Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Yustitiabelen

yustitia
Website

Published by Universitas Tulungagung

ISSN : 19792115 EISSN : 27975703 DOI : https://doi.org/10.36563/yustitiabelen

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Yustitiabelen adalah jurnal peer review yang diterbitkan dua kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Juli dan Desember oleh Fakultas Hukum Universitas Tulungagung sejak Tahun 2008, dan dimaksudkan untuk menjadi jurnal untuk penerbitan hasil penelitian tentang hukum baik studi empiris maupun normatif, terutama dalam masalah hukum kontemporer Jurnal ini bertujuan terutama untuk memfasilitasi dan menyediakan forum bagi para sarjana hukum dan profesional untuk membahas dan mempromosikan perkembangan terkini tentang masalah hukum di seluruh dunia, diterbitkan dalam bahasa Indonesia, dan tinjauan ini berupaya memperluas batasan wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca di seluruh dunia. Oleh karena itu, tinjauan ini menerima kontribusi dari para sarjana dan profesional hukum internasional serta dari perwakilan pengadilan, penegak-penegak hukum, otoritas eksekutif, pemerintah, dan lembaga kerjasama pembangunan. Jurnal ini menerima artikel dengan cakupan Ilmu dan kajian hukum secara luas.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 117 Documents

3 4 5 6 7

MINUMAN KERAS YANG BERPENGARUH TERHADAP TIMBULNYA KEJAHATAN ERLY PANGESTUTI
Yustitiabelen Vol. 5 No. 1 (2019)
Publisher : Universitas Tulungagung

Seseorang yang terpengaruh oleh minuman beralkohol tentunya akan sulit sekali untuk menggunakan akal sehat dan fikirannya dalam menggendalikan keinginan dan perbuatan yang diinginkannya. Dalam hal ini hubungannya dengan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang adalah bersifat akfit yang berarti bahwasanya seseorang yang tidak mempunyai niat atau keinginan melakuan suatu tindak kejahatan, namun karena adanya pengaruh dari Aethanol melalui minuman keras yang diminumnya, maka menyebabkan orang tersebut berbuat kejahatan. Kejahatan yang dilakukan seseorang dalam keadaan mabuk yang diatur dalam pasal-pasal dalam Buku III KUHP mengenai Pelanggaran , dijelaskan tidak menjadikan seseorang dikurangi masa hukumannya. Malahan seseorang yang mabuk bisa mendapatkan ancaman dengan pasal KUHP lainnya jika terbukti dalam keadaan mabuk dan melakukan kejahatan Kata Kunci : Pengaruh, Kejahatan, Minuman Keras

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERADILAN DI PENGADILAN NEGARI TULUNGAGUNG SURJANTI
Yustitiabelen Vol. 5 No. 1 (2019)
Publisher : Universitas Tulungagung

Setiap anak pada dasarnya memiliki hak yang sama dengan orang dewasa untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari segala macam bentuk kekerasan. Bentuk perlindungan hukum anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tulungagung berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan hukum anak dalam pasal 64 (perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b) dilakukan melalui : perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya, pemisahan dari orang dewasa, pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, pemberlakuan kegiatan rekreasional, pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya, penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup, penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, penghindaran dari publikasi atas identitasnya, pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak, pemberian advokasi sosial, pemberian kehidupan pribadi, pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas, pemberian pendidikan, pemberian pelayanan kesehatan, pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hambatan yang dihadapi yaitu terdapat dalam hal pembuktiannya, TKP (Tempat Kejadian Perkara dan alat bukti yang tidak terbukti. Sedangkan upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Tulungagung, penegak hukum beserta masyarakat untuk meminimalisir tindak pidana kekerasan seksual adalah meningkatkan keamanan di lingkungan sekitar, membenahi segala sarana dan prasarana di lingkungan sekitar, perbaikan daerah-daerah yang rawan dengan tindak kejahatan, pemberantasan film-film dan bacaan yang mengandung unsur pornografi, serta pendidikan tentang seks sejak dini agar anak-anak tidak awan terhadap istilah seks, kekerasan seksual. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual Anak.

ASAS KETUHANAN YANG MAHA ESA PADA PENGGUNAAN SUMPAH SEBAGAI ALAT BUKTI M. SRI ASTUTI AGUSTINA
Yustitiabelen Vol. 5 No. 1 (2019)
Publisher : Universitas Tulungagung

Abstraksi : Asas Ketuhanan Yang Maha Esa memberi pedoman pada masyarakat Indonesia agar menghormati kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing masing.Didalam kehidupan bermasyarakat sumpah mempunyai nilai yang tinggi dan didalam perkara perdata sumpah dimaksudkan untuk lebih meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil dalam suatu persengketaan, sumpah sebagai alat bukti telah diatur didalam Herziene Indonische Reglement (HIR) pasal 164. Dan diatur pula dalam Bergelijk Weetbook (BW) serta Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.) Pelaksanaan Sumpah harus sesuai dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi dasar Negara Kita dan dilakukan dengan penuh Iman.dan sakral sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan agama masing masing, bermain main sumpah akan mendapat siksa dari Tuhan. Kata Kunci : Asas Ketuhanan Yang Maha Esa, Sumpah, Alat Bukti

STUDI MAKNA PERKAWINAN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM DI INDONESIA KHOIRUL ANAM
Yustitiabelen Vol. 5 No. 1 (2019)
Publisher : Universitas Tulungagung

Memahami sebuah pernikahan sangat penting untuk mendaptkan kualitas rumah tangga yang baik, kesadaran dalam memahami aturan menjadikan sesorang harus berfikir mendalam tentang makna pernikahan, tidak sekedar suka sama suka dan tidak sekedar cinta, tapi lebih dari itu rumah tangga adalah institusi terkecil dalam kehidupan sosial. Makna Perkawinan menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per) perkawinan hanya sebatas urusan perdata tidak ada tendensi ketuhanan yang menjadi patokan dalam menjalankan perkawinan. Sedangkan dalam Hukum Islam Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupkan Ibadah, serta perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, Kata Kunci : Makna, Perkawinan, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per) Kompilasi Hukum Islam

REGULASI PERTAMBANGAN RETNO SARI DEWI
Yustitiabelen Vol. 5 No. 1 (2019)
Publisher : Universitas Tulungagung

Sektor pertambangan masih menjadi primadona sebagai pennyumbang terbesar devisa . Semenjak disyahkan Undang-Undang Pemerintah Daerah, dalam hal ini pemerintah daerah punya peran besar dalam proses perijinan dan pemanfaatan usaha dan atau proyek pertambangan.Maka dari itu penulis , tertarik untuk membahas mengenai regulasi dalam sektor pertambangan dam seperti apa implemtasinya ditinjau dari hokum lingkungan.Penelitian ini merupakan peenlitian normative.Untuk regulasi dalam sektor pertambangan ada empat regulasi yang telah disyahkankan oleh pemerintah, sedangkan untuk implementasinya ada inkonsistensi regulasi mengenai urgensi dokumen AMDAL dalam proses memperoleh legalisasi ijin usaha dan atau proyek pertambangan. Keyword : hukum lingkungan,pertambangan.

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ASURANSI BAMBANG SLAMET EKO S.
Yustitiabelen Vol. 6 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Tulungagung

Abstraksi : Pemberian perlindungan bagi nasabahnya Asuransi merupakan perlindungan hukum yang berupa pemberian hak kepada nasabah berdasarkan pada ketentuan yang tertera dalam Lampiran Jaminan Tambahan Critical Illness. Namun pada kenyataannya, tidak semua nasabah mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Lampiran Jaminan Tambahan Criticall Illness tersebut. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dibentuk untuk mengatur kegiatan perasuransian, akan tetapi dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian tersebut belum cukup efektif, sehingga dibutuhkan Undang-Undang lain yang selaras dan mampu untuk melengkapi Undang-Undang tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi berasal dari dua faktor, pertama karena adanya faktor dari nasabah dan perusahaan asuransi yang melakukan tindakan wanprestasi. Kedua, adanya faktor dari pengaturan perundang-undangan yang berperan sebagai payung hukum bagi nasabah yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian hanya memandang asuransi sebagai sebuah bisnis dengan tidak memberikan kejelasan mengenai pengaturan perlindungan hukum bagi nasabah selaku anggota masyarakat pemakai jasa asuransi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam memberikan perlindungan hukum adalah dengan menggunakan Undang-Undang lain yang selaras dan mampu melengkapi kekurangan yang ada pada Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Nasabah Asuransi

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS SAKSI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN BAGI ANAK-ANAK DI BAWAH UMUR ERLY PANGESTUTI
Yustitiabelen Vol. 6 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Tulungagung

Abstraksi : Kejahatan perkosaan dapat mengakibatkan terganggunya perkembangan mental dan kehidupan korban dimasa depannya yang akan terbawa seumur hidupnya. Di negara kita sampai pada saat ini belum ada perlindungan hukum yang melindungi secara khusus terhadap korban tindak pidana perkosaan sehingga dalam memberi perlindungan hanya tepancang pada pasal 285 KUHP yang pada saat ini sudah dinilai kurang sesuai lagi dengan kemajuan dan perkembangan pada masyarakat kita sehingga perlu adanya perubahan. Mengingat dalam pasal 285 KUHP sanksi yang diberikan dinilai sangat ringan jika dibandingkan dengan penderitaan korban yang ditanggung seumur hidup dan mempengaruhi masa depannya kelak korban dewasa. Pemberian pidana atau hukuman yang ringan pada pelaku perkosaan tidak akan membuat pelaku jera, bahkan bagi mereka yang sudah terbiasa keluar masuk penjara tidak akan menjadi suatu beban. Hal tersebut bisa kita ketahui dengan semakin meningkatnya kasus perkosaan yang terjadi dimana-mana, dan perkosaan sulit diduga sebelumnya karena pelaku biasanya orang yang dekat dengan korban atau yang tidak diketahui sebelumnya bila seseorang mempunyai kelainan dalam seksnya. Kata Kunci : Perkosaan, Korban, Anak-anak.

PERLINDUNGAN KONSUMEN DI ERA PANDEMI VIRUS CORONA RETNO SARI DEWI
Yustitiabelen Vol. 6 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Tulungagung

Abstraksi : Dunia kini tengah menghadapi pandemi virus corona yang telah membolak- balikkan perekonomian dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Semua barang-barang yang diperlukan sehari-hari menjadi serba susah dicari. Bahan makanan seketika melangka, belum lagi perlengkapan-perlengkapan kesehatan yang diperlukan warga seperti masker, hand sanitizer, bahkan rumah sakit pun kekurangan APD.Permintaan semakin meningkat setiap harinya dan adanya oknum yang menimbun barang-barang tersebut dan menjualnya dengan harga yang sangat mahal itulah yang menjadi alasan mengapa barang-barang tersebut langka di pasaran. Keadaan finansial sedang terombang-ambing, dan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari semakin melambung tinggi inilah yang menjadikan konsumen makin kesusahan dan hak-hak konsumen dilanggar.Permasalahan yang muncul adalah Bagaimana perlindungan konsumen di masa pandemic virus corona di Indonesia dan Apakah dampak dari adanya pandemi virus corona di Indonesia terhadap hak-hak konsumen. Kata Kunci: Konsumen, Pandemi Covid-19, Pelanggaran Hak Konsumen

TINJAUAN HUKUM SURAT WASIAT DALAM PENYERAHANNYA OLEH ORANG LAIN KE NOTARIS M SRIASTUTI AGUSTINA
Yustitiabelen Vol. 6 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Tulungagung

Abstraksi : Seseorang yang membuat surat wasiat harus diserahkan kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini pihak notaris dengan keadaan tertutup dan disegel untuk dirahasiakan isi yang terdapat dalam surat wasiat tersebut. Sebelum disimpan oleh notaris para saksi harus memperhatikan keabsahan dari surat wasiat yang disimpan itu. Adapun para saksi itu jumlahnya berbeda-beda ada yang cukup dua saja da nada yang lebih dari dua yaitu empat saksi seperti yang termuat dalam pasal 940 ayat 2 BW.Untuk menyerahkan wasiat yang dibuat oleh pewaris tidak harus seorang yang membuat wasiat itu akan tetapi surat wasiat itu diserahkan pada orang lain untuk supaya diserahkan ke notaris. Untuk seorang perantara yang mengantar surat wasiat diharuskan adanya surat kuasa dengan bentuk tertulis, Surat kuasa yang diberikan kepada orang yang mengantar wasiat ke notaris dibuat dengan lembar tersendiri. Jadi tidak diterangkan di dalam surat wasiat tersebut, hal ini untuk menjaga kerahasiaan isi daripada surat wasiat yang dibuat oleh si pembuat wasiat. Surat wasiat yang penyerahannya dilakukan oleh orang kepercayaan si pembuat wasiat terhadap orang lain yang ditandatangani oleh si pembuat wasiat memiliki kekuatan hukum yang sama dengan diserahkan sendiri oleh si pembuat wasiat. Kata Kunci : Wasiat, Penyerahan Oleh orang lain, Notaris,

TINJAUAN LEMBAGA ADAT DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PEMBAGIAN WARIS SURJANTI
Yustitiabelen Vol. 6 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Tulungagung

Abstraksi : Sesuai dengan perkembangan zaman bahwa anak angkat yang telah mempunyai penetapan sebagai anak angkat dari Pengadilan maka anak tersebut kedudukannya terhadap harta gono gini orang tua angkatnya sama dengan ahli waris yang sah kecuali atas harta asal. Kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat bahwa pembagian warisan anak angkat adalah sesuai dengan hukum adat yang berlaku yaitu anak angkat mendapat bagian harta gono gini orang tua angkatnya sedangkan besarnya tergantung pada si pemberi waris. Kata Kunci : anak angkat, harta warisan.

Page 5 of 12 | Total Record : 117

3 4 5 6 7

Filter by Year

2015 2026

Filter By Issues

All Issue Vol. 12 No. 1 (2026): Januari, 2026 Vol. 11 No. 2 (2025): Juli, 2025 Vol. 11 No. 1 (2025): Januari, 2025 Vol. 10 No. 2 (2024): Juli 2024 Vol. 10 No. 1 (2024): Januari, 2024 Vol. 9 No. 2 (2023): Agustus, 2023 Vol. 9 No. 1 (2023): Januari, 2023 Vol. 8 No. 2 (2022): Agustus,2022 Vol. 8 No. 1 (2022): Januari, 2022 Vol. 7 No. 2 (2021): Desember, 2021 Vol. 7 No. 1 (2021) Vol. 6 No. 2 (2020) Vol. 6 No. 1 (2020) Vol. 5 No. 1 (2019) Vol. 4 No. 1 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 1 (2017) Vol. 3 No. 1 (2017) Vol 2, No 1 (2016) Vol. 2 No. 1 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 1 (2015) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Erly Pangestuti

Contact Email
yustitiabelen@unita.ac.id

Phone
+6282231910465

Journal Mail Official
yustitiabelen@unita.ac.id

Editorial Address
Jl. Kimangunsarkoro Beji, Jl. Dusun Krajan, Dusun Krajan, Sobontoro, Kec. Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66233

Location
Kab. tulungagung,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Erly Pangestuti

Contact Email yustitiabelen@unita.ac.id

Phone +6282231910465

Journal Mail Official yustitiabelen@unita.ac.id

Editorial Address Jl. Kimangunsarkoro Beji, Jl. Dusun Krajan, Dusun Krajan, Sobontoro, Kec. Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66233

Location Kab. tulungagung, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Erly Pangestuti

Contact Email
yustitiabelen@unita.ac.id

Phone
+6282231910465

Journal Mail Official
yustitiabelen@unita.ac.id

Editorial Address
Jl. Kimangunsarkoro Beji, Jl. Dusun Krajan, Dusun Krajan, Sobontoro, Kec. Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66233

Location
Kab. tulungagung,

Jawa timur

INDONESIA