cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Jihadul Hayat
Contact Email
muhammad.hayat@uin-suka.ac.id
Phone
+6282339961357
Journal Mail Official
ahwal@uin-suka.ac.id
Editorial Address
Al-Ahwal Research Centre Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Marsda Adisucipto Street No. 1 Yogyakarta 55281 Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 2085627X     EISSN : 25286617     DOI : https://doi.org/10.14421/ahwal
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Ahwal aims to serve as an academic discussion ground on the development of Islamic Family Law and gender issues. It is intended to contribute to the long-standing (classical) debate and to the ongoing development of Islamic Family Law and gender issues regardless of time, region, and medium in both theoretical or empirical studies. Al-Ahwal always places Islamic Family Law and Gender issues as the focus and scope of academic inquiry.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 231 Documents
 11   12   13   14   15 
YUDISIALISASI DAN LIMITASI HUKUM ISLAM: CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA DI LOMBOK Nasir, Mohamad Abdun; Sunardi, Heru
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 11 No. 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2018.11205

Abstract

Male repudiation (cerai talak) at religious courts reveals important changes in contemporary practice of Islamic law in Indonesia. This paper addresses two salient features of repudiation, namely judicialization and limitation. Based on empirical studies at the religious courts in Lombok, this study gathered the data on repudiation through observation, interview and documentation. The data shows changing practice and meaning of Islamic marital dissolution due to judicialization, that is an administrative and bureaucratic processes of legal settlement at religious courts. Upon the introduction and application of modern codification of Islamic law, such as the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI) enacted by Presidential Decree No. 1/1991 and Religious Judicature Act No. 7/1989 at religious courts, the influence of fiqh on Islamic divorce has diminished significantly. Such application not only creates judicialization but also causes limitation on the number of male repudiation, outnumbered by female-initiated divorce (cerai gugat). Talak, which is male domain under the conception of fiqh, is now a contested terrain by legal actors, such as men (husbands), women (wives) and judges. Consequently, judicialization of talak has reduced not only male power but also its practice at the religious courts.Cerai talak di pengadilan agama mencerminkan perubahan-perubahan penting dalam penerapan hukum Islam kontemporer di Indonesia. Artikel ini membahas dua fenomena mengemuka praktik talak, yaitu yudisialisasi dan limitasi. Berangkat dari penelitian empiris di pengadilan agama di Lombok dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, penelitian ini meyingkap pergeseran pemaknaan dan praktik talak kontemporer. Hal ini disebabkan oleh yudisialisasi, yaitu proses administrasi dan birokratiasasi penyelesaian perkara di pengadilan agama. Pasca diperkenalkannya kodifikasi hukum keluarga Islam, seperti Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden No. 1/1991 maupun Undang-undang Peradilan Agama No. 7/1989, pengaruh fikih dalam hukum perceraian Islam berkurang secara signifikan seiring dengan pemberlakuan kodifikasi di pengadilan agama. Implikasinya bukan saja pada yudisialisasi, akan tetapi juga limitasi talak, yakni terbatasnya perkara cerai talak dibanding cerai gugat. Talak yang dalam norma fikih menjadi domain kuasa suami yang hampir mutlak, kini dalam praktiknya di pengadilan agama menjadi wilayah yang dikontestasikan oleh para aktor hukum, baik suami, istri maupun hakim sehingga berdampak pada limitasi talak, baik dari segi kuantitas perkara maupun kuasa suami dalam penyelesaian cerai talak.
PUTUSAN MK NO.22 /PUU-XV /2017 TENTANG PERMOHONAN JUDICIAL REVIEW PASAl 7 AYAT (1) UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG USIA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH Hadi, Samsul
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 11 No. 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2018.11206

Abstract

The Decision of Constitutional Court Number. 22 / puu-XV / 2017 granted the request for a judicial review againt article 7 paragraph 1 (one) of cositution Number. 1 of 1974 concerning the age limit of marriage. This article actually distinguishes the age of marriage for women and men. For women at least 16 years and for men 19 years. This distinction is discrimination against women's rights as citizens and not in accordance with the principle of equality before the law as stated in article 12 paragraph 1 of the constitution 1945. This discrimination has caused some women to be forced to marry at the age of under 16 years, which is detrimental to the right to education, reproductive health and life safety. This court ruling gives hope for women to be better in the future. This decision is in accordance with the Purpose of Islamic law, to realize the benefit and keep away from damage.Artikel ini membahas tentang Putusan Mahkamah Konstutusi Nomor. 22/PUU-XV/2017  tentang Usia Perkawinan sebagai revisi terhadap Pasal 7 ayat 1( satu) undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang batasan usia perkawinan. Pasal ini secara nyata membedakan  umur perkawinan bagi wanita dan laki-laki. Bagi wanita minimal 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun.  Pembedaan ini merupakan diskriminasi terhadap hak-hak wanita sebagai warga negara dan tidak sesuai dengan prinsip kesamaan di depan hukum sebagimana yang disebutkan dalam pasal 27 ayat 1 UUD tahun 1945. diskriminasi ini berdampak sebagian wanita dikawinkan secara paksa pada umur di bawah 16 tahun, yang merugikan hak mendapatkan pendidikan, kesehatan reproduksi, dan keselamatan jiwa. putusan mahkamah ini memberikan harapan bagi wanita untuk lebih baik pada masa yang kan datang. hal ini sesaui dengan tujuan  dalam hukum Islam, merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan.
PEMIMPIN RUMAH TANGGA DALAM TAFSIR (Kaji Ulang Pendapat Feminis dengan Metode Ta’wīl) Dedi, Syarial
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 11 No. 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2018.11201

Abstract

This paper aims to explain the opinion of some traditionalist Muslim scholars who refute feminist opinions of verse 34 of an-Nisā’ about household leaders. This study takes the form of a library with the content analysis method. Utilizing qawāʿid al-lughawi'ah (linguistic rules) like the ta'wīl method which is inherited uṣūliyyīn (Islamic law expert, scholars such as Rasyīd Riḍā ‘Alī aṣ-Ṣābūnī, and aṭ-Ṭabāṭabāʿī argued that men are more superior than women in some aspect such as intellectual. Therefore, it is men who have a duty to become the leader. Tulisan ini menjelaskan tentang pendapat beberapa sarjana Muslim tradisional yang menolak pendapat kaum  feminist tentang kesejajaran laki-laki dan perempuan dalam menafsirkan surat Nisā’ ayat 34. Dengan menggunakan data literer dan analisis isi, tulisan ini menunjukkan bahwa beberapa sarjana Muslim Rasyīd Riḍā ‘Alī aṣ-Ṣābūnī, and aṭ-Ṭabāṭabāʿī berpendapat bahwa laki-laki berbeda dengan perempuan. Laki-laki mempunyai kemampuan intelektual lebih dibandingkan dengan perempuan. Oleh karena itu, maka kepemimpinan ada di punggung laki-laki.
TRANSFORMASI HUKUM HARTA BERSAMA DI INDONESIA MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ,, Nurnazli
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 11 No. 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2018.11207

Abstract

This article tries to elucidate the attempt of The Supreme Court of Indonesia to formulate regulation on the distribution of joint property on the basis of juridical, philosophical, and sociological considerations. How does the Supreme Court realize the legal transformation of the distribution of joint property in Indonesia through the Supreme Court's decisions? Based on the documented data analysis, this paper conclude that the Supreme Court's decisions only have a legal certainty on joint property for the disputing parties. It has a complementary element to the existing law. It will have a legal force by the promulgation through the legislative institution. Therefore, the Supreme Court's ecision can be used as one of the instruments of the renewal of family law in Indonesia.Putusan Mahkamah Agung tentang pembagian harta bersama tidak selalu mengikuti rumusan peraturan perundang-undangan. Teks undang-undang sebagai hukum yang abstrak terkadang tidak dapat diterapkan pada konteks atau kasus tertentu, sehingga hakim melakukan penemuan hukum dengan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Berdasarkan hal ini maka problem dalam penelitian ini adalah bagaimanakah mewujudkan transformasi hukum pembagian harta bersama di Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung? Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung hanya memiliki kekuatan mengikat dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa. Putusan Mahkamah Agung pada hakikatnya hanya menyempurnakan Undang-Undang, karena Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan membuat undang-undang. Agar putusan tersebut memiliki kekuatan mengikat  maka harus diundangkan melalui lembaga legislatif. Jadi Putusan Mahkamah Agung yang mengandung unsur kebaruan yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian, dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen pembaruan hukum keluarga di Indonesia.
PEREMPUAN DAN PERCERAIAN: Kajian tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi Saadah, Mazroatus
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 11 No. 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2018.11202

Abstract

This work departs from the phenomennon of the high rate of diforce in the Religious Court in Indonesia initiated by the wifes. Focusing on the diforce in the Religious Court of Bekasi, this article argues that the awarenes of gender equality between husband and wife is one of main reasons of marriage diforce proposed by the wifes. Early marriage is another reason behind the diforce. The rest is the less knowledge of the couple of husband and wife about the islamic doctrines on the rights and obligations of husband and wife.Cerai gugat merupakan jenis perceraian yang paling banyak diajukan ke Pengadilan Agama di Indonesia. Artikel ini membahas tentang cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Bekasi. Terdapat beberapa alasan yang mengakibatkan pengajuan cerai gugat di Bekasi. Salah satu yang berperan penting adalah kesadaran gender. Kesadaran akan kesejajaran hak dan kewajiban suami isteri menjadi salah satu sebab cerai gugat diajukan ke Pengadilan Agama. Selain itu, terdapat pula cerai gugat yang disebabkan oleh adanya perkawinan dini. Alasan lainya adalah kurangnya pengetahuan pasangan suami isteri akan doktrin agama tentang hak dan kewajian suami isteri dalam Islam.
PENGHULU WANITA MENURUT PENGHULU KANTOR URUSAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA Saputra, Megi
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 11 No. 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2018.11208

Abstract

This article tries to examine the view of the marriage administrar (penghulu) of the Office of Religious Affairs (KUA) in Yogyakarta on female marriage administrar. Based on interview with ten marriage administrars in Yogyakarta, this work argues that at least three varians of the opinion can be concluded. Some argued that female marriage administrar is not against the law. Therefore, female marriage administrar is possible in Indonesia. The others stated that female marriage administrar only can apply in Indonesia if no man can meet the requisites of the marriage registrar. The rest have an opinion that female marriage registrar is not possible in Indonesia becauseArtikel ini mengkaji tentang pendapat penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Yogyakarta tentang penghulu wanita. Dengan data primer bersumber dari wawancara dengan sepuluh penghulu di Kota Yogyakarta, artikel ini menyimpulkan bahwa di kalangan penghulu Kota Yogyakarta, terdapat tiga varian pendapat mengenai penghulu wanita. Sebagian berpendapat bahwa penghulu wanita sangat mungkin ada di Indonesia dengan alasan aturan yang ada sangat memungkinkan penghulu dijabat oleh perempuan. Selain itu, secara normatif fiqh, tidak ada larangan penghulu dijabat oleh wanita meskipun harus menjadi wali.  Sebagian yang lain berpendapat penghulu wanita hanya dapat terjadi di Indonesia jika tidak ada pria yang memenuhi syarat untuk menjadi penghulu. Sedangkan sisanya menyatakan bahwa penghulu wanita tidak mungkin terjadi di Indonesia dengan alasan meskipun secara yuridis tidak melarang wanita menjadi penghulu, tetapi secara empiris penghulu sering menjadi wali nikah melalui wali hakim ataupun taukil wali. Sedangkan yang dapat menjadi wali adalah laki-laki.
MEMBERIKAN HAK WALI NIKAH KEPADA KYAI: Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade ,, Oktaviani; Sugitanata, Arif
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 12 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2019.12204

Abstract

This article discusses about taukil wali nikah, giving the right of guardian of marriage, practiced by the members of Sasak ethnics in in Sade sub-village, Central Lombok. People in Sade give their authority of guardian of marriage to kyai. The main question is why do people in Sade practice taukil wali to the kyai?  Utilizing Soekanto’s concept of sociology of law which concentrates on the reason behind the emergence of law practices, this paper argues that that taukil wali is a form of the appreciation of the members of Sasak ethnics in Sade to Kyai, religious as well as adat prominent figure of thecommunity.  It also plays as a means how people of Sade escape from gossip which will befall them if they do not practice taukil wali by giving the right of guardian of marriage to Kyai, as the guardian has big responsible and only particular figure who can perform it, and it is kyai.Artikel ini membahas tentang praktik taukil wali kepada Kyai yang terjadi pada masyarakat suku Sasak di dusun Sade, Lombok Tengah. Masyarakat di dusun Sade mempraktikkan taukil wali dalam akad perkawinan dengan cara memberikan hak wali kepada kyai. Fokus utama kajian artikel ini adalah mengapa masyarakat Sasak Sade memberikan hak wali dalam pernikahan kepada kyai? Dengan menggunakan konsep alasan munculnya praktek hukum dalam masyarakat yang digagas oleh Soerjono Soekanto, tulisan ini menemukan bahwa praktek taukil wali nikah kepada kyai pada masyarakat Sasak Sade disebabkan oleh dua faktor, yaitu penghargaan terhadap kyai sebagai pemimpin agama dan adat, dan usaha masyarakat untuk menghindari gunjingan sosial jika menikahkan sendiri anak perempuannya. Ini terjadi karena wali nikah mempunyai tanggung jawab besar, dan hanya orang pilihan saja yang dapat melaksanakannya.
MARITAL RAPE SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM KAJIAN MAQÂSHID SYARI’AH Darussamin, Zikri; Armansyah, Armansyah
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 12 No. 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2019.12107

Abstract

According to Act No. 23 of 2004, marital rape is mentioned as a variant of domestic violence. However, it still considered by some people as a reasonable action and often legitimized by religious arguments. In turn, this diversity of perception generates the contradiction between the implemented positive law and Islamic law. Through a comparative approach, this paper attempts to find the perspective of Islamic law on this critical issue by way of collecting as many Qur’ānic verses and prophetic hadith as possible, as well as the developed argumentations around it, and analyzing them accordingly in light of maqāṣid al-syarī’ah. At the end, this paper discovers that the practice of marital rape is unlawful according to Islamic law. Therefore, it can serve as a reason for divorce.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) mengategorikan marital rape sebagai salah satu varian tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Namun dalam tataran tertentu, marital rape masih dinilai sebagai tindakan wajar dan tak jarang dilegitimasi dengan dalil-dalil agama. Perbedaan persepsi ini telah menimbulkan kontradiksi antara hukum positif yang berlaku dengan hukum Islam yang dipahami masyarakat. Secara komparatif, tulisan ini berusaha menemukan perpektif hukum Islam dalam memandang persoalan marital rape dengan cara menghimpun sebanyak mungkin ayat Alqurān dan hadis serta argumen-argumen di sekitarnya, dan menganalisisnya dalam konteks maqāṣid al-syarī’ah. Di akhir penelitian ditemukan bahwa marital rape merupakan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu dapat dijadikan sebagai alasan perceraian.
PENCATATAN PERKAWINAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ’AH Zubaidah, Dwi Arini
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 12 No. 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2019.12102

Abstract

Procedural rules for marriage recording have led to speculation that marriage records are only considered more administrative requirements. So that up to now under-age marriages are still often found among the public. The purpose of this study is to show the urgency of a marriage record for those bound by marriage. The type of research used is library research and descriptive analysis that describes objectively the rules of marriage recording by analyzing using the theory of maqāṣid ash-syarī'ah as a methodology approach to the philosophy of Islamic law. Based on the results of the study, the rules for recording marriage are a product of Islamic law reform that is at the forefront of the present. Marriage registration is a renewal of Islamic law as a new form of ijtihad towards witnessing in a marriage. By registering the marriage civil rights of the parties concerned will be guaranteed and secure. A marriage that is carried out may not be enough with a testimony according to existing marriage conditions. The logical consequence of the development of the developing period is also evidence that determines the validity of marriage. Features of Jāsir system theory udah Audah is six, namely the character of cognition, overallness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality, and intentions. The whole feature of Jāsir udah Audah is applicative which can realize the idea of the rules of marriage registration as a legitimate condition for determining a marriage.
BERTAHAN SEBAGAI ISTERI NARAPIDANA DI TANAH MINANG: Rasionalitas dan Tradisionalisme Isteri Narapidana di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat Handayani, Yulmitra
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 13 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2020.13102

Abstract

This paper discusses about women as wives of convicted criminals in Batusangkar, West Sumatra. This study concentrates on the reasons of their attitudes to stay at becoming wives of these convicted criminals.  This study is an empirical research by utilizing the theory of social action of Max Weber. This article argues that the wives of convicted criminals have chosen to keep their household as a fruit of both traditional and rational action choices. The wife loyalty and the stigmatization of widow status are among traditional values which give strong influence to them. At the same time, some consider their age, their nuclear family and financial needs as rational reasons behind their choice.Tulisan ini membahas tentang perempuan yang menjadi isteri narapidana di Batusangkar, Sumatera Barat. Fokus kajian dalam tulisan ini adalah alasan mengapa mereka tetap memilih bertahan menjadi isteri narapidana. Dengan menggunakan teori tindakan sosial Max Weber, artikel ini menyatakan bahwa para perempuan tersebut tetap memilih bertahan untuk menjadi para isteri narapidana dikarenakan alasan tradisi dan alasan rasional. Kesetiaan perempuan dan stigma negatif terhadap status janda menjadi alasan tradisional yang melatari pilihan mereka. Sedangkan alasan rasional mereka dapat dilihat dari pernyataan di antara mereka yang mempertimbangkan usia mereka yang sudah lanjut. Sebagian lagi mempertimbangkan nasib anak-anak mereka. Terdapat pula sebagian isteri yang berargumen karena kebutuhan ekonomi mereka.

Page 13 of 24 | Total Record : 231

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2008 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 2 (2025) Vol. 18 No. 1 (2025) Vol. 17 No. 2 (2024) Vol. 17 No. 1 (2024) Vol. 16 No. 2 (2023) Vol. 16 No. 1 (2023) Vol. 15 No. 2 (2022) Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol. 13 No. 2 (2020) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol. 12 No. 2 (2019) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol. 11 No. 2 (2018) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol. 10 No. 2 (2017) Vol. 10 No. 1 (2017) Vol. 9 No. 2 (2016) Vol. 9 No. 1 (2016) Vol. 8 No. 2 (2015) Vol 8, No 2 (2015) Vol. 8 No. 1 (2015) Vol 8, No 1 (2015) Vol. 7 No. 2 (2014) Vol. 7 No. 1 (2014) Vol 6, No 2 (2013) Vol. 6 No. 2 (2013) Vol. 6 No. 1 (2013) Vol. 5 No. 2 (2012) Vol. 4 No. 1 (2011) Vol. 3 No. 1 (2010) Vol. 2 No. 1 (2009) Vol. 1 No. 1 (2008) More Issue