Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)

IUS
Website

Published by Universitas Mataram

ISSN : 23033827 EISSN : 2477815X DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal IUS established December 2012, is an institution that focuses on journal development for post graduate students and all law activists in general and specialised topics. Journal IUS publishes three times a year and articles are based on research with specific themes. Jurnal IUS was founded by a group of young lecturers who had a passion to spread their ideas, thoughts and expertise concerning law. Jurnal IUS focuses on publishing research about law reviews from law students, lecturers and other activists on various topics. As an academic centre, we organize regular discussions around various selected topics twice a month. Topics of interest: the battle of legal paradigm legal pluralism law and power

Arjuna Subject : -

Articles 715 Documents

19 20 21 22 23

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PERBANKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN Rati Maryani Palilati
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum konsumen perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan menurut hukum positif dan untuk menganalisis peran Ototritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen menurut hukum positif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan Pertama perlindungan hukum konsumen perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/ 2014, serta dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.2/SEOJK.07 /2014. Kesemua Aturan tersebut memberikan perlindungan hukum konsumen perbankan tentang pemenuhan hak-haknya serta dalam usaha memberikan perlindungannya secara preventif maupun represif. Kedua, Masih lemahnya norma hukum yang mengatur tugas pengawasan oleh Otoritas Jasa keuangan yang dapat dilihat pada Pasal 8 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menjabarkan kewenangan tugas pengaturan Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan pada Pasal 9 menjabarkan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas pengawasan, akan tetapi dalam pasal tersebut terdapat kekaburan norma antara tugas pengawasan dan pengaturan.

CIVIL SERVICE DISCIPLINE BASED ON THE GOVERNMENT REGULATION NUMBER 53 YEAR 2010 VIEWED FROM THE PERSONEL LAW ASPECT IN INDONESIA Gusti Lanang Rakayoga
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 2, No 2 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Stressing toward civil servant discipline in the era of reformation and autonomy by government is a positive response to achieve a world class governance of Indonesia government. Based on the view, it can be formulated problem as follows as: How is the regulation of civil servant discipline in the laws in Indonesia? How is the procedure of civil servant disciple sanction in Indonesia? This research is a normative law research with using law, conceptual, and case approach. From the research can be concluded as follows as: (1) Law norm formulation in article 3 number 11 of government regulation number 53 year 2010 about coming work obligation and obey to the work hour and its description are a vague law norm formulation, not clear, not complete and hard to apply and give more dispensation to the high rank official to do more interpretations in the execution. (2) The membership structure of personnel Board (Bapek) based on the government regulation number 53 year 2010 contains of minister and high rank official who has a lot of work to do, and need much cares, energies, times are potential to hinder the Bapek meetings and legality of Bapek decree. (3) Law norm formulation in the head regulation of personnel state board number 21 year 2010 on enclosure of character E about discipline law conveyance number 7 is a vague law norm formulation and not clear.Keywords: Civil Servant Discipline, Personnel law.

PERKARA ADVOKASI PUBLIK PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (UUAP) Enrico Parulian Simanjuntak
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Sebelum berlaku Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP), gugatan-gugatan advokasi publik seperti class action apalagi actio popularis (citizen law suit) sulit untuk diajukan di Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun). Namun, seiring dengan perluasan kewenangan Peratun untuk menguji tindakan faktual pemerintah serta perluasan kriteria objek sengketa di Peratun. Kajian ini disusun secara yuridis normatif dan hasil kajian menunjukan bahwa gugatan-gugatan advokasi publik terbuka lebar peluangnya untuk dapat diajukan dan dijadikan salah satu alternatif model gugatan di Peratun. Perluasan kewenangan Peratun membuka akses keadilan publik dalam perkara-perkara kepentingan publik.

THE POSITION OF VICE MINISTER AND THE IMPLICATION THEREOF ON INDONESIA’S CONSTITUTIONAL LAW Rusnan SH
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

According to article 17 (2) of the Constitution of Republic of Indonesia: “ministries are appointed and dismissed by President”, the appointment of a minister is president’s authority. Based on this article, the appointment of a vice ministry then will be a part of president’s authority as well. Hence, it is necessary to stress that the appointment of vise minister is not contrary to the constitution. In relation with the legal stand of vise minister, article explanation 10 of Law No 30 of 2008 stipulates: “vise minister is career official and not cabinet member”. In its decision, constitutional court considers that such article explanation is not conformed to the article 9 (1) of Law No 30 of 2008, because the latest article explains that the ministerial structure consists of: minister, leading assistance i.e., general secretary, the primary task executor, i.e. general directory, inspector, i.e. general inspektorat, back-up task i.e. central and local agent as well as the primary task executor at local level and, or, abroad by deputy in accordance with the regulations. If the vise minister appointed as a career official then he/she no longer has any position, and that’s not conformed to the ministerial structure, that is also incompatible with article 9 of Law No 39 of 2008. This fact brings about the legal uncertainty and it’s contradicted to article 28D (1) of the Constitution of Republic of Indonesia. According to constitutional court decision No. 79/PUU-IX/2011, its fulfills a part of the pleader’s request on judicial review to article 10 Law No 39 of 2008 on state ministries by nullifying the explanation of the such article because it contrasts to the constitution and hasn’t any legal force. In its decision, constitution court also instructs president to amend the old presidential decision in order that it’s conformed to executive authority and does not bring about legal uncertainty.Keywords: The Vice Minister’s , Legal Standing, Constitutional Court Decision

PERAN PENYIDIK POLRI DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM ( STUDI DI PPA POLRES LOBAR ) Selamet Riadi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 4, No 2 (2016): HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Dalam penerapan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum penyidik menggunakan konsep restorative justisce dengan melibatkan pelaku dan korban serta pehak terkait denga prinsip kepentingan terbaik terhadap anak. Pada tingkat penyidikan anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyidik dalam waktu 1x24 jam penyidik wajib meminta pertimbangan kepada Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dan Pekerja Sosial profesional untuk melakukan pendampingan saat pemeriksaan sampai dengan penerapan diversi. Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan penyidikan. Kesepakatan Diversi Pada tahap penyidik dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, menyerahkan kembali kepada orang tua, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan dan pelayanan kemasyarakatan. Pada tingkat penyidikan apabila berhasil dilakukan Diversi penyidik menyerahakan hasil kesepakat Diversi ke pengadilan Negeri untuk untuk dikelurkan penetapan Diversi. Kata Kunci: Penyidik, Diversi, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

THE EXECUTORIAL FORCE OF RULING OF ADMINISTRATIVE COURT AND THE IMPLICATIONS IN PRACTICE Firzhal Arzhi Jiwantara & Gatot Dwi Hendro Wibowo
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 2, No 1 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

This thesis entitled force executorial administrative court ruling and the implications in practice, discusses the mechanism of execution of the decision of the Administrative Court, the obstacles in the process of execution of the decision of the Administrative Court and the efforts that are made to the administrative court ruling that is not carried by the official / TUN Agency . This type of research is normative and assisted legal research / materials reinforced with empirical law in order to simplify and refine the analysis . The approach used is legislation approach , conceptual approach , approach cases , comparative approach . So that research results can be drawn that the mechanism of execution of court decisions TUN namely : Decision inkracht , after 60 working days the defendant did not perform its obligations , the decision has no legal force again and turns 90 working days of the obligation is not performed , the plaintiff filed a petition to the President of the Court order the court ordered defendant to implement the decision of the court , the defendant is not willing to implement the decision inkracht forceful measures imposed in the form of payment of a sum of money and forced or administrative sanctions and announced in local print media by him, since non-compliance of the court and the chairman shall submit to the President as the highest authority for TUN ordered officials to implement the court’s decision . So there was a bottleneck in the execution of the ruling Justice TUN namely : Verdict Amar , execution barriers TUN official verdict is due to the position of Regional Chief Political Officer , execution barriers TUN official verdict caused the accused are officials who received the delegation of authority false , barriers of understanding TUN officials the State ‘s theory of law and AAUPB , technical barriers , barriers juridical ; Barriers related to legal principles , barriers in terms of the limited authority of judges , Barriers due to changes in the system of regional autonomy , Barriers due to noncompliance TUN officials and effort to do the administrative court ruling are not carried by the official / TUN Agency as criminal Attempts by the police to file a criminal report with the basic law 216 of the Criminal Code and civil efforts filed a lawsuit in state court using Article 1365 of the Civil Code as the basis for a lawsuit .Keywords : executorial power , Mechanisms , Barriers and Efforts .

NEGOTIATION INTERMEDIARIES DAN IDENTIFIKASI PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH MASYARAKAT ADAT CEK BOCEK SALESEK REEN SURY DI KABUPATEN SUMBAWA M. Syukron Anshori; Rachmat Kriyantono; Maulina Pia Wulandari
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 5, No 3 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah menawarkan bentuk pola komunikasi pada situasi konflik dalam urusan sengketa tanah adat pada masyarakat Cek Bocek Salesek Reen Sury di Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini menggunakan pendekatan konstruktif dengan metode penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (indepth interview) dan observasi partisipan (overt-participant)guna mendapatkan data yang akurat dari informansesuai dengan kebutuhan dan pada situasi orang-orang yang diteliti mengetahui kehadiran peneliti dalam bentuk interaksi dan percakapan (conversation).(Kriyantono, 2014, h. 111). Di Desa Lawin Kabupaten Sumbawa terdapat kelompok masyarakat adat Cek Bocek Salesek Reen Sury hidup secara turun temurun sejak tahun 1512 yang menggantungkan hidupnya dengan Hutan Dodo. Di wilayah Hutan Dodo terdapat tanah konsesi petambangan PT. Newmont Nusa Tenggara seluas 1. 127, 134 Ha berdasarkan dokumen Kontrak Karya (KK) yang ditandatangani pada tanggal 2 Desember 1986 melalui persetujuan Presiden Republik Indonesia nomor: B.43/Pres/II/1986. Dalam kontrak karya tersebut, seluas 10.331 Ha berada di wilayah adat masyarakat Cek Bocek Selesek Ren Sury sehingga terjadi perebutan hak atas tanah di wilayah tersebut (Gunawan dkk. 2011). Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga konflik yang melibatkan masyarakat adat Cek Bocek Salesek Reen Sury dengan satu objek pertanahan. Pertama, konflik masyarakat adat dengan PT. Newmont Nusa Tenggara. Kedua, konflik masyarakat adat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dan ketiga, konflik masyarakat adat dengan Lembaga Adat Tana’ Samawa (LATS). Kuatnya dominasi Pemerintah Daerah dan hadirnya Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) melalui PERDA No. 9 Tahun 2015 semakin mempersulit eksistensi dan keberadaan masyarakat adat lainnya di Kabupaten Sumbawa termasuk masyarakat adat Cek Bocek Salesek Reen Sury. Berdasarkan hasil analisis komunikasi, situasi konflik semacam ini membutuhkan pola komunikasi negosiasi intermediaries untuk menentukan langkah komunikasi yang efektif pada masyarakat adat Cek Bocek Salesek Reen Sury di Kabupaten Sumbawa.

KONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGADU/PELAPOR KERUGIAN KONSUMEN DARI TUNTUTAN PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PELAKU USAHA/PRODUSEN Ahmad Zuhairi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 3, No 1 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Now, many consumer who report bed business practices that lost consumer are sued back by businessman. These we can see in the case Dewi Prita Mulyasari, Fery Kuntoro, Fifi Tanang and so on. The accident made a traumatic to consumer who report. It is the problem in consumer protection in Indonesia. That why, this writing try to study implication of law because there is no macanism of law protection to reporter consumer and how to make a rule which give guaranty protection of law to reporter consumer. Purpose of this research is to give a solution in dilemma revenge action from businessman and to encourage honest and responsible business practice atmosfer. This research is normative research with statute approach, conceptual approach and comapartive approach. Implication of nothing rule in national act concerning to protection of law for reporter consumer is businessman can sue consumer with aspersion, inconsistent protection of law for consumer and created much cosumer crime. Thus, construction of law which give protection of law for reporte consumer from aspersion is nomativly there is rule which give imunity for reporter lost consumer from aspersion until there is judgment decision. In application, there is rule which give a policemen reject sue aspersion before judgment decision. Key word; Protection of law, reporter consumer, aspersion

NEGLECT OF CONSTITUTIONAL RIGHTS FROM THE PERSPECTIVE OF JUSTICE Oki Hajiansyah Wahab
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

The constitution has clearly provided legal protection toward rights of citizen. Constitutionalism regime contains the idea of power restriction and secures civil rights through constitution. Nevertheless, some places in which agrarian conflicts occur, the ignorance of civil rights seem to be prominent. People living in the forest area of register 45 Mesuji Lampung is the picture of people who, for more than twelve years, are missing their constitutional rights. Local government does not recognize them as resident just because they occupy forest area which its management is delegated to private party. The critical legal studies perspective is constantly examining legal performance with the authority behind the law and the power within a community. Critical legal theory is focusing on the importance of a legal study which not only criticizes the substance of rule but also takes the whole aspect of social life and law into account. Keywords: Agrarian Conflict, Ignorance, Constitutional Rights, Citizen.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PERALIHAN SAHAM DENGAN AKTA PENGAKUAN UTANG Wenny Ayu Haryono
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 4, No 3 (2016): HUKUM YANG BERKEADILAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Tujuan penelitian ini untuk melakukan kajian dan analisis terhadap kedudukan dan kekuatan hukum akta pengakuan hutang sebagai dasar perlihan saham Perseroan Terbatas; dan melakukan analisis terhadap perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam peralihan saham dengan akta pengakuan utang. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian normative dengan pendekatan perundang undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Akta pengakuan utang yang dibuat oleh dan dihadapan notaries tidak dapat dijadikan dasar untuk pengalihan saham suatu Perseroan Terbatas. Pengalihan saham haruslah mengacu pada mekanisme hukum yang diatur dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu pasal 56 dan 60. Meskipun dalam Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak secara tegas memberikan perlindungan hukum terhapap pemilik saham minoritas dalam pengambilan keputusan peralihan saham , namun dalam praktik pemegang saham minoritas harus tetap diundang dalam RUPS untuk didengar pendapatnya. Pengabaian terhadap kehadiran pemegang saham minoritas dalam RUPS dapat berdampak bahwa RUPS tersebut menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan di Pengadilan. Ini menunjukkan bahwa ekseistensi pemegang saham minoritas sangatt dilindungi dan dihormati.Kata Kunci : peralihan saham, pengakuan utang

Page 21 of 72 | Total Record : 715

19 20 21 22 23

Filter by Year

2013 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 13 No. 3 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 3 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 1: April 2024: Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 3: December 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2: August 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1: April 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2: August 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016): HUKUM YANG BERKEADILAN Vol 4, No 2 (2016): HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM Vol 4, No 1 (2016): HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB Vol 3, No 9 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 8 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 7 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 3, No 3 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 2 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 1 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 2, No 6 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 5 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 4 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 2, No 3 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 2 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 1 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
jurnalius

Contact Email
jurnaliusunram@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnaliusunram@yahoo.com

Editorial Address
-

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name jurnalius

Contact Email jurnaliusunram@yahoo.com

Phone -

Journal Mail Official jurnaliusunram@yahoo.com

Editorial Address -

Location Kota mataram, Nusa tenggara barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
jurnalius

Contact Email
jurnaliusunram@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnaliusunram@yahoo.com

Editorial Address
-

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA