of judge's decision with a fair and consistent attitude. From the perspective of theoretical Islamic law, it is very useful to use of ra'y and urf as sources of Islamic law after al-Qur’an, Hadis, and Ijma’ through the process of ijtihad jamā'i and tarjih. Rifyal Ka'bah has given significant influences to the emergence of various efforts of Islamic jurists in revising laws and regulations in accordance with the substance contained in Islamic law, jurisprudence guided by judges throughout Indonesia and changes in the mindset judges to apply the theory of diyāni and qaḍā 'i.Penelitian ini mengkaji pemikiran Rifyal Ka’bah dalam mentransformasikan hukum keluarga Islam menjadi hukum Nasional. Permasalahan utamanya: Bagaimana pemikiran dan sikap Rifyal tentang transformasi hukum keluarga Islam? Apakah metode penggalian hukum yang diterapkan Rifyal? Bagaimana posisi dan pengaruh pemikiran Rifyal dalam khazanah pemikiran hukum Islam di Indonesia? Penelitian bertujuan mewujudkan harmonisasi syari’at Islam dengan hukum Nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka dengan analisis deskriptif kualitatif. Temuan penelitian: Pertama, Pemikiran dan sikap Rifyal Ka'bah tentang transformasi hukum keluarga di Indonesia adalah mengubah fikih munakahat menjadi hukum Nasional, yakni memasukkan substansinya berangsur-angsur melalui putusan hakim dengan sikap adil dan konsisten. Kedua, metode penggalian hukum Rifyal Ka'bah adalah pengembangan metodologi uṣul al-fiqh dengan menempatkan ra'yu dan urf sebagai sumber hukum Islam setelah Alquran, hadits dan Ijma’ melalui metode ijtihad jamā'i dan tarjih. Ketiga, Pemikiran Rifyal Ka'bah mempengaruhi berbagai upaya para ahli hukum Islam dalam merevisi hukum dan peraturan sesuai dengan substansi hukum Islam, yurisprudensi yang dipedomani oleh hakim seluruh Indonesia, dan perubahan mindset hakim untuk menerapkan teori diyāni dan qaḍā'i.]]>
<![CDATA[NARASI POLIGAMI DI KALANGAN MUSLIMAH AKTIVIS DAKWAH KAMPUS DI YOGYAKARTA Konservatisme dalam Hukum Keluarga Islam ]]>
<![CDATA[Nabil, Muhammad Faried]]>
<![CDATA[ Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 12 No. 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/ahwal.2019.12106
<![CDATA[This paper discusses the main narrative underlining female members of the Campus Propagation Institute (LDK) at several universities in Yogyakarta in dealing with polygamy. This paper argues that narration has an important role in shaping the perception of LDK female members of polygamy. The use of the Narrative Master’s theoretical framework with the method of data collection through interview techniques, found three main narratives that form three groups of interpretations of polygamy, namely the imbalance of the ratio of male and female populations (pro-polygamy groups); Sarah and Ibrahim (pro-polygamy conditional group); and Khadijah Loyalty (counter-polygamy group). This paper also explains how the narratives are used as an ideological foundation. In addition, this research also becomes one of the affirmations that there is actually a growing conservative discourse among women activists of LDK.Tulisan ini mendiskusikan tentang narasi utama yang melandasi anggota perempuan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) di beberapa universitas di Yogyakarta dalam menyikapi poligami. Tulisan ini memberikan argumen bahwa narasi mempunyai peran penting dalam pembentukan persepsi anggota perempuan LDK terhadap poligami. Penggunaan kerangka teori Master Narrative dengan metode pengumpulan data melalui teknik wawancara, menemukan tiga narasi utama yang membentuk tiga kelompok interpretasi poligami, yaitu ketimpangan rasio populasi laki-laki dengan perempuan (kelompok pro poligami); Sarah dan Ibrahim (kelompok pro poligami bersyarat); dan Kesetiaan Khadijah (kelompok kontra poligami). Dalam tulisan ini juga menjelaskan bagaimana narasi-narasi tersebut digunakan sebagai landasan ideologis. Selain itu penelitian ini juga menjadi salah satu penegas bahwa sesungguhnya terdapat wacana konservatisme yang berkembang pada tubuh LDK dilihat dari sikapnya dalam memandang poligami.]]>
<![CDATA[PERNIKAHAN DINI DI LERENG MERAPI DAN SUMBING ]]>
<![CDATA[Julijanto, Muhammad]]>
<![CDATA[ Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 13 No. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/ahwal.2020.13101
<![CDATA[This article discusses about the practice of early marriage in Selo district of Boyolali and Kaliangkrik district of Magelang. Based on empirical research, this article argues that many people practiced early marriage in these both districts. Family tradition and out of wedlock pregnancy were two main reasons behind the practice. Some efforts are being made to improve the quality of life of people in Selo Boyolali and Kaliangkrik Magelang such as building family quality, promoting early marriage prevention, increasing the role of community education, marriage law counseling, training and improving community skills. The involvement of community leaders in these efforts is very influential. This is indicated by the issuance of circular letters preventing early marriage. The result is the decrease of early marriage practice in Selo and Kaliangkrik Artikel ini membahas tentang praktik pernikahan dini yang banyak terjadi di Kecamatan Selo Boyolali dan Kecamatan Kaliangkrik Magelang. Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa terdapat dua faktor penting yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di dua kecamatan tersebut, yaitu tradisi/kebiasaan turun temurun keluarga dan hamil di luar nikah. Untuk menurunkan angka pernikahan dini ini, beberapa usaha telah dilakukan oleh pemerintah setempat seperti membangun kualitas keluarga, pencegahan pernikahan dini, peningkatan kualitas pendidikan, bimbingan pernikahan, dan peningkatan ketrampilan. Dalam usaha ini, pemimpin lokal mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi penurunan praktik pernikahan dini. Ini diindikasikan dengan dikeluarkannya surat edaran pelarangan nikah dini oleh KUA setempat. Surat edaran ini mampu memenurunkan angka pernikahan dini yang ada di dua kecamatan tersebut .]]>
<![CDATA[DIALEKTIKA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT PADA PERKAWINAN LELARIAN DI LAMPUNG TIMUR ]]>
<![CDATA[Juliansyahzen, Muhammad Iqbal]]>
<![CDATA[ Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 12 No. 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/ahwal.2019.12101
<![CDATA[This article discusses about Islamic law and Adat encounter in lelarian marriage practiced in East Lampung. Based on empirical research, it has been discovered that Islam becomes the core value of Eastern Lampung culture. Islam, however, does not not erase all of the customs that has lived long in society. The results of this study show that lelarian marriage shows the interaction between Islamic law and custom are harmonious and complementary implemented among the member of society in East Lampung.Studi tentang relasi hukum Islam dan hukum adat dalam perkawinan adat lelarian di Lampung Timur Adat istiadat yang hidup di suatu masyarakat lahir melalui proses dialog panjang antara adat dan agama. Hal ini pulalah yang terjadi di Lampung Timur. Sebelum Islam, agama Hindu merupakan agama yang mendominasi hampir di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hadirnya Islam menjadikan aturan yang berasal darinya sebagai aturan yang diakui keberlakuannya dalam masyarakat selain hukum adat. Meskipun demikian, Islam tidak menghapus tradisi yang telah hidup lama di tengah masyarakat secara keseluruhan. Disinilah, terjadi interaksi antara Islam dan adat khususnya dalam perkawinan adat lelarian.]]>
<![CDATA[ISBAT NIKAH TERPADU PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH ]]>
<![CDATA[Hilmy, Ahmad Arif Masdar]]>;
<![CDATA[Toriqirrama, Faby]]>
<![CDATA[ Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 13 No. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/ahwal.2020.13108
<![CDATA[The purpose of this article is to discuss about the implementation of the trial of integrated marriage validity or isbat nikah terpadu. Based on the Supreme Court Regulation (Perma) No. 1 of 2015, despite Religious Court (PA), the implementation of integrated marriage validity involved the Office of Religious Affairs (KUA). From the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, the integrated marriage validity can be considered as an effort of Indonesian government to realize public benefits (maṣlaḥat) as the essence of maqāṣid al-sharī'ah in thefield of marriage affairs. In a broader sense, the existence of the integrated marriage validity could be considered to be able to preserve the religion (ḥifdh al-din), the soul (ḥifdh al-nafs), the intellectual faculty (ḥifdh al-’aql), the offspring (ḥifdh al-nasl), and the property (ḥifdh al-māl).Artikel ini bertujuan untuk membahas tentang pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu. Bedasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2015, pelaksanaan isbat nikah terpadu melibatkan dua institusi, yaitu Pengadilan Agama (PA) dan Kantor Urusan Agama (KUA) tempat dilaksanakannya sidang isbat nikah tersebut. Dari persepektif maqāṣid al-sharī’ah, pelaksanaan isbat nikah terpadu dapat dianggap sebagai usaha Pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan umum sebagai inti dari maqāṣid al-sharī’ah dalam bidang perkawinan. Dalam konteks yang lebih luas, pelaksanaan isbat nikah terpadu dapat dikategorikan sebagai usaha nyata Pemerintah dalam menjaga agama (ḥifdh al-din), jiwa (ḥifdh al-nafs), akal (ḥifdh al-’aql), keturunan (ḥifdh al-nasl), dan harta (ḥifdh al-māl).]]>
<![CDATA[FIQH PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA: Kajian atas Fatwa-Fatwa NU, MUI dan Muhammadiyyah ]]>
<![CDATA[Mutakin, Ali]]>
<![CDATA[ Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 14 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/ahwal.2021.14102
<![CDATA[Interfaith marriages are a classic example of a legal question that has yet to be resolved. There are several points of contention in it, ranging from how to define the term scribes to their legal standing. The purpose of this paper is to describe how the fatwas of NU, MUI, and Muhammadiyyah reinterpret mixed marriages. A descriptive-analytical method with a qualitative approach is used in this investigation. The research data is collated and described for further analysis using existing ideas, after which conclusions are drawn. This analysis demonstrates that NU's qaulī technique, MUI's maṣlaha mursala method, and Muhammadiyyah's sadd al-żarī'a method all strongly establish that interfaith marriage is prohibited, regardless of its form.Perkawinan beda agama, merupakan persoalan klasik yang hingga saat ini belum disepakati status hukumnya. Di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, mulai dari memaknai istilah ahli kitab hingga status hukumnya. Tulisan ini bertujuan untuk mendiskripsikan reinterpretasi tentang perkawinan beda agama yang termuat dalam fatwa-fatwa NU, MUI dan Muhammadiyyah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian disusun serta dijelaskan untuk selanjutnya dianalisa berdasarkan teori yang ada kemudian ditarik kesimpulan. Penelitian ini menunjukan bahwa NU melalui metode qauli, MUI melalui maṣlahah mursalah dan Muhammadiyyah melalui metode sadd al-żari’ah dengan tegas menfatwakan bahwa apapun jenisnya, perkawinan beda agama dilarang oleh.]]>
<![CDATA[MENJAGA AGAMA DAN AKAL MELALUI PROSESI PERKAWINAN: Hafalan Ayat al-Qur’an sebagai Mahar Perkawinan ]]>
<![CDATA[Ahadi, Bima]]>;
<![CDATA[Djazimah, Siti]]>
<![CDATA[ Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 13 No. 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/ahwal.2020.13205
<![CDATA[Marriage is a sacred ceremony that not only unites two people, but also brings together two different families with the aim of worshiping and obeying God. Valid marriage contract should fulfill allterms and requirements. One of them is dowry, a gift which must be given by the prospective husband to the prospective wife. This article explains memorizing qur’anic verses as a a dowry, which curently become popular among Muslims in Indonesia. Utilizing maqâṣid asy-syarȋ’ah which pays significant attention to the protection of five fundamental elements: religion, soul, mind, family, and wealth, this article argued that memorising Qur’anic verses as a dowry can be considered as a part of the protection of religion and mind.Perkawinan merupakan upacara sakral yang tidak hanya menyatukan dua orang insan, tapi juga menyatukan dua keluarga yang berbeda dengan tujuan untuk beribadah dan taat kepada Allah. Perkawinan terdapat pemenuhan hak yang harus diberikan dari calon suami kepada calon istri, sebagai nafkah pertama sekaligus bukti tulus kecintaan yang diberikan yang disebut sebagai mahar. Tulisan ini membahas tentang mahar perkawinan dengan menggunakan hafalan ayat Al-Qur’an yang sekarang menjadi populer digunakan di Indonesia. Dengan melihatnya dari sisi maqâṣid asy-syarȋ’ahdengan tesis dasar yang melihat menjaga lima unsur utama pemberlakuan syariat Islam: menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan, dan menjaga harta benda, artikel ini berpendapat bahwa Pemberian mahar berupa hafalan ayat Al-Qur’an dalam perkawinan mengandung kemaslahatan dari dua sisi, yaitu perlindungan terhadap agama dan perlindungan terhadap akal. ]]>
<![CDATA[FIKIH PEMUKULAN SUAMI TERHADAP ISTRI: STUDI PANDANGAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR ]]>
<![CDATA[Huda, Misbahul]]>
<![CDATA[ Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 13 No. 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/ahwal.2020.13206
<![CDATA[This article tries to elucidate Faqihuddin Abdul Kodir’s opinion on the husband beating against his wife. There are pro and con views among Muslim scholars on the husband beating against his wife. Some argue that this attitude is permitted and the rest have an opinion that the deed is forbidden. Faqihuddin Abdul Kodir has an opinion that the deed is forbidden and considered it as out of the context of educating wife in the case of rebellious wife. He quoted the view of Imam ‘Aṭā’ arguing that beating wife by her husband in the context of ta’dīb nusyūz is abhorrent (makrūh). It is an obligation for the government to forbid the deed. This opinion is a product of a method combining textual (lafẓiyyah/lugawiyyah) and contextual (ma‘nawiyyah/syar’iyyah) approaches leading to comparative and selective ijtihad (ijtihād intiqā’i).Artikel ini mengkaji pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang pemukulan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya. Di kalangan ulama, terdapat perbedaan pendapat tentang hukum memukul isteri oleh suami. Sebagian berpendapat bahwa perbuatan tersebut diperbolehkan, sedangkan pendapat lain menyatakan perbuatan tersebut dilarang. Dari kedua pendapat ini, Faqihuddin Abdul Qodir berpendapat bahwa pemukulan suami terhadap isteri merupakan perbuatan terlarang dan tidak termasuk dalam konteks pendidik isteri yang nuzyuz. Untuk memperkuat pendapatnya, Qodir mengutip pendapat Imam ‘Ata’ yang melihat pemukulan suami terhadap isterinya sebagai perbuatan yang makruh. Pemerintah berkewajiban untuk membuat aturan yang melarangnya. Pendapat ini merupakan hasil istinbāṭ hukum dengan menggabungkan pendekatan textual (lafẓiyyah/lugawiyyah) dan kontekstual (ma‘nawiyyah/syar’iyyah). Hasilnya dapat dianggap sebagai bentuk ijtihād intiqā’i (selektif komparatif)]]>
