cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
jurnalius
Contact Email
jurnaliusunram@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaliusunram@yahoo.com
Editorial Address
-
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)
Published by Universitas Mataram
ISSN : 23033827     EISSN : 2477815X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal IUS established December 2012, is an institution that focuses on journal development for post graduate students and all law activists in general and specialised topics. Journal IUS publishes three times a year and articles are based on research with specific themes. Jurnal IUS was founded by a group of young lecturers who had a passion to spread their ideas, thoughts and expertise concerning law. Jurnal IUS focuses on publishing research about law reviews from law students, lecturers and other activists on various topics. As an academic centre, we organize regular discussions around various selected topics twice a month. Topics of interest: the battle of legal paradigm legal pluralism law and power
Arjuna Subject : -
Articles 715 Documents
 38   39   40   41   42 
Penanggulangan Pencemaran Sampah Plastik Di Laut Berdasarkan Hukum Internasional Gledys Deyana Wahyudin; Arie Afriansyah
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i3.773

Abstract

Tingginya konsumsi plastik oleh masyarakat dunia berdampak kepada lingkungan laut, diperkirakan 80% bagian dari limbah padat yang berada di laut adalah sampah plastik. Munculnya sampah plastik di lingkungan laut disebabkan oleh pembuangan sampah tidak pada tempatnya, proses pengelolaan limbah sampah yang buruk, kurangnya pengelola sampah di kota-kota besar. Keberadaan sampah plastik di laut mengancam keselamatan lingkungan laut, hal ini dikarenakan sampah plastik dapat mengancam biota laut, ekosistem laut, kesehatan dan penghidupan manusia, menyebabkan bioakumulasi polutan serta racun, dapat berpindah tempat sampai jauh, sifat plastik yang tidak dapat terurai membuat sampah plastik akan bertahan lama di laut, sulitnya sampah plastik untuk ditelusuri asalnya, dan mikroplastik yang sangat kecil serta berada di dasar laut menyebabkan sulitnya sampah laut untuk diambil. Tujuan dari penulisan ini adalah guna mengetahui regulasi pencemaran sampah di laut berdasarkan hukum internasional dan pelaksanaan pengurangan atau penanggulangan sampah plastik di laut oleh Tiongkok dan Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif, dengan pendekatan masalah yuridis-normatif. Solusi dari pencemaran sampah di laut yaitu pengurangan penggunaan sampah, perbaikan pengoahan sampah, komposisi sampah, produksi barang ramah lingkungan secara masal, kebijakan pencegahan dan penanganan sampah plastik di laut secara internasional dan nasional, serta pendidikan dan pelatihan mengenai penanggulangan sampah di laut. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa hukum internasional mempunyai peran sebagai pendorong negara-negara untuk menciptakan regulasi secara nasional untuk menangani permasalahan sampah di laut serta sebagai sumber bagi negara-negara untuk menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani sampah di laut.
The Role Of The Asean Intergovernmental Commission Of Human Rights In Giving Protection To The Ethics Rohingya Of The Spirit In Southeast Asia Endah Rantau Itasari
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i3.803

Abstract

The purpose of this study is to provide legal protection to the ethnic Rohingya, with the ASEAN Charter and the establishment of the ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights will strengthen the instruments in protecting human rights in ASEAN. Philosophically with the establishment of the ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights, member countries would prefer a regional settlement to an international one. Regional settlements were chosen because the rules are adapted to regional conditions. This ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights needs a strong foundation and position to be able to give a reprimand. Rohingya is one example of ASEAN's failure to guarantee human rights in the region. If this conflict cannot be resolved, of course, it is possible that future human rights violations will occur again. This research is a normative juridical study, the ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights is obliged to provide protection to ethnic Rohingya because the violation occurred in the Southeast Asia region and it is time for ASEAN member countries to give strict sanctions to Myamar due to the behavior given to the Rohingya ethnicity. The principle of non-intervention contained in the ASEAN Way will always be a barrier for ASEAN member countries in providing protection to ethnic Rohingya in Myanmar, but ASEAN member countries must continue to persuade Myanmar to respect every human right without exception. and ask for help from the international community to pressure Myanmar to stop persecuting the Rohingya.
Urgensi Pendaftaran dan Perlindungan Hukum Terhadap Embal Sebagai Indikasi Geografis Maluku Tenggara Teng Berlianty; Yosia Hetharie
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2: August 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i2.793

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan motivasi kepada masyarakat Kepulauan Kei, Pelaku usaha embal, dan Pemerintah Daerah akan pentingnya pendaftaran dan perlindungan embal sebagai Indikasi Geografis. Penelitian ini merupakan penelitian sosiolegal (sociolegal research), yakni metode penelitian kombinasi antara metode penelitian Hukum doktrinal dan metode penelitian Hukum empiris.Penelitian ini dilakukan di Kei Maluku Tenggara dengan pertimbangan bahwa Embal diproduksi oleh mayarakat Kei Maluku Tenggara.Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara.Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum sebagai Indikasi Geografis perlu didapatkan oleh embal yang merupakan komoditi unggulan masyarakat Kei, karena embal memenuhi syarat sebagai produk indikasi geografis dengan karakteristik khusus yang memiliki ciri kedaerahan dari masyarakat Kei Maluku Tenggara.Upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap embal sebagai komoditi unggulan masyarakat Kei belum memadai. Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual hanya memberikan bimbingan, advokasi dan pembinaan terhadap pelaku usaha embal sebatas sebagai produk unggulan saja tetapi tidak ada tindaklanjut dalam kaitan dengan embal sebagai kekayaan intelektual masyarakat Kei yang perlu dilindungi. Perlu juga penguatan dan pengembangan pemahaman pemerintah daerah akan pentingnya pendaftaran indikasi geografis terhadap produk embal tersebut.
The Implementation of Safeguard In Efforts to Protect Domestic Industrial Products Muhammad Sood; Djumardin Djumardin; Ufran Ufran
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i1.833

Abstract

Trade security measures (safeguards) are government policies of importing countries to recover serious losses or prevent the threat of serious losses to domestic industries as a result of a surge in imports of similar goods are directly competitive. The purpose of this study is to analyze safeguard regulation in international trade, and to analyze the implementation of safeguards to protect domestic industries. This research is a normative legal research with a statute approach, a conceptual approach and a comparative approach. The technique of collecting legal materials is conducted by literature study. The analysis of legal materials was carried out in a qualitative descriptive manner. The results show that the safeguard arrangement is intended as a legal basis for the government to take security measures to recover serious losses and / or prevent the threat of serious losses from the domestic industry as a result of a surge in imports of similar goods which are directly competitors to domestic industrial products. The implementation of safeguards by importing countries is carried out by the Trade Safeguard Committee through stages, namely starting from investigation and evidence, determining the existence of a loss or threat of loss, and implementing security measures.
Penyelesaian Konflik Antara Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat Dengan PT. Eco Solutions Lombok : Kasus Sengketa Pengelolaan Hutan Lindung Sekaroh Mala Mardialina; Ahmad Mubarak Munir
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i1.799

Abstract

Tata kelola kawasan hutan menjadi tantangan utama dalam menegakkan fungsi hutan sesuai dengan aturan undang-undang. Investasi dalam bidang pengelolaan kawasan hutan sebagai objek wisata tidak jarang menjadi sebuah masalah. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai upaya dalam penyelesaian konflik antara Pemerintah Daerah dan PT. Eco Solutions Lombok dengan menganalisis akar konflik dan memetakan konflik yang terjadi. Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan metode penelitian kualitatif. Data diperoleh dari wawancara, buku, jurnal, laporan dan situs online. Ringkasan hasil penelitian adalah pemberlakuan Undang-undang 32 telah berdampak pada menurunnya eskalasi konflik secara signifikan antara Pemerintah Daerah dan PT. Eco Solutions Lombok dibuktikan dengan pencabutan gugatan di pengadilan dan memberikan perubahan pada sikap setiap aktor, transformasi aktor berjalan cepat sehingga konflik terurai ke arah positive peace.
Geographical Indications As An Alternative To Save The Potential Product Of Micro, Small And Medium Enterprises (MSMEs) In Sragen Regency Triyono Adi Saputro; Yudho Taruno Muryanto; Suraji Suraji
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i3.832

Abstract

This research was conducted as an effort to analyze the MSMEs’ products of Sragen Regency which have not been known and have the potential to be granted legal protection through geographical indications. This research is an empirical legal research with primary and secondary legal basic materials. The research location was carried out in Kalijambe Sub-district with data collection techniques through literature study and direct interviews with local governments and businessmen in Sangiran. The result of the research is that in Sragen Regency, there is a product which can be categorized as geographical indication and has good prospects for the long term and is able to maintain the reputation of the existing area in Sragen. The product is Sangiran’s fossil stone handicraft, which is a potential superior product to be registered through geographical indications, so that registration with geographical indications can be used as an effort to save potential MSMEs’ products in Sragen Regency by the fossil stone handicrafts in Kalijambe Sub-district. This effort is also a form of legal protection for superior regional products of Sragen Regency in accordance with the mandate of Sragen Regency Regional Regulation Number 3 Year 2013 concerning MSMEs.
Asas Kebangsaan Dalam Perjanjian Nominee Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Johan’s Kadir Putra; Rada Alfathania.H
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2: August 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i2.723

Abstract

Perjanjian pinjam nama atau biasanya dikenal dengan istilah perjanjian nominee merupakan salah satu upaya dari warga asing agar bisa memperoleh hak kepemilikan tanah di Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui cara meminjam nama warga Negara Indonesia, kemudian dimasukkan pada sertifikat kepemilikan yang mana seluruh pembiayaan ditanggung oleh pihak warga negara asing. Peraktik pinjam nama ini bukan suatu hal yang asing lagi oleh masyarakat Indonesia dan merupakan bentuk penyelundupan hukum tanah, mengingat adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada Pasal 21 Ayat (1) yang menyebutkan “Hanya Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik”.  Tujuan  penelitian   agar dapat memahami apakah Perjanjian nominee selaras dengan hukum positif Indonesia dan bagaimana penerapan asas kebangsaan dalam perjanjian nominee. Metode yang dipakai oleh penelitian ini adalah  metode penelitian normative yang lebih menitikberatkan pada pendekatan Perundang-undangan dan konseptual. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa perjanjian nominee tidak selaras oleh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan melanggar persyaratan suatu perjanjian berupa causa yang halal dan melanggar asas perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak dan berakibat batal demi hukum. Kemudian, penerapan asas kebangsaan dalam perjanjian nominee tidak tepat dan sangat bertentangan disebabkan tidak memenuhi syarat yang tertuang dalam Pasal 9 Ayat (1) dan (2).
Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orangtua Muhammad Irvan Hidayana; Iman Jauhari; Azhari Yahya
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2: August 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i2.704

Abstract

Hak asuh anak pasca perceraian tidak selamanya ditempatkan di bawah asuhan ibunya. Ada pula hak asuh yang diserahkan kepada bapaknya dalam putusan hakim. Seperti putusan Nomor 65/Pdt.G/2011/MS-Bna yang memberikan hak asuh kepada ayah. Begitu pula halnya dalam putusan Nomor 235/Pdt.G/2010/MS-Bna yang memberikan hak asuh anak kepada ibunya. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa putusan hakim berbeda antara yang satu dengan yang lain dalam memberikan hak asuh anak pasca perceraian dan menganalisis aspek yuridis terhadap perlindungan anak pasca perceraian orangtua pasca bercerai. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normative. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal yang menyebabkan perbedaan pemberian hadhanah dikarenakan adanya penyerahan oleh ibu kepada ayahnya dan diputuskan dalam putusan verstek. Aspek perlindungan anak pasca perceraian yaitu: pertama, anak berhak mendapatkan pemeliharaan dari kedua orangtuanya. Kedua, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggungjawab ayahnya. Ketiga, ayah bertindak sebagai wali jika anak tersebut perempuan. Keempat, antara orangtua dan anak masih saling mewarisi antar sesamanya.
Does Material Adverse Change (MAC) Fulfill the Principles of an Agreement? Suwinto Johan; Markoni Markoni
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i1.813

Abstract

Material Adverse Change (MAC) clause is rarely discussed in contract law because it is an agreement between the two parties. This clause has quite extensive effects, especially at the time of the Covid-19 Pandemic. This article is generally found in company mergers and acquisitions agreements and credit or financing agreements. MAC Clause will be needed when there is a significant changes in business. This research wants to test whether the Material Adverse Change clause meets the principles’ requirements in a contract or agreement. The research is normative juridical research. This research will refer to the principles in agreement and relating to the definition of Material Adverse Change/Effect (MAC/E). This research concludes that Material Adverse Change is a clause which fulfills the principles in an agreement, especially the principle of the Freedom of Contract, the Principle of Good Balance, the Principle of Consensuality (Agreement/Consensualism), the Principle of Legal Certainty (Facta Sunt Servanda), the Principle of Good Faith, and the Principle of Personality. The MAC should be effective under the Pandemic’s condition.
Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Pemeriksaan Setempat Dalam Gugatan Dengan Objek Sengketa Tanah: Apakah Ada? Febrian Dirgantara; Ahmad Muzakki; Joni Eko Waluyo; Xavier Nugraha
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i3.780

Abstract

Sengketa dengan objek tanah merupakan sengketa terbanyak di Pengadilan Negeri di Indonesia. Begitu banyaknya sengketa dengan objek tanah, tidak lantas membuat hakim asal-asalan dalam memeriksa sengketa tersebut, bahkan hakim justru dituntut untuk sangat hati-hati dalam memutus sengketa dengan objek tanah tersebut. Salah satu wujud kehati-hatian hakim adalah dengan melakukan pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming). Pemeriksaan setempat ini dilakukan untuk memastikan, bahwa tanah yang menjadi objek sengketa benar-benar riil, sehingga tidak salah dan bisa dieksekusi. Dalam perkembangannya, terkait pemeriksaan setempat ini telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun tidak memiliki kedudukan yang jelas. Berdasarkan problematika tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana kedudukan hukum pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming) di dalam peraturan perundangan di Indonesia? 2) Apa akibat hukum tidak dilakukannya pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming) terhadap gugatan dengan objek sengketa tanah? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan penelitian ini ditemukan, bahwa 1) konsekuensi yuridis dari digunakannya frasa “jika dirasa perlu” di dalam peraturan perundang-undangan terkait pemeriksaan setempat adalah, ketika salah satu pihak (Penggugat, Tergugat, atau Hakim) telah menghendaki adanya pemeriksaan setempat, maka sejatinya pemeriksaan setempat ini bersifat wajib 2) Akibat hukum tidak dilaksanakannya pemeriksaan setempat, ketika terdapat salah satu pihak yang mengehendaki adalah gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard. Gugatan tersebut tidak dapat diterima, karena gugatan tersebut kabur (obscuur libel).

Page 40 of 72 | Total Record : 715

 38   39   40   41   42 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 3 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 3 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 1: April 2024: Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 3: December 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2: August 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1: April 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2: August 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016): HUKUM YANG BERKEADILAN Vol 4, No 2 (2016): HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM Vol 4, No 1 (2016): HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB Vol 3, No 9 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 8 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 7 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 3, No 3 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 2 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 1 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 2, No 6 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 5 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 4 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 2, No 3 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 2 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 1 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN More Issue