cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
jurnalius
Contact Email
jurnaliusunram@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaliusunram@yahoo.com
Editorial Address
-
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)
Published by Universitas Mataram
ISSN : 23033827     EISSN : 2477815X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal IUS established December 2012, is an institution that focuses on journal development for post graduate students and all law activists in general and specialised topics. Journal IUS publishes three times a year and articles are based on research with specific themes. Jurnal IUS was founded by a group of young lecturers who had a passion to spread their ideas, thoughts and expertise concerning law. Jurnal IUS focuses on publishing research about law reviews from law students, lecturers and other activists on various topics. As an academic centre, we organize regular discussions around various selected topics twice a month. Topics of interest: the battle of legal paradigm legal pluralism law and power
Arjuna Subject : -
Articles 715 Documents
 35   36   37   38   39 
THE PRINCIPLE OF SOCIAL JUSTICE AS THE LAW Brian Amy Prastyo
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI?
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.142 KB) | DOI: 10.12345/ius.v1i3.247

Abstract

The term of “social justice” has mentioned explicitly in Pancasila. As the nation philosophical base, every Indonesian citizen may interpret the meaning of this term. Interpretation of every citizen may be various caused by each personal have their own way of thinking. This article offered a picture of how the “social justice” term could be interpret in 4 points of view, that are; Indonesianist, liberalist, Islamic and post modernist point of view. Furthermore this article will shows basic similarity among four ideas above concerning “social justice” so that we could see the harmony among them in interpreting “social justice” term. In the end will be described how “social justice” term embraced as a principle and normatively functioned. That is as a guidance to state rights and obligations which in certain situation could hold stronger power than a valid regulation. Keywords: Justice Theory, Legal Positivism, Pancasila, Social Justice, Basic Right.Abstrak:
Implikasi Yuridis Atas Penerapan ISM Code dan ISPS Code di Indonesia Dhiana Puspitawati
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v7i3.720

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implikasi hukum atas implementasi ISM dan ISPS Code di Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan statuta. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Implikasi yuridis dari pengakuan Indonesia terhadap kedua koda tersebut adalah tindakan implementasi atau penerapan atas ketentuan-ketentuan ISM dan ISPS Code baik oleh stakeholder pelayaran, dalam hal ini terutama pemilik kapal (shipowner) dan operator serta dari pemerintah dalam hal ini berkenaan dengan masalah kepelabuhanan dan Port State Control. penerapan ISM dan ISPS Code maka penyelenggaraan transportasi laut khususnya pengengkutan barang lewat laut akan dapat dilaksanakan dengan baik
CRIMINAL ACTS RELATED TO GENERAL ELECTIONS PURSUANT TO LAW NUMBER 10 YEAR 2008 Moch. Ali Bachri
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.694 KB) | DOI: 10.12345/ius.v1i2.238

Abstract

The existence of criminal acts regulation in a Law surely purposed to the obedience of the people to the norms available in the law. However if it took a massive portion, the criminal acts regulation of a Law may potentially raise problem. The Law concerning general election of DPR, DPD and DPRD members consisting of 320 Articles and 52 Articles regulates criminal acts violation. Whereas the Law concerning the election of President and Vice President consisting of 262 contains only 58 Articles related to criminal acts. By percentage, the calculation of the number of articles regulating the criminal acts in the Law of general election of the members of DPR, DPD DPRD is around 16 percent and in the Law concerning on the election of  president and vice president is around 22 percent. Therefore it is necessary to pay more attention on the urgency of considering the acts classification that is stated as criminal and its implications to the criminal Law enforcement in practical field.Keywords: Criminal acts, General Election, Dispute Settlement
Keabsahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perpanjangan Jangka Waktu Berdirinya Perseroan Yang Melewati Batas Hari I Kadek Indra Setiawan; R. Imam Rahmat Sjafii
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.384 KB) | DOI: 10.29303/ius.v7i3.626

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis status legalistas atau keabsahan akta perubahan anggaran dasar perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan yang melewati batas 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya perseroan berakhir yang ditentukan dalam undang-undang perseroan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini bahwa keabsahan akta perubahan anggaran dasar atas permohonan persetujuan terhadap perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan melewati batas 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya perseroan berakhir, tidak mempengaruhi keabsahan akta perubahan anggaran dasar. Statusnya tetap sebagai akta autentik. Selama akta perubahan anggaran dasar dilakukan sesuai ketentuan syarat-syarat keabsahan dan dibuat atas dasar keputusan sah RUPS. Selama akta tersebut tidak memperoleh keputusan persetujuan dari Menteri maka anggaran dasar yang dilakukan perubahan hanya mengikat bagi para pihak yaitu pemegang saham, tidak dapat berlaku untuk merubah ketentuan anggaran dasar sebelumnya untuk memperpanjang jangka waktu berdirinya perseroan dan perseroan terbatas masih terikat dengan ketentuan jangka waktu anggaran dasar sebelumnya.
Penerapan Konsinyasi Terhadap Objek Yang Sudah Dijaminkan Melalui Hak Tanggungan Ragga Bimantara; Etty Mulyati; Isis Ikhwansyah
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.622 KB) | DOI: 10.29303/ius.v7i2.645

Abstract

Pembangunan Infrastruktur demi kepentingan umum merupakan salah satu kewajiban negara dalam mewujudkan tanggung jawabnya di bidang fasilitas pelayanan umum yang layak dan diperlukan oleh masyarakat, namun pembangunan yang akan dikerjakan oleh pemerintah bukan tidak mungkin mengalami kendala dalam pekerjaanya, salah satunya yaitu terkait pembebasan lahan. Sehingga pemerintah dengan tujuan kepentingan umum,harus dapat melakukan pembebasan lahan dengan persetujuan pemilik lahan ataupun tanpa persetujuan pemilik lahan. Maka dari itu pembahsan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui maupun menganalisis bagaimana penerapan konsinyasi terhadap pembebasan tanah untuk kepentingan umum dan bagaimana penyelesaian ganti rugi apabila objek yang akan dibebaskan sedang dalam jaminan hak tanggungan. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitik beratkan pada hukum yuridis normatif, maupun bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa demi kepentingan umum pemerintah dapat mengajukan permohonan konsinyasi melalui pengadilan negeri terhadap pemilik objek tanah dengan mengacu kepada Perma Nomor 3 tahun 2016, dan juga termasuk kepada objek yang sedang dijaminkan, dengan catatan pada sasat pengambilan ganti rugi oleh debitur harus mendapatkan persetujuan tertulis kreditur.
THE CONTROVERSY OF APPLYING THE DEATH SENTENCE FOR CRIMINAL ACTS RELATED TO DRUGS Syamsul Hidayat & Hasan Asy’ari
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI?
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (365.479 KB) | DOI: 10.12345/ius.v1i3.252

Abstract

In anticipation of the threat and the dangers of drug abuse and illicit trafficking, Indonesia as a whole has had the law on ratification of the Convention , including the United Nations on combating illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances in 1988. Policy is required drug crimes (penal policy). Applicable policies regarding how to commit criminal law legislation in force at the moment and formulated policies that lead to renewal (penal law reform) who formulated the laws of criminal law . The global trend will be a moratorium on the death penalty, the idea of humanism or universal human values sometimes correlated inversely with the application giving rise to the defense of the human rights perspective. Dynamics in the world of criminal law shifted from theory to theory retaliation treatment clinic . Policy on the death penalty in law on drugs illustrates the manifestation of the idea of balance or mono-dualistic and offer alternative policies forward in line with the function and purpose of the law-making in the context of national law in Indonesia .Keywords : Capital Punishment, Narcotics, Moratorium
THE SETTLEMENT OF INDUSTRIAL RELATION DISPUTES THROUGH MEDIATORS Irawan, SH
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.854 KB) | DOI: 10.12345/ius.v1i2.243

Abstract

According to the Law  Number 30 Years 1999, article 6 section (3) if there is a dispute, based on the written agreement, either parties can resolve the dispute through a mediator. While the Law  No. 2 of 2004 article 4 section (4) if the parties do not specify the solution option whether through conciliation or arbitration within seven working days, the district institution related to employment will delegate the solution to the mediator. The mediation is conducted by a mediator in the institution related to labor affairs  in district level “. Mediation is not offered in conjunction with the conciliation or arbitration because the government wants to provide public services through competent mediators to resolve four types of disputes. Only Civil Servants (PNS) working at department of labor may be appointed as the mediator to solve dispute related to the industrial relationship, because government provides public services as State responsibility and intervention to resolve disputes between citizens. The absence of either parties in the mediators may cause injustice to the applicant or the defendant because the same deed  may raise a different legal consequence, so the absence of the applicant or the defendant should cause the same legal consequences.Keywords: Industrial Relations, Disputes Settlement, Mediator, Mediation
Reorientasi Usaha Pegadaian Swasta Sebagai Upaya Keseimbangan Hubungan Hukum Para Pihak Di Indonesia Siti Malikhatun Badriyah; R. Suharto; Marjo Marjo
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v7i3.691

Abstract

Usaha pegadaian marak dilakukan dalam praktik dunia usaha sejak dahulu, namun belum ada aturan yang jelas sebagai pedoman. Saat ini sudah ada pengaturan mengenai pegadaian swasta dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Namun demikian masih banyak usaha pegadaian yang tidak melakukan pendaftaran untuk mendapatkan izin menjalankan usaha pegadaian. Hal ini berimplikasi munculnya berbagai  penyimpangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip gadai maupun prinsip-prinsip perjanjian pada umumnya yang bermuara pada ketidakseimbangan hubungan hukum yang bertentangan dengan prinsip keadilan, yang mengakibatkan sengketa antara para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang diperlukannya reorientasi pegadaian swasta dan terjadinya penyimpangan terhadap prinsip pegadaian. Metode penelitian yang digunakan adalah socio legal research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha pegadaian swasta mengalami perkembangan sangat pesat, namun masih sangat sedikit yang sudah terdaftar. Dalam praktik banyak terdapat penyimpangan terhadap prinsip pegadaian, terutama pada praktik gadai perorangan, khususnya terhadap prinsip benda gadai tidak boleh digunakan untuk keperluan pemegang gadai, karena yang dimiliki oleh pemegang gadai adalah hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan.
Pembuktian Risalah Lelang Bagi Pemenang Eksekusi Hak Tanggungan Ainon Marziah; Sri Walny Rahayu; Iman Jauhari
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (949.231 KB) | DOI: 10.29303/ius.v7i2.631

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dasar hukum dan menjelaskan pembuktian risalah lelang bagi pemenang eksekusi hak tanggungan; metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian risalah lelang bagi pemenang eksekusi hak tanggungan, pada kasus Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 08/PDT.G/2013/PN MBO dimana dalam praktiknya pembuktiannya terhadap risalah lelang yang dikeluarkan oleh KPKNL (Tergugat I) Banda Aceh sudah berdasarkan prosedur pelaksanaan lelang, setelah pelaksanaan berakhir tidak adanya kepastian hukum terhadap Bank (Tergugat II) tidak mendapatkan ganti kerugian disebabkan adanya gugatan penggugat pada Pengadilan Negeri Meulaboh dan pemenang lelang (Tergugat III) tidak dapat menguasai objek lelang karena debitor tidak bersedia mengosongkan objeknya. Berdasarkan putusan hakim seharusnya memperhatikan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak tidak hanya dengan kepastian hukum semata karena hakim bukan corong Undang-Undang sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) IN PRIVATELY OWNED COMPANIES Lelisari Siregar & Rahdian Ihsan
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.043 KB) | DOI: 10.12345/ius.v1i2.234

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) has become a global issue; however, no definition of CSR is globally accepted. In Indonesia, the concept of CSR is getting stronger, especially after being firmly mentioned in the Law Number 40 of 2007 concerning on the Limited Liability Companies and the Acts Number 25 of 2007 on Investment. In recent years, some companies have implemented the CSR, including in West Lombok. In this case, the success of local government in in improving the prosperity of  the community can only be achieved if all community components take a part, including the companies operating in the region. The application of CSR in the private company in West Lombok especially  the Company of legal entity (PT) is referred to the NTB Provincial Regulation Number 6 of 2012 concerning  on Environment and Social Responsibility of the Company as mentioned in Article 10. The programs include community development and partnership programs for micro, small business and cooperation, and programs that are  directly-related to the public. However, the application is only dominant in the program that is directly-related to the public such as grants, subsidies, social assistance. The CSR programs have not been made to support community development and partnership programs for micro, small and medium enterprises. A non-incorporated company maybe referred to the Law Number 25 article 15 of 2007 concerning Investment Keywords: CSR, Implementation, Private Companies

Page 37 of 72 | Total Record : 715

 35   36   37   38   39 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 3 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 3 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 1: April 2024: Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 3: December 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2: August 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1: April 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2: August 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016): HUKUM YANG BERKEADILAN Vol 4, No 2 (2016): HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM Vol 4, No 1 (2016): HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB Vol 3, No 9 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 8 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 7 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 3, No 3 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 2 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 1 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 2, No 6 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 5 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 4 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 2, No 3 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 2 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 1 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN More Issue