cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
jurnalius
Contact Email
jurnaliusunram@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaliusunram@yahoo.com
Editorial Address
-
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)
Published by Universitas Mataram
ISSN : 23033827     EISSN : 2477815X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal IUS established December 2012, is an institution that focuses on journal development for post graduate students and all law activists in general and specialised topics. Journal IUS publishes three times a year and articles are based on research with specific themes. Jurnal IUS was founded by a group of young lecturers who had a passion to spread their ideas, thoughts and expertise concerning law. Jurnal IUS focuses on publishing research about law reviews from law students, lecturers and other activists on various topics. As an academic centre, we organize regular discussions around various selected topics twice a month. Topics of interest: the battle of legal paradigm legal pluralism law and power
Arjuna Subject : -
Articles 702 Documents
 50   51   52   53   54 
The Problems of International Civil Law of Indonesia in Protecting Transnational E-Commerce Consumers Musleh Herry; Meisy Fajarani
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i3.1042

Abstract

Technological advances on a transnational scale have had a considerable impact on all levels of Indonesian society. One of the technological advances is the existence of gadgets. Not only positive effects, but they also bring negative impacts. Furthermore, the existence of gadgets continues to grow with more transactions being carried out. Unfortunately, this can be a dispute. The purpose of this research is to propose the problems of Indonesian International Civil Law which have not regulated and provided guarantees to protect transnational e-Commerce interests and their solutions. The method used in this research is normative with a statutory and conceptual approach. The results of this study are the existence of Consumer Protection Law (UUPK), Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), Money Supply Law (UUUP), and International Civil Law (HPI) of Indonesia have not provided a clear guarantee of protection related to the choice of law in transnational scale e-commerce contracts. Besides, they also have not been able to accommodate the interests of consumers. One of the solutions offered is concretizing the principle of the recipient country. It is a rule that allows end-users to apply the Consumer Protection Law of their country. This principle is excluded from consumer transactions. This also does not apply .e-commerce contracts. This principle is taken from the Rome and Brussels Convention which is incorporated into the Directive, namely the Law for the EEC community (Europe Union). To provide legal guarantees for consumers, thus the interests’s of consumers can be protected.
Urgency of Extradition Agreements in Eradicating Corruption Crime in Indonesia Rachmad, Andi; Ulya, Zaki; Amdani, Yusi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i3.732

Abstract

Corruption is a special crime that is very detrimental to the country. Corruption management has been upheld by law enforcement in the framework of guaranteeing the state’s stability. Changes to the regulation on corruption eradication does not reduce the number of corruption penalties and compensation for assistance that is free from the snares of the law. This is what drives the government to make an extradition treaty with Singapore and ensnare corruption protection that can be done in Indonesia. This study discusses and examines the level of urgency of the extradition treaty in efforts to commit corruption between Indonesia and Singapore. And, challenges and efforts in realizing the extradition agreement between Indonesia and Singapore in the approval of the implementation of corruption
Perbandingan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Pangan Berbahaya Antara Indonesia Dengan Tiongkok Heni Widiyani; Kartina Pakpahan; Derinie Lim; Juliani Chandrago
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i2.771

Abstract

Mayarakat harus dilindungi dari pangan berbahaya Tujuan Penelitian untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum, penanggulangan tindak pidana pangan berbahaya saat ini. Penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan Praktis. Jenis penelitian Yuridis Normatif, Analisis bahan hukum secara kualitatif diuraikan secara deskriptif analitis dan preskriptif. Bentuk perlindungan hukum terhadap tindak pidana peredaran pangan berbahaya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara umum dan Undang-Undang Pangan secara khusus. Di Tiongkok diatur dalam peraturan perundang-undangan Keamanan Pangan Republik Rakyat Tiongkok. Administrasi Makanan dan Obat-Obatan Negara China SFDA bertanggung jawab mengawasi dan mengoordinasikan lembaga kesehatan, makanan, dan obat-obatan. Tiap negara perlu memperhatikan sistem perlindungan hukum yang diterapkan dan memberi hukuman yang berat kepada pelaku sehingga memberikan efek jera. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Pangan Berbahaya di Indonesia dilakukan dengan Upaya Pre-Entif, Preventif dan Represif. Ditiongkok menerapkan hukuman pidana penjara dan denda, dan adanya pengawasan oleh SFDA. Diperlukan upaya memberi pemahaman bagaimana pangan yang berbahaya kepada masyarakat agar dapat mengurangi resiko pangan berbahaya.
Faktor-Faktor Yang Mempersulit Proses Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Notaris Nanda Nadia; Rizanizarli Rizanizarli; Yanis Rinaldi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i2.786

Abstract

Penggunaan media sosial dan situs internet oleh Notaris telah diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris yang mana membatasi Notaris untuk tidak melakukan publikasi dan promosi diri seperti mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dana tau elektronik dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olahraga. Namun dalam praktiknya masih saja ada Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempersulit proses penegakan hukum terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempersulit proses penegakan hukum terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik Notaris adalah rendahnya integritas moral Notaris, kurangnya pengawasan Notaris yang ketat, terbatasnya dana anggaran dan sarana prasarana, terbatasnya kewenangan Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris dan terakhir adalah pasifnya partisipasi masyarakat.
Antisipasi Indonesia Dalam Pembentukan Kesepakatan Internasional Mengenai Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati di Wilayah Luar Yurisdiksi Nasional Igor Yoso; Arie Afriansyah
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i2.854

Abstract

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (The 1982 United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS 1982)) belum mengatur mengenai pemanfaatan keanekaragaman hayati di wilayah luar yurisdiksi nasional, tidak boleh ada negara manapun yang melakukan kedaulatannya pada wilayah di luar yurisdiksi nasional yang terdiri dari Laut Bebas dan Kawasan (The Area) sehingga dianggap telah melanggar ketentuan dari UNCLOS. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi para ilmuwan menemukan terdapat potensi-potensi dari keanekaragaman hayati yang bisa dimanfaatkan pada wilayah tersebut. Dengan adanya penemuan potensi tersebut, memicu Indonesia dan negara-negara lainnya untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi keanekaragaman hayati di luar yuridiksinya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemudian mengupayakan pembentukan pengaturan pemanfaatan keanekaragaman hayati di wilayah yurisdiksi nasional dengan cara mengakomodir pertimbangan negara-negara anggota melalui Intergovernmental Conference on Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction. Pada konferensi ini akan diuraikan draft teks perjanjian hukum internasional yang mengikat secara hukum di bawah UNCLOS yang mengatur khusus mengenai konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di wilayah luar yurisdiksi nasional.
SROI: Metode Alternatif dalam Riset Evaluasi Pasca-Legislasi Victor Imanuel W. Nalle; Martika Dini Syaputri
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i3.874

Abstract

Metode evaluasi undang-undang di Indonesia belum menjadi isu yang dibahas secara komprehensif. Kajian-kajian sebelumnya lebih banyak fokus pada metode riset dalam penyusunan rancangan undang-undang, misalnya tentang ROCCIPI (Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology) atau CBA (Cost and Benefit Analysis). Oleh karena itu, artikel ini mengisi kekosongan kajian tersebut dengan membahas Social Return on Investment (SROI) sebagai metode evaluasi implementasi undang-undang. Metode ini dapat menjadi alternatif wacana dalam evaluasi undang-undang di Indonesia tetapi perlu didukung adanya pedoman evaluasi yang menjelaskan langkah-langkah konkrit dalam evaluasi kuantitatif terhadap undang-undang. Selain itu, metode SROI menuntut pendekatan interdisipliner serta keterlibatan pemangku kepentingan yang terkait dalam berbagai tahapan analisis SROI.
Problematika Penegakan Hukum Perbuatan Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Terkait Pandemi Covid-19 Yenny Aman Serah; Anita Yuliastini; Rini Setiawati
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i2.878

Abstract

Artikel ini mengupas persoalan bagaimana virus corona atau dikenal dengan istilah covid-19 ini berimplikasi terhadap persoalan komunikasi dan informasi, dimana faktanya terdapat beberapa kasus di Kalimantan Barat yang berujung ke ranah hukum karena bersentuhan sebagai perbuatan yang dilarang di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Realitasnya dibalik pandemi covid-19 terdapat beberapa kasus yang harus ditangani Aparat Kepolisian karena penyebaran informasi tidak benar/hoax terkait covid-19 melalui media sosial yang menimbulkan kepanikan masyarakat. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan terkait pandemi Covid-19 serta upaya apa yang harus dilakukan dalam penanganannya. Melalui penelitian socio-legal dengan pendekatan secara kualitatif, diperoleh hasil penelitian bahwa ketidakjelasan dalam rumusan unsur pasal terkait perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutana dalam rumusan unsur pasal yang dapat dikenakan UU ITE sebagai berita bohong/hoax tersebut adalah unsur merugikan konsumen. Unsur mana tidak ada penjelasan yang tegas apa makna merugikan konsumen akibat berita bohong tersebut, sehingga dapat menimbulkan missintepretasi. Missintepretasi inilah menjadi penyebab kendala dalan penanganan hukumnya, sehingga diperlukan suatu penjelasan yang tegas di dalam perumusan normanya. Rekomendasi dari hasil penelitian ini perlunya perubahan terhadap UU Informasi dan Transaksi Elektronik terkait unsur penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang dapat menimbulkan kerugian konsumen. Terlebih mendasari fakta sosiologis bahwa perbuatan penyebaran berita bohong (hoax) dan menyesatkan semakin marak terjadi di tengah masyarakat, termasuk di tengah marakya pandemi covid-19
Kebebasan Transit Bagi Land-Locked State: Pelajaran Dari Nepal Emmy Latifah; Iqtironia Khamlia; Riangga Ferbi Ramadhan
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i3.891

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana kebebasan transit yang dimiliki oleh Land-locked State diimplementasikan dan apa yang menjadi hambatan dalam pengimplementasian tersebut dengan mengambil contoh Negara Nepal. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, sementara teknik analisis data menggunakan penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Land-locked State, salah satunya adalah Nepal, banyak menghadapi tantangan, khususnya di bidang perdagangan internasional (kegiatan ekspor impor) karena ketidakmampuan mereka untuk mengamankan “kebebasan transit” guna memperoleh akses ke laut, khususnya kebebasan transit di pelabuhan Negara Transit; (2) berbagai tantangan yang dihadapi ini menyebabkan Land-locked State mengalami keterbelakangan secara ekonomi dan rendahnya daya saing perdagangan mereka di pasar internasional.
Law Enforcement on Sharia Compliance: a Case Study on The Murabahah Consumptive Financing Agreement of Bank A Syariah Nurjannah S; Bambang Setiaji
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i2.895

Abstract

Sharia compliance is the basic basis for assessing whether Islamic banks have enforced sharia law. Law enforcement by Islamic banking must reach the element that the bank has implemented the rules of muamalah related to the prohibition of usury and dzolim. The factual phenomenon is fraud in the murabahah consumptive financing contract by Bank A Syariah. This is important to study and analyze considering that law enforcement on sharia compliance in bank A Syariah on contract and financing instruments has an impact on customer and public trust. This research uses normative legal research methods, with a critical legal study approach. The results of the study show that law enforcement is not directly proportional to sharia compliance. There is still a “legal trick” (Hilah) in the murabahah consumptive financing contract. Hilah is part of the legalization of taking usury. Bank A Syariah business activities have not been maximally carried out in the real or productive sector. Productive sectors, such as livestock, food crop agriculture, food and beverage processing industry, and others. Second, murabahah consumptive financing still relies on the pattern of consumptive lending in the form of a privileged civil servant decree as collateral. The object of the contract is money, not the real sector, so that the murabahah contract fraud by Sharia bank A also surfaced. The murabahah contract that is carried out between BA customers and Sharia bank A is one of the cases that justifies Islamic banks only have sharia labels, but their implementation has not been sharia.
Legal Framework for The Establishment of a Local-Owned Banking Enterprise: Study in Batu City Ria Casmi Arrsa; Anindita Purnama Ningtyas; Fransiska Ayulistya Sutanto
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i2.896

Abstract

The establishment of a Local-Owned Enterprises (BUMD) operating in the banking sector has a strategic role for the people and the Government of Batu City in order to improve the economic status, public service, and competitiveness in the financial sector, and is an attempt to increase the regionally generated revenue as mandated by Law Number 23 of 2014 and Government Regulation Number 54 Year 2017. However, with the regulatory space and authority it has so far, Batu City Government has not established the BUMD as intended. Moreover, this paper will explain sociological aspect and the choice for politic of law for the Batu City Government in the framework of BUMD establishment in banking sector. Based on these circumstances, this paper uses a normative juridical research method to see regional community needs for banking financial institution owned by the Batu City Government. Based on the provisions of the legislation, the Batu City Government in preparing the process of establishing a BUMD begins with the formation of a BUMD formation team consisting of elements of the relevant Regional Apparatus, and prepare a research of regional needs and the feasibility of business fields in the banking sector to ensure the next step is to prepare and compile Regional Regulations governing the establishment of BUMD and ratification of legal entities by a notary through the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights. According to theory and authoritative regulations, the formation of BUMD may be carried out in the form of a Legal Entity for a Regional Corporation, while the banking enterprise activities may be in the form of People’s Credit Banks (BPR) or Sharia People’s Financing Banks (BPRS).

Page 52 of 71 | Total Record : 702

 50   51   52   53   54 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 3 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 1: April 2024: Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 3: December 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2: August 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1: April 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2: August 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1: April 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 3: December 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2: August 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 3 (2016): HUKUM YANG BERKEADILAN Vol 4, No 2 (2016): HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM Vol 4, No 1 (2016): HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB Vol 3, No 9 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 8 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 7 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 3, No 3 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA Vol 3, No 2 (2015): POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Vol 3, No 1 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM Vol 2, No 6 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 5 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 4 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 2, No 3 (2014): PLURALISME HUKUM Vol 2, No 2 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA Vol 2, No 1 (2014): UTOPIA HUKUM - KESEJAHTERAAN Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 3 (2013): APAKAH HUKUM SUDAH MATI? Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 2 (2013): REALITA HUKUM DALAM MASYARAKAT Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN More Issue