cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Musawa
Contact Email
psw@uin-suka.ac.id
Phone
+6285228019060
Journal Mail Official
psw@uin-suka.ac.id
Editorial Address
http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/about/editorialTeam
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Musawa : Jurnal Studi Gender dan Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 14123460     EISSN : 25034596     DOI : https://doi.org/10.14421/musawa.2019.181.1-17
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Art, Social,
Religion Arts Humanities Education Social Sciences
Musãwa Journal of Gender and Islamic Studies was first published in March 2002 by PSW (Pusat Studi Wanita) Sunan Kalijaga Yogyakarta under contribution with the Royal Danish Embassy Jakarta. In 2008, published twice a year in collaboration with TAF (The Asia Foundation), namely January and July. Musãwa Journal is a study of gender and Islam especially on gender mainstreaming and child rights both in the study of texts in the Qur’an and Hadith, figures and thoughts, history and repertoire, classical and contemporary literature as well as socio-cultural studies. All concentrations are in the context of Indonesia and other countries in Southeast Asia within the framework of unified NKRI, based on Pancasila. Musãwa Journal has been published by PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta since 2002. Initiated by lecturers, gender activists and Islamic studies scholars of PTKI ( Higher Education of Islamic Religion) Musãwa has regularly published academic works and researches on gender and Islam for almost two decades. Now, the Journal extends its studies with Children and Human Rights (HAM). All studies are still in the context of gender and its mainstreaming. Through the studies hopefully, the Musawa journal can be part of the implementation of gender mainstreaming in the context of Indonesian society.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Stugi Gender
Articles 373 Documents
 14   15   16   17   18 
PRINSIP-PRINSIP HUKUM/HAK-HAK KELUARGA DALAM FIKIH JA’FARI & SISTEM SYAR’I REPUBULIK ISLAM IRAN Nejad, Seyed Ahmad Habib
Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 14 No. 1 (2015)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2015.141.1-10

Abstract

Prinsip sentralitas keluarga dalam sistem hukum Iran dapat banyak membantu keseimbangan kepentingan dalam sistem hukumnya. Hal-hal yang berhubungan dengan ahwal syakhshiyyah, terutama pernikahan, dalam seluruh agama, memiliki relasi yang kuat dengan kayakinan keagamaan. Dari satu sisi, ketidakpedulian terhadap perubahan-perubahan sosial akan memunculkan undang-undang yang mati dan kaku dalam hubungan sosial. Dan dari sisi lain, mengabaikan nilai-nilai keagamaan dan terutama pada perilaku yang memiliki sensitifitas terhadap madzhab akan melahirkan dualitas dalam sistem-sistem yang mendominasi perilaku sosial. Ide sentralitas keluarga, dengan memanfaatkan hukum-hukum fikih dan memperhatikan al-ghayah asy-syar’iyyah dari hukum pernikahan dalam fikih Ja’fari melalui pembaharuannya, relatif dapat memberikan dominasi pandangan terhadap hak-hak keluarga di Iran dalam menghadapi perubahan-perubahan sosial dan mengarahkan kepada sistem tunggal dalam sistem keluarga di tengah masyarakat Iran sebagai negara religius. Prinsip-prinsip hasil istinbath dari referensi-referensi ijtihad menurut maktab fikih Ja’fari dalam bidang hukum/hak-hak keluarga dan dimasukkan dalam UUD Republik Islam Iran, melahirkan dominasi sistem hukum khusus terhadap keluarga. Pasal 10 UUD Republik Islam Iran menjadikan keluarga  sebagai yang terpenting dan pemersatu masyarakat. Maka seluruh undang-undang, aturan dan perencanaan  yang berhubungan dengan itu bertujuan memudahkan pembentukan keluarga dan menjaga kesucian dan kelanggengan hubungan kekeluargaan.
Wali Nikah dan Persetujuan Perempuan: Antara Tuntutan dan Kenyataan Nasution, Khoiruddin
Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 5 No. 2 (2007)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2007.52.169-189

Abstract

Although it is revealed in a patrilinealArab community, Islam is substantially introducinga model of bilateral community which perceives men and woman in an egalitarian position. The purpose of Islam to build an egalitarian, bilateral is explicitly stated in a number of Qur'anic verses and prophetic traditions (hadits). With regard to the issue of wali in a marriage contract, there are Qur'anic verses and hadits which indicate that adult, intelligent women might marry off themselves without a male wali. This view is in conformity with that applauded by the Hanafis who argue that adult women, just like adult men, might marry off themselves. Such interpretation, in the opinion of the writer, is the one to serve the purpose of Islam in developing an egalitarian community.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BERBASIS MASJID MELALUI PROGRAM LUMBUNG PADI DI DESA GENENG, JAMBAKAN, BAYAT, KLATEN, JAWA TENGAH Hamsah, Ustadi
Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 16 No. 1 (2017)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2017.161.111-126

Abstract

A discourse of women empowerment has been understood to be based on social capital , from the existence and the role of women themselves. This article is an attempt to enrich the discourse of women empowerment based on mosque. The function and the role of mosque will be socially linked to the patterns of women’s empowerment in creating food security i.e. rice barns. So far, the function of mosque is seen limited to a place for religious rituals that have a limited implication on its social role. Similarly, the function and the role of women in the village in particular, are also limited in the public sector. By using the constructive theory of Peter L. Berger, the analysis argues that the “culture” of the mosque provides an affinity for village women to develop empowerment models in the form of rice granaries with the patterns of participation and local organizational capacity. Supported by theological values of the mosque’s function and role, both patterns allow women to play their social functions and roles to be more wider.[Wacana pemberdayaan perempuan yang selama ini dipahami merupakan wacana yang berbasis social capital dari eksistensi dan peran perempuan itu sendiri. Artikel ini merupakan upaya untuk memperkaya wacana men- genai pemberdayaan perempuan yang berbasis masjid. Fungsi dan peran masjid secara sosial akan dikaitkan de- ngan pola-pola pemberdayaan perempuan dalam menciptakan ketahanan pangan yakni lumbung padi. Hal yang menarik adalah wacana bahwa masjid difungsikan sebatas pada tempat ritual keagamaan yang berimplikasi pada peran sosialnya yang sangat terbatas. Kemudian perempuan di desa, khususnya, juga dilihat fungsi dan perannya secara terbatas di sektor publik. Analisis dari persoalan ini dilakukan dengan menggunakan teori teori konstruk- sionisme Peter L. Berger. Dari analisis itu dapat dikemukakan bahwa “culture” masjid memberikan afinitas bagi perempuan desa untuk mengembangkan model pemberdayaan dalam bentuk lumbung padi dalam dengan pola par- ticipation dan local organizational capacity. Kedua pola itu memungkinkan perempuan memainkan fungsi dan peran sosialnya yang lebih luas dan didukung oleh values teologis dari fungsi dan peran masjid.]
Kepemimpinan Publik Perempuan Dalam Perspektif Perbandingan Mazhab Riyanto, Riyanto
Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 3 No. 1 (2004)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2004.31.15-26

Abstract

Functionally speaking, judges and heads of the states are the two most strategic positions. The policies issued by those bureaucrats are very influential for the society. Therefore, these kinds of professions require significant responsibilities and certain qualifications. At this point, the capability of women to hold those positions is questioned. Generally speaking, almost all classical ulama maintained that women are not allowed to be judges, let alone to be the heads of a state. The reason given for this prohibition is that women are biologically seen as unable to perform such a task. However, contemporary ulama emphasized more on the capability of human being, be they men or women, to hold such a position. Moreover, these ulama applied a contextual approach in reading the Islamic texts.
Perempuan Dalam Kepemimpinan Agama: Pengalaman Kristen Natar, Asnath N.
Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 18 No. 2 (2019)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2019.182.133-147

Abstract

Saat ini perempuan yang menjadi pemimpin sudah semakin meningkat di hampir semua aspek kehidupan. Negara Indonesia pernah dipimpin oleh presiden perempuan dan saat ini kaum perempuan juga ada yang menjabat sebagai walikota, bupati, camat dan kepala desa di beberapa daerah. Mereka juga mengisi kursi-kursi di badan legislatif dan menjabat sebagai pimpinan di lembaga-lembaga pemerintah dan perusahaan-perusahaan. Memang harus diakui bahwa jumlah mereka belum sebanyak laki-laki dan ini tentunya menjadi tantangan ke depan. Tantangan yang terbesar selalu berasal dari agama dan budaya. Agama dan budaya yang patriarkhi ini juga didukung dengan konsep politik yang patriarki, feodalistis & berwarna maskulin, di mana kekuasaan politik ada pada laki-laki, yang akan mengambil keputusan baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Kondisi perempuan dalam kepemimpinan gereja nampak tidak jauh berbeda dengan kepemimpinan dalam bidang politik dan masyarakat. Kendati mayoritas warga jemaat di gereja adalah perempuan, namun mereka lebih banyak bertindak sebagai pelaksana keputusan dan kurang terlibat dalam pembuatan keputusan. Sehubungan dengan hal itu, maka paper ini akan mengulas tentang kepemimpinan perempuan Kristen di Indonesia dengan melihat tantangan dan peluang yang ada baik dari ajaran gereja, budaya, dan perempuan sendiri. Selain itu, akan dipaparkan juga tentang gaya kepemimpinan perempuan untuk menjawab tantangan Indonesia saat ini. Tulisan ini akan dibahas dengan menggunakan teori gender dengan pendekatan teologi feminis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian literatur.[Nowadays the number of women who become leaders have increased in almost every aspects of life. Indonesia was once led by a female president and a lot of women serves as mayors, regents, sub-district heads and village heads in several areas. Though not as many as the men, women also get position in the legislature and serve as leaders in government institutions and companies. However, among religious institution, especially in the church, getting the highest position is kind of challenging for women. Supported by the concept of a patriarchal, feudalistic & masculine political concept, where political power is on men, women are difficult to get position as the leaders of the Churches. Although majority of church members are women, they are less involved in decision making. In this regard, this paper will review the leadership of Christian women in Indonesia by looking at the challenges and opportunities that exist both from the teachings of the church, culture, and women themselves. This paper will be discussed by using gender theory with a feminist theology approach and the literature review as the method.]
NIKAH SIRRI DALAM PERBINCANGAN MEDIA MASA Suryadilaga, Muhammad Alfatih
Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 12 No. 1 (2013)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2013.121.103-119

Abstract

Sirri marriage is a growing phenomenon in society. The apparently large number of  sirri marriages is due to widespread reporting by mass media, printed and electronic. As a part of religious teachings, marriage is a holy institution to humanize mankind. The purpose of marriage cannot be achieved if there is an effort to subvert its core values. One of the things which may reduce the essence of marriage is sirri marriage, as it is not recorded by the Office of Religious Affair and thus does not carry the  same legal force as official marriages. From the various cases of sirri marriages,  most of them involve people in a public office and are economically well off, such as politicians, government officials and well off government and private employees. This means, that economic stability drives people to marry again to avoid sin, thus sirri marriage. On the flip side, poverty often coerces victims into sirri marriages. It seems that the reasons why people resort to sirri marriages include: prohibition to marry during civil service, the partner is not yet of age, polygamous civil servants fearful of superior reprimand and polygamous men fearful of their wives.
TAFSIR AYAT-AYAT GENDER ALA AMINA WADUD PERSPEKTIF HERMENEUTIKA GADAMER Irsyadunnas, Irsyadunnas
Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 14 No. 2 (2015)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2015.142.123-142

Abstract

In the interpretation of the verses of the Qur’an, gender has undergone considerable  and dynamic developments. The classical commentators tend to interpret verses textually – normatively, while feminists tend to interpret the verses contextually – sociologically. Along with the developments in the methods or approaches to the contemporary interpretation of the Qur’an, one of the methods or approaches used by feminists is hermeneutics. Through this method or approach, Amina Wadud tries to interpret verses related to the creation of women, women’s leadership, and the problems of polygamy. The result is that the origin of human beings, both males and females, came from a single nafs which is part of the system pairs (nafs itself and its zawj). The leadership clause should be understood in the context of society as a whole through the concept of “functionalist”. On polygamy, there is no direct evidence from the Koran about the permissibility of polygamous marriage, especially in regard to the three validations often cited by proponents, namely financial reasons, reasons of infertility, and the reason the fulfillment of lust or sexual needs.
Tubuh Perempuan Dalam Layar Kaca: Perebutan Kuasa Terhadap Tubuh Perempuan Antara Negara, Media dan Pemiliknya Nurmadiansyah, Thoriq
Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 5 No. 4 (2007)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2007.54.465-482

Abstract

This article highlights how the media, especially television, have per, ceived women's bodies. TV has proven itself to be a powerful medium to develop public opinion, including that with regard to women's bodies. TV has propagates many different types of women's bodies: beautiful women, ugly women, nice women with all their characteristics. The State is also interested in controlling women's bodies. This can be seen from the conceptualization of legal draft on pornography that targeted women. Thus media and the state have competed to rule women's bodies as though they are commodity object, whereas women themselves, the right owners of the bodies, are usually left behind in this discourse. The author suggests that women's voice should be listened and considered seriously in this matter, because women are the owners of their bodies.
Nikah Mut'ah Dalam Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia Halim, Abd.
Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 1 No. 2 (2002)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2002.12.197-210

Abstract

There are differences of opinion among Muslims about the validity of mut'ah marriage (temporary marriage). Some permit it and others do not. The Syi'ah Imamiyyah allows it, whereas the majority of Muslims (Sunni, Syi'ah Zaidiyyah and Syi'ah Isma'iliyyah) do not. This paper studies the views of these two groups, as well as the argumentation they use, and also looks at which view is closer in spirit to the marriage law in Indonesia. After analysing the two arguments, can be concluded that the stronger argument is that of the majority of ulama who do not allow mut'ah marriage. Meanwhile in terms of Indonesian marriage law, mut'ah marriage is not in accordance with the goals and idealism of the family as a body and soul bond to create a household that is sakinah, mawaddah and rahmah.
PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN Indriyati, Anisa
Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 10 No. 2 (2011)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2011.102.171-186

Abstract

Children are an important part of a family, and their condition within the family is consequential to their condition in the society and nation. There are many issues regarding children, one of them being allegations of violence committed against them. The efforts to reduce such violence require an effort to religious understanding through the Quran with respect to the protection of children, by elucidating rights and responsibilities. This effort is also support by Law no. 23/2003 on Protection of Children  

Page 16 of 38 | Total Record : 373

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2002 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 24 No. 2 (2025): Vol. 24 No. 2 (2025) Vol. 24 No. 1 (2025): Vol. 24 No. 1 (2025) Vol. 23 No. 2 (2024) Vol. 23 No. 1 (2024) Vol. 22 No. 2 (2023) Vol. 22 No. 1 (2023) Vol. 21 No. 2 (2022) Vol. 21 No. 1 (2022) Vol. 20 No. 2 (2021) Vol. 20 No. 1 (2021) Vol. 19 No. 2 (2020) Vol. 19 No. 1 (2020) Vol. 18 No. 2 (2019) Vol. 18 No. 1 (2019) Vol. 17 No. 2 (2018) Vol. 17 No. 1 (2018) Vol. 16 No. 2 (2017) Vol. 16 No. 1 (2017) Vol. 15 No. 2 (2016) Vol. 15 No. 1 (2016) Vol. 14 No. 2 (2015) Vol. 14 No. 1 (2015) Vol. 13 No. 2 (2014) Vol. 13 No. 1 (2014) Vol. 12 No. 2 (2013) Vol. 12 No. 1 (2013) Vol. 11 No. 2 (2012) Vol. 11 No. 1 (2012) Vol. 10 No. 2 (2011) Vol. 10 No. 1 (2011) Vol. 9 No. 2 (2010) Vol. 9 No. 1 (2010) Vol. 8 No. 2 (2009) Vol. 8 No. 1 (2009) Vol. 6 No. 2 (2008) Vol. 6 No. 1 (2008) Vol. 5 No. 4 (2007) Vol. 5 No. 3 (2007) Vol. 5 No. 2 (2007) Vol. 5 No. 1 (2007) Vol. 4 No. 3 (2006) Vol. 4 No. 2 (2006) Vol. 4 No. 1 (2006) Vol. 3 No. 2 (2004) Vol. 3 No. 1 (2004) Vol. 2 No. 2 (2003) Vol. 2 No. 1 (2003) Vol. 1 No. 2 (2002) More Issue