cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. kudus,
Jawa tengah
INDONESIA
JURNAL PENELITIAN
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Religion, Education,
Arjuna Subject : -
Articles 376 Documents
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM (KUH) PERDATA PASAL 1467 TENTANG LARANGAN JUAL BELI ANTARA SUAMI ISTRI Santoso, Santoso
Jurnal Penelitian Vol 8, No 2 (2014): JURNAL PENELITIAN
Publisher : LP2M IAIN kUDUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/jupe.v8i2.839

Abstract

ISLAMIC   LAW   PERSPECTIVE   TO   THE   CIVIL BOOK OF LAW STATUTE ARTICLE 1467 ABOUT PROHIBITION OF SALE AND PURCHASE BETWEEN HUSBAND AND WIFE. Islamic law is regarded as an important part of  the religion teaching in Muslims’ point of view, and Islamic law is the main expression space of  religious experience and become determination of continuity and historical identity. In tune with the increasing awareness to return to the pure and original religion as well as the appearance of  desire to harmonize contemporary life with the provisions of  sharia, Islamic law in modern era received a lot of  attention from the supporting community itself  or from other communities that make it as an object of  study. The deeper knowledge a person about the essence of  his Muslim law, the greater the value of kindness and also the benefit that will be acquired. Therefore, this article is to answer the perspective of Islamic law on the book of  law statute (KUH) Civil Article 1467 on the prohibition of the sale and purchase between husband and wife. The Islamic scholars in his book described the discussions about the sale and purchase law which agreed to be allowed and forbidden, and there is also debatable about the prohibition law. In addition, there is also a transaction that has particular form and situation allowed because there is an exception from general arguments, as well as customs.keywords: Islamic Law, Civil Book Of  Law Statute, Sale And Purchase.Hukum Islam dianggap sebagai bagian penting dari ajaran agama dalam  pandangan  orang  Muslim,  dan  sebagai  demikian  hukum Islam merupakan ruang ekspresi pengalaman agama yang utama dan menjadi diterminan kontinyuitas dan identitas historis. Selaras dengan meningkatnya kesadaran untuk kembali kepada agama yang murni dan orisinal serta muncunnya keinginan untuk menyelaraskan kehidupan   kontemporer   dengan   ketentuan-ketentuan   syariah, hukum Islam di zaman modern mendapat banyak perhatian baik dari masyarakat pendukungnya sendiri maupun dari masyarakat lain yang menjadikannya sebagai suatu objek studi. Hukum Islam adalah hukum yang diturunkan Allah kepada manusia untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan bagi manusia itu sendiri, baik didunia maupun di akhirat kelak. Semakin mendalam pengetahuan seseorang akan hakekat hukum Islam yang dianutnya, maka akan semakin  besar  pulalah  nilai  kebaikan  dan  kemaslahatan  yang akan didapatkannya. Oleh karena itu, tulisan ini adalah untuk menjawab perspektif  hukum Islam terhadap kitab undang-undang hukum  (KUH)  Perdata  pasal  1467  tentang  larangan  jual  beli antara suami istri. para ulama dalam kitabnya merinci pembahasan mengenai hukum jual beli yang sepakat diperbolehkan juga sepakat diharamkan, dan terdapat pula yang diikhtilafkan (diperdebatkan) mengenai hukum keharamannya. Di samping itu, terdapat pula jual beli yang memiliki bentuk dan situasi khusus yang diperbolehkan karena ada pengecualian dari dalil-dalil umum, juga karena adat kebiasaan (‘urf).kata kunci: Hukum Islam, KUH Perdata, Jual Beli Suami Istri.
Identifikasi Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada PNPM Mandiri Taufiq, Bekti
Jurnal Penelitian Vol 11, No 1 (2017): JURNAL PENELITIAN
Publisher : LP2M IAIN kUDUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/jupe.v11i1.2171

Abstract

Di era reformasi seperti sekarang banyak pihak mulai mempertanyakan tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang  berdasarkan pengalaman yang terjadi menunjukkan bahwa selama ini Indonesia yang merupakan salah satu Negara berkembang belum pernah terbebas dari kemiskinan, keterbelakangan dan pengangguran yang pada dasarnya kondisi tersebut sesuatu yang ditolak manusia tetapi sulit untuk dihindarkan,yang kemudian masyarakat kita mengalami perubahan yang sangat pesat tetapi belum menghadirkan kemandirian dan kesejahteraan. Dalam pembelajaran pada masyarakat tentunya tidak terlepas dari nilai-nilai pendidikan Islam yang pada saat sekarang banyak pembelajaran yang dilaksanakan melalui pendidikan-pendidikan non formal dengan berbagai macam model maupun bentuk misalnya pembelajaran bagi masyarakat  dengan program pemberdayaan yaitu melalui PNPM mandiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan Islam apa saja yang terkandung dalam PNPM Mandiri?.   Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, serta menggunakan metode telaah dokumen dalam mengumpulkan data deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur tentang pemberdayaan masyarakat dan PNPM mandiri. Karena datanya berupa deskriptif, maka teknik yang digunakan untuk menganalisis data adalah contens analysis yaitu menganalisa isi dari data yang diperoleh. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : dalam PNPM mandiri mengajarkan nilai-nilai pendidikan Islam, nilai- nilai tersebut adalah nilai khuluqiyah (jujur, amanah, ikhlas, adil ) dan nilai amaliyah ( kesetaraan, kesatuan dalam keberagaman, demokrasi, transparansi, partisipasi). Semua nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip dasar dalam pemberdayaan masyarakat. Kata kunci : Nilai-nilai Pendidikan Islam, Pemberdayaan Masyarakat, PNPM Mandiri 
Desentralisasi Pendidikan dan Peran Aktif Masyarakat Menuju Pendidikan Berkualitas Ervannudin, Nur; Widodo, Bimo Wahyu
Jurnal Penelitian Vol 10, No 1 (2016): JURNAL PENELITIAN
Publisher : LP2M IAIN kUDUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/jupe.v10i1.1334

Abstract

PEMIKIRAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF SUNNI DAN SYI’AH Itmam, Muh. Shohibul
Jurnal Penelitian Vol 7, No 2 (2013): Jurnal Penelitian
Publisher : LP2M IAIN kUDUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/jupe.v7i2.817

Abstract

THE ISLAMIC THINKING IN SUNNI AND SYI’AH PERSPECTIVES. This paper attempts to describe the problems associated with Islam in particular with regard to Sunni and Syi’ah teachings. The number of  streams that developed in Islam today has resulted Islam got claims from various clerical community, such as terrorism and others, resulting in the ruination image of  Islam in the constellation of  the religions of  man. As the flow and the teachings of  the most dominating civilization of  the world religions, Sunni and Syiah, including the Wahhabi, are necessary to clarify the existence or clarified the diversity in the constellation of  Islam, considering the number of streams that are currently claiming truth on themselves. Iran as the country becoming a reference in the world of  developing Syi’ah should be used as a reference in the study of  understanding associated with Sunni and Syi’ah. From this country, the world of  Islam knows the concept ofgoverning “Wilayatul Faqih”. The concept was pioneered by the government of Imam Khomeini who became known after Islamic Revolution in Iran 1979 and continues to be developed up to now. Every year Iran is celebrated with a huge demonstration with the slogan in Persian, “Islam Pyruz ast, ast Nabud Istikbar”, Islam is victorious, crushed the vanity of the islam enemy.keywords: Islam, Sunni, Syi’ah, Perspective, Differences, Similarities.Tulisan ini mencoba mengurai persoalan yang berhubungan dengan Islam secara khusus yang berkaitan dengan ajaran Sunni dan Syi’ah. Banyaknya aliran yang berkembang dalam Islam dewasa ini telah mengakibatkan Islam mendapat klaim dari berbagai komunitas agamawan, seperti teroris dan lainnya, yang mengakibatkan redupnya citra Islam dalam percaturan agama-agama manusia. Sebagai aliran dan ajaran yang paling mendominasi peradaban agama dunia, Sunni dan  Syi’ah,  termasuk  Wahabi,  perlu  memperjelas  eksistensinya atau diperjelas keberagamaannya dalam percaturan agama Islam, mengingat banyaknya aliran yang dewasa ini mengklaim kebenaran atas dirinya. Iran sebagai negara yang menjadi rujukan dunia dalam mengembangkan ajaran Syi’ah patut dijadikan rujukan dalam studi pemahaman yang berhubungan dengan Sunni dan Syi’ah. Dari negara Iran, dunia Islam mengenal konsep pemerintahan “Wilayatul Faqih”. Konsep pemerintahan ini dipelopori oleh Imam Khumaini yang mulai dikenal setelah Revolusi Islam Iran pada tahun 1979 dan terus dikembangkan hingga sekarang. Setiap tahun di Iran diperingati dengan demonstrasi besar-besaran dengan semboyan dalam bahasa Persia, “Islam Pyruz ast, Istikbar Nabud ast”, Islam jaya, hancur kesombongan musuh Islam.kata kunci: Islam, Sunni, Syi’ah, Perspektif, Perbedaan, Persamaan.
EVALUASI PROGRAM PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN MUSLIM INTEGRAL (P3KMI) DI JURUSAN PENDIDIKAN GURU RAUDHATUL ATHFAL FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN SURAKARTA TAHUN 2016 Junanto, Subar
Jurnal Penelitian Vol 10, No 2 (2016): JURNAL PENELITIAN
Publisher : LP2M IAIN kUDUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/jupe.v10i2.1780

Abstract

AbstractProblems in the study faced by Program Pendampingan Pengembangan Kepribadian Muslim Integral (P3KMI), which is the implementation of learning that sometimes does not correspond to the learning schedule that includes the implementation time and duration, in addition to the program material is sometimes not in accordance with the target implementation P3KMI. So it is necessary to evaluate for Program Pendampingan Pengembangan Kepribadian Muslim Integral (P3KMI). The purpose of this study was to evaluate Program Pendampingan Pengembangan Kepribadian Muslim Integral (P3KMI) in Raudhatul Athfal Departement At Tarbiyah And Teacher Training Faculty  IAIN Surakarta in 2016 using CIPP MODEL.This study uses a mix method, which incorporates quantitative and qualitative research. This research was conducted in evaluating Program Pendampingan Pengembangan Kepribadian Muslim Integral (P3KMI). Raudhatul Athfal Departement At Tarbiyah And Teacher Training Faculty  IAIN Surakarta in 2016. mentee and mentor of P3KMI. Data collection techniques using observation, interviews, documentation and questionnaire. The focus of the evaluation in the form of context, input, process and product of P3KMI. Data were analyzed using qualitative analysis and statistical analysis.              
EKSISTENSI HARTA DALAM ISLAM (SUATU KAJIAN ANALISIS TEORITIS) Rizal, Rizal
Jurnal Penelitian Vol 9, No 1 (2015): JURNAL PENELITIAN
Publisher : LP2M IAIN kUDUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/jupe.v9i1.853

Abstract

 THE EXISTENCE OF PROPERTY IN ISLAM (A Study of  Theoretical Analysis). Humans have a natural tendency trying to take control and own property as much as possible. In a hadith of the Prophet, explained that the man was not satisfied with his wealth despite a valley-shaped gold so that he died. In fact, al-Quran and al- Sunnah forcefully argued that the property should not move from one person to another, but in a way that justified by syarak namely through trades or transactions based on consensual. The use of property in Islam should always be in the service of God and utilized in order taqarrub (closer) to Allah. Utilization of personal property must not only for the owner’s personal possessions, but also used for social functions in order to help fellow human beings. Islam has given special attention to the property in terms of both how to obtain and use that property owned it has a value of worship with Allah in order to achieve a happier life in the hereafter. A Muslim is commanded to make a living and generate wealth by striving mightily. Islam has given special attention to the property in terms of  both ways. How actually the concept of  property in Islam, then the following study will explain it.keywords: Hidden Existence, Ownership, Happiness.Manusia memiliki fitrah berupaya untuk menguasai dan memiliki harta sebanyak mungkin. Dalam sebuah hadith Rasulullah saw., dijelaskan bahwa manusia itu tidak akan puas dengan hartanya walaupun berbentuk satu lembah emas sehingga dia mati. Malahan al-Quran dan al-Sunnah dengan tegas menjelaskan bahwa harta tidak boleh berpindah milik dari seorang kepada orang yang lain melainkan dengan cara yang dibenarkan oleh syarak yaitu melalu perdagangan atau transaksi yang didasari atas suka sama suka. Penggunaan harta dalam ajaran Islam harus senantiasa dalam pengabdian kepada Allah dan dimanfaatkan dalam rangka taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah. Pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk pribadi pemilik harta, melainkan juga digunakan untuk fungsi sosial dalam rangka membantu sesama manusia. Islam telah memberikan perhatian khusus terhadap harta baik dari segi cara mendapatkannya maupun penggunaannya sehingga harta yang dimiliki itu mempunyai nilai ibadah di sisi Allah dalam rangka pencapaian kehidupan yang lebih bahagia di akhirat. Seorang Muslim diperintahkan untuk mencari nafkah dan menghasilkan harta dengan berjuang sekuat tenaga. Islam telah memberikan perhatian khusus terhadap harta baik dari segi cara Bagaimanakah sebetulnya konsep harta dalam Islam, maka kajian berikut akan menjelaskannya.kata kunci: Eksistensi Harta, Kepemilikan, kebahagiaan.
Pesantren Sebagai Habitus Peradaban Islam Indonesia Ma'rifah, Siti; Mustaqim, Muhamad
Jurnal Penelitian Vol 9, No 2 (2015): JURNAL PENELITIAN
Publisher : LP2M IAIN kUDUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/jupe.v9i2.1325

Abstract

MODEL BIMBINGAN AGAMA ANAK JALANAN DI JALUR PANTURA Mubasyaroh, Mubasyaroh
Jurnal Penelitian Vol 8, No 1 (2014): JURNAL PENELITIAN
Publisher : LP2M IAIN kUDUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/jupe.v8i1.1344

Abstract

RELIGIOUS GUIDANCE MODEL OF STREET CHILDREN IN PANTURA, The phenomenon of street children in Indonesia is a complex social issue. In every year of their existence are constantly undergoing significant development. Their existence has raised a new round of social exploitation by making them human periphery. Street children is a reality that is continuous to be examined. Their existence was always present as a problem that no end of its roots. The reality was very complex so that demands careful handling, serious, focused and continuous. The result of this research shows that the model of religious guidance in the area of the former County of Pati use fusion model because it was implemented by TKSK (Sub-district Volunteers Welfare Labor) under the Social Service and integrated with educational activities and exercise, as well as by volunteering independently. The third model of the religious guidance of street children that is in Kudus, Pati and Rembang, the religious guidance model in Kudus implemented by volunteers independently that have a uniqueness and advantages. In addition to the hours of work done by following street children and carried out in the places where they make a living, the guidance which was held in Kudus took place in a relaxed atmosphere, and performed by the teens so that authors call it peer counseling. As for the impact of religious guidance against street children; increased understanding of their religion, but not so significantly affect behavior change and their religiosity.
Implementasi Pendidikan Multikultural di Madrasah Inklusi Madrasah Aliyah Negeri Maguwoharjo Yogyakarta Jiyanto, Jiyanto; Efendi, Amirul Eko
Jurnal Penelitian Vol 10, No 1 (2016): JURNAL PENELITIAN
Publisher : LP2M IAIN kUDUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/jupe.v10i1.1366

Abstract

TINDAKAN HUKUM DISKRESI DALAM KONSEP WELFARE STATE PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN HUKUM ISLAM Aristoni, Aristoni
Jurnal Penelitian Vol 8, No 2 (2014): JURNAL PENELITIAN
Publisher : LP2M IAIN kUDUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/jupe.v8i2.834

Abstract

DISCRETIONARY LEGAL ACTION (FREIESER- MESSEN) IN THE WELFARE STATE CONCEPT: PERSPECTIVE OF STATE ADMINISTRATION LE- GAL AND ISLAMIC LAW. Regulation of  wisdom known as discretionary or ‘freiesermessen’ essentially is a legal act of government or supplies tool of  state administration. This action carried out by the agency or the officials carrying out the government affairs to be able to act on their own initiative in solving social problems. This paper is an analysis of  discretion or ‘freiesermessen’ as one of  the means to move for official or administrative departments of  the State to take action without having to be bound completely on legislation. As a result, in the ideal level, the government has the authority to make discretionary without being tied entirely to the law. But in practical terms, it does not mean that the government or officials of  the State administration can act arbitrarily, but rather an attitude that must be accounted for. In other words, despite government intervention in the lives of  citizens is indispensable in the conception of  the welfare state, but also the accountability of each government action is indispensable in a State of law that upholds the values of truth and justice. keywords: Law act, Discretion, State administration legal, Islamic Law.Peraturan  kebijaksanaan  yang  dikenal  dengan  istilah  diskresi atau freiesermessen pada hakikatnya merupakan tindakan hukum pemerintah atau alat perlengakapan administrasi Negara. Tindakan ini dilakukan oleh badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan untuk dapat bertindak atas inisiatif  sendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial. Tulisan ini merupakan analisis terhadap diskresi atau freiesermessen sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi Negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Hasilnya, pada tataran ideal, pemerintah memang diberikan kewenangan untuk membuat diskresi tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Namun pada tataran praktis, tidak berarti pemerintah atau pejabat administrasi Negara dapat bertindak semena-mena, melainkan sikap itu haruslah dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, meskipun campur tangan pemerintah dalam kehidupan warga Negara merupakan keniscayaan dalam konsepsi welfare state,   tetapi pertanggungjawaban setiap tindakan pemerintah juga merupakan keniscayaan dalam Negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan.kata kunci: Tindakan hukum, Diskresi, Hukum administrasi negara, hukum Islam.

Page 9 of 38 | Total Record : 376