cover
Contact Name
Musawa
Contact Email
psw@uin-suka.ac.id
Phone
+6285228019060
Journal Mail Official
psw@uin-suka.ac.id
Editorial Address
http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/about/editorialTeam
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Musawa : Jurnal Studi Gender dan Islam
Musãwa Journal of Gender and Islamic Studies was first published in March 2002 by PSW (Pusat Studi Wanita) Sunan Kalijaga Yogyakarta under contribution with the Royal Danish Embassy Jakarta. In 2008, published twice a year in collaboration with TAF (The Asia Foundation), namely January and July. Musãwa Journal is a study of gender and Islam especially on gender mainstreaming and child rights both in the study of texts in the Qur’an and Hadith, figures and thoughts, history and repertoire, classical and contemporary literature as well as socio-cultural studies. All concentrations are in the context of Indonesia and other countries in Southeast Asia within the framework of unified NKRI, based on Pancasila. Musãwa Journal has been published by PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta since 2002. Initiated by lecturers, gender activists and Islamic studies scholars of PTKI ( Higher Education of Islamic Religion) Musãwa has regularly published academic works and researches on gender and Islam for almost two decades. Now, the Journal extends its studies with Children and Human Rights (HAM). All studies are still in the context of gender and its mainstreaming. Through the studies hopefully, the Musawa journal can be part of the implementation of gender mainstreaming in the context of Indonesian society.
Articles 381 Documents
Negotiation Of Married Women Choosing Childfree In The Context Of Pronatalism From A Gender Perspective Barokatun Nikmah; Casmini
Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 24 No. 2 (2025): Vol. 24 No. 2 (2025)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2025.%x.1-11

Abstract

Dalam konteks pronatalisme sosiokultural yang dominan dan wacana budaya yang mengadvokasi ibu sebagai persyaratan feminitas normatif, banyak wanita membungkam atau menyembunyikan pilihan mereka untuk bebas anak dan kurangnya keinginan mereka untuk menjadi ibu. Secara intrinsik menarik untuk memahami apa alasan perempuan menikah memilih untuk childfree dalam pandangan masyarakat yang menilai negatif reproduksi perempuan dalam kasus ini orang yang memilih childfree dan bagaimana perempuan menegoisasikannya dan apa yang membuat mereka bertahan dengan pilihan mereka. Penelitian ini menghasilkan bahwa tugas atau kegiatan keibuan menjadi alasan untuk memilih pilihan childfree dan individu berbicara tentang keputusan sehubungan dengan pilihan childfree mereka dalam masyarakat yang mayoritas pronatalis dan strategi yang berbeda dalam menegosiasikan identitas childfree mereka dalam konteks harapan pronatalis khususnya di Indonesia yang masih kental dengan agama dan budaya.  Kata kunci: Negosiasi, perempuan dan childfree [In the context of dominant sociocultural pronatalism and cultural discourses advocating motherhood as a normative requirement of femininity, many women mute or hide their choice to be childfree and their lack of desire to become mothers. It is intrinsically interesting to understand what are the reasons married women choose to be childfree in the view of society that negatively evaluates women's reproduction, in this case people who choose childfree and how women negotiate it and what makes them stick with their choice. This research results that motherly tasks or activities as reasons for making childfree choices talk about their decisions in relation to their childfree choices in a predominantly pronatalist society and different strategies in negotiating their childfree identity in the context of pronatalist expectations, especially in Indonesia which is still thick with religion and culture.  Keyword: negotiation, woman, childfree ]
The Role Of Women's Agency For Religious Moderation In Betang Culture Rohinah; Maemonah
Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 24 No. 2 (2025): Vol. 24 No. 2 (2025)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2025.242.12-23

Abstract

Artikel ini mengeksplorasi peran agensi perempuan dalam proses moderasi beragama dalam budaya Betang di Kalimantan Tengah, Indonesia. Studi menggunakan metode studi kasus kualitatif dengan delapan keluarga Betang sebagai subjek penelitian. Temuan utama menunjukkan bahwa perempuan memainkan peran penting dalam mendukung toleransi dan harmoni dalam masyarakat Betang, terutama melalui pendidikan dan praktek sehari-hari. Dalam membentuk karakter dan sikap anak-anak, perempuan membantu mereka memahami pentingnya hidup dalam harmoni tanpa memandang perbedaan agama. Selain itu, penelitian ini menyoroti bagaimana perempuan Betang memanfaatkan agensi mereka untuk melawan struktur sosial dan norma budaya yang patriarkal. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan penting tentang interaksi antara agensi perempuan dan moderasi beragama dalam konteks budaya Betang.   Keywords : Agensi perempuan, Moderasi beragama, Budaya Betang.   [The article explores the role of women’s agency in promoting religious moderation within the Betang culture of Central Kalimantan, Indonesia. Using a qualitative case study approach involving eight Betang families as research participants, the study reveals that women play a crucial role in fostering tolerance and social harmony within Betang communities, particularly through education and daily practices. In shaping children’s character and attitudes, women help them internalize the importance of living harmoniously regardless of religious differences. Furthermore, the study highlights how Betang women exercise their agency to challenge social structures and patriarchal cultural norms. Overall, the research provides valuable insights into the interplay between women’s agency and religious moderation in the unique socio-cultural context of Betang society.   Keywords: Women's agency, Religious moderation, Betang culture.]
Faith, Care, And Resistance: The Role Of Female Ulama In Social Healing Among Women And Children In Former Terrorist Families In Paciran, Lamongan, Indonesia Ahmad Ridwan; Muhammad Faruki
Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 24 No. 2 (2025): Vol. 24 No. 2 (2025)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2025.242.24-40

Abstract

Penelitian ini berfokus pada pertanyaan utama bagaimana peran ulama perempuan dalam pemulihan sosial komunitas pascaterorisme di Paciran, Lamongan, terutama terhadap perempuan dan anak dalam keluarga mantan narapidana terorisme (ex-napiter). Penelitian ini berangkat dari kritik atas kebijakan deradikalisasi oleh negara yang selama ini bias gender dan mengabaikan kerja-kerja keagamaan perempuan di tingkat akar rumput. Menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif gender dengan wawancara mendalam terhadap enam ulama perempuan, serta observasi partisipan, penelitian ini menganalisis bentuk-bentuk agensi keagamaan perempuan melalui kerangka feminisme Islam, interseksionalitas, politik perawatan, dan feminisme pascakonflik. Hasilnya menunjukkan bahwa ulama perempuan menjalankan fungsi penyembuh spiritual, negosiator otoritas agama, agen perawatan afektif berbasis iman, serta mediator antara keluarga eks-napiter dan komunitas. Penelitian ini merekomendasikan integrasi ulama perempuan ke dalam desain kebijakan deradikalisasi berbasis komunitas sebagai strategi pemulihan yang berkeadilan gender, inklusif, dan berkelanjutan.   Kata Kunci: Ulama Perempuan, Pascaterorisme, Keluarga Eks-Napiter, Feminisme [This study centers on the key question of how female ulama contribute to the social recovery of post-terrorism communities in Paciran, Lamongan, with particular attention to women and children in the families of former terrorism convicts (ex-napiter). It departs from a critique of state-led deradicalization policies that have been persistently gender-biased and have overlooked the religious work of women at the grassroots level. Employing a gender-sensitive qualitative approach, combining in-depth interviews with six female ulama and participant observation. This research examines forms of women’s religious agency through the lenses of Islamic feminism, intersectionality, the politics of care, and postconflict feminism. The findings reveal that female ulama act as spiritual healers, negotiators of religious authority, faith-based affective caregivers, and mediators between ex-napiter families and the broader community. The study recommends integrating female ulama into community-based deradicalization policy design as a strategy for gender-just, inclusive, and sustainable post-terrorism recovery. Keywords : female ulama, post-terrorism, families of former terrorism convicts, feminism]  
Women And Legislation: Ebb And Flow Of The Struggle To Establish Post-Reform Violence Elimination Policy Mohammad Fauzan Ni'ami; Mufidah Ch
Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 24 No. 2 (2025): Vol. 24 No. 2 (2025)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2025.242.63-90

Abstract

Riset ini dilatarbelakangi oleh perjuangan perempuan dalam memperjuangan kebijakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia pasca reformasi. Posisi perempuan di ruang publik memiliki daya tawar yang baik untuk memproduksi hukum nasional. Implikasinya adalah kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rancangan Undang-Undang Keadilan Dan Kesetaraan Gender, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berupaya menjadi representasi dari kebijakan pro perempuan. Riset ini mencoba melacak geneologi munculnya kebijakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan pasca reformasi dengan menghadirkan pergulatan yang melibatkan kaum perempuan. Dengan mengggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan pendekatan genealogi (genealogycal approach) dan filosofi (philoshophy approach), kami berargumentasi bahwa terjadi pasang surut perjuangan perempuan. Faktor yang menjadi penyebab surutnya perjuangan perempuan dalam mengadvoaksi kebijakan tersebut adalah adanya politik patriarki. Sedangkan faktor yang menjadi pemicu lahirnya aktivitas perjuangan perempuan adalah hegemoni dengan tujuan mobilisasi massa supaya mendukung pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rancangan Undang-Undang Keadilan Dan Kesetaraan Gender, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kajian ini berimplikasi kepada pengembangan riset geneologi perjuangan perempuan dalam memproduksi hukum nasional.  Kata Kunci: Hegemoni, Kekerasan, Perempuan, Politik Patriarki. [This research is motivated by the struggle of women in fighting for policies to eliminate violence against women in post-reformation Indonesia. The position of women in the public sphere has good bargaining power to produce national laws. The implication is the presence of Law Number 23 of 2003 concerning Domestic Violence, the Draft Law on Justice and Gender Equality, and Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence which seeks to be a representation of pro-women policies. This research tries to trace the genealogy of the emergence of policies to eliminate violence against women after reform by presenting struggles involving women. By using normative juridical research and genealogical and philosophical approaches, we argue that there are ups and downs in women's struggles. The factor causing the decline in women's struggle in advocating for these policies is the existence of patriarchal politics. Meanwhile, the factor that triggered the birth of women's struggle activities was hegemony with the aim of mass mobilization to support the ratification of Law Number 23 of 2003 concerning Domestic Violence, the Draft Law on Justice and Gender Equality, and Law Number 12 of 2022 concerning Actions. Criminal Sexual Violence. This study has implications for the development of research on the genealogy of women's struggles in producing national laws. Keyword: Hegemony, Violence, Women, Patriarchal Politics.]
Text And Context Regarding Muslim Women’s Tradition In Postcolonial Era In Indonesia Fiki Khoirul Mala; Dany Buyung Yudha Presetya
Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 24 No. 2 (2025): Vol. 24 No. 2 (2025)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2025.242.91-107

Abstract

Artikel ini mengkaji bagaimana perempuan muslim ditafsirkan melalui teks di Indonesia pasca-kolonial. Menggunakan Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk dan Norman Fairclough, penelitian ini menganalisis buku Tanqīḥ al-Qaul al-Hathīth fī Sharḥ Lubāb al-Hadīth karya Nawawi al-Bantani sebagai lintasan interpretatif penting yang membentuk pemikiran Islam pertengahan abad ke-19 di Indonesia. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa pernikahan pada abad ke-19 merupakan bagian dari langkah untuk mengembalikan motivasi dan semangat setelah kolonialisme di Indonesia. Penggunaan hadits lemah dalam buku Tanqīḥ al-Qaul al-Hathīth fī Sharḥ Lubāb al-Hadīth membuktikan bahwa Nawawi al-Bantani memperhatikan nilai-nilai sosial dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Revisualisasi feminisme pascakolonialisme dengan menghadirkan perspektif pernikahan dalam situasi transisi kolonial memberikan gaya interpretatif baru termasuk pengembangan nilai-nilai humanis bangsa Indonesia.   Kata kunci: Interpretasi, Hadis, Indonesia, Nawawi al-Bantani, Pernikahan, Dekolonisas   [This article examines how muslim women was interpreted trough the text in post-colonial Indonesia. Using Critical Discourse Analysis of Teun A. Van Dijk and Norman Fairclough, this study analyzes the book Tanqīḥ al-Qaul al-Hathīth fī Sharḥ Lubāb al-Hadīth by Nawawi al-Bantani as an important interpretive trajectory that shaped mid-19th-century Islamic thought in Indonesia. The findings of this study reveal that marriage in the 19th century was part of the step to restore the motivation and spirit aftere colonialism in Indonesia. The use of weak hadiths in the book Tanqīḥ al-Qaul al-Hathīth fī Sharḥ Lubāb al-Hadīth proves that Nawawi al-Bantani paid attention to the social values and needs of the Indonesian people. The revisualization of postcolonialism feminism by presenting the perspective of marriage in a colonial transition situation provides a new interpretive style including the development of humanist values of the Indonesian nation. Keywords:  Interpretation, Hadith, Indonesia, Nawawi al-Bantan, Marriage, Decolonization]  
Demisogyny Of The Epistemology Of Women's Fikih MutawallĪ Al-Sha'rāwī In The Indonesian Context   Muhammad Nurravi Alamsyah
Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 24 No. 2 (2025): Vol. 24 No. 2 (2025)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2025.242.108-134

Abstract

Buah gagasan al-Sha’rāwī dalam upaya demisogini epistemologi fikih perempuan merupakan angin segar bagi pemikir hukum Islam. Selain menyelamatkan stigmatisasi terhadap perempuan, pemikirannya juga mendobrak bagaimana cara memaknai teks-teks agama secara holistik. Hal ini supaya doktrin agama tidak dimaknai secara kaku dan rigid, sehingga dapat dibumikan secara total sesuai dengan semangat maqāṣid dan dapat melahirlan produk-produk hukum yang ramah gender. Kontribusi pemikiran al-Sya’rawi turut mewarnai progresifitas fikih perempuan dengan mencairkan pemikiran-pemikiran yang membeku dalam teks. Dari keempat isu dalam penelitian ini (hadis akal dan agama perempuan, ayat pemukulan perempuan, ayat poligami, dan ayat kesaksian perempuan), secara garis besar, al-Sha’rāwī telah mengintrodusir pemikiran progresifnya, meskipun beberapa poin belum dikatakan maksimal untuk diaplikasikan di konteks modern Indonesia. Kontribusi pemikirannya dengan konteks Indonesia adalah dalam rangka affirmatif dan kuratif. Apa yang sudah sesuai –dalam merepresentasikan semangat kesetaraan gender- maka perlu dilestarikan dan apa yang kurang sesuai maka perlu direformulasi. Inilah tujuan utama penulis dengan memberikan bandingan pemikir hukum Islam kontemporer yang cukup konsen menyoroti tentang perempuan.   Kata Kunci: Al-Sha’rāwī, Demisogini Epistemogi Fikih, Konteks Indonesia.   [The fruit of al-Sha'rāwī's ideas in an effort to demystify the epistemology of women's jurisprudence is a breath of fresh air for Islamic legal thinkers. Apart from saving the religious stigmatization of women, his thinking also breaks down how to interpret religious texts holistically. This is so that religious doctrine is not interpreted in a strict and rigid manner, so that it can be totally grounded in accordance with the maqāṣid spirit and can give birth to gender-friendly legal products. Of the four issues in this research (hadith on women's reason and religion, verses on beating women, verses on polygamy, and verses on women's testimony), in general, al-Sha'rāwī has introduced his progressive thinking, although several points have not been said to be optimally applied in the context of modern Indonesia. The contribution of his thinking to the Indonesian context is in an affirmative and curative framework. What is appropriate - in representing the spirit of gender equality - needs to be preserved and what is less appropriate needs to be reformulated. This is the main aim of the author in  providing a comparison of contemporary Islamic legal thinkers who are quite concerned with highlighting women.    Keywords: Al-Sha'rāwī, Demisogyny of Epistemogy of Jurisprudence, Indonesian Context.]  
Discussions On Gender Equality In The Suara ‘Aisyiyah Magazine During The Pre-Independence Period Sirajuddin Bariqi; Mayda Dwi Hadiyanti
Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 24 No. 2 (2025): Vol. 24 No. 2 (2025)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2025.242.41-62

Abstract

Wacana kesetaraan gender sesungguhnya bukan hal yang baru dalam produksi pengetahuan di Indonesia. Meski belum terumuskan secara sistematis dan komprehensif, Suara ‘Aisyiyah, majalah organisasi ‘Aisyiyah, sudah memulai gerakan ini sejak sebelum kemerdekaan, seiring dengan visi dan tujuan mengapa organisasi ini hadir di masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menelisik lebih jauh bagaimana wacana kesetaraan gender disuarakan oleh Aisyiyah melalui lensa organisasi, Suara ‘Aiyiyah utamanya pada periode pra-kemerdekaan (1926-1945) untuk melihat bagaimana perempuan (Muslim) mendefinisikan dan memperjuangkan dirinya di tengah realitas zaman yang sangat patriarki dan cengkeraman kolonialisme. Dengan menggunakan analisis teks dan pendekatan historiografi, penelitian ini menemukan bahwa setidaknya ada 3 (tiga) kategori wacana yang dikembangkan oleh Suara ‘Aisyiyah pada masa itu, yakni wacana pencarian identitas yang terkait dengan bagaimana perempuan muslim mendefinisikan status dan makna kemajuan, mendorong kesamaan hak perempuan dengan laki-laki dalam menuntut ilmu dan beramal saleh, serta menegaskan ruang gerak perempuan yakni menempatkan rumah tangga  dan masyarakat sebagai medan perjuangan. Dengan wacana kesetaraan ini, Suara ‘Aisyiyah secara konsisten terus berproses dan bertumbuh hingga saat ini yang sekaligus juga merefleksikan bagaimana warga ‘Aisyiyah, memaknai kesetaran dan kemajuan tanpa harus meninggalkan ajaran agama dan nilai luhur bangsa Indonesia. Kata Kunci: Suara ‘Aisyiyah, Wacana, Kesetaraan, Pra kemerdekaan [The discussion of gender equality is not a new idea in knowledge production in Indonesia. Although not systematically and comprehensively formulated, the Suara ‘Aisyiyah, a magazine organization of ‘Aisyiyah has already started this movement even before independence, along with the reason, vision and purpose for which this organization was established. The purpose of this article is to further investigate how ‘Aisyiyah expressed gender equality discourse through the ‘lens’ of the organization, Suara ‘Aisyiyah, particularly in the pre-independence period (1926-1945) to see how women (Muslims) defined and fought for themselves amid the reality of a patriarchal era and the grip of colonialism. Using textual analysis and a historiographical approach, this study found that the discourse developed by Suara ‘Aisyiyah during that period had at least three categories: searching for identity related to how Muslim women’s status was perceived and defines the meaning of progress, promoting gender equality in the study and righteous deeds, and affirming women's place in the home and society as sites of struggle. This discourse of equality has allowed Suara ‘Aisyiyah to consistently develop and grow to this day. At the same time, these reflect how ‘Aisyiyah members interpret equality and progress without departing from the religious teachings and noble values of the Indonesian nation. Keywords: Suara ‘Aisyiyah, Discourse, Equality, Pre-independence]
Social Justice In The Shadow Of Patriarchy: Politics Identity In Aceh Regional Elections 2024 Yazid Imam Bustomi; Fitria Susan Meliyana; Muizudin; Yuliana Kristianti
Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 25 No. 1 (2026): Vol.25 No.1 (2026)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2026.251.16-27

Abstract

Demokrasi adalah salah satu cara untuk mencapai kesetaraan bagi setiap warga negara dan memiliki akses yang sama untuk menjadi pemimpin. Namun, hal ini tidak berlaku di Aceh, salah satu provinsi yang memiliki keistimewaan di Indonesia. Dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, perempuan masih mendapatkan larangan secara masif dan kolektif atas nama ajaran agama dan budaya. Artikel ini memberikan tawaran penting dalam menyikapi fenomena ini. Dengan metode kualitatif dan pendekatan netnografi, persoalan tersebut dapat diberikan solusi. Pertama, perlunya redistribusi yang mengakomodir kebutuhan perempuan dalam mengakses dunia politik sehingga tidak ada lagi narasi bahwa laki-laki lebih baik dari perempuan dalam kepemimpinan. Kedua, pemerintah dan pemuka agama harus mengakui eksistensi perempuan dalam dunia politik untuk mengubah persepsi masyarakat dan memperbaiki struktur sosial yang selama ini menghalangi perempuan untuk mencapai kesetaraan partisipasi. Ketiga, konsep kesetaraan partisipasi yang menyatakan bahwa keadilan sejati hanya dapat dicapai jika perempuan memiliki akses yang sama baik secara materi maupun status sosial untuk berpartisipasi dalam politik tanpa adanya diskriminasi. Terakhir, promosi sebagai tangga sebelum menapaki ketiga elemen dalam teori Fraser di atas sangat penting karena promosi termasuk langkah awal untuk membangun kesadaran, legitimasi, dan pengakuan atas nilai perempuan sebagai pemimpin. Rekomendasi dari penelitiansebelumnya dari hasil paper ini adalah perlunya penelitian lanjutan dengan data yang lebih komprehensif dan analisis yang lebih mendalam dengan menggunakan teori-teori lain yang relevan agar fenomena ketidakadilan dalam konteks pilkada Aceh yang mengatasnamakan ajaran agama dan budaya hilang. Kata Kunci: Ketidakadilan Sosial, Politik, Perempuan Aceh, Patriarki, Pemilihan Kepala Daerah        [Democracy is one of the ways to achieve equality for every citizen and to have the same access as a leader. However, this is not true with Aceh, one of Indonesia’s privileged provinces. In the contestation of regional elections, women still get massive and collective prohibitions in the name of religious and cultural teachings. This article provides an essential offer in addressing this phenomenon. With qualitative methods and a netnographic approach, the issue can be given a solution. First is the need for redistribution that accommodates the needs of women in accessing the political world so that there is no longer a narrative that men are better than women in leadership. Second, the government and religious leaders must recognize the existence of women in politics to change people’s perceptions and improve social structures that have prevented women from achieving equal participation. Third, the concept of participation parity states that true justice is only achieved if women have equal access to both material and social status to participate in politics without discrimination. Finally, promotion as a ladder before climbing the three elements in Fraser’s theory above is vital because promotion includes the first step to building awareness, legitimacy, and recognition of the value of women as leaders. The recommendation of this study is the need for further research with more comprehensive data and in-depth analysis using other relevant theories so that the phenomenon of injustice in the context of the Aceh elections in the name of religious and cultural teachings disappears. Keywords: Social Injustice, Politics, Acehnese Women, Patriarchy, Local Election]
The Potential Of Women's Intelligence In The Perspective Of The Prophet's Hadith: A Study Of Misogynistic Hadith Suwendi; Rifqi Fadhillah; Mesraini; Aris Munandar
Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 25 No. 1 (2026): Vol.25 No.1 (2026)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2026.251.1-15

Abstract

Penelitian ini mengkaji kembali hadis tentang perempuan sebagai naqishat ‘aql wa al-dīn yang selama ini dipahami sebagai legitimasi inferioritas intelektual perempuan. Penelitian bertujuan menganalisis validitas dan makna hadis tersebut melalui integrasi kritik sanad–matan, pendekatan sosio-historis, dan hermeneutika gender. Penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka dengan analisis deskriptif-kritis terhadap hadis, literatur klasik, dan studi gender Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hadis tersebut sahih secara sanad, pemaknaannya bersifat kontekstual dan tidak menunjukkan inferioritas kodrati perempuan. Konsep nuqshān al-‘aql lebih merefleksikan kondisi sosial Arab abad ke-7, terutama dalam konteks kesaksian ekonomi, bukan ketidakmampuan intelektual universal perempuan. Sejarah Islam juga menunjukkan kontribusi signifikan perempuan dalam transmisi ilmu keislaman sebagai kontra-narasi terhadap tafsir misoginis. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan pembacaan hadis yang lebih etis, kontekstual, dan berkeadilan gender. Kata Kunci: Hadis Misoginis, Kecerdasan Perempuan, Kritik Sanad, Keadilan Gender. [This study reviews the hadith about women as naqishat 'aql wa al-dīn which has been understood as the legitimacy of women's intellectual inferiority. The research aims to analyze the validity and meaning of the hadith through the integration of sanad-matan criticism, socio-historical approaches, and gender hermeneutics. The research uses a qualitative method based on literature studies with descriptive-critical analysis of hadith, classical literature, and contemporary Islamic gender studies. The results of the study show that although the hadith is valid in sanad, its meaning is contextual and does not show the inferiority of women's nature. The concept of nuqshān al-'aql reflects more of the 7th-century Arab social conditions, especially in the context of economic testimony, rather than women's universal intellectual incompetence. The history of Islam also shows the significant contribution of women in the transmission of Islamic knowledge as a counter-narrative to misogynistic interpretations. This research contributes to strengthening the reading of hadith that is more ethical, contextual, and gender-fair. Keyword: Misogynistic Hadith, Women's Intelligence, Sanad Criticism, Gender Justice.]
Undermining Women’s Liberation On Social Media: Dogmatic Control In Indonesia’s Anti-Domestic Violence Discourse Mahbub Ghozali
Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam Vol. 25 No. 1 (2026): Vol.25 No.1 (2026)
Publisher : Sunan Kalijaga State Islamic University & The Asia Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/musawa.2026.251.28-43

Abstract

Kesadaran terhadap narasi anti-kekerasan terhadap perempuan dalam ranah domestik telah mendorong meningkatnya aktivitas di media sosial yang bertujuan membangun wacana toleransi nol terhadap berbagai bentuk kekerasan. Namun, wacana yang dikonstruksi melalui media sosial sering kali dibentuk oleh narasi keagamaan yang dipengaruhi perspektif patriarkal sehingga secara tidak langsung menormalisasi kekerasan simbolik. Penelitian ini mengkaji bias patriarkal dalam unggahan media sosial yang mempromosikan wacana anti-kekerasan terhadap perempuan di ranah domestik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kerangka analisis wacana media yang sistematis, Artikel ini menganalisis 23 unggahan Instagram yang dikumpulkan melalui penelusuran menggunakan tagar #KDRT dan #Islam. Temuan ini menunjukkan adanya afirmasi yang kuat terhadap gagasan keluarga yang harmonis dan bebas dari kekerasan, di mana unggahan yang dianalisis secara eksplisit mengecam kekerasan terhadap istri. Penolakan tersebut umumnya didasarkan pada argumentasi keagamaan, khususnya penafsiran terhadap QS. An-Nisā’ [4]:34. Meskipun demikian, penafsiran tersebut, walaupun secara prinsip menolak kekerasan, masih melegitimasi bentuk-bentuk disiplin fisik tertentu yang dianggap tidak melukai, seperti pukulan yang tidak menimbulkan rasa sakit, tidak meninggalkan bekas, dan tidak mengenai wajah. Penafsiran semacam ini pada akhirnya mereproduksi kekerasan simbolik dan psikologis dengan membingkai hukuman fisik terbatas sebagai sesuatu yang diperbolehkan secara agama. Narasi tersebut mencerminkan kuatnya hegemoni model penafsiran tradisional dan jarang menghadirkan alternatif penafsiran yang menegaskan pelarangan mutlak terhadap segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Meskipun beberapa unggahan mengutip hadis yang melarang atau mengecam pemukulan terhadap istri, struktur argumentasi yang dibangun masih cenderung mempertahankan asumsi-asumsi patriarkal dan memperkuat konstruksi stereotip mengenai feminitas. Kata Kunci : anti-kekerasan dalam rumah tangga, konten kreator Indonesia, Instagram, dogma agama [Awareness of anti-violence narratives against women in the domestic sphere has led to increased social media activity aimed at fostering a discourse of zero tolerance toward various forms of violence. However, the constructed by discourse often reflects religious narratives influenced by patriarchal perspectives, inadvertently normalizing symbolic violence. This study examines patriarchal biases in social media posts promoting anti-violence discourse against women in the domestic sphere. Using qualitative methods and a structured analysis of discourse formation in media, the study analyzes 23 Instagram posts collected through searches using the hashtags #KDRT (domestic violence) and #Islam. The findings reveal a strong community affirmation of harmonious, violence-free household life, with data explicitly rejecting violence against wives. This rejection often draws on religious principles, particularly interpretations of Quran 4:34. However, these interpretive narratives, while condemning violence, sometimes endorse permissible forms of non-painful beatings that avoid scarring or targeting the face, thereby perpetuating symbolic and psychological violence. Such narratives are shaped by the hegemony of traditional interpretive models, often without offering alternative arguments for an absolute prohibition of violence. Although some posts reference hadiths prohibiting beatings, their argumentative structure still permits narratives reinforcing stereotypical femininity. Keyword: anti-domestic violence, Indonesia’s content creator, Instagram, Religious Dogma]