Yustitiabelen
Yustitiabelen adalah jurnal peer review yang diterbitkan dua kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Juli dan Desember oleh Fakultas Hukum Universitas Tulungagung sejak Tahun 2008, dan dimaksudkan untuk menjadi jurnal untuk penerbitan hasil penelitian tentang hukum baik studi empiris maupun normatif, terutama dalam masalah hukum kontemporer Jurnal ini bertujuan terutama untuk memfasilitasi dan menyediakan forum bagi para sarjana hukum dan profesional untuk membahas dan mempromosikan perkembangan terkini tentang masalah hukum di seluruh dunia, diterbitkan dalam bahasa Indonesia, dan tinjauan ini berupaya memperluas batasan wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca di seluruh dunia. Oleh karena itu, tinjauan ini menerima kontribusi dari para sarjana dan profesional hukum internasional serta dari perwakilan pengadilan, penegak-penegak hukum, otoritas eksekutif, pemerintah, dan lembaga kerjasama pembangunan. Jurnal ini menerima artikel dengan cakupan Ilmu dan kajian hukum secara luas.
Articles
117 Documents
<![CDATA[PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP TANAH YANG TERKENA PEMBANGUNAN JALAN UMUM DI KABUPATEN TULUNGAGUNG ]]>
<![CDATA[SURJANTI]]>;
<![CDATA[RENDRA EKA SANJAYA]]>
<![CDATA[ Yustitiabelen Vol. 6 No. 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (189.807 KB)
|
DOI: 10.36563/yustitiabelen.v6i2.242
<![CDATA[Sebelum tanah dipergunakan untuk kepentingan umum seperti jalan, pasar maupun yang lainnya dapat dilaksanakan melalui tata cara yang sudah ditetapkan oleh undang-undang tidak terkecuali pembebasan tanah diperuntukkan untuk kepentingan swasta. Dalam pembebasan tanah dapat dilakukan seperti yang diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria. Untuk melakukan pembebasan tanah, tanah tersebut harus terdapat orang maupun badan hukum yang memilikinya. Dalam pembebasan tanahnya seseorang maupun badan hukum mempunyai hak yang akan diterimanya sebagai ganti rugi uang maupun penggantian tanah yang terdapat di lain tempat. Disamping itu dalam pembebasan tanah diperlukan persetujuan atau kesepakatan dari kedua belah pihak yang akan dilaksanakan oleh panitia yang menanganinya yang disebut dengan Panitia Pembebasan Tanah. Kata Kunci : Ganti Rugi, tanah, pembangunan jalan.]]>
<![CDATA[TINDAKAN ABORSI DALAM SUDUT PANDANG HUKUM DAN KESEHATAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[WIDOWATI]]>
<![CDATA[ Yustitiabelen Vol. 6 No. 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (229.375 KB)
|
DOI: 10.36563/yustitiabelen.v6i2.243
<![CDATA[Aborsi merupakan suatu tindakan menggugurkan kandungan. Di negara Indonesia tindakan tersebut merupakan yang dilarang, dan masuk dalam Bab Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun aborsi secara hukum terlarang, tetapi kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan disebabkan peraturan dan hukum yang ada kurang akomodatif terhadap alasan-alasan yang memaksa perempuan melakukan tindakan aborsi. Secara umum, pengguguran kandungan dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu: pengguguran tanpa sengaja dan pengguguran disengaja. Aborsi tanpa sengaja adalah pengguguran tidak sengaja yang terjadi tanpa tindakan apapun. Sedangkan aborsi disengaja adalah pengguguran yang terjadi sebagai akibat dari suatu tindakan. Aborsi dalam bentuk kedua ini dapat dibedakan dalam 2 macam, yaitu aborsi articialis therapicus dan aborsi procatus criminalis. Aborsi articialis therapicus adalah pengguguran yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis yang dilakukan sebagai penyelamatan terhadap jiwa ibu yang terancam bila kelangsungan kehamilan dipertahankan. Sedangkan aborsi provocatus criminalis adalah pengguguran yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis misalnya, aborsi yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks diluar perkawinan atau untuk mengakhiri perkawinan yang tidak dikehendaki. Kata kunci: Aborsi, Hukum, Kesehatan.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ]]>
<![CDATA[M SRIASTUTI AGUSTINA]]>
<![CDATA[ Yustitiabelen Vol. 6 No. 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (210.141 KB)
|
DOI: 10.36563/yustitiabelen.v6i2.244
<![CDATA[Seiring berlakukannya otonomi daerah, perubahan terjadi dalam sistem pemerintahan desa. Didalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan didalam pengelolaaan dana desa kepala desa harus menyampaikan pertanggung jawaban baik pada Pemerintah Kabupaten, maupun Kecamatan serta kepada Badan Permusyawaratan Desa, sesuai dengan aturan yangberlaku namun demikian dalam menyampaikan pertanggung jawaban tersebut banyak kendala yang ditemukan,dan dalam pertang gungjawaban kepala desa ini Badan Permusyawaratan desa mempunyai peran yang cukup penting,dan kendala yang terbesar dalam pertanggung jawaban Kepala desa dalam penggunaan dana desa adalah penyeleweng penggunaan dana desa, sehingga Pertanggungjawaban dana desa tidak bisa diterima. Hal Penting yang perlu mendapat perhatian segenap pelaku demokratisasi dan desentralisasi adalah adanya Badan Permusyawaratan Desa dalam struktur kelembagaan Pemerintah desa yang diatur dalam Undang Undang nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 , tentang pemerintahan desa. Oleh karena itu,sangat bijak apabila Badan Permusyawaratan Desa memiliki fokus program dalam penguatan proses demokratisasi an disentralisasi Menuju terciptanya masyarakat dan pemerintahan yang baik dengan melaksanakan fungsi Pengawasannya.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DALAM PROSES PERKARA PIDANA ]]>
<![CDATA[BAMBANG SLAMET EKO S]]>
<![CDATA[ Yustitiabelen Vol. 6 No. 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (334.716 KB)
|
DOI: 10.36563/yustitiabelen.v6i2.245
<![CDATA[Perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, antara lain Hak untuk Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan untuk selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum, Hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari pihak manapun, Hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, Perlindungan bagi tersangka dalam proses penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam praktik, pada dasarnya sudah dilaksanakan, namun belum dilakukan dengan baik atau secara menyeluruh oleh setiap personil, hal ini dilakukan oleh oknum. Padahal seperti yang kita ketahui kedudukan seorang tersangka belum bersalah karena dikenal adanya suatu asas yang harus dijunjung tinggi oleh setiap aparat penegak hukum baik itu pihak kepolisian, kejaksaan, ataupun pengadilan yaitu asas presumption of law atau lebih dikenal dengan asas praduga tak bersalah. Penegakan hukum dan keadilan, secara teoritis menyatakan bahwa efektifitas penegakan hukum baru akan terpenuhi dengan baik termasuk penegakan hukum dalam penaganan kasus tindak pidana tersebut yaitu : anggaran untuk penyidikan perlu ditambah, Jumlah penyidik dan penyidik pembantu yang terbatas disebabkan minimnya minat polisi untuk menjadi seorang penyidik maupun penyidik pembantu, aparat penegak hukumnya diperlukan pengiriman untuk pelatihan-pelatihan, seminar serta pendidikan khusus penyidikan dalam mengungkap keterangan tersangka dan kurangnya Fasilitas Sarana Dan Prasarana Untuk Penyidikan Penegakan hukum memerlukan sarana atau fasilitas yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Dari hambatan dan pemecahan dalam menghadapi hambatan tersebut diharapkan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka yang melakukan perbuatan pidana dapat terlaksana dan berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tersangka Dan Perkara Pidana]]>
<![CDATA[TUGAS PENYIDIK DI DALAM MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN TERHADAP TERSANGKA RESIDIVIS ]]>
<![CDATA[ERLY PANGESTUTI]]>
<![CDATA[ Yustitiabelen Vol. 6 No. 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (221.732 KB)
|
DOI: 10.36563/yustitiabelen.v6i2.246
<![CDATA[Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini dituangkan di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu bahwa negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (Rechstaat), tidak berdasar atas kekuasaan (machstaat). Hukum selalu berkaitan dengan masalah penegak hukum (law enfocement) yang mengarah pada aparat penegak hukum khususnya Polisi Republik Indonesia ( POLRI). Bagaimana optimalisasi peran penyidik Polri dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka residivis suatu tindak pidana dan kendala yang dihadapi penyidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik. Menggunakan metode 1) Bahan Hukum Primer, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, 2) Bahan Hukum Sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari berbagai sumber dari buku-buku,peraturan undang-undang, jurnal, tesis, artikel / makalah hasil penelitan dan bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan tugas penyidik di dalam melaksanakan pemeriksaan Terhadap tersangka residivis 3) Bahan Hukum Tersier yaitu diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus Hukum yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi peran penyidik dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap residivis Polri menunjukkan bahwa Penyidik selaku pemeriksa terhadap seorang tersangka dalam hal ini residivis yang sangat pandai dalam hal mengingkari apa yang sudah dilakukannya dengan tujuan supaya mendapat hukuman yang lebih ringan, maka penyidik harus lebih berhati-hati serta memerlukan kesabaran dan mempunyai teknik-teknik khusus untuk mengorek atau menggali keterangan tersangka residivis yang tidak mengakui akan perbuatan yang telah diakukannya. Diperlukan persiapan yang matang untuk penyidik dalam memeriksa tersangka residivis, seperti 1) mental pendidikan yang perlu ditingkatkan, 2) pengiriman bagi penyidik untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pemeriksaan tersangka. Kata Kunci : Tugas Penyidik, Pemeriksaan, Tersangka Residivis.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN TANPA LABEL ]]>
<![CDATA[AULIA RAHMAN HAKIM]]>
<![CDATA[ Yustitiabelen Vol. 6 No. 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (180.514 KB)
|
DOI: 10.36563/yustitiabelen.v6i2.248
<![CDATA[Banyaknya produk makanan dan minuman yang beredar tidak memenuhi syarat dan standar yang diatur dalam Undang-Undang dapat menjadi masalah dan membahayakan keselamatan manusia. Oleh karena itu keberadaan izin edar dan pengawasan produk makanan dan minuman sangat penting untuk menjaga keamanan makanan dan minuman. Metode Pengamatan yang dipakai ialah pengamatan hukum yuridis normatif, yaitu sebuah pengamatan kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka terkait objek yang diteliti. Dalam pengamatan ini memakai pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pengamatan yang dipakai berupa pengamatan kualitatif. Hasil pengamatan menunjukan bahwa sebelum produk industri makanan dan minuman diedarkan harus memiliki izin edar, bila hal itu diabaikan akan dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif. Tujuan pengawasan ialah untuk memberikan perlindungan konsumen dan mencegah beredarnya makanan yang membahayakan konsumen. Pengawasan dilakukan secara preventif dan represif. Sehingga sangat penting adanya pengawasan dan ketegasan petugas dalam mengawasi peredadaran produk makanan dan minuman yang tidak memiliki label. Agar konsumen lebih mengetahui unformasi dari produk makanan dan minuman yang akan mereka konsumsi secara jelas. Kata kunci : makanan,minuman,label,konsumen]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERATURAN TENTANG PERWAKAFAN ]]>
<![CDATA[SURJANTI]]>
<![CDATA[ Yustitiabelen Vol. 7 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (217.249 KB)
|
DOI: 10.36563/yustitiabelen.v7i1.318
<![CDATA[Abstrak. Wakaf merupakan istilah yang yang dikenal dalam Islam yaitu suatu perbuatan hukum seseorang untuk menyerahkan seluruh atau sebagian hartabenda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya untuk keperluan ibadah. Didalam ajaran Islam dikataakan bahwa†kalau ada seorang meninggal, maka terputuslah segala amalnya, kecuali sedekah jariyah (wakaf), ilmu pengetahuan dan doa anaknya. Adapun tujuan dari penulisa ini adalh untuk mngetahui proses perwakafan dan hambatan perwakafaan. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan, antara lain, buku, dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan. Dari data yang terkumpul kemudian dianalisa secara deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan terperinci dan sistematis yang pada akhirnya ditarik sebuah kesimpulan.Proses perwakafan tanah milik, sebagian besar telah memenuhi UU No.41 Tahun 2004, masih adanya anggapan bahwa tanah yang telah dengaan ikhlas diberikan sebagi wakaf dengan ikrar wakaf keluarga sudah mempunyai kekuatan hukum Kata Kunci : wakaf, tanah milik IMPLEMENTATION OF REGULATIONS CONCERNING WALKING Abstract. Waqf is a term known in Islam which is a legal act of a person to surrender all or part of his property to be used forever for worship purposes. In Islamic teachings it is said that "if someone dies, then all his deeds are cut off, except alms Jariyah (waqf), knowledge and prayers for his child. The purpose of this paper is to know the process of waqf and barriers to waqf. The research method used is library research, among others, books, and documents related to the problem. From the data collected, it is analyzed descriptively by describing in detail and systematically which in the end a conclusion is drawn. The process of endowment of owned land, most of which have complied with Law No. 41 of 2004, there is still an assumption that land that has been sincerely given as waqf with the pledge of family waqf already has legal force Keywords: waqf, land owned]]>
<![CDATA[PERAN BHABINKAMTIBMAS UNTUK MEWUJUDKAN TERPELIHARANYA KAMTIBMAS ]]>
<![CDATA[BAMBANG SLAMET EKO S.]]>
<![CDATA[ Yustitiabelen Vol. 7 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (240.538 KB)
|
DOI: 10.36563/yustitiabelen.v7i1.320
<![CDATA[Abstraksi Kejahatan merupakan salah satu bentuk gangguan terhadap masyarakat biarpun masih banyak gangguan yang terdapat dalam keamanan yang ada di masyarakat seperti kesenjangan social merupakan salah satu sebab adanya gangguan yang ada di masyarakat oleh karena itu harus adanya bentuk untuk mencegahnya. Dalam pencegahan terhadap gangguan yang ada di masyarakat diperlukan Kerjasama antara apparat penegang hukum dalam hal ini polisi dengan masyarakat setempat, hal ini untuk menjaga di sekitar lingkungan akan lebih baik di lakukan oleh masyarakat itu sendiri seperti adanya polisi masyarakat sedangkan polisi yang terdapat di masyarakat sebagai bhabinkabtibmas hanya dalam pembinaan. Pelaksanaan Program Polri dengan mengoptimalisasi peran Bhabinkamtibmas untuk mewujudkan Polmas guna meningkatkan partisipasi masyarakatdalam rangka terpeliharanya Kamtibmasbelum maksimal dilaksanakan mengingat keterbatasan jumlah anggota dan cara berfikir (mind set) serta bersikap (culture set) baik anggota Polri maupun masyarakat masih belum meahami dan mengerti arti pentingnya perubahan. Program ini juga merupakan upaya Polres Tulungagung untuk mewujudkan masyarakat dan terbentuknya lagi karakter masyarakat yang santun, tepo seliro saling menghormati / berbudi pekerti, yang dapat memberikan sumbang sih sebagai warga negara Indonesia sebagai warga negara yang berpancasilais untuk menjadikan target pencapaian sasaran strategis Polri. Peran yang diharapkan adalah perilaku yang memenuhi harapan masyarakat, mengikuti norma-norma yang berlaku, dapat mewujudkan perilaku yang menjadi panutan dalam pelaksanaan tugas, mendapatkan penilaian hasil kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan dan bersedia menerima sanksi apabila ada tindakan dan perbuatan yang melukai hati masyarakat Kata Kunci : Bhabinkabtibmas, Terpelihara dan Kamtibmas THE ROLE OF BHABINKAMTIBMAS TO REALIZE MAINTENANCE OF KAMTIBMAS Abstract Crime is a form of disturbance to society, even though there are still many disturbances in the security that exist in society such as social inequality is one of the causes of disturbances in society, therefore there must be a form to prevent it. In preventing disturbances in the community, cooperation between law enforcement officials in this case the police and the local community is needed, this is to protect the environment it will be better to be done by the community itself such as the community police while the police in the community as bhabinkabtibmas only under construction. The implementation of the National Police Program by optimizing the role of Bhabinkamtibmas to realize community police in order to increase community participation in the context of maintaining Kamtibmas has not been maximally implemented considering the limited number of members and the way of thinking (mind set) and attitude (culture set) both members of the Police and the community still do not understand and understand the importance of change. This program is also an effort by the Tulungagung Police to create a society and re-establish the character of a polite community, mutual respect / good character, who can contribute as Indonesian citizens as citizens who are Pancasila citizens to make targets for achieving the strategic goals of the Police. The expected role is behavior that meets community expectations, follows applicable norms, can manifest behavior that is a role model in carrying out tasks, gets an assessment of performance results in accordance with what has been determined and is willing to accept sanctions if there are actions and actions that hurt the community. Keywords: Bhabinkabtibmas, Maintained and Kamtibmas]]>
<![CDATA[PROSEDUR PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DALAM KUHP ]]>
<![CDATA[ERLY PANGESTUTI]]>
<![CDATA[ Yustitiabelen Vol. 7 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (253.358 KB)
|
DOI: 10.36563/yustitiabelen.v7i1.321
<![CDATA[Abstrak Indonesia adalah negara berkembang, namun kesadaran untuk menerapkan tertib berlalu lintas masih sangat rendah .Untuk itu pemerintah telah menyusun peraturan yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku pemakai jalan yaitu Undang-Undang No.14 Tahun1992 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang yang baru yaitu No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan . Dari hasil penelitian menunjukkan bagaimana pengaturan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas serta prosedur penyelesaian nya dalam KUHAP. Pertama pengaturan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas diatur menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kedua, prosedur penyelesaian hukum dalam KUHP berupa pemeriksaan permulaan dilakukan ditempat kejadian .Penindakan terhadap pelanggaran mengunakan formulir tilang atau blangko tilang yang berisi catatan penyidik. Proses pemeriksaan dan pemanggilan menghadap persidangan Pengadilan. Dalam hal penjatuhan Putusan Penyitaan pelanggaran lalu lintas jalan dalam KUHAP Pasal 38 dan mengenai pengembalian benda sitaan dalam pelanggaran lalu lintas jalan diatur dalam Pasal 215.Kesimpulan pada prinsipnya keberadaan peraturan lalu lintas bertujuan agar pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pemakai jalan dapat ditekan seminimal mungkin. Dalam acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas berlaku ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 211sampai 216 KUHAP. Kata Kunci. Penyelesaian Hukum, Pelanggaran, Lalu Lintas LEGAL SETTLEMENT PROCEDURES AGAINST TRAFFIC VIOLATIONS IN KUHP Abstract Indonesia is a developing country, but awareness to implement traffic order is still very low. For this reason, the government has compiled a regulation that functions to regulate the behavior of road users, namely Law No. 14 of 1992 as amended by a new law, namely No. 22 of 2009 concerning Road Transport Traffic. The results of the study show how the legal arrangements for traffic violations and their settlement procedures are in the Criminal Procedure Code. First, the legal regulation of traffic violations is regulated according to Law No. 22 of 2009 concerning road traffic and transportation. Second, the legal settlement procedure in the Criminal Code in the form of a preliminary examination is carried out at the scene. Actions against violations use a ticket form or a ticket form containing the investigator's notes. The process of examination and summons to appear in court. In the case of confiscation of road traffic violations in Article 38 of the Criminal Procedure Code and regarding the return of confiscated objects in road traffic violations, it is regulated in Article 215. The conclusion is that in principle the existence of traffic regulations is aimed at reducing traffic violations committed by road users to a minimum. In the event of examining traffic violations, the legal provisions as regulated in Articles 211 to 216 of the Criminal Procedure Code apply. Keywords. Legal Settlement, Violation, Traffic]]>
<![CDATA[HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN ]]>
<![CDATA[WIDOWATI]]>
<![CDATA[ Yustitiabelen Vol. 7 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (233.224 KB)
|
DOI: 10.36563/yustitiabelen.v7i1.322
<![CDATA[Abstrak Suatu masalah akan timbul Ketika terdapat ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya (Das Sollen) dan apa yang senyatanya (Das Sein). Dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagai pelaksanaan tugas pokok dari pengadilan harus dipenuhi sesuai harapan para pencari keadilan. Tetapi sebenarnya asas ini tidak dapat diterapkan seperti harapan oleh pengadilan disebabkan karena adanya banyak hambatan yang timbul dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut. Pada penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan akan memakan banyak waktu sehubungan dengan adanya sifat-sifat formalitas yang tidak bisa fleksibel yang melekat dan merupakan tradisi bagi hukum acara yang digunakan. Berperkara melalui proses litigasi sifatnya sangat formal dan teknis, sehingga sangat mungkin terjadi kelambatan dalam penyelesaian perkara, konsekuensinya tentu diikuti dengan mahalnya biaya perkara. Dengan demikian terdapat korelasi antara lambatnya atau lamanya proses penyelesaian suatu perkara maka akan semakin besar biaya yang harus dibayar kepada pengadilan. Selain itu adakalanya putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan banyak yang tidak efektif lagi, sebab disamping tidak memberikan kepuasan dan rasa keadilan juga tidak menciptakan kepastian hukum karena banyak dari putusan tersebut yang tidak bisa dilaksanakan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara pengumpulan dengan data sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka, literatur. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa timbulnya hambatan bagi pengadilan dalam penerapan azas peradilan disebabkan karena faktor intern dan faktor ekstern dari pengadilan itu sendiri. Keyword : azas sederhana, cepat dan biaya ringan, lingkungan pengadilan OBSTACLES IN IMPLEMENTATION OF SIMPLE, FAST AND LOW COST PRINCIPLES AbstractA problem will arise when there is a discrepancy between what should be (Das Sollen) and what is actually (Das Sein). In the application of the principle of simple, fast and low cost as the implementation of the main tasks of the court, it must be fulfilled according to the expectations of justice seekers. But in fact this principle cannot be applied as expected by the court due to the many obstacles that arise in the implementation of these main tasks. Dispute resolution through litigation in court will take a lot of time due to the inherent nature of inflexible formalities and is a tradition for the procedural law used. Cases through the litigation process are very formal and technical in nature, so it is very possible that there will be delays in resolving cases, the consequences of which are of course followed by high court costs. Thus, there is a correlation between the slowness or length of the process of settling a case, the greater the cost to be paid to the court. In addition, sometimes the decisions handed down by the courts are no longer effective, because in addition to not providing satisfaction and a sense of justice, they also do not create legal certainty because many of these decisions cannot be implemented. In this study, the method used is normative juridical by collecting secondary data by studying literature and literature. The results of this study can be seen that the emergence of obstacles for the court in the application of the principle of justice is caused by internal factors and external factors of the court itself. Keyword : simple principle, fast and low cost, court environment]]>
