Articles
18 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6 No 02 (2021)"
:
18 Documents
clear
<![CDATA[Tanggung Jawab Hukum Badan Pertanahan Nasional Terkait Ketidaksesuaian Hasil Pengecekan Sertifikat Secara Elektronik ]]>
<![CDATA[Ni Made Rian Ayu Sumardani]]>;
<![CDATA[I Nyoman Bagiastra]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 6 No 02 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2021.v06.i02.p01
<![CDATA[Abstract The aim of this paper are to discover the regulation of electronically checked documents and to examine the legal responsibility of the Indonesian National Land Office based on the Regulation the Minister of Agrarian 5/2017. The research method applies a normative legal research. Results indicated that electronically checked documents, which examine based on the regulation stated in Article 1 paragraph 2 letter a of the Regulation the Minister of Agrarian 5/2017 which is where electronic certificate checking will replace manual certificate checking as regulated in the Regulation of the Head of the National Land Agency 8/ 2012. Legal responsibility related about errors in the results of checking certificates electronically is the responsibility of BPN in accordance with Article 10 paragraph (4) and paragraph (5) of the Regulation the Minister of Agrarian 5/2017 with legal responsibility in the form of clarification explanation and improvement of the database system. Abstrak Tulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaturan pengecekan sertifikat secara elektronik dan mengkaji tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional terkait ketidaksesuaian hasil pengecekan sertifikat dalam Permen Agraria 5/2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengaturan pengecekan sertifikat secara elektronik diatur pada pasal 2 ayat (2) huruf a Permen Agraria 5/2017, yang dimana pengecekan sertifikat secara elektronik akan menggantikan pengecekan sertifikat secara manual yang diatur pada Perkaban No. 8/2012. Tanggung jawab hukum terkait adanya kesalahan pada hasil pengecekan sertifikat secara elektronik merupakan tanggung jawab dari pihak BPN sesuai dengan Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5) Permen Agraria 5/2017 dengan tanggung jawab hukum berupa klarifikasi penjelasan dan perbaikan pada sistem pangkalan data.]]>
<![CDATA[Kedudukan Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Notaris Theresia K. Dimu ]]>
<![CDATA[Ni Made Dwikayanti]]>;
<![CDATA[I Made Dedy Priyanto]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 6 No 02 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2021.v06.i02.p15
<![CDATA[Abstract This purpose is aim to analyse the power of Notary Honor Council on the decision related to law enforcement where notary is being subjected in criminal law in their authirty as Notary/PPAT in this study case Theresia K Dimu. The method that apply is normative where norm is the object of the writing. It is proven that the Notary Honor Council resolution addressed to the investigation of Theresia K Dimu Notary/PPAT is final and biding according to the constitution. Therefore, the resolution must be followed and boyed by the law enforecer including the Nusa Tenggara Timur Attorney General’s Office. The resolution taken by the Noraty Honor Council should be taken as the final step of the law enforcement. Hence, continuing the investigation of Theresia K Dimu, Notary/PPAT is against the law. Abstrak Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dari pada keputusan Majelis Kehormatan Notaris khususnya dalam kaitan dengan proses penegakan hukum terkait dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh notaris berkaitan dengan tugas serta jabatannya khususnya terhadap Notaris/ PPAT Theresia K Dimu. Hasil penelitian yang dilakukan dengan metode penulisan normatif yang menempatkan norma sebagai objek dalam penulisan artikel ini, ditemukan bahwa keputusan Majelis Kehormatan Notaris terhadap pemeriksaan notaris/ PPAT Theresia K Dimu merupakan keputusan yang bersifat mengikat dikarenakan didasarkan pada kewenangan yang sah yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu harus ditaati baik itu oleh notaris/ PPAT Theresia K Dimu maupun oleh Penegak hukum dalam hal ini Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur sehingga dengan demikian penetapan tersangka terhadap notaris/ PPAT Theresia K Dimu oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur merupkan suatu perbuatan melawan hukum.]]>
<![CDATA[Keabsahan Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Dengan Digital Signature ]]>
<![CDATA[Ni Nengah Nuri Sasmita]]>;
<![CDATA[I Dewa Ayu Dwi Mayasari]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 6 No 02 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2021.v06.i02.p06
<![CDATA[Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui prosedur daripada pembuatan duatu akta dengan penggunaan digital signature serta keotentikan akta notaris terkait relevansi daripada penggunaan digital signature. Metode penelitian yang digunakannya adalah metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan dan juga konsep hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembuatan akta notaris dengan secara elektronik itu hampir mirip prosesnya dengan proses pembuatannya akta secara konvensional. Setelah suatu draft aktanya siap, dilakukanlah proses pembacaan isi aktanya yang nantinya akan di tandatangani oleh para pihak. Para pihak yang berkepentingan itu lalu menyetujui isi-isi dari aktanya, maka selanjutnya notaris lalu memberitahu semua pihak-pihak untuk selanjutnya menandatangani akta dengan digital signature. Lalu notaris memverifikasikan semua tanda tanga tersebut. Sebagai alat bukti, maka dimana dalam surat atau aktanya yang terdapat digital signature tersebut, di Indonesia yang kekuatannya dapat bisa diuraikan jadi akta otentik atau akta dibawah tangan dan masuk ke dalam alat bukti surat. Akta otentik apabila digital signaturnya telah terverifikasi. Masuk ke dalam Akta dibawah tangan jika digital signaturenya belum terverifikasi.]]>
<![CDATA[Pensertipikatan Tanah Desa Adat di Bali Melalui Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ]]>
<![CDATA[Veronika Puteri Kangagung]]>;
<![CDATA[Wayan P. Windia]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 6 No 02 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2021.v06.i02.p11
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses pensertipikatan tanah adat di Bali melewati proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Penelitian disusun berdasarkan hasil analisis hukum normatif bersama pendekatan peraturan perundang undangan serta pendekatan konsep guna mengkaji konsep dari hak pemilikan komunal serta teknik penelusuran bahan hukum menggunakan studi dokumen dan memakai analisis yang deskriptif kualitatif. Kesimpulan artikel ini, pertama, eksistensi tanah desa adat di Bali cukup kuat karena diakui berdasarkan hukum positif juga diakui berdasarkan hukum positif juga diakui dalam hukum adat Bali sesuai awig-awig desa setempat. Kedua, tata cara pensertipikatan tanah Desa adat di Bali yang dilakukan melalui program PTSL dapat dikatakan lebih sederhana dibandingkan dengan tata cara pensertipikatan tanah gunakaya (tanah milik perseorangan). Tata cara yang lebih sederhana ini, dalam beberapa hal membawa konsekuensi yang belum sesuai untuk pemilik tanah dan masyarakat contohnya (1) Adanya klaim dari warga atau pemohon PTSL atas bidang tanah adat yang kemudian ditingkatkan haknya menjadi hak milik atas namanya bukan nama desa adat setempat. (2) Adanya peralihan hak seperti jual beli atau lelang karena dipasang Hak Tanggungan (HT) atas bidang tanah adat namun telah disertipikatkan atas nama pribadi bukan desa adat.]]>
<![CDATA[Peran Notaris Dalam Penentuan Pembubuhan Sidik Jari Penghadap Dalam Minuta Akta ]]>
<![CDATA[Tania Novelin]]>;
<![CDATA[I Made Sarjana]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 6 No 02 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2021.v06.i02.p02
<![CDATA[Abstract This paper’s purpose is to find out and examine the Notary’s role in responding provisions of the Fingerprints of the Facilitators in the deeds of deeds and also to know and examine the consequences for Notaries for the Minutes of deeds with different fingerprints affixed to the Facilitators. The method of legal research in this journal applies normative legal research, with an approach to law and analysis of legal concepts. The results showed that Notaries were free to use any interpretation regarding which fingerprints to be used and were free to determine which fingerprints were affixed to those who were able to sign or only parties who were unable to sign. In this case, the notary must consistently do it during his / her duties. Regarding the consequences for the Notary for the minimum number of deeds with different fingerprints on the faces, it is not further regulated in the statutory regulations so that the Notary cannot be sanctioned due to the inconsistency. Abstrak Tujuan dari tulisan ini yakni untuk mengetahui dan mengkaji tentang peran Notaris dalam menyikapi ketentuan pembubuhan sidik jari Para Penghadap dalam minuta akta dan juga mengetahui dan mengkaji konsekuensi bagi Notaris terhadap minuta akta yang pembubuhan sidik jari Penghadapnya berbeda-beda. Metode penelitian hukum dalam jurnal ini mengaplikasikan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan UU dan analisis konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan Notaris bebas untuk menggunakan penafsiran manapun mengenai sidik jari mana yang akan dipakai dan bebas menentukan pembubuhan sidik jari dilakukan juga bagi Para Penghadap yang mampu untuk tanda tangan ataukah hanya penghadap/para pihak yang tidak mampu untuk tanda tangan. Dalam hal ini, Notaris harus konsisten melakukannya selama menjalankan tugas jabatannya. Mengenai konsekuensi bagi Notaris terhadap minuta akta yang pembubuhan sidik jari penghadapnya berbeda-beda tidak diatur lebih lanjut pada peraturan perundang-undangan sehingga Notaris tidak dapat dijatuhi sanksi akibat dari inkonsistensinya.]]>
<![CDATA[Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Hibah Atas Tanah ]]>
<![CDATA[Umi Aliffa]]>;
<![CDATA[I Wayan Wiryawan]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 6 No 02 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2021.v06.i02.p16
<![CDATA[Abstract The purpose of this study was to determine and understanding the authority of the Notary in making the Deed of Grant Agreement on land based on the Civil Code and the Authority of the Notary in making the Deed of Grant Agreement on land based on the Act of Notary Position. This study uses a normative research method with a statutory approach and a library approach. The results of the study that the Civil Code has regulated agreements and regulates grants, based on the Civil Code Notaries have the authority to make a Deed of Grant Agreement on land, namely based on Article 1666, Article 1682 of the Civil Code, while in the Law on Notary Positions the authority of a Notary to make a deed is based on Article 15 paragraphs (1) and (2) of the Law on Notary Positions. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mengetahui kewenangan-kewengangan Notaris dalam hal pembuatan Akta Perjanjian Hibah atas tanah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Hibah atas tanah berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian bahwa KUHPerdata telah mengatur tentang perjanjian dan mengatur tentang hibah maka berdasarkan KUHPerdata Notaris berwenang membuat Akta Perjanjian Hibah atas tanah yaitu berdasarkan Pasal 1666, Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris kewenangan Notaris untuk membuat akta adalah berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Akta Autentik yang Dibacakan Oleh Pegawai Notaris Kepada Para Pihak ]]>
<![CDATA[Theodhorus Thrieyadi Nyarong]]>;
<![CDATA[I Gede Pasek Pramana]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 6 No 02 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2021.v06.i02.p07
<![CDATA[Abstract The purpose of this scientific article is to find out the arrangements related to the reading of authentic notary deeds and to analyze the juridical consequences of authentic deeds read by notary employees to the parties. This article is classified as a type of normative research that uses 2 types of approaches, namely the statutory and conceptual approaches. The arrangement regarding the reading of the Notary's Authentic Deed is contained in Article 16 paragraph (1) and letter m on article 16 which means that a Notary is obliged to read the Deed made in front of the parties - the parties in this case the parties making the Deed who are attended by witnesses. It’s very important that the deed is read in front of the parties - the party facing the parties and is an obligation based on the philosophical elements contained in the process of reading the deed. The juridical consequence of the authentic deed read out by the notary employee to the parties is the reading of the deed which is not carried out by the Notary but is carried out by the staff of the Notary to the parties as regulated in Article 16 paragraph (9) UUJN which in principle has the consequence that the authentic deed will be degraded into a deed. under the hand, which before the deed has perfect proof is no longer perfect. However, this legal consequence is exempted from the will deed as referred to in Article 16 paragraph (10) UUJN. Abstrak Tujuan daripada artikel ilmiah ini yaitu untuk mengetahui pengaturan terkait pembacaan akta autentik Notaris dan menganalisis konsekuensi yuridis dari akta autentik yang dibacakan oleh pegawai notaris kepada para pihak. Artikel ini tergolong jenis penelitian normatif yang menggunakan 2 jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pengaturan Terkait Pembacaan Akta Autentik Notaris termuat dalam Pasal 16 ayat (1) dan huruf m pasal 16 UUJN yang bermakna yaitu seorang Notaris diwajibkan untuk membacakan Akta yang dibuat dihadapan pihak – pihak penghadap yang dalam hal ini para pihak yang membuat Akta tersebut yang dihadiri saksi-saksi. Menjadi teramat penting akta dibacakan dihadapan pihak – pihak penghadap dan merupakan suatu kewajiban yang didasarkan kepada unsur filosofis yang terdapat pada proses pembacaan akta tersebut. Konsekuensi yuridis dari atas akta autentik yang dibacakan oleh pegawai notaris kepada para pihak yaitu pembacaan akta yang tidak dilakukan oleh Notaris namun dilakukan oleh pegawainya Notaris kepada para pihak sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (9) UUJN yang pada prinsipnya memiliki konsekuensi bahwa akta autentik tersebut akan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, yang sebelum akta tersebut memiliki pembuktian yang sempurna menjadi tidak sempurna lagi. Namun akibat hukum ini dikecualikan untuk akta wasiat sebagaimana Pasal 16 ayat (10) UUJN.]]>
<![CDATA[Kedudukan Pejabat Sementara Notaris dalam Hal Notaris Diberhentikan Sementara dari Jabatannya ]]>
<![CDATA[Komang Teja Pradnyana]]>;
<![CDATA[I Ketut Mertha]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 6 No 02 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2021.v06.i02.p12
<![CDATA[Abstract The purpose of this writing is to determine the ratio legis for the position of Temporary Notary Officer in the event that the Notary is temporarily suspended from his/her position and to understand the reformulation of the regulation of the position of the Notary's Temporary Officer in the event that the Notary is temporarily suspended from his/her position. The research method used is the normative research method, which departs from the absence of norm on the regulation of the position of Temporary Notary Officer in order to carry out the position of a temporarily suspended Notary as stipulated in Article 1 point 2 of the UUJN-Amendment, with a statutory approach and a conceptual approach. The technique of collecting legal material is in the form of card system technique and legal material analysis technique in the form of descriptive technique and construction technique. The research findings are as follows: Ratio Legis for the position of a Notary's Temporary Officer in the event that a Notary is temporarily suspended from his/her position is to maintain the continuity of the Notary's position, even though the Notary (official) cannot carry out his/her duties for a while because of being temporarily suspended, but persist because it is a permanent work sector. Regulatory reformulation of the position of Temporary Notary Officer in the event that the Notary is temporarily suspended from office is by establishing a norm that revises the norm of Article 1 point 2 UUJN-Amendment. Abstrak Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui ratio legis kedudukan Pejabat Sementara Notaris dalam hal Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya dan memahami reformulasi pengatuan atas kedudukan Pejabat Sementara Notaris dalam hal Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu metode penelitian normatif, yang beranjak dari kekosongan norma atas pengaturan kedudukan Pejabat Sementara Notaris guna menjalankan jabatan Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 UUJN-Perubahan, dengan jenis pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum berupa teknik sistem kartu dan teknik analisisa bahan hukum berupa teknik deskriptif dan teknik konstruksi. Adapun temuan penelitian adalah sebagai berikut: Ratio legis kedudukan Pejabat Sementara Notaris dalam hal Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya adalah untuk mempertahankan keberlangsungan jabatan Notaris itu sendiri, meskipun Notaris (pejabat) tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu karena diberhentikan sementara, namun jabatan Notaris harus tetap ada karena merupakan lingkungan pekerjaan tetap. Reformulasi pengaturan atas kedudukan Pejabat Sementara Notaris dalam hal Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya adalah dengan pembentukan norma yang merevisi norma Pasal 1 angka 2 UUJN-Perubahan.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum serta Sanksi Pemalsuan yang Dilakukan Notaris Kepada Penghadap Ketika Pembuatan Akta Otentik ]]>
<![CDATA[Ni Made Lalita Sri Devi]]>;
<![CDATA[I Ketut Westra]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 6 No 02 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2021.v06.i02.p03
<![CDATA[Abstract This study was intended to give an understanding regarding Notary responsibility arrangements of the Notary who commits violation in carrying out the position as well as provides legal protection that is obtained by the party against the data falsification by a Notary. The research of this normative law examined the norm that happens, such as a norm vacuum that does not regulate criminal sanctions in Laws of Notary. This research contained several sources, such as premier, secondary, and tertiary laws. Furthermore, the research approach was done by the conceptual approach that analyzes the concept of organizing violations by the notary. The result of this research was the Notary deed can be requested for the deed to be annulled based on the legally binding decisions determined by the District Court, then, the Notary Deed can be disqualified and can be avowed as the non-binding deed for the parties who made it. The sanctions of the Notary who falsified the data in making the authentic deed are, administrative sanction or the notary code of ethics, the sanction based on The Civil Law Code, and the sanction based on Criminal Code. The Notary can also be sued for compensation if the violation that is done by the notary causes a deed becomes an inauthentic deed and be relegated to the deed for who made it. This is the protection that can be given to the party if a Notary does not carry out the duties and obligations. Abstrak Tujuan penulisan ialah memberikan pemahaman terkait pengaturan ”tanggung jawab Notaris yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan jabatannya serta” memberikan perlindungan hukum yang diperoleh penghadap atas pemalsuan data yang dilakukan Notaris. Penelitian hukum normatif ini menelaah persoalan norma yang terjadi yaitu suatu kekosongan norma tidak diaturnya mengenai sanksi pidana dalam UUJN. Penelitian ini memuat sumber-sumber yaitu hukum bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Selanjutnya, pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan konseptual yang menganalisa konsep penyelenggaraan pelanggaran oleh Notaris. Hasil penulisan menunjukkan akta Notaris dapat dimintakan untuk akta dibatalkan, berdasarkan keputusan yang sudah berkuatan hukum tetap yang ditetapkan oleh pengadilan negeri tersebut maka akta Notaris dapat dibatalkan dan dinyatakan sebagai akta yang tidak mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Adapun sanksi bagi Notaris yang melakukan pemalsuan data dalam pembuatan akta otentik ialah sanksi administratif atau Kode Etik Notaris, sanksi menurut hukum KUH Perdata, sanksi menurut KUH Pidana. Notaris juga dapat digugat ganti rugi apabila pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan Notaris mengakibatkan suatu akta menjadi tidak otentik dan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Inilah bentuk perlindungan yang diberikan kepada penghadap jika seseorang Notaris tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya.]]>
<![CDATA[Peran Notaris Dalam Menentukan Jangka Waktu Sewa-Menyewa Tanah Terhadap Warga Negara Asing ]]>
<![CDATA[AA Ratih Saraswati]]>;
<![CDATA[Pande Yogantara S.]]>
<![CDATA[ Acta Comitas Vol 6 No 02 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2021.v06.i02.p17
<![CDATA[Abstract The purpose of writing this article is to examine the arrangement of the lease term based on positive law in Indonesia and the role of the Notary in determining the term of land lease is related to the case in the Decision Number 94/Pdt/2017/PT.DPS regarding the lease deed drawn up by a Notary and in it contains a determination of a period that is not in accordance with the principle of propriety where the the land lease lasts for 100 years. This journal article is a type of normative legal research with a law approach, a conceptual approach and a case approach. The output of this study shows that the regulation of tenure for leasing land based on positive law in Indonesia has not render legal certitude because there are still vague norms. The role of the Notary in determining the period of land leasing in relation to the case in the Decision Number 94/Pdt/2017/PT.DPS Notary do not implement their authority to provide legal counseling and do not carry out their obligations to act honestly and conscientious. Abstrak Tujuan penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan jangka waktu sewa-menyewa tanah berdasarkan hukum positif di Indonesia dan peran Notaris dalam penentuan jangka waktu sewa-menyewa tanah dikaitkan dengan kasus pada Putusan Nomor: 94/Pdt/2017/PT.DPS mengenai akta sewa-menyewa yang dibuat oleh Notaris dan didalamnya termuat penentuan jangka waktu yang tidak sesuai dengan asas kepatutan dimana sewa-menyewa tanah tersebut berlangsung selama 100 Tahun. Artikel jurnal ini termasuk jenis penelitian hukum normative dengan pendekatan UU, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan jangka waktu sewa-menyewa tanah berdasarkan hukum positif di Indonesia belum memberikan kepastian hukum karena masih terdapat norma kabur dalam pengaturannya. Peran Notaris dalam menentukan jangka waktu sewa-menyewa tanah dalam kaitannya dengan kasus pada Putusan Nomor: 94/Pdt/2017/PT.DPS yakni Notaris tidak menjalankan kewenangannya untuk melakukan penyuluhan hukum dan tidak menjalankan kewajibannya untuk bertindak jujur dan saksama.]]>
