Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)

IUS
Website

Published by Universitas Mataram

ISSN : 23033827 EISSN : 2477815X DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal IUS established December 2012, is an institution that focuses on journal development for post graduate students and all law activists in general and specialised topics. Journal IUS publishes three times a year and articles are based on research with specific themes. Jurnal IUS was founded by a group of young lecturers who had a passion to spread their ideas, thoughts and expertise concerning law. Jurnal IUS focuses on publishing research about law reviews from law students, lecturers and other activists on various topics. As an academic centre, we organize regular discussions around various selected topics twice a month. Topics of interest: the battle of legal paradigm legal pluralism law and power

Arjuna Subject : -

Articles 715 Documents

34 35 36 37 38

Peranan Bank Garansi Dalam Kontrak Konstruksi Antara Pemerintah Dengan Kontraktor Diman Ade Mulada
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Dalam melaksanakan proyek pemerintah, untuk menjamin pihak pemberi tugas (pemerintah) untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang sesuai dengan waktu dan kualitas yang dijanjikan oleh kontraktor, maka dipersyaratkan adanya suatu jaminan yang harus diberikan oleh kontraktor kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satu bentuk jaminan yang sering digunakan oleh kontraktor adalah jaminan yang berbentuk bank garansi. Dalam pelaksanaan kontrak konstruksi antara pemerintah dengan kontraktor yang menggunakan jaminan bank garansi, ada beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu: Tahap pertama adalah persiapan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi, Tahap kedua adalah melaksanakan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi, yang mana dalam tahap ini pihak kontraktor harus menyerahkan jaminan bank garansi tender, Tahap ketiga adalah Penandatanganan Kontrak yang mana dalam tahap ini pihak kontraktor harus menyerahkan jaminan bank 266 garansi pelaksanaan dan tahap yang keempat adalah pelaksanaan kontrak konstruksi yang mana dalam tahap ini pihak kontraktor harus menyerahkan jaminan bank garansi uang muka apabila pihak kontraktor akan mengambil uang muka dan menyerahkan jaminan bank garansi pemeliharaan apabila pihak kontraktor telah menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak maka bentuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut: Dalam kaitannya dengan kontrak konstruksi penyelesaianya terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah, kemudian apabila dengan cara musyawarah tidak ada titik temu maka dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase atau melalui pengadilan, begitu juga dalam kaitannya dengan bank garansi, apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak kontraktor maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah yaitu melakukan komunikasi antara pihak bank dengan kontraktor suapaya pihak kontraktor mau menyelesaikan tunggakannya, namun apabila kontraktor tidak ada itikad baik untuk melunasi tunggakan utangnya, maka pihak bank akan mengeluarkan surat peringatan tertulis maksimal sebanyak 3 (tiga) kali. Dan apabila pihak bank telah mengeluarkan peringan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, ternyata kontraktor masih tidak mempunyai itikad baik, maka pihak bank akan melakukan pencairan terhadap jaminan lawan yang telah diserahkan oleh kontraktor.

Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/Ag/2016) Melia Melia; Muzakkir Abubakar; Darmawan Darmawan
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Harta bersama merupakan suatu akibat hukum setelah terjadinya perceraian. Kedudukan harta bersama setelah perceraian diatur menurut hukumnya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan. Berdasarkan Pasal 97 KHI apabila putus perkawinan karena perceraian maka harta bersama dibagi dua. Namun dalam kenyataannya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 597 K/Ag/2016, hakim memutukan bagian yang diterima oleh bekas isterinya lebih besar dari bekas suaminya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam pembagian harta bersama setelah perceraian, dan pemenuhan prinsip keadilan dan kepastian hukum terhadap pembagian harta bersama setelah perceraian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 597 K/Ag/2016. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Agung dalam putusannya Nomor 597 K/Ag/2016 berdasarkan asas keadilan dan sosial justice tidak membagi ½ (seperdua) bagian harta bersama untuk bekas suami dan untuk bekas isteri, bahkan hakim Agung memutuskan pembagian harta bersama 2/3 untuk bekas isteri dan 1/3 bagian untuk bekas suami dengan pertimbangan bekas isteri lebih berkontribusi dalam menghasilkan harta bersama. Keputusan hakim Agung yang mengenyampingkan Pasal 97 KHI, dimana hakim Agung berpendapat kurang adil dan tidak sependapat dengan Hakim Mahkamah Syariah Aceh mengingat porsi andil isteri lebih besar dalam perolehan harta bersama dalam perkawinan.

Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Akibat Kelalaian Ppat Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Fajriatul Tivani Haridhy; Ilyas Ismail; Darmawan Darmawan
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

PPAT selaku pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembuatan akta jual beli sudah sepatutnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas sebab produk hukum yaitu akta otentik yang dikeluarkan PPAT dijadikan sebagai kepastian hukum bagi para pihak, namun sering dijumpai kelalaian yang dilakukan oleh PPAT mengakibatkan para pihak mengalami kerugian. Apabila PPAT terbukti melakukan kesalahan maka PPAT diwajibkan untuk bertanggung jawab atas akta tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji mengenai pertanggungjawaban oleh PPAT akibat pembeli mengalami kerugian. Metode yang digunakan yaitu metode yuridis normative dengan pendekatan undang-undang, konsep, serta kasus. Hasil dari penelitian yaitu pertanggungjawaban PPAT terhadap kerugian yang diderita oleh pembeli akibat akta jual beli yang dibuat tidak berdasarkan aturan hukum adalah PPAT diwajibkan untuk mengganti atas kerugian yang diderita pembeli yang mana penggantian itu berupa penggantian biaya, berdasarkan hasil penetapan putusan PN Banda Aceh Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Bna dan Nomor 21/Pdt.G/2013/PN-BNA, serta akta, surat-surat dan sertikat sepanjang berhubungan dengan objek tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

THE IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 56 LAW IN LIEU OF LAW NUMBER 1960 CONCERNING THE STIPULATION OF AGRICULTURAL LAND AREA IN THE REGENCY OF WEST LOMBOK Bq. Mahyuniati Fitria
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI?
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

One of the purpose of landreform is to do a fair share of the people’s livelihood of farmers in the form of land , with the intention that there is a fair distribution of outcomes is to overhaul the structure of the land in order to realize social justice . To achieve this, it made landreform programs, among others, restrictions on the maximum area of land dominance and determination of minimum area of agricultural land ownership , and prohibition on acts that lead to breakdown of ownership of agricultural land into pieces that are too small . Then the program is poured in a legislation that is through Act No.56 PRP 1960 on the establishment of the agricultural land area . However , for the region of western Lombok , based on observations of this law is still very difficult to apply .Keywords : Landreform , Land Area Restrictions

HUMAN RIGHTS LAW ENFORCEMENT POLITICS IN INDONESIA IN CASES OF GROSS HUMAN RIGHTS VIOLATION Zunnuraeni, SH
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

This is important because law politic shows government will and attitude in formation of law and law enforcement consistently. Indonesian law politic on the human rights protection can be seen in Act number 26 of 2000. The Act have within it a will to give justice for the victim and family victim of gross violation of human right by establish a trial for the perpetrator. However this act have a lot of weakness that makes trial for the perpetrator can not work properly. Law politic can be seen not only in the law product but also on implementation of law. Indonesia has bring before the court some cases of gross violation of human rights, through the Human rights Court (permanent) and an Ad hoc Human Rights Court. However there are some weakness on those trial. Keywords: Politics, Law, Human Rights

THE EMERGENCE OF FOREIGN INTERVENTION AGAINST HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN ARMED CONFLICT IN A STATE Mahfud SH
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

The violation on the law of war and human right regulations may cause foreign (international) intervention on every war violations, if violating country does not implement the law enforcement for the violating criminal. The international interventions to punish the violating actor (of the law of war and of human right) happening in a military conflict will occur if the national court of the country is unwilling and unable to punish the prisoner of war . Key word ; The Violation of the Law of War and Human Right, War Criminal

Eksistensi Bpsk (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Dalam Pengawasan Pencantuman Klausula Baku Dalam Sistem Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Deviana Yuanitasari; Hazar Kusmayanti
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha dalam praktik hukum perlindungan konsumen dan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai prosedur sanksi dan efektifitas sanksi tersebut bagi pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku yang dilarang dalam sistem hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif dan bersifat Deskriptif Analitis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPSK ditugaskan untuk mengawasi pencantuman klausula baku, selain menyelesaikan sengketa konsumen, namun BPSK bersifat pasif dan hanya bertindak jika ada pengaduan atau keluhan konsumen. BPSK juga tidak merasa berwenang menindak pencantuman klausula baku yang dilarang. Tindakan BPSK hanya pada saat ada pengaduan atau sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yaitu sebatas meminta pelaku usaha untuk menghapus klausula yang diarang.Meski UUPK menyatakan Klausula Baku terlarang batal demi hukum dan mewajibkan pelaku usaha pencantum untuk mencabutnya namun BPSK menyatakan hanya bisa meminta pelanggar untuk mencabut klausula yang melanggar itu.Prosedur sanksi dan efektifitas sanksi tersebut bagipelaku usaha yang mencantumkan klausula baku yang dilarang dalam sistem hukum perlindungan konsumen di Indonesiaadalah walaupun menurut Pasal 52 UUPK, BPSK berhak melakukan pengawasan, namun pelanggaran terhadap ketentuan klausula baku, tidak termasuk dalam kompetensi BPSK untuk menjatuhkan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UUPK. Dengan demikian, pelanggaran terhadap ketentuan klausula baku tidak dapat dikenakan sanksi administrasi oleh BPSK, sehingga jelas pengaturan mengenai prosedur sanksi tersebut menjadi tidak efektif

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PRAKTIK KLINIK KECANTIKAN ILEGAL DI KARAWANG Rani Apriani; Candra Hayatul Iman; Rahmi Zubaedah
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen akibat praktik klinik kecantikan di Karawang. Metode yang digunakan yaitu yuridis normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggungjawab pelaku usaha yang terbukti mengakibatkan kerugian terhadap konsumen dapat dikenakan sanksi perdata berupa pemberian ganti rugi, sanksi pidana berupa kurungan penjara dan denda, sanksi administratif berupa teguran lisan, tulisan bahkan pencabutan surat izin praktik sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

IMPLEMENTATION OF THE GENERAL PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE IN ISSUING LICENSES IN THE REGENCY OF EAST LOMBOK Lalu Dhedi Kusmana
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI?
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

The comparative regulation of general principles of good governance in the laws and licensing related in Indonesia, to identify and assess the general principles of good governance which has been described in the licensing regulations in East Lombok and to analyze court decisions related dispute of application of general principles in good governance in the issuance of permits in eastern Lombok. By using statute approach, conceptual approach, comparative approach and case approach . The regulations of the general principles of good governance in the relevant licensing legislation in Indonesia is regulated in various ways with the terms and details of different . Furthermore, the regulations governing the licensing area in East Lombok has outlined eight general principles of good governance. While the procedures related to the issuance of permits in East Lombok is not yet fully guided by the general principles of good governance.Keywords : Application, General Principles of Good Governance and Licensing

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI SENJATA DAN PRINSIP PROPORSIONALITAS Erlies Septiana Nurbani
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

This research seeks to answer the question of how the role of humanitarian law in regulate the development of weapons technology and its relationship with the principle of proportionality. This research is normative research which used statute approach and conceptual approach. War can not be separated from the technology development. Weapons technology development concomitant with the development of human civilization. The basic principle is man use weapons according to his time. Martin van Creveld identifiy the clasification of weapon history into four phases, are age of tools, age of machines, age of system, and age of automation. This development definitely have correlation between the impact of development of weapons technology and human behaviour in war.The more modern weapons systems used in war the more casualties and losses generated by the war. International humanitarian law purposes is to minimize the effects. The principle of proportionality is expected to be the direction for the parties to consider any attack not to be devastating, especially to the civilian although the written humanitarian law haven’t accommodate the use of weapons as the result of war technology development, yet.

Page 36 of 72 | Total Record : 715

34 35 36 37 38

Filter by Year

2013 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 13 No. 3 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 3 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 1: April 2024: Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 3: December 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2: August 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1: April 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2: August 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016): HUKUM YANG BERKEADILAN Vol 4, No 2 (2016): HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM Vol 4, No 1 (2016): HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB Vol 3, No 9 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 8 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 7 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 3, No 3 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 2 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 1 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 2, No 6 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 5 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 4 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 2, No 3 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 2 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 1 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
jurnalius

Contact Email
jurnaliusunram@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnaliusunram@yahoo.com

Editorial Address
-

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name jurnalius

Contact Email jurnaliusunram@yahoo.com

Phone -

Journal Mail Official jurnaliusunram@yahoo.com

Editorial Address -

Location Kota mataram, Nusa tenggara barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
jurnalius

Contact Email
jurnaliusunram@yahoo.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnaliusunram@yahoo.com

Editorial Address
-

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA