cover
Contact Name
jurnalius
Contact Email
jurnaliusunram@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaliusunram@yahoo.com
Editorial Address
-
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)
Published by Universitas Mataram
ISSN : 23033827     EISSN : 2477815X     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal IUS established December 2012, is an institution that focuses on journal development for post graduate students and all law activists in general and specialised topics. Journal IUS publishes three times a year and articles are based on research with specific themes. Jurnal IUS was founded by a group of young lecturers who had a passion to spread their ideas, thoughts and expertise concerning law. Jurnal IUS focuses on publishing research about law reviews from law students, lecturers and other activists on various topics. As an academic centre, we organize regular discussions around various selected topics twice a month. Topics of interest: the battle of legal paradigm legal pluralism law and power
Arjuna Subject : -
Articles 715 Documents
Preference Lecturers And Staffs In Conducting Self Medication Trini Handayani
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (95.878 KB) | DOI: 10.29303/ius.v7i2.634

Abstract

Self-medication is one of the medication method in which it can cure the disease of a person in the absence of the need to expend much money and effort as well to visit a practitioner. Self-medication is literally a treatment that is performed by a person him/herself. An individual can actually purchase an Over The Counter medicine to treat their own disease. If it is done properly, self-medication can bring a huge advantage to the individual him/herself as they need, a medication state in which a person uses more than two medicines all at once. The focus of this research is to comprehend the behaviour of self-medication among the lecturers and staffs that are located in Suryakancana University. In order to conceive the behaviour of the respondents, a direct interview method is used by interviewing some of them. The interview result indicates that 96% respondens have performed self-medication at least once. In addition, there are several respondents admit that they have also performed polypharmacy. This also shows that the awareness regarding the correct type of medicine and the understanding of the indication written on the medicine is still relatively low among the lecturers and staffs
Tanggung Jawab Pengembang Dalam Perjanjian Bangun Bagi Dengan Akta Notaris Yeni Afrilla; Yanis Rinaldi; Suhaimi Suhaimi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v7i3.663

Abstract

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang dan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik.” Perjanjian Bangun Bagi Perumahan dan Pertokoan merupakan perjanjian yang lahir akibat adanya kata sepakat antara pengembang dengan pemilik tanah dan asas (freedom of contract)sesuai dengan aturan didalam Pasal 1338 junto Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perjanjian tersebut pengembang dengan pemilik tanah berharap memperoleh hak sesuai dengan perjanjian.”Kesepakatan yang telah diperjanjikan diharapkan menjadi dasar yang kuat bagi pengembang dengan pemilik tanah untuk takut tidak memenuhi perjanjian tersebut atau bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pengemabang ataupun pemilik tanah yang mengakibatkan kerugian bagi mereka atas wanprestasi tersebut. Faktor penyebab ternyadinya wanprestasi dalam perjanjian bangun bagi biasanya tidak cukup aturan hukum yang dapat menjadi pedoman pelaksanaan hak dan kewajiban pengembang dengan pemilik tanah didalam perjanjian bangun bagi  itu sendiri, diketahui dari jumlah Pasal yang memuat tentang hak dan kewajiban sangatkah sedikit dalam perjanjian bangun bagi, terkait ketentuan pembagian hasil yang kurang rinci disebut didalanya, sehingga mengakibatkan ketika terjadi wanprestasi, perjanjian tersebut tidak dapat dijadikan dasar eksekusi.
POLITIK HUKUM PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS WELFARE STAAT DI WILAYAH PERBATASAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT Yenny AS; Charlyna S Purba
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 5, No 3 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v5i3.518

Abstract

Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu wilayah Republik Indonesia yang memiliki perbatasan langsung dengan Malaysia, yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga berkepentingan mengelola dan melakukan pengembangan kawasan perbatasan dalam berbagai aspek yang akuntabel dan efektif dari berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, budaya dan keamanan maupun pembangunan yang berkelanjutan. Secara eksplisit dalam Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945 memuat “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan analisis politik hukum dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum dalam pengelolaan kawasan perbatasan wilayah Kalimantan Barat dan Malaysia belum berbasis welfare staat. Hal ini ini jelas terlihat dalam Pasal 361 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, diberikan saran kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan review terhadap pasal tersebut.
Critical Reflections on The Legal Science Dewi Setyowati
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v7i3.719

Abstract

Generally, there are two opposing sides when discussing the epistemology of the law, namely realist and anti-realist. The point of difference between the two sides includes several topics responding to the basic topics related to the definition, scope, methodology and truth that want to be achieved by the science of law. This research aims are to answer some of the epistemological problems of jurisprudence and what philosophical assumptions based on and methodological implications for achieving truth in realist and anti-realist tensions. This article uses a conceptual review of the epistemic study of law. The result of this research is that the epistemology discourse of jurisprudence has been a topic of debate for a long time and stems from tensions between rationalism, empiricism, and pragmatism. Methodological differences also have logical consequences for the attainment of the truth that realists and anti-realists aim to address. Correspondence becomes the truth to be achieved by law according to the realist. In contrast to the belief of anti-realists who believe that the truth is not just a statement, but it becomes true if it fits and supports with other statements. Whereas pragmatic assumes the validity of the law is measured by its validity at its usefulness.
Criminal Liability to The Persons Of Prostitution (Case Study Number.601/PID.B/2019/PN.SBY) Pompy Polansky Alanda; Adhiem Widigdo; Parlindungan Tua Manullang; Ikhwa Nul Padli
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v7i3.693

Abstract

Since the localization Dolly closed by the Surabaya Mayor, obviously prostitutions practical are continuing secretly just like the one in the prostitution case by YEKNO. He was introduced AGUS with I MADE NILO for dating in HENKY house. The aim of this research are to analyze what are the criminal responsibilities towards the prostitution perpetrators and also to find out the criteria of pimp in prostitution. The research methods used in this study is normative law method with constitution approach, conceptual approach, and case approach. The results of this study indicate that YEKNO decided guilty based on Chapter 2 subsection (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Year 2007 about Eradication Criminal Offence of Human Trafficking (UU PTPPO) by the judge verdict number 601/ Pid.B/ 2019/ PN.SBY which is what YEKNO did. YEKNO is not proved as pimp, because a pimp has a special criteria of role thus HENKY as a provide guilty based on Chapter 296 KUHP, beside that for I MADE NILOand AGUS were not guilty because no rules for their role. 
Efektivitas Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Prosedur Penempatan Kerja Bagi Pencari Kerja Di Kota Malang Siti Awaliyah
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v7i2.647

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini untuk membahas mekanisme penempatan tenaga kerja menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.39 tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, prosedur penempatan kerja di Kota Malang, dan kesesuaian antara pelaksanaan perekrutan tenaga kerja dengan pelaksanaannya. Kajian menggunakan pendekatan sociolegal dengan sumber data primer dari pegawai Dinas Tenaga Kerja dan sumber data sekunder dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.39 tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja. Pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Mekanisme penempatan tenaga kerja kerdasarkan Permenaker No.39 Tahun 2016 melibatkan 3 instansi, yaitu Disnaker, perusahaan, dan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta. Pencari kerja mengajukan permohonan kartu pencari kerja (AK/I) ke Dinas Tenaga kerja. Dinas Tenaga Kerja menerbitkan kartu AK/I dan mendata pencari kerja dalam kartu AK/II. Pemberi kerja mengajukan permohonan tenaga kerja dengan mengajukan kartu AK/III. Disnaker mengantarkan pencari kerja ke pemberi kerja untuk mengikuti seleksi. Pelaksanaan penempatan tenaga kerja di Kota Malang telah sesuai dengan ketentuan Permenaker No.39 Tahun 2019. Kendala yang dihadapi adalah tidak adanya dana untuk transportasi petugas antar kerja dan seringkali perusahaan tidak mengajukan laporan kebutuhan tenaga kerja ke Dinas Tenaga Kerja.
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/Puu-Xiv/2018 Terhadap Keterwakilan Perempuan Di Dalam Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dessy Artina
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i1.753

Abstract

Proporsi perempuan sangat sedikit bila dibandingkan dengan proporsi laki-laki. Keterwakilan perempuan dalam bangku legislatif dapat dikatakan salah satu manifestasi persoalan hukum terkait diskriminasi hak asasi manusia bagi gender perempuan. Persoalan ketimpangan gender tercemin jelas dalam rendahnya keterwakilan perempuan di struktur lembaga perwakilan Indonesia, khususnya dalam Dewan Perwakilan Daerah. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah Bagaimanakah Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2018 terhadap keterwakilan perempuan di dalam lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan dari berbagai referensi dan dokumen. Hasil penelitian yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi 30/PUU-XIV/2018 terkait pelarangan pengurus partai politik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menjadi pemicu bagi perempuan untuk ikut andil sabagai anggota Dewan Perwakilan Daerah, dapat menyebabkan peningkatan peluang bagi perempuan untuk duduk di jabatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
Pengelolaan Yayasan Menurut Asas Keterbukaan Dan Akuntabilitas (Studi Pada Yayasan Kemanusiaan Di Aceh) T Musahiddinsyah; Sanusi Sanusi; Teuku Ahmad Yani
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i1.681

Abstract

Pelaksanaan pengelolaan yayasan bertumpu pada prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam kaitannya dengan upaya mencegah penyalahgunaan lembaga yayasan. Di Aceh terdapat sejumlah yayasan yang bergerak dibidang sosial dan kemanusiaan, dibidang sosial dan pendidikan. Namun, pada kenyataaan tidak semuanya telah secara penuh menerapkan asas keterbukaan dan akuntabilitas sebagaimana yang diatur dalam Alinea ke 4 (empat) Penjelasan Umum UU Yayasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab perdata yayasan apabila tidak melaksanakan secara penuh asas keterbukaan dan akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan merupakan tanggung jawab yayasan sebagaimana yang diatur dalam UU Yayasan dan Anggaran Dasarnya. Ketika prinsip tersebut tidak dilaksanakan oleh organ yayasan, maka hal itu dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan lalai dalam melaksanakan tugas. Sehingga akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut yayasan dapat diajukan ke pengadilan untuk permintaan pemeriksaan.
Eksistensi Pancasila Dalam Menghadapi Ancaman Kebhinekaan Luh Nila Winarni
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i1.749

Abstract

Kebhinekaan masyarakat Indonesia merupakan aset bangsa yang tidak ternilai harganya. Saat ini kebhinekaan tersebut menghadapi ancaman dari paparan radikalisme. Media sosial digunakan untuk ujaran kebenciaan yang dilatarbelakangi oleh perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan. Aksi terorisme dilakukan berdasarkan kebencian terhadap umat agama tertentu. Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa harus menjadi dasar dalam berbagai kebijakan negara guna mengatasi paparan radikalisme tersebut. Oleh karena itu maka penelitian ini akan membahas dua permasalahan yakni paparan radikalisme terhadap kebhinekaan di Indonesia dan keberadaan Pancasila dalam menghadapi ancaman tersebut. Kesimpulan tulisan ini adalah: Pertama; bahwa radikalisme yang berkembang di Indonesia terutama didasarkan atas latar belakang agama. Bahkan radikalisme tersebut direalisasikan dalam berbagai aksi terorisme. Faham radikalisme tersebut terutama ditanamkan pada generasi muda pada rentang usia 17-24 tahun. Kedua; sebagai upaya penanggulangan radikalisme berbasis Pancasila maka harus dilaksanakan penanggulangan yang berbasis pendekatan edukasi. Re-internalisasi nilai-nilai Pancasila harus dilakukan sejak pendidikan pra-sekolah oleh keluarga.
Lex Specialis Derogat Legi Generali Sebagai Asas Preferensi Dalam Kecelakaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Pery Rehendra Sucipta; Irwandi Syahputra; Roni Sahindra
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i1.752

Abstract

Perkara Putusan Nomor 430/Pid.B/2016/PN Tpg tentang kecelakaan angkutan laut pelayaran rakyat di perairan kota tanjungpinang, berdasarkan kasus tersebut Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan berjenis Subsidair  dengan pasal 359 Jo Pasal 361 KUHP. penerapan asas hukum lex specialis derogat legi generali dan perintah Pasal 63 ayat (2) KUHP tidak dilaksanakan oleh penegak hukum tersebut. Adapun tujuan dan manfaat dari karya tulis ini secara praktis adalah sebagai salah satu bahan pembelajaran bagi praktisi hukum, terutama jaksa penuntut umum untuk mendalami penggunaan lex specialis derogat legi generalis dalam bidang tindak pidana pelayaran. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif dengan  menggunakan Pendekatan kasus (case approach) Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan penerapan hukum pidana dalam putusan No. 430/pid.B/2016/Pengadilan Negeri Kota Tanjungpinang tidak tepat. Kasus kecelakaan angkutan laut pelayaran rakyat di perairan Kota Tanjungpinang tidak mendahulukan undang-undang Pelayaran sebagai asas preferensi dalam hukum di bidang pelayaran. Saran penulis terhadap permasalahan yang diteliti adalah Seharusnya Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan dakwaannya harus memperhatikan asas yang berlaku dan beberapa teknik dalam merumuskan surat dakwaan serta dalam menjunjung asas tegaknya hukum demi mencapai kepastian hukum maka sebaiknya perlu adanya kesepahaman bagi penegak hukum.

Filter by Year

2013 2025


Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 3 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 3 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 1: April 2024: Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 3: December 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2: August 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1: April 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2: August 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016): HUKUM YANG BERKEADILAN Vol 4, No 2 (2016): HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM Vol 4, No 1 (2016): HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB Vol 3, No 9 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 8 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 7 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 3, No 3 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 2 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 1 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 2, No 6 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 5 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 4 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 2, No 3 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 2 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 1 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN More Issue